Ditemukan 206 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umumm umum umun umumâ umumã umu7m umung umumn umuni umupm umujm
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 21-01-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 2/G/2020/PTUN.DPS
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
Drs I DEWA GEDE RAI, MM
Tergugat:
BUPATI BANGLI
391 — 205
  • PegawaiNegeri Sipil pasal 250 huruf b mengatur bahwa : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila 4a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasiladan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945 ;b. dipidana dengan pidana penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap karenaHalaman 15 dari halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 2/G/2020/PTUN.DPSmelakukan tindak pidana kejahatan Jabatanatau tindak pidana kejahatan yang adaHubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana umunM
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-09-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 440/Pid.Sus/2016/PN.TBT
Tanggal 8 September 2016 — HASWIN Alias ERWIN.
17 — 8
  • Tbtberupa sabu bagi diri sendiri, perouatan tersebut dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 WibTerdakwa membeli paket sabu dari seseorang bernama UDIN (belumtertangkap) seharga Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwamenggunakan sabu tersebut di dalam WC umunm, ketika sedang menggunakansabu kemudian Terdakwa mendapat telepon dari istri Terdakwa bahwa anaknyasedang sakit, kemudian Terdakwa membungkus sisa pemakaian
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 08-04-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 32/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
drg. ELISABETH KAKA, MM
Tergugat:
BUPATI SUMBA BARAT DAYA
106 — 29
  • Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan atau pidana umunm ; c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-01-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2109 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 23 Januari 2013 — Drs.NETRA AHADIAN BIN RD.KRISTOPO
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2109 K/Pid.Sus/2012puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 07Nopember 2009 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :PEKERJAAN : PEMBUATAN SUMUR ARTESIS, BAK PENAMPUNG,PERPIPAAN DAN HIDRAN UMUNM ; LOKASI : DESA TALAGA KECAMATAN MANCAK ;NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN Rp. 3.394.625,00Il PEMBUATAN SUMUR ARTESIS Rp.100.394.200,00Ill PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA Rp. 43.260.000,00IV PEMBUATAN BAK PENAMPUNG Rp. 39.415.371,43V PEKERJAAN HIDRAN
Pengadilan PN MUARA BULIAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-01-2014 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 12-01-2014
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 48/Pid.B/2013/PN.MBLN
Tanggal 5 Juni 2013 — SUPLA Bin LUKMAN
25 — 6
  • Menyatakan terdakwa SUPLA Bin LUKMAN tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umunm ; 2. Membebaskan terdakwa SUPLA Bin LUKMAN oleh karena itu dari DakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum ; 3. Menyatakan Terdakwa SUPLA Bin LUKMAN, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAUMELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAMBENTUK TANAMAN2 2222 noo nnn ne nnn cn cence4.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 3/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
JEMALI LINUS, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
101 — 54
  • Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan atau pidana umunm ; c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum Perjudian
Putus : 05-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 114/Pid.B/2016/PN.Pkj
Tanggal 5 Oktober 2016 — SUBHAN BIN KAMALUDDIN, MUHAMMAD AGUS BIN MANSYUR, MUHAMMAD ILYAS BIN ABDUL LATIF, IQBAL BIN ABDUL LATIF, NASRUL BIN NAPPA,
40 — 3
  • mengetahui jika bermain judi adalah dilarang,serta berdasarkan notoire feiten notorious bahwa tidak ada izin daripemerintah untuk segala macam bentuk perjudian di Indonesia, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur tidak ada izin dari penguasayang berwenang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur lkut sertamain judi yang didakan di jalan umum ataupun di pinggirnya maupunditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umunm
Pengadilan PN NEGARA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 04-09-2013 — Putus : 04-12-2013 — Upload : 09-12-2013
Putusan PN NEGARA Nomor 155/PID.SUS/2013/PN.NGR
Tanggal 4 Desember 2013 — - WAGINI - ABUNAWI - RIBUT HARIANTO
359 — 23
  • Hakim yang mengadili perkara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 155/Pen.Pid/2013/PN.NGR, tanggal 04 September 2013 tentang hari sidang ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor155Pen.Pid/2013/PN.NGR, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Susunan MajelisHakim yang baru yang mengadili perkara tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat terlampirdalam berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umunm
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-07-2017 — Upload : 06-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 12 Juli 2017 — NANANG GUPRANI VS PT. KALTIM PRIMA COAL
111 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 648 K/Pdt.SusPHI/2017Jenis Pelanggaran Kecurangan, terdiri dari 7 poin (yakni teruraidari Nomor. 1 7);Jenis Pelanggaran Ketidakpatuhan, terdiri dari 5 poin (yakni teruraidari Nomor. 8 12);Jenis Pelanggaran Tugas dan Kewajiban, terdiri dari 10 poin(yakni terurai dari Nomor 13 22);Jenis Pelanggaran Keselamatan Kerja, terdiri 2 poin (yakni teruraidari Nomor. 23 24);Jenis Pelanggaran Umunm, terdiri dari 11 poin (yakni terurai dariNomor. 25 35);Berdasarkan kategori Jenis Pelanggaran Pedoman Tindak
Pengadilan PN NEGARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-11-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 05-01-2018
Putusan PN NEGARA Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN.Nga
Tanggal 19 Desember 2017 — -ADIB
70 — 15
  • Unsur Setiap Orang; 24 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalamrumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang ataupribadi pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukansuatu tindak pidang; Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim,terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secaralengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umunm;; Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa ADIBselama persidangan terlihat dalam kondisi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 505 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — JAMES FERDINAND TIWATU, DKK VS JAN AGUSTINUS ITEM DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA;
48 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Liando serta Andris Palar Manoppo;Bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negera itu tidakditujukan kepada umunm, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yangdituju;Bahwa objek sengketa ditujukan atau diperuntukkan kepada JamesFerdinand Tiwatu, Linny G.M.
Pengadilan PTUN PALU TUN Perijinan
Register : 12-08-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 28-04-2017
Putusan PTUN PALU Nomor 27/G/2016/PTUN.PL
Tanggal 19 Desember 2016 — -PT. MORINDO BANGUN SEJAHTERA vs1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH 2. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA
182 — 108
  • Morindo Bangun Sejahtera yang akan dilaksanakanHalaman 11oleh Tergugat berdasarkan objek perkara a quo;2 Bersifat IndividualObjek sengketa dalam perkara a quo yang telah diebutkan di point 1diatas memenuhi sifat individual karena objek sengketa a quo itutidak ditujukan kepada umunm, tetapi untuk tertentu, baik alamatmaupun ha yang dituju sebagimana terlihat didalam keputusantersebut Keputusan Tentang Penciutan Atas Izin Usaha39Pertambangan PT.
Pengadilan PN PRAYA
Putus : 25-07-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN PRAYA Nomor 2/Pdt.G/2011/PN.PRA
Tanggal 25 Juli 2011 —
32 — 14
  • .2.076.000, (Dua Juta TujuhPuluh Enam Ribu Rupiah); 3 33 rrr rrr rrr rr Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin,tanggal 18 Juli 2011 oleh kami: HARRIS TEWA, SH. selaku HakimKetua, IDA BAGUS BAMADEWA PATI PUTRA, SH. dan I GEDE KARANGANGGAYASA, SH. masing masing selaku HakimHakim Anggota,putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011oleh Hakim Ketua dengan didampingi HakimHakim Anggotatersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umunm
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Putus : 17-07-2014 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 78/Pid.B/2014/PN Ksp
Tanggal 17 Juli 2014 — 1. SUWARNI Binti SAMIDI dan 2. EKA PRASANTI Binti SAPTONO
35 — 7
  • Susilo dalam buku Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) Penerbit Politeia Bogor Tahun 1993 halamam147, mengemukakan bahwa di muka umunm% artinya di tempat publik dapatmelihatnya;Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 17 Juli 1989 No.
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Umum Pencurian
Register : 12-09-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan PN BANTA ENG Nomor 147/Pid.B/2017/PN Ban
Tanggal 4 Desember 2017 — Pidana - ANDI HAMZAH Alias Kr. ANCA Bin H. ANDI AHMAD
88 — 21
  • Andi Ahmad beserta seluruhlampirannya;Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan PenuntutUmum dipersidangan;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yangdiajukan dalam persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umunm,yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan1. Menyatakan terdakwa Andi Hamzah als. Kr. Anca bin H.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 22-01-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Kpn.
Tanggal 6 Juli 2015 — SYARIFUDIN 1. Sodikin P. Singgih Himasa 2. Nurhasyim
94 — 62
  • tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PEnggugatsebagaimana tersebut diatas;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Il dalam jawabannyatertanggal 22 April 2015 telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:EKSEPSITENTANG KOPETENSIABSOLUT,Menimbang, bahwa yang mana atas Eksepsi tentang KopetensiAbsolut, Majelis Hakim telah memutuskan sebagaimana dalam Putusan Selayang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umunm
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 16-04-2012 — Putus : 15-05-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 37/PID.B/2012/PN.SML
Tanggal 15 Mei 2012 — WELEM FENJALANG ALIAS WELEM, Dkk
25 — 11
  • Dantelah nyata pula peristiwa pemukulan tersebut terjadi di didepan kios milik saksi TAMASH SAISELAR Alias TOMAS yang manaterdapat jalan raya yang sering dilalui warga, sehinggamenurut Majelis Hakim peristiwa pemukulan tersebut terjadiditempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau oleh umunm,Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua denganterangterangan dan secara bersamasama menggunakankekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;Ad : 3.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 07-02-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN MALANG Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Mlg
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
Drs. Paulus Arwalembun
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit
2.Drs.Abdul Choliq Ahmad
Turut Tergugat:
1.Eko Cahyono SH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA MALANG
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq WALI KOTA MALANG
5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
7.ULMI YUSTIFAH
8.SUBEKHI
9.UDIN WIJAYANTO
10.TOTOK HARIYANTO
11.DIDIK SULISTIYANTO
12.NURELASARI KUSMAWARDHANA
13.TAUFAN TRIWICAKSONO
14.AKIS SWIDIANTO JAYA PERWIRA
15.HENDRO WIDIATMOKO
16.SRIYANI
17.AGUS IMAN SANTOSO
18.ENDANG SUSIANI
19.HERU MARDANU
20.ENNY NOVIANTI
114 — 15
  • Titel eksekutorial yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan sebagaimanadimaksud dalam pasal 14 ayat 2, obyek hak tanggungan dijual melaluipeleangan umunm .......... OSt 2 nnonane nnn nnn nnn nn nnn nnn nen nn nnn nnnOleh karena PENGGUGAT tidak alpa / ingkar janji, maka janji janji bahwaKreditur /TERGUGAT berhak untuk menjual obyek hak tanggungan melaluipelelangan umum menjadi Batal Demi Hukum.
Pengadilan PN PALOPO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN PALOPO Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Plp
Tanggal 16 Mei 2016 — Penggugat : - Hj. Madehang - Jamiang - Kurasni - Indarwati Tergugat : - Sukku - Hj. Dawiah - Ibrahim Ambo - Badan Pertanahan Belopa Kabupaten Luwu
91 — 100
  • Dawiah bersama Tergugat Ill lbrahim, sebab batassebelah utara tanah sengketa yang disebutkan para penggugat dalamgugatannya yaitu berbatas dengan TANAH WARISAN LAHANA,sementara fakta di lapangan, tanah sengketa berbatas dengan TANAHPEKUBURAN UMUNM ;Bahwa gugatan para penggugat adalah kekurangan pihak, karenaseharusnya saudarasaudara tergugat Ill bernama St.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 14-01-2013 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 08/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 4 Juni 2013 — 1.Dr. ACHMAD JUNAIDI, Sp.OG., 2.SUHAJJAWATI DJAJALAKSANA VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI, 2.ETSUKO KAWAMURA
101 — 69
  • PTUNBDGsuatu Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagaiPejabat Tata Usaha Negara yang bertugas melaksanakan pendaftaran tanah ;Bahwa obyek gugatan bersifat ;e Konkret, karena memuat keterangan/Informasi mengenai penolakan untukmemproses Pendaftaran Peralinan hak atas Sertipikat Hak Milik (SHM)) NoSertipikat Hak Milik Nomor : 13/Cikembar, 16/Cikembar, 20/Cikembar danNomor 444/Cikembarj 220222 n nen nnn nnn n enee Individual, karena obyek gugatan tidak ditujukan kepada umunm