Dan oleh karenaitu, pendapat Termohon Keberatan yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor telah melakukan perbuatan melawan hukum karenamelanggar ketentuan SEBI adalah pendapat yang tidakHalaman 90 dari 221 hal. Put.

Nomor 703 K/Pdt.SusKPPU/20154) Bahwa perlu untuk Majelis Hakim yang terhormat ketahui,faktanya, sampai dengan saat ini, BRI/dahulu Terlapor tidakpernah menerima teguran tertulis atau sanksi dalam bentukapapun dari Bank Indonesia atau OJK, yang merupakanlembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi ataspelanggaran SEBI Dan oleh karena itu, pendapat TermohonKeberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwaBRI/dahulu Terlapor telah melakukan perbuatan melawanhukum karena melanggar ketentuan SEBI adalah

Sehingga dapatdisimpulkan pelanggaran SEBI 12/35/DPNP tetap teijadi;e. bukti Tl. 16, berupa Akta Perjanjian Kredit PT BRI, yang digunakanJudex Facti dalam pertimbangannya tidak dapat dijadikan sertamerta menunjukkan tidak adanya hambatan masuk pada pasarbersangkutan.

Kasir Iskandar;Bahwa meskipun SEBI 12/35/DPNP memberikan ruang bagi TermohonKasasi untuk menunjuk perusahaan asuransi yang masih terafiliasiuntuk menjadi mitra/rekanan, namun SEBI 12/35/DPNP tidak menutup,dan mengharuskan ruang bagi masuknya perusahaan asuransi jiwa lainyang tidak terafiliasi dengan Termohon Kasasi ;Bahwa tidak ada alasan bagi Termohon Kasasi untuk tidakmenambah jumlah rekanan, yang justru akan menambah tingkatpersaingan sehat, karena beberapa faktor: Ketentuan SEBI 12/35/DPNP mensyaratkan

bertentangan dengan ketentuan bagian Ilhuruf C angka 1 SEBI Nomor 12/35/DPNP., yang mengharuskanpihak bank untuk memberikan kebebasan pada Pemohon Kredittermasuk Pemohon KPR BRI untuk memilih salah satu dari 3 (tiga)produk asuransi;5.

ANSORI BIN SLAMET ZAINI :Tempat tanggal lahir Mojokerto . sista Sebi Umur : 17 tahun / 3 Mei 1993;oreevereeeeeJenis kelamin > Lakilaki ;Kebangsaan Indonesia ;Tempat tinggal : Dsn Sumberjat Ds Sawo.Kee. Kutorejo, Kab.

SuratEdaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 yangwajid dilakukan oleh TERGUGAT agar Penggugat bisa memenuhikewajibannya dengan melakukan pembayaran angsuran sebatas dengankemampuannya tetapi TERGUGAT tetap melakukan tindakan perbuatanmelawan hukum dengan melakukan pelelangan melalui TERGUGAT II;7. Bahwa PENGGUGAT mendapat pinjaman kredit dari TERGUGATsebesar Rp.152.640.082, (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus EmpatPuluh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah).

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993, dengan kurang memenuhi surat keputusandireksi Bank Indonesia, TERGUGAT telah melakukan penyimpangan dariaturan tersebut;14.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 MeiHal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Sebi oFArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ,Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti surat P2, makaterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah pada tanggal 03 Mei 2013, dan setelah akad nikah, Tergugat telahmengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak (vide : Pasal 23 ayat(2) Peraturan Menteri Agama R.l.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapatdiperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkanputusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibaratnash dalam Kitab Al Anwar Il : 55 yang berbunyi sebagai berikut :Ail aL Gla dye 9) 5 Isis) Sebi OBArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti surat P2, makaterbukti

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapatmenjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIRdan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar Il : 55 yang berbunyi sebagai berikut:Ail aL Gla dye 9) 5 Isis) Sebi OBArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti surat P2, makaterbukti

Putusan No. 0347/PdtG/2017/PA.Slw.ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menuruthukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapatdiperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkanputusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dansesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar Il halaman 149, yangdiambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :Ail aL Gla dye 9) 5 Isis) Sebi OBArtinya : Apabila Tergugat

Bahwa Penggugat sangat menderita (dhoror) lahir batin dantidak rela / tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugattersebut;Berdasarkan alasan / dalildalil di atas, Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan yang amarnyabemlbtimyd Sebi, Lye em1. Mengabulkan gugatanPenggugat 7 >2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) denganTergugat (TERGUGAT) ; 3.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 diHalaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Padt.G/2020/PN Bko16.bawah, upayaupaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bankadalah sebagai berikut:a. Penjadwalan kembali (Rescheduling);Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untukmembuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran.b.

Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan sesuai SuratKeputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo.Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei1993 untuk suatu penyelamatan kredit;6. Memerintahkan Tergugat untuk menerima angsuran Penggugatsebesar Rp.1.000.000, ( Satu Juta Rupiah ) per bulan;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbulnyagugatan ini;Subsidair:Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Padt.G/2020/PN BkoApabila Yth.

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi;Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai denganpendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman248 yang berbunyi sebagai berikut :ce ell aby LAT Ge SEA igs das GUY Ge ey) OW55 oss Sebi

DO masih membutuhkan tambahan modal kerjauntuk usahanya tersebut.Bahwa berdasarkan SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR dan Surat Edaran BankIndonesia kemudian disebut SEBI No. 31/10/UPPB kredit penggugat termasukkategori macet. (Bukti P2 dan Bukti P3).Bahwa benar kemudian PT.

formil suatu gugatan karenaPenggugat tidak mendalilkan hal hal konkrit tentang adanya hubungan hukumyang merupakan dasar serta alasan alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi)yang menjadi dasar yuridis dari suatu tuntutan.e Bahwa Para Pembantah dalam gugatannya butir 8 dan butir 10 telah mendalilkanadanya suatu perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam gugatannyaPembantah tidak mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkanketentuan pasal berapa dalam SK Direksi BI No 31/147/KEP/DIR dan SEBI

DO masih membutuhkan tambahan modal kerjauntuk usahanya tersebut.Bahwa berdasarkan SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR dan Surat Edaran BankIndonesia kemudian disebut SEBI No. 31/10/UPPB kredit Penggugat termasukkategori macet.Bahwa benar kemudian PT.

bukctsteorg akisaksMenimbang e dak oa simohon hanyaberaspek pada et ersethe (t pa al DS7tanpa Kea a Termohon,lis a AA dalil ie s dibuktikanBaksissaksi;fiwe @idasarkan atase% sedangkan untuk dengan keteranga Menimbandepad Mp okiRhya, ah tg ga PemohonA keadaian Mertapnisal asi sefal Agustus 2006alasanalasan yangdan Termohon dalaantara Pemohon dan gkar disebabkanrmTermohon telah rete ku ade gan lakilakie4 Termohon seringmemukul Pemohon dan an ermgh telah berpisah tempattinggal, yang hingga kini wuranes Sebi

Pasal134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan duaorang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang keduanya sudah dewasadan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diaturHalaman 7 dari 10 Perkara Nomor:1511/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mndalam Pasal 145 HIR, masingmasing bernama Sucipto bin Sanwir (ayahkandung Penggugat) dan Sebi bin Wagiman (Paman Penggugat) yangketerangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalildalilgugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi

Konawe Dan Desa Masara),Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat sebagaiPenggugat;melawanTergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu,pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di DesaKambawuna (Depan Balai Desa Kambawuna, RumahBapak La Sebi), Kecamatan Kabawo, Kabupaten Munasebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPPTanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan olehpihak Bank antara lain restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yangdilakukan bank dalam kegiatan perkreditan dengan maksud/dalamrangka membantu nasabah/PENGGUGAT agar dapat menyelesaikankewajibannya. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan :a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untukmembuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaranb.

JoNo. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo Surat Edaran Bank Indonesia(SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu upayapenyelamatan kredit hukumnya wajib dilaksanakan.5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanandan perbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepadaPENGGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karenamenyimpang dari tata cara hukum jual beli kKeperdataan secara tidakbenar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal11 ayat (2) huruf e.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)Nomor 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harusdilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi hal ini dilakukandengan maksud/dalam rangka membantu Nasabah/Penggugat agardapat menyelesaikan kewajibannya, MRestrukturisasi tersebutdialakukan dengan jalan Penjadwalan kembali (rescheduling),Persyaratan kembali (Reconditioning), Penataan kembali(Restrukturing);7. Bahwa atas hal tersebut PT.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antaralain restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalamkegiatan perkreditan dengan maksud/dalam rangka membantunasabah/Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya.Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan:a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuatjadwal pembayaran dan waktu pembayaranb.

Surat EdaranBank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 dengansegala perubahannya;. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (oncrecht matige daad) kepada Penggugat makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut HukumKetentuan UUHT Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan olehpihak Bank antara lain restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukanbank dalam kegiatan perkreditan dengan maksud/dalam rangka membantunasabah/Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasitersebut dilakukan dengan jalan:a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untukmembuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaranb.

DO masih membutuhkan tambahan modal kerjauntuk usahanya tersebut.Bahwa berdasarkan SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR dan Surat Edaran BankIndonesia kemudian disebut SEBI No. 31/10/UPPB kredit penggugat termasukkategori macet. (Bukti P2 dan Bukti P3).Bahwa benar kemudian PT.

formil suatu gugatan karenaPenggugat tidak mendalilkan hal hal konkrit tentang adanya hubungan hukumyang merupakan dasar serta alasan alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi)yang menjadi dasar yuridis dari suatu tuntutan.e Bahwa Para Pembantah dalam gugatannya butir 8 dan butir 10 telah mendalilkanadanya suatu perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam gugatannyaPembantah tidak mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkanketentuan pasal berapa dalam SK Direksi BI No 31/147/KEP/DIR dan SEBI

DO masih membutuhkan tambahan modal kerjauntuk usahanya tersebut.Bahwa berdasarkan SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR dan Surat Edaran BankIndonesia kemudian disebut SEBI No. 31/10/UPPB kredit Penggugat termasukkategori macet.Bahwa benar kemudian PT.

daripada itubahwa antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak ada lagikecocokan, tidak lagi terjalin saling mengertian, tidak lagi salingmemperhatikan, tidak lagi saling menyayangi serta tidak ada lagi iktikadbaik, dari Penggugat dan Tergugat untuk melanggengkan perkawinan.Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allahswt. dalam alQuran, Surah arRum : 21 yang berbunyi:daa yy Baga aSiny Samay Ugal) pissuil laly ji Sebi

Pemohon dengan Termohon telah tidak dapatdipertahankan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangpengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasanbahwa antara suamiisteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuahrumah tangga;Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allahdalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :Sebi