Ditemukan 205 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-09-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2016 Tanggal 29 September 2016 — PRAKA DWI SETYAWAN, MAYOR CHK SULAIMAN,S.H.
58 — 36
58 — 36
jugamerupakan insan masyarakat begitu pula Peradilan Militer adalahlembaga bagian dari satu kesatuan sistem penegakan hukum diIndonesia dimana pada dasarnya kita semua secara bersamasamaselalu mencari dan berusaha menemukan hukum berdasarkan faktayang terungkap di persidangan sehingga akhirnya tercapaikebenaran materil guna menghasilkan KEADILAN SEJATI yangdiidamidamkan umat manusia tanoa pandang bulu agar tercapainyabalanced of justice principles.8Dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah willing
Putus : 18-12-2013 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 677/B/PK/PJK/2013 Tanggal 18 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS P.T.SHIRAISHI CALCIUM INDONESIA
29 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai dengan dokumen Commission Agency Agreementantara Shiraishi grup dengan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), diketahui halhal sebagai berikut :Company desires to export certain goods to the territory stipulatedherein and appoint agent as its commission agent under the termsand condition stipulated herein.Agent is willing to act as a commission agent for companys sales ofthe said products under the said terms and conditions.Article 3 TerritoryThe territory covered under
Register : 21-09-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2016 Tanggal 30 September 2016 — PRAKA HADZAN,MAYOR SUS ASKARY,S.H.
64 — 26
64 — 26
jugamerupakan insan masyarakat begitu pula Peradilan Militer adalahlembaga bagian dari satu kesatuan sistem penegakan hukum diIndonesia dimana pada dasarnya kita semua secara bersamasamaselalu mencari dan berusaha menemukan hukum berdasarkan faktayang terungkap di persidangan sehingga akhirnya tercapaikebenaran materil guna menghasilkan KEADILAN SEJATI yangdiidamidamkan umat manusia tanpa pandang bulu agar tercapainyabalanced of justice principles.Dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah willing
Register : 02-11-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 111/PID.SUS/2018/PT KDI Tanggal 6 Desember 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
101 — 32
101 — 32
Maksud due process of law bahwa tidakboleh dinyatakan Terdakwa bersalah sebelum adanya putusan Pengadilanyang memiliki kekuatan hukm tetap inkracht van gewjisde sehinggamengarah pada prinsip keadilan yang berimbang;Dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah willing of justice principle,dimana tidak dibenarkan ditonjolkannya faktor politik ataupun faktorfaktorlain diluar hukum dalam perkara pidana.
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMITOMO ELECTRIC WINTEC INDONESIA;
70 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
This can be determined by consideringwhether an independent enterprise in comparable circumstanceswould have been willing to pay for the activity if performed for it byan independent enterprise or would have performed the activityinhouse for itself.lf the activity is not one for which the independententerprise would have been willing to pay or perform for itself, theactivity ordinarily should not be considered as an intragroupservice under the arms length principle;Berdasarkan penjelasan tersebut
Register : 01-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 182/PDT/2021/PT DPS Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ratna Widia Kurniawati Diwakili Oleh : Ester T. P, SH.
Terbanding/Tergugat I : John Carney
Terbanding/Tergugat II : Christopher Rhode
Terbanding/Tergugat III : Doug Ebner
Terbanding/Tergugat IV : PT Bintang Selatan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
Terbanding/Turut Tergugat III : Mark Damien Clune
178 — 93
Terbanding/Tergugat I : John Carney
Terbanding/Tergugat II : Christopher Rhode
Terbanding/Tergugat III : Doug Ebner
Terbanding/Tergugat IV : PT Bintang Selatan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
Terbanding/Turut Tergugat III : Mark Damien Clune
178 — 93
hanya TURUTTERLAWAN Ill dan TERLAWAN IV memohon untuk mengesampingkanMORATOIR karena kemampuan TURUT TERLAWAN III dan TERLAWANIV hanyalah membayar kerugian pokok atau kerugian murni daripadaTERLAWAN , TERLAWAN II, dan TERLAWAN III yang telah dikirimkankepada rekening TURUT TERLAWAN Ill yaitu sebesar US$ 195,000.00(seratus sembilan puluh lima ribu dollar Amerika);Whereas in the conciliation of a mediation session CORESPONDENT INOPPOSITIN Ill and RESPONDENT IN OPPOSITION IV haveacknowledged and are willing
III dan TERLAWAN IV hanyalah membayar kerugianpokok dari TERLAWAN I, TERLAWAN II, dan TERLAWAN III yaitu sebesarUS$ 195,000.00 (seratus sembilan puluh lima ribu dollar Amerika) saja.Whereas CORESPONDENT IN OPPOSITIN III and RESPONDENT INOPPOSITION IV acknowledge and justify the arguments of the PLAINTIFFIN OPPOSITION's lawsuit in its entirety, in this way, as CORESPONDENTIN OPPOSITION III has conveyed in the Mediation session, that CORESPONDENT IN OPPOSITIN III and RESPONDENT IN OPPOSITION IVare willing
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1392/B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT JONES LANG LASALLE
74 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
antara Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dengan lawantransaksisebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PPh disamping sebenarnyatelah terjadi duplikasi pelaksanaan jasa dan juga TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) tidak dapatmenunjukkan secara kongkret bahwa biaya tersebut adalah biaya yanglayak untuk dibayar oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebagai suatu perusahaan membutuhkan jasamanagemen tersebut dan layak menjadi beban perusahaan (willing
Putus : 24-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820/B/PK/PJK/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NAGAI PLASTIC INDONESIA
73 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwapembayaran royalti dapat dikatakan wajar (arm's length) dilihatdari apakah pihak independen mau membayar atau tidak maumembayar royalti terkait dengan nilai dan manfaat ekonomiyang diperoleh atas penggunaan IP tersebut dalam usahanya(willing to pay test);Selain itu. harus diperhatikan juga mengenai kontrakpembayaran royalti, aoakah dibundling dengan jasa atau tidakkarena jika dibundling maka harus dapat dipisahkantarifroyalti per masingmasing IP dan jika dibundling
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1122 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BASF INDONESIA
69 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
unsaturated monomersand controls extensive unpatented technical information andknow how for the manufacture, testing and application of saidProducts;Licensor proposes to continue its extensive research anddevelopment work in the said field;Licensess is desirous of using inventions, technical informationand know how of the said kind which are at present available toLicensor;Licensee is also desirous of using future patented andunpatented results of Licensors research and developmentwork;Licensor is willing
Putus : 11-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1633/B/PK/PJK/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. YAMAHA MUSIC MANUFACTURING INDONESIA
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwapembayaran royalti dapat dikatakan wajar (arm's length) dilihatdari apakah pihak independen mau membayar atau tidak maumembayar royalti terkait dengan nilai dan manfaat ekonomiyang diperoleh atas penggunaan IP tersebut dalam usahanya(willing to pay test);Selain itu. harus diperhatikan juga mengenai kontrakpembayaran royalti, apakah di bundling dengan jasa atau tidakkarena jika dibundling maka harus dapat dipisahkantarifroyalti per masingmasing IP dan jika
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90/B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
In a narrow range of such cases, an intragroup activity maybe performed relating to group members even though those group members donot need the activity (and would not be willing to pay for it were theyindependent enterprises). Such an activity would be one that a group member(usually the parent company or a regional holding company) performs solelybecause of its ownership interest in one or more other group members, i.e. in itscapacity as shareholder.
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT METAL ONE INDONESIA
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
2000;Pasal 13 ayat (4):Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulaitersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, naik sebagian atauseluruhnya;Bahwa berdasarkan Brokerage Agreement antara Metal One Corporation (TheFirst Party) dan PT Metal One Indonesia (The Second Party) diketahui halhalsebagai berikut:1) Whereas, The First Party desires to receive services from The Second Partyas broker in order to develop and promote its business and The Second Partyis willing
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
68 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
In a narrow range of such cases, an intragroup activity maybe performed relating to group members even though those group members donot need the activity (and would not be willing to pay for it were theyindependent enterprises). Such an activity would be one that a group member(usually the parent company or a regional holding company) performs solelybecause of its ownership interest in one or more other group members, i.e. in itscapacity as shareholder.
Register : 23-11-2004 — Putus : 20-09-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1025/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel Tanggal 20 September 2005 — PT. REPUBLIK EXPRESS VS PT. RANUJAYA INDOTRANS
236 — 141
236 — 141
., Willing Learned, S.H., Advokadpada Firma Hukum Puguh Wirawan & Rekan, beralamat diGedung IBABank INA, Jl. Raya Pasar Minggu No. 2 BC,Jakarta Selatan 12780, yang untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;MelawanPT. RANUJAYA INDOTRANS, Beralamat di Jl.
Register : 06-10-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUHARDI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : AGUS ADI ATMAJA, SH
91 — 60
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : AGUS ADI ATMAJA, SH
91 — 60
Atas dasar itu,proses peradilan pidana disamping memperhatikan pendapat PenuntutUmum harus pula mempertimbangkan dan memperhatikan keteranganataupun pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya;Bahwa dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah willing ofHalaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 1583/Pid.Sus/2021/PT MDNjustice principle, dimana tidak dibenarkan ditonjolkan faktorfaktor lain diluarhukum dalam suatu perkara pidana.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88/B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
In a narrow range of such cases, an intragroup activity may beperformed relating to group members even though those group members do notneed the activity (and would not be willing to pay for it were they independententerprises). Such an activity would be one that a group member (usually theHalaman 8 dari 27 halaman.
Register : 23-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
72 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
In a narrow range of such cases, an intragroup activity maybe performed relating to group members even though those group members donot need the activity (and would not be willing to pay for it were theyindependent enterprises). Such an activity would be one that a group member(usually the parent company or a regional holding company) performs solelybecause of its ownership interest in one or more other group members, .. in itscapacity as shareholder.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/MIL/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — AGUS KORNIAWANTO
61 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini arah yang dituju sekarang adalah Willing ofJustice Principles dimana tidak dibenarkan ditonjolkan faktorfaktor lain diHal. 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016luar hukum dalam suatu perkara pidana.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89/B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
241 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
241 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
In a narrow range of such cases, an intragroup activity maybe performed relating to group members even though those group members donot need the activity (and would not be willing to pay for it were theyindependent enterprises). Such an activity would be one that a group member(usually the parent company or a regional holding company) performs solelybecause of its ownership interest in one or more other group members, i.e. in itscapacity as shareholder.
Register : 09-07-2008 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PDT.G/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst Tanggal 27 Mei 2015 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
507 — 319
507 — 319
Pendapat Termohon Keberatanini adalah keliru,jkarena faktanya lewat programprogram promosiyang diterapkan oleh Pemohon Keberatan, konsumen menikmati apayang disebut sebagai consumer surplus ;Wikipedia menjelaskan bahwa consumer surplusadalah:..the amount that consumers benefit by being able to purchase aproduct for a price that is less than they would be willing to pay...