Ditemukan 1611 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-07-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 199/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 4 Juli 2017 — SUWARTO bin PARTOREJO dkk melawan BURITA YULIANTI dkk
9531
  • Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagaiTerlawan IllLmenyatakan sah berdasarkan Peraturan MenteriAgraria dan Tata Ruang Nomor 11 tahun 2016 Pasal 50 ayat 1Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap, yang berkaitan dengan penertiban, peralihan,oembatalanhak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantardilaksanakan berdasarkan permohoanan pihak = yangberkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempar Dandijelaskan kembali pada Pasal 58 ayat 1 Pelaksanaan PutusanPengadilan
Register : 13-07-2017 — Putus : 21-07-2017 — Upload : 17-09-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 85/Pdt.P/2017/PN Mnk
Tanggal 21 Juli 2017 — Pemohon:
Roni Towansiba
8618
  • Membebankan biaya permohoanan
Register : 04-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 100/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 30 April 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
3724
  • 6, 8) yang berakibat Obscuur Libels,maka gugatanyang demikian telah melanggar ketentuan formalitas Surat Gugatanyang berakibat Gugatan Para PenggugatTidak Dapat DiTerima;Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum yang disampaikandidalam Kontra Memori Banding aquo,maka Mohon kepada Yang MuliaHakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan Putusan PengadilanNegeri Tebing Tinggi No. 33 /Pdt.G/2018/PN Tht tertanggal 26 Desember2018,dengan memutus pada Amar putusannya sebagai berikut :MENGADILI:1) Menolak Permohoanan
Register : 26-08-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 239/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
CV.ANUGRAH diwakili Leili Dewani Aulia
Tergugat:
1.KPA Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu
2.Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara
3.POKJA. 009 – PK
12955
  • pemerintahan yang baik;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbanganhukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapatmembuktikan dalildalil gugatannya, oleh karenanya beralasan hukum bagiMajelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolakseluruhnya;Menimbang, bahwa berkaitan dengan penundaan pelaksanaanObjek Sengketa a quo yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya,Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penguggat ditolakseluruhnya, maka terhadap permohoanan
Register : 29-08-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN PURWODADI Nomor 27/ Pdt.Bth / 2016 / PN.Pwd
Tanggal 15 Desember 2016 — . Perdata 1. SUWARTO bin PARTOREJO, beralamat di Desa Panunggalan RT.01 RW.06 Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan sebagai PELAWANI; 2. NUR INDAH, S.PD, beralamat di Desa Panunggalan RT.01 RW.06 Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan sebagai PELAWAN II; Selanjutnya disebut PARA PELAWAN. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 0744/SK/ADV/PA/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 29 Agustus 2016, Nomor : 55/SK.Khusus/2016/PN Pwd telah memberikan kuasa kepada : 1. PERMANA ADI KUSUMAH, S.H., M.H. 2. SITI ZULFIAH, S.H. 3. SOEGIJARTO, S.H. Ketiganya Advokat, dari Kantor Advokat Permana Adi & Partner’s yang berkedudukan di Jl. Singosari I No.3 Kota Semarang ; M e l a w a n 1. BURITA YULIANTI, beralamat di Graha Taman Pelangi C 5 / 1 RT.02 / RW.02, Kel. Pesantren, Kecamatan Mijen, Kota Semarang sebagai TERLAWAN I; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG, beralamat di Jl. Imam Bonjol No.1 D, Gedung Keuangan Negara II Lt.3 Semarang, sebagai TERLAWAN II ; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NEGARA KABUPATEN GROBOGAN, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.47 Purwodadi-Grobogan, Kota Purwodadi sebagai TERLAWAN III ;
14745
  • dengan keterangan dari kepala Kantor lelang bahwa sita itu sudahditindaklanjuti dengan lelang yang hasilnya dimohonkan Pendaftarannya413 Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai TerlawanI,menyatakan sah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang Nomor 11 tahun 2016 Pasal 50 ayat Putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan denganpenertiban, peralihan,pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalanpenetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohoanan
Register : 18-08-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 62-K/PM.I-04/AD/VIII/2021
Tanggal 3 Nopember 2021 — KAPTEN INF TUGINO CS 1 ORANG
10653
  • Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwamengajukan pembelaan (Pledoi) yang yang bersifatClementie (permohoanan keringanan hukuman)disampaikan melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 14Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :a. Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dariberjanji untuk tidak menguylangi kesalahan yang telahTerdakwa lakukan.b. Para Terdakwa belum pernah dihukum.c.
Register : 22-04-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN PADANG Nomor 66/Pdt.G/2013/PN.PDG
Tanggal 20 Januari 2014 — MUSLIM RAJO INTAN, Cs vs TASIR, Cs
4317
  • No. 300 PK/1987adalah sah milik Penggugat, selanjutnya disebut objek Perkara. 2 Bahwa tahun 1988 secara diamdiam dan tanpa sepengatahuan dari Penggugat, MansurMamak Kepala Waris dari Tergugat A mengajukan permohoanan sertipikat hak milikke BPN Kota Padang / tergugat E , Putusan Perkara Perdata No.: 66/Pdt.G/2013/PN.PDG Page 7 of 66iniBahwa Pada waktu Mansur Tergugat A memohonkan sertipikat hak milik atas aquo,objek sengketa sedang dalam pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agungdalam perkara perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 3/G/2021/PTUN.PTK
Tanggal 20 Mei 2021 — ASMADIN MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH, 2. PT. ANEKA TAMBANG, Tbk., 3. PT. BORNEO ALUMINA INDONESIA
28028
  • BORNEOALUMINA INDONESIA Nomor LDIRUT197/1X/2020 tanggal 4September 2020 perihal Permohoanan Penetapan PetaDelineasi wilayah Kawasan Strategis Provinsi (KS) KawasanPelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan sekitarnya diKabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimanapeta terlampir; rn nnn nnn non nnn nnn nnn nnn nn4.6.3.2 Bahwa Surat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 607/1072/PUPRE.2 Tanggal 29 September 2020 perihal Peta DelineasiKSP Sungai
Register : 30-07-2018 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 411/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
1.IJUM BIN DEMAN
2.MAANG
3.WINAN
4.SIAMAN
5.ANIL
6.DIDI
7.IBOH
Tergugat:
1.PT. GARUDA MAS PUTRA
2.Barmawi Kardjadidjaya
3.Ahli Waris Alm. H. Nairin Bin Goweng
4.KEPALA KANTOR KELURAHAN KELAPA GADING JAKARTA UTARA
5.KEPALA KANTOR KECAMATAN KOJA JAKARTA UTARA
6.GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA PROPINSI JAKARTA
7.WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
8.Raden Uke Umar Rachmat, SH
9.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
5225
  • Anco yang diterbitkan DirektoratJendral PajakKantor Wilayah Jakarta Raya Khusus Kantod PelayananPBB Jakarta Utara (diberi tanda P10);Foto copy Surat Tanda terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan BangunanTahun 1992, atas nama PR Anco yang diterbitkan Direktorat Jendral PajakKantor Wilayah Jakarta Raya Khusus Kantor Pelayanan PBB JakartaUtara yang disetorkan melalui Bank BDN Cabang Pulo Gadung tanggal 19April 1992 (diberi tanda P11);Foto copy Surat Perintah Setor Nomor berkas permohoanan 12333/2017tanggal
Register : 05-11-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 05-11-2020
Putusan PA KUDUS Nomor 1150/Pdt.G/2018/PA.Kds
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13639
  • Bawha benar, Permohoanan yang disampaikan oleh Pemohondalam Surat Permohonannya dalam poin ke 1 (satu) sampaidengan poin ke 5 (lima), sehingga Termohon tidak akanmembahasnya;3. Bahwa dalam poin ke 6 Permohonan Pemohon adalah tidaksemuanya benar, dimana pada tahun 2012 adalah tidak benar jikatelah terjadi Perselisihan karena antara Pemohon dan Termohondalam kondisi rukun damn harmonis selayaknya kehidupan suamiistri yang harmonis;4.
Register : 10-02-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 90/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 13 April 2016 —
198124
  • Pengadilan Tingkat Banding memeriksa perkara aquomengabulkan permohonan dan menghukum Terbanding untukmembayar uang paksa ( dwangsom) sebesar Rp1000.000; ( satu jutarupiah) setiap harinya sejak tanggal perkara aquo apabila Terbandinglalai memenuhi isi putusan ini;Bahwa guna menghindari Terbanding mengalihkan harta kekayaansehingga menyebabkan gugatan aquo menjadi siasia maka mohonkiranya dalam perkara aquo diletakkan sita jaminan;Bahwa oleh karena gugatan diajukan berdasarkan buktibukti yangotentik dan permohoanan
Register : 30-06-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 21-11-2016
Putusan PTUN MATARAM Nomor 31/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 27 Oktober 2016 — SOFIAN HADI SASMITA, Amd.IP, SH. vs KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT
10667
  • Keadaan ini membuatPENGGUGAT sangat bingung, padahal PENGGUGAT telah memenuhisyaratsyarat dalam mengajukan permohoanan kenaikan pangkat baikberupa kelengkapan berkas ataupun terkait dengan tenggang waktuDENQAJUAN 5= nanan nme nae ne nnn nnn nn nnn ccc cnn nnn cence ce nae cee cen cenc.
Putus : 27-07-2011 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 249/ Pid/Sus/2011/PN.Dpk
Tanggal 27 Juli 2011 — DIDI SUPRIADI Alias JOIS. ;
4033
  • ,MKMKeterangan ahli dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi telah mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai ahli berdasarkansurat tugas dari Kepala biro hukum dan humas nomor : HK.06.02.232.00438, tanggal 02 Mei2011 atas rujukan surat permohoanan Keterangan ahli Polres Kota Depok kepada KepalaBadan POM Nomor : B/89/II/2011/Reskrim, tanggal 14 Februari 2011 perintah permohonanbantuan keterangan ahli;Bahwa saksi bekerja di Ditjen POM Depkes RI tahun 1996
Register : 05-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya
Tanggal 28 Februari 2019 — Penuntut Umum:
LALU IRWAN SUYADI, S.H.
Terdakwa:
H. AKHWAN Alias H. AKHWAN Bin MUNAWIR
15776
  • Bahwa berdasarkan arsip yang kami miliki permohoanan passporttersebut bukan untuk tenaga kerja karena tidak ada rekomendasi dariDinas Tenaga kerja setempat. Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa yang memohonkan adalahsdri LISA dari PT. BATU BULAENGSAMAWA yang beralamat di Sumbawa. Bahwa saksi dapat menunjukkan kelengkapan dokumen permohonanpassport nomor B 1550659 atas nama MAYSA di terbitkan di KantorImigrasi Kelas Il Sumbawa pada tanggal 5 Agustus 2015.
Putus : 18-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 23-K/PM II-11/AD/III/2017
Tanggal 18 Mei 2017 — ANDANG SANGAJI SERDA NRP.21090086860189
5441
  • Bahwa oleh karena terhadap tuntutan dari Oditur Militertersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanyamenyampaiakan permohoanan ( Clementie) kepada majelis hakimyang disampaikan secara lisan dipersidangan sehingga Oditurmiliter tidak memberikan tanggapan dan menyatakan tetap padatuntutannya.Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknyaTerdakwa didakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaku dan ditempattempattersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga belasbulan
Putus : 27-07-2011 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 248/Pid/Sus/2011/PN.Dpk
Tanggal 27 Juli 2011 — AAN SANUSI Alias AAN. ;
5527
  • ,MKMKeterangan ahli dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi telah mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai ahli berdasarkansurat tugas dari Kepala biro hukum dan humas nomor : HK.06.02.232.00438, tanggal 02 Mei2011 atas rujukan surat permohoanan Keterangan ahli Polres Kota Depok kepada KepalaBadan POM Nomor : B/89/II/2011/Reskrim, tanggal 14 Februari 2011 perintah permohonanbantuan keterangan ahli;Bahwa saksi bekerja di Ditjen POM Depkes RI tahun 1996
Register : 25-08-2010 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 546/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 April 2011 —
7744
  • TU4:Surat dari PLN (Persero) Distribusi Jakarta raya dan Tangerang kepada PT.ATCOM tentang Permohoanan Izin sewa iklan pada halaman kantor PLNCABANG Bulungan. Tanpa tanggal .... Juli 2007 ;465. T.II5:Surat dari Sarinah tanggal 12 Juli 2007 Nomor : 469/Direksi/E/VII/2007 PerihalPengadaan titik reklame yang ditandatangani oleh Direktur Sarinah. (penawanbiaya oleh sarinah) ;6. T.Il6:Foto Titik reklame untuk lokasi CSW PLN Jakarta sudah terpasang dan berdirikokoh hingga kini?
Register : 18-03-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PONOROGO Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Png
Tanggal 22 April 2021 — Pemohon:
Agung Margo Selo Purwoko
Termohon:
1.Kementerian PUPR cq Direktorat Jenderal SDA cq Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
2.Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo (Bupati Ponorogo)
3.Kantor Jasa Penilaian Publik ANDI TIFFANI DAN REKAN
9818
  • , TERMOHON II danTERMOHON Ill telah memberikan hasil penggantian wajar dengan tanpaHalaman 43 dari 48 Penetapan Nomor 31/Padt.P/2021/PN Pngkesepakatan dengan PEMOHON dan terhadap besarnya nilai penggantian tersebutdiatas, maka PEMOHON menyatakan keberatan, karena besarnya penggantiantersebut masih dibawah nilai pasar, maka PEMOHON menyatakan keberatan karenabesarnya penggantian tersebut masih dibawah nilai pasar;Menimbang, bahwa Termohon , Termohon II dan Termohon Ill telahmenyangkal dalildalil Permohoanan
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg
Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
11732
  • dalam Pengadaan Pencetakan dan Pengiriman KPS, KPSPengganti dan Lembar Sosialisasi Serta Penyaluran Dana BantuanLangsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013, saksi menjadianggota dalam Satgas Bidang Koordinator Keuangan sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Area Penjualan IV jakarta Nomor : SK .1300/PenjualanIV/1/4/0513 tanggal 22 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana ProyekPencetakan dan Pengiriman Kartu Perlindungan Sosial ;Bahwa, benar sepengetahuan saksi pihak Area Penjualan IV Jakartamengajukan permohoanan
    Fiaturadalah Kepala Kantor Pos Mampang Jakarta dan aotorisatornya adalahManajer Akuntansi Kantor Pos Mampang Jakarta ;Bahwa, benar dalam kegiatan proyek pencetakan dan pengiriman KartuPerlindungan Sosial dimana sakso menjadi anggota bidang Koordinasikeuangan dimana dalam kegiatan tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawabanya dibuat perbulan dan pada akhir kegiatan dan laporan yangdikirim ke Kantor Area Penjulan IV Jakarta ;Bahwa, benar saksi sudah tidak ingat lagi jumlah pastinya jumlahkeseluruhan permohoanan
    pembiayaan pencetakan KPS yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Mampang Jakarta ;Bahwa, benar penyerapan atau pencairan dana pencetakan danpengiriman Kartu KPS yang dilakukan oleh Kantor Pos Mampang Jakartatelah selesai semua dilaksanakan hal ini dikarenakan tidak ada lagipermintaan permohoanan pencairan dana pencetakan dan pengiriman dariArea Penjulan IV Jakarta ;.
    tanggal 23 25 Agustus 2013 diHotel Bilique, di Lembang, Bandung dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut : Bahwa yang menginisiatifkan pertemuan tersebut adalah saksi ZulkfliAssagaf dan tujuan untuk mempercepat pelaporan biaya pendisitribusianKPS ;" Bahwa dalam pertemuan tersebut para Kepala Area Operasimempresentasikan seluruh biaya yang muncul akibat pendistribusian KPSsehingga muncul nominal alokasi biaya yang diperlukan ;= Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Zulkifli Assegaf mengarahkan agarsurat Permohoanan
    penambahan Biaya tersebut di tujukan kepada KetuaSatgas II KPS yaitu saksi Zulkifli Assegaf sendiri ;" Bahwa terkait dengan surat permohoanan penambahan biayapendistribusian KPS tersebut disetujui oleh Ketua Il Satgas KPS Saksi.Zulkifli Asseegaf pada hari itu juga dengan mengelurkan Surat jinTambahan Alokasi Anggaran Pendistribusian kiriman KPS ;Bahwa, benar apakah sudah dilakukan monitoring berupa verifikasi terhadapbuktibukti tagihan dari para Kepala Area Operasi sebelum diberikan ijin dariKetua
Register : 04-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Dum
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
497
  • Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelisberkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam suratpermohonannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ,makaMajelis berpendapat dalil dan alasan Pemohon untuk bercerai denganTermohon dapat diterima, sehingga permohoanan Pemohon dapat dikabulkandengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon