Ditemukan 46310 data
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
NOFA RINA VS PT TOYOTA ASTRA FINANCE Tbk
., Advokat, beralamat di Perumahan TanjungPermata Blok U Nomor 39, RT 20, Kelurahan Eka Jaya KotaJambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober2017;Pemohon Kasasi:LawanPT TOYOTA ASTRA FINANCE Tbk., berkedudukan di Jakartacq PT Toyota Astra Finance Tbk., Cabang Jambi, beralamat diJalan Prof. Dr.
1127 — 798 — Berkekuatan Hukum Tetap
ENDANG KARTIKAWATY VS PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
10 — 5
Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok dan Hutang Bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 215.523.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), atau menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Merk/Model/Type : TOYOTA RUSH/ F 80 S M/T 10, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKE8FA3JKK024291, No. Mesin : F801055 secara sukarela kepada Penggugat;8.
Toyota Astra Financial ServicesMelawanRosmawati
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOYOTA TSUSHO INDONESIA;
/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1482/PJ/2018, tanggal 16 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT TOYOTA
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90621/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01491/KEB/WPJ.07/2016tanggal 10 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaMasa Oktober 2013 Nomor 00014/407/13/056/15 tanggal 14 Juli 2015, atasnama PT Toyota
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01491/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 10 Oktober2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaOktober 2013 Nomor 00014/407/13/056/15 tanggal 14 Juli 2015,atas nama PI Toyota Tsusho Indonesia, NPWP01.069.247.3056.000, beralamat di Mid Plaza Il Lt.3, JalanJenderal Sudirman Kav. 1011, Karet Tengsin, Tanah Abang,Jakarta Pusat10220, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman
344 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
JONI SAPUTRA VS PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
PUTUSANNomor 2289 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telan memutus sebagaiberikut dalam perkara:JONI SAPUTRA, bertempat tinggal di Dusun Sungai Durian RT012/RW 006, Kelurahan Pekan Heran, Kecamatan RengatBarat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;Pemohon Kasasi;LawanPT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, berkedudukandi Gedung Mega Plaza, Lantai 8, Jalan H.R Rasuna SaidKav.C3 Jakarta, diwakili oleh Gede Widana, selaku
TOYOTA TSUSHO INDONESIA
TOYOTA TSUSHO INDONESIA, berkedudukan di Mid Plaza 2 Lantai10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1011, Jakarta Pusat 10220 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 38557/PP/M.IV/16/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang telah
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOYOTA TSUSHO INDONESIA
Toyota Tsusho Indonesia, NPWP: 01.069.247.3056.000, beralamat di MidPlaza 2 Lt. 10, Jl. Jend.
Tsusho Corporationyang terdaftar di KPP Badan Dan Orang Asing SatuNPWP 01.000.389.5053.000;Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan konfirmasi kepadaAccount Representative BUT Toyota Tsusho IndonesiaCorporation serta data dari Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak, diketahui bahwa BUT Toyota TsushoCorporation memiliki 2 (dua) Klasifikasi Lapangan Usaha(KLU) yaitu:(1) KLU 45231: Bangunan Elektrikal(2) KLU 54220: Jasa Perdagangan;Bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation juga diketahuitelah melaporkan
SPT PPh Final Pasal 15 Masa Januari2008 s.d Desember 2008 yang terkait dengan penghasilandari perwakilan dagang asing, sehingga dapat disimpulkanbahwa BUT Toyota Tsusho Corporation tidak hanyamelakukan jasa konstruksi bangunan elektrikal namun jugamelakukan jasa perdagangan sehingga atas penerimaankomisi dari BUT Toyota Tsusho Corporation terutang PPN;Bahwa berdasarkan ketentuan, fakta serta datadatasalama persidangan maka dapat disampaikanhalhalsebagai berikut: Bahwa jasa perdagangan yang dilakukan
Tsusho IndonesiaCorporation serta data dari Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak, diketahui bahwa BUT Toyota TsushoCorporation memiliki 2 (dua) Klasifikasi Lapangan Usaha(KLU) yaitu KLU 45231: Bangunan Elektrikal dan KLU54220: Jasa Perdagangan.Disamping itu BUT Toyota Tsusho Corporation jugadiketahui telah melaporkan SPT PPh Final Pasal 15 MasaJanuari 2008 s.d Desember 2008 yang terkait denganpenghasilan dari perwakilan dagang asing, sehingga dapatdisimpulkan bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation
tidakhanya melakukan jasa konstruksi bangunan elektrikalnamun juga melakukan jasa perdagangan sehingga ataspenerimaan komisi dari BUT Toyota Tsusho Corporationterutang PPN.Halaman 25 dari 31 halaman.
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOYOTA TSUSHO INDONESIA
TOYOTA TSUSHO INDONESIA, tempat kedudukan di Mid Plaza 2, Lt.10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1011, Jakarta Pusat 10220;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put38565/PP/M.IV/16/2012, Tanggal 5 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA;
PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
645 — 410 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, tersebut;
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES VS ENDANG SUPARYONO, S.E
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR UTAMA PT TOYOTA ASTRA FINANSIALSERVICE PUSAT cq PT TOYOTA ASTRA FINANSIALSERVICE CABANG CIREBON vs CV PUTRA MANDIRI
PUTUSANNomor 262 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:DIREKTUR UTAMA PT TOYOTA ASTRA FINANSIALSERVICE PUSAT cq PT TOYOTA ASTRA FINANSIALSERVICE CABANG CIREBON, berkedudukan di Jakarta dandi Ruko Tuparev Super Blok Sutan Raja Blok C Nomor 1, JalanTuparev, Cirebon, diwakili oleh Tri Wahyudi, selaku NationalRecovery Dept.
Kecamatan Sukahaji,Kabupaten Majalengka, diwakili oleh Tarkim, selaku Direktur;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan terhadap kendaraan: 1(satu) unit mobil merk Toyota
Nomor 262 K/Pdt/2018Atau:MHFC1JU43E5115455, warna Red, Nomor Pol: E 9119 VI, atasnama CV Putra Mandiri, adalah sah dan berharga;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumyang sangat merugikan Penggugat;Menghukum Tergugat, untuk #menyerahkan/mengembalikankendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Wu 42 HT3S,tahun 2014, Nomor Mesin WO4DTRR13916, Nomor RangkaMHFC1JU43E5115455, warna Red, Nomor Pol: E 9119 VI, atasnama CV Putra Mandiri, kepada Penggugat berikut dengan SuratTanda
Astra Finansial Service Pusat cq PT Toyota Astra FinansialService Cabang Cirebon tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, makaHalaman 6 dari 8 hal.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTUR UTAMAPT TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICE PUSAT cq PT TOYOTAASTRA FINANSIAL SERVICE CABANG CIREBON tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOYOTA TSUSHO INDONESIA;
PUTUSANNomor 3121/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1480/PJ/2018, tanggal 16 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TOYOTA
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01490/KEB/WPVJ.07/2016 tanggal 10 Oktober2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaPajak Mei 2013 Nomor 0001 1/407/13/056/15 tanggal 14 Juli 2015,atas nama PT Toyota Tsusho Indonesia, NPWP01.069.247.3056.000, beralamat di Mid Plaza II Lantai 3, JalanJenderal Sudirman Kavling 1011, Karet Tengsin, Tanah Abang,Jakarta Pusat 10220, adalah telah sesuai
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOYOTA TSUSHO INDONESIA
yang terdaftar di KPP BadanDan Orang Asing Satu NPWP 01.000.389.5053.000 BUT Toyota Tsusho Corporation memiliki 2 (dua) KlasifikasiLapangan Usaha (KLU) yaitu KLU 45231: BangunanElektrikal dan KLU 54220: Jasa Perdagangan.
TsushoCorporation yang terdaftar di KPP Badan Dan Orang AsingSatu NPWP 01.000.389.5053.000;Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan konfirmasi kepadaAccount Representative BUT Toyota Tsusho IndonesiaCorporation serta data dari Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak, diketahui bahwa BUT Toyota TsushoCorporation memiliki 2 (dua) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)yaitu:(1) KLU 45231: Bangunan Elektrikal(2) KLU 54220: Jasa Perdagangan;Bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation juga diketahui telahmelaporkan
Disamping itu BUT Toyota Tsusho Corporation juga diketahuitelah melaporkan SPT PPh Final Pasal 15 Masa Januari 2009s.d Desember 2009 yang terkait dengan penghasilan dariperwakilan dagang asing, sehingga dapat disimpulkan bahwaBUT Toyota Tsusho Corporation tidak hanya melakukan jasakonstruksi bangunan elektrikal namun juga melakukan jasaperdagangan sehingga atas penerimaan komisi dari BUTToyota Tsusho Corporation terutang PPN..
Dalam hal ini putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan faktabahwa salah satu klien Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) memiliki BUT di Indonesia yaituBUT Toyota Tsusho Corporation yang terdaftar di KPPBadan Dan Orang Asing Satu (NPWP 01.000.389.5053.000) dan BUT Toyota Tsusho Corporation jugadiketahui telah melaporkan SPT PPh Final Pasal 15 MasaJanuari 2009 s.d Desember 2009 yang terkait denganpenghasilan dari perwakilan dagang asing, sehingga dapatdisimpulkan
bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation tidakhanya melakukan jasa konstruksi bangunan elektrikalnamun juga melakukan jasa perdagangan sehinggaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa putusan yang diambil Majelis HakimPengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sehingga diajukanPeninjauan Kembali ke MA.
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOYOTA TSUSHO INDONESIA;
Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah menyatakan bahwa diketahui salahsatu klien Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) memiliki BUT di Indonesia yaitu BUT Toyota TsushoCorporation yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing SatuNPWP 01.000.389.5053.000.2.10.Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan konfirmasi kepadaAccount Representative BUT Toyota Tsusho IndonesiaCorporation serta data dari Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak, diketahui bahwa
BUT Toyota Tsusho Corporationmemiliki 2 (dua) Klasifikasi Lapbangan Usaha (KLU) yaitu:7 KLU 45231: Bangunan Elektrikal7 KLU 54220: Jasa Perdagangan;2.11.Bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation juga diketahui telahmelaporkan SPT PPh Final Pasal 15 Masa Januari 2008 s.dDesember 2008 yang terkait dengan penghasilan dariperwakilan dagang asing, sehingga dapat disimpulkan bahwaBUT Toyota Tsusho Corporation tidak hanya melakukan jasakonstruksi bangunan elektrikal namun juga melakukan jasaperdagangan sehingga
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) bergerak dalam bidang perdagangan mesin,tekstil, metal/baja, makanan, kertas, elektronik, bahankimia, Komponen otomotif, dan jasa pengurusan ekspordan impor dan merupakan unit dari Toyota Group (SogoSosha).b.
TsushoIndonesia Corporation serta data dari Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak, diketahui bahwa BUT Toyota Tsusho Corporationmemiliki 2 (dua) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yaitu KLU 45231:Bangunan Elektrikal dan KLU 54220: Jasa Perdagangan.Bahwa disamping itu BUT Toyota Tsusho Corporation juga diketahuitelah melaporkan SPT PPh Final Pasal 15 Masa Januari 2008 s.dDesember 2008 yang terkait dengan penghasilan dari perwakilandagang asing, sehingga dapat disimpulkan bahwa BUT ToyotaTsusho
Toyota Tsusho Indonesia, NPWP: 01.069.247.3056.000, beralamat di Mid Plaza 2 Lt. 10, Jl. Jend.
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOYOTA TSUSHO INDONESIA
Bahwa gambaran usaha Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dapat disampaikan sebagaiberikut : Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) merupakan unit perdagangan dari Toyota Group(Sogo Sosha) yang bergerak dibidang mesin, tekstil,metal/baja, makanan, kertas, elektronik, bahan kimia,komponen otomotif dan jasa pengurusan ekspor maupunimpor."
Salah satu klien Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) memiliki BUT di Indonesia yaitu BUTToyota Tsusho Corporation yang terdaftar di KPP BadanDan Orang Asing Satu NPWP 01.000.389.5053.000 BUT Toyota Tsusho Corporation memiliki 2 (dua) KlasifikasiLapangan Usaha (KLU) yaitu KLU 45231: BangunanElektrikal dan KLU 54220: Jasa Perdagangan.
TsushoCorporation yang terdaftar di KPP Badan Dan Orang AsingSatu NPWP 01.000.389.5053.000;Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan konfirmasi kepadaAccount Representative BUT Toyota Tsusho IndonesiaCorporation serta data dari Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak, diketahui bahwa BUT Toyota TsushoCorporation memiliki 2 (dua) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)yaitu:(1) KLU 45231: Bangunan Elektrikal(2) KLU 54220: Jasa Perdagangan;Bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation juga diketahui telahmelaporkan
Dalam hal ini putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan faktabahwa salah satu klien Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) memiliki BUT di Indonesia yaituBUT Toyota Tsusho Corporation yang terdaftar di KPPBadan Dan Orang Asing Satu (NPWP 01.000.389.5053.000) dan BUT Toyota Tsusho Corporation jugadiketahui telah melaporkan SPT PPh Final Pasal 15 MasaJanuari 2009 s.d Desember 2009 yang terkait denganpenghasilan dari perwakilan dagang asing, sehingga dapatdisimpulkan
bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation tidakhanya melakukan jasa konstruksi bangunan elektrikalnamun juga melakukan jasa perdagangan sehinggaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa putusan yang diambil Majelis HakimPengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sehingga diajukanPeninjauan Kembali ke MA.
89 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
BACHTIAR BURHAN VS PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
Menghukum/mewajibkan Tergugat/PT Toyota Astra Financial Services untukmengembalikan kendaraan/mobil kepada Penggugat dengan sepesifikasisebagai berikut:Merk/Model/T ype : Toyota Rush/F 70 S M/T DU 10;Tahun : 2012;Warna : Putih;Nomor Rangka : MHFE2CJU3JCK0594493;Nomor Mesin : DDF8972;Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 174 kK/Pdt.SusBPSk/2015Nomor Polisi :B 108 UDY;3.
Menyatakan Tergugat/PT Toyota Astra Financial Services telah melakukanperbuatan melawan hukum yang melakukan penarikan objek perkara secarapaksa perbuatan mana bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tanpaizin dari Pengadilan Negeri;5.
Menghukum/mewajibkan kepada Tergugat/PT Toyota Astra FinancialServices membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesarRp300.000,00 (tiga ratus ribu) per hari terhitung sejak kKendaraan/mobil ditarikoleh pihak Tergugat dan sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;6.
Menghukum/mewajibkan Tergugat/PT Toyota Astra Financial Servicesuntuk mengembalikan kendaraan/mobil kepada Penggugat dengansepesifikasi sebagai berikut:Merk/Model/Type : Toyota Rush/F 70 S M/T DU 10;Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 174 kK/Pdt.SusBPSk/2015Tahun 2012;Warna : Putih;Nomor Rangka : MHFE2CJU3JCK0594493;Nomor Mesin : DDF8972;Nomor Polisi :B 108 UDY;3.
Menyatakan Tergugat/PT Toyota Astra Financial Services telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang melakukan penarikan obyekperkara secara paksa perbuatan mana bertentangan dengan hukumyang berlaku dan tanpa izin dari Pengadilan Negeri;5.
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOYOTA TSUSHO INDONESIA;
PUTUSANNomor 3120/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1477/PJ/2018, tanggal 16 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TOYOTA
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP01493/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 10 Oktober2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaPajak April 2013 Nomor 00010/407/13/056/15 tanggal 14 Juli 2015,atas nama PTI Toyota Tsusho Indonesia, NPWP01.069.247.3056.000, beralamat di Mid Plaza II Lt.3, JI.
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOYOTA TSUSHO INDONESIA
TOYOTA TSUSHO INDONESIA, tempat kedudukan di MidPlaza 2 Lt. 10, Jalan Jend.
Toyota Tsusho Indonesia,NPWP. 01.069.247.3056.000, beralamat di Mid Plaza 2 Lt. 10, Jalan Jend.Sudirman Kav. 1011, Jakarta Pusat 10220, dan pajaknya dihitung kembali menjadisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 29.814.775.685,00 Penyerahan yang PPN harus dipungut Rp 216.663.486.663,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 61.725.199.613,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 5.800.000,00 Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp4.055.966.676.00 Rp312.265.228.637,00Jumlah
Toyota Tsusho Indonesia,NPWP. 01.069.247.3056.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan faktayang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkanputusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku di Indonesia;Halaman 7 dari 26 halaman.
Toyota Tsusho Indonesia, (TermohonPeninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutdan dikirimkan dengan cara disampaikan secara langsung oleh Pengadilan Pajakkepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan diterima secaralangsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal10 Juli 2012 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal PajakNomor Dokumen: 2012071001160009;Bahwa mengingat pengajuan permohonan Peninjauan Kembali didasarkan
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOYOTA TSUSHO INDONESIA
TOYOTA TSUSHO INDONESIA, tempat kedudukan di Mid Plaza 2Lt. 10, Jl. Jend.
Toyota Tsusho Indonesia, NPWP: 01.069.247.3056.000, beralamat di MidPlaza 2 Lt. 10, Jl. Jend.
Toyota Tsusho Indonesia, NPWP: 01.069.247.3056.000, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan
32 — 6
TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, S$ 1 =1. 6 25S +!5 ( 1 # & %* 3 (5S ! ! 1, "ts!5 ( "* # (ai 1. Agustinus Pohan, SH.MS.,2. Moch Erick Ernawan Rachman, SH., dan Firman Arief, SH.," ! r " xk * wd s s !7 * z y + W 7 * 1 * + 1 ( * + * + i7% J # S$ )* # 1X SH! !TERBANDING SEMULA TERGUGAT# 1%So ( (2 &* &H#* % 1" + se % # !TENTANG DUDUK PERKARA :8 * 1S * (Ss 1! # S$ & 1 4r 2 (eM$s #58! # &* +H 1g * 1S 7ky Vk ! + 7 !