Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilaiada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukanpengujian dengan bagaiamana tujuan dari wewenang tersebutdiberikan (asas spesialitas).. Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentanganhal 12 dari 29 hal Putusan No. 04/Pid.Pra/2018/PN Smrdengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.

pribadi (Subjective privaatrecht)atas bidang tanah yang disengketakan oleh Para Pihak in casu a quo,secara mutatis mutandis adalah merupakan DATA YURIDIS yangsempurna dan mengikat Para Pihak bersengketa ;DATA YURIDIS, adalah : keterangan status hukum bidang tanah danstatus hukum rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan hakpihak lain serta beban lain yang membebaninya ;Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 39/Padt.G/2019/PN SrhBahwa oleh karena uraian yuridis di atas dan untuk memenuhi maksud dariAzas Spesialitas

Bahwa penyusunan dakwaan dalam perkarakorupsi seharusnya disusun secara Alternatif, dengan alasan pertimbangan berlakunyaAzas Spesialitas/pengkhususan dalam penerapan dakwaan perkara korupsi sebagaiberikut: Unsur melawan Hukum di dalam Pasal 2 UU No.31/1999 jo.

Pasal 3 subjeknya adalah orang yang mempunyai kedudukan atau jabatanpublik tertentu, Pasal 6 adalah Hakim dan pemberi suapnya, Pasal 7 adalah pemborong/kontraktor, Pasal 8, 9, 10, 11 subjeknya adalah pegawai negeri dan seterusnya, yang jikatidak dikhususkan subjek dan materi perbuatannya tetapi langsung dijerat dengandakwaan Pasal 2 tentu akan terbukti karena subjek dalam Pasal 2 tersebut adalah setiaporang;e Pasal 14 UU No.31/1999 jo UU No.20 /2001 pada pokoknya juga menegaskanberlakunya azas spesialitas

sebab yang halal;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUHPerdatayang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yangsatu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan daripihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;Menimbang, bahwa dari pengertian perjanjian jual beli tersebut makaSuatu perjanjian jual beli selain harus memenuhi syaratsyarat sahnyaperjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata juga harusmengandung unsurunsur spesialitas

masyarakat/umat sesuai amanah dalam UndangundangNomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;Bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda yang berkaitan dengan tanah(UUHT), telah mengatur suatu lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat denganciriciri, sebagai berikut :Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya;Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada;Memenuhi asas spesialitas

Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai adatidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian denganbagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (Azas Spesialitas).e. Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang(Hak dan Kekuasaan untuk Bertindak) melebihi apa yang sepatutnyadilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuanPeraturan PerundangUndangan.

Pendapat ini mengandungpengertian bahwa untuk menilai adatidaknya penyalahgunaanwewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dariwewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).e. Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan denganketentuan Peraturan PerundangUndangan.

BerdasarkanAzas Spesialitas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ir. H. HERYPRIYANTO selaku Direktur Utama PT.

Atas pertimbangan tersebut, kami Penuntut Umumsangat tidak sependapat, unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 3 bukanLex Spesialis atau spesialitas dari unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1).Karena keseluruhan unsur pidana yang termaktub di dalam Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 sangatlah berbeda, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidakterbuktinya dakwaan Primair Penuntut Umum karena menerapkan AzasSpecialitas hanya pada unsur Setiap Orang tidak memenuhi rasa keadilanmasyarakat.

satu kesatuan dengan tanah itu, untukpelunasan utang tertentu, yang memberikanHalaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 572/PDT/2018/PT.BDG.kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentuterhadap kreditorkreditor lainBahwa jika debitur cidera janji, kreditor pemegang HakTanggungan berhak menjual melalui pelelangan umumtanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang bersangkutan dengan hakmendahului daripada krediturkreditur yang lain.Hak Tanggungan memiliki sifat spesialitas

terdakwa, kemudian shabushabu tersebut Terdakwa serahkankepada Saksi Maryuli untuk dipergunakan bersamasama;Menimbang, bahwa dari fakta diatas, oleh karena tindak pidana narkotikaadalah tindak pidana yang mempunyai kekhususan (asas specialitas) baik darisibjeknya maupun dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalamtindak pidana narkotika harus diadili dengan dakwaan yang tepat;Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakuknya asas spesialitas

Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai adatidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian denganbagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).Bertindak Ssewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan denganketentuan Peraturan PerundangUndangan.

Pendapat ini mengandung pengertianbahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenangdengan melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dariwewenang tersebut diberikan (asas spesialitas);. Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apayang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksudbertentangan dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.

Pendapat ini mengandungpengertian bahwa untuk menilai adatidaknya penyalahgunaanwewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dariwewenang tersebut diberikan (asas spesialitas);18.Bertindak Sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan denganketentuan Peraturan PerundangUndangan.

Saiful(DPO) Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari fakta diatas oleh karena tindak pidana narkotikaadalah tindak pidana yang mempunyai kekhususan (asas specialitas) baik darisibjeknya maupun dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalamtindak pidana narkotika harus diadili dengan dakwaan yang tepat;Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakuknya asas spesialitas / pengkhususan dalampenerapan dakwaan

Tahun 1971 dalam mengaitkannya denganperkara tindak pidana korupsi yang terjadi menurut UU No. 31 Tahun 1999yang mempergunakan istilah setiap orang.Menimbang, meskipun unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bersifatuniversal, namun sesuai dengan asas hukum bahwa apabila suatu persoalanatau obyek tertentu, waktu dan tempat tertentu, diperhadapakan antaraketentuan yang sifatnya umum (asas universalitas) dengan asas yang sifatnyakhusus (asas spesialitas

Pidana Korupsi, akan tetapiterdapat di dalam pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang merupakan suatu ketentuan khusus.Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa apabiladalam suatu persoalan atau obyek tertentu, waktu dan tempat tertentudiperhadapkan antara ketentuan yang sifatnya universal dengan ketentuanyang sifatnya spesialis, maka ketentuan spesialislah yang diperlakukan.Menimbang, oleh karena posisi terdakwa dalam perkara a quo adalahsesuai dengan asas spesialitas

Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untukHalaman 12 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Baumenilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujiandengan bagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas);Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hakdan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukansehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan PeraturanPerundangUndangan.

Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untukmenilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujiandengan bagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas);Bertindak Sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hakdan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukansehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan PeraturanPerundangUndangan.

Eko Surya sedangkan sisanya Terdakwa simpan;Menimbang, bahwa dari fakta diatas, oleh karena tindak pidana narkotikaadalah tindak pidana yang mempunyai kekhususan (asas specialitas) baik darisibjeknya maupun dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalamtindak pidana narkotika harus diadili dengan dakwaan yang tepat;Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakuknya asas spesialitas / pengkhususan dalampenerapan dakwaan perkara narkotika

Pendapat ini mengandungpengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenangdengan melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dari wewenangtersebut diberikan (asas spesialitas);5. Bertindak sSewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan denganketentuan Peraturan PerundangUndangan.

Pendapat ini mengandungpengertian bahwa untuk menilai adatidaknya penyalahgunaanwewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dariwewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).5. Bertindak Ssewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan denganketentuan Peraturan PerundangUndangan.

Atas dasar kenyataan tersebut, perlu segera ditetapkan undangundang mengenai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat denganciricini:a. memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulukepada pemegangnya;b. selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa punobyek itu berada;c. memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapatmengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepadapihakpihak yang berkepentingan;d. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.5.