Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 17-09-2008 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 P/HUM/2000
Tanggal 17 September 2008 — RAHMADI G. LENTAM, SH, DK VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
14186 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ilegaltersebut diatas adalah suatu kebijakan yang inkonstitusional.Sebab berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 41Tahun 1999 Tentang Kehutanan (LNRI Tahun 1999 Nomor 167)Pasal 28 ayat (2)Yang mensyaratkan pemanfaatan hutan produksi dilaksanakanmelalui pemberian izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izinpemanfaatan kawasan, izin pemungutan kayu dan bukan kayu.Pasal 35 ayat (1) s/d ayat (4) menegaskan setiap pemegang izinusaha pemanfaatan hutan dikenakan iuran izin usaha, provisi,dana rebisasi
Register : 26-10-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN Belopa Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Blp
Tanggal 13 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.Rasyid Wiraputra, S.H
2.DEDY NURJATMIKO, S.H.,M.H
Terdakwa:
SYARIFUDDIN Alias PUNDING Bin SYAMSU. S
12362
  • Smenimbulkan kerugian Negara yang dapat dihitung yakni tidak terpungutnyaPNBP berupa Provinsi sumber daya hutan (PSDH), dana Rebisasi (DR)serta Kerugian Negara yang tidak dapat dihitung berupa ekosistem.Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN BlipSebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1)huruf b jo. Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUNDING Bin SYAMSU.
    Smenimbulkan kerugian Negara yang dapat dihitung yakni tidak terpungutnyaPNBP berupa Provinsi sumber daya hutan (PSDH), dana Rebisasi (DR)serta Kerugian Negara yang tidak dapat dihitung berupa ekosistem.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1)huruf a Jo Pasal 16 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut
Register : 14-07-2010 — Putus : 01-09-2010 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN MALINAU Nomor 53/PID.B/2010/PN.MAL
Tanggal 1 September 2010 — TANTO SOERONO Als TEK CAI Anak dari SATYA BAHARI
6024
  • Untuk Dana Rebisasi : 18,89 M3 x US$ 16 x Rp.9.100 =Rp.2,750.384.Jadi kerugian Negara yang timbul adalah Rp.3.883.784.Menimbang,bahwa telah didengar keterangan terdakwa TANTOSOERONO Als TEK CAI yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : 15= Bahwa benar pada sekitar bulan Februari 2010 terdakwa pernahmenanyakan kepada saksi Yan Natar Als lyan apakah ada yang maumenjual kayu dan Yan Natar pada waktu itu menyatakan akandicarikan,keinginan terdakwa untuk membeli kayu sehubungandengan adanya proyek
Register : 28-07-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN KOTOBARU Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN Kbr
Tanggal 10 September 2015 — AGUSNER Pgl. CUNEK
3898
  • dikeluarkan oleh Dishutbunkarena hutan lindung berfungsi untuk melindungi lingkungan disekitarnya,yang bilamana hutan lindung rusak maka bisa mengakibatkan tanah longsordan banjir yang bisa mengancam keselamantan masayarakat yang tinggaldisekitar kawasan hutan lindung tersebut;e Bahwa ada izin yang diberika untuk pemanfaatan kawasan hutan lindung yaituseperti PLN yang akan membangun jaringan instalasi listrik;e Bahwa yang telah dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dengankerugian : DR (Dana Rebisasi
Putus : 17-03-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN TEBO Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN Mrt
Tanggal 17 Maret 2017 — ZULKIFLI Bin AMIRULLAH
6562
  • BA 8768 ZUwarna Hijau.Bahwa iuran pungutan yang harus dibayar yaitu : PSDH ( Pvovisi SumberDaya Hutan) dan DR (Dana Rebisasi), Dasarnya adalah PeraturanPemerintah Nomor P.12 Tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenisPNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.Bahwa tata cara Perhitungannya adalah : Pertamatama kayu dibagidalam bentuk Tiga kelompok kayu yaitu ; kelompok kayu meranti,kelompok kayu campuran dan kelompok kayu indah.Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN Mrt.Perhitungan