Ditemukan 1611 data
95 — 31
Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagaiTerlawan IllLmenyatakan sah berdasarkan Peraturan MenteriAgraria dan Tata Ruang Nomor 11 tahun 2016 Pasal 50 ayat 1Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap, yang berkaitan dengan penertiban, peralihan,oembatalanhak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantardilaksanakan berdasarkan permohoanan pihak = yangberkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempar Dandijelaskan kembali pada Pasal 58 ayat 1 Pelaksanaan PutusanPengadilan
Roni Towansiba
86 — 18
- Membebankan biaya permohoanan
37 — 24
6, 8) yang berakibat Obscuur Libels,maka gugatanyang demikian telah melanggar ketentuan formalitas Surat Gugatanyang berakibat Gugatan Para PenggugatTidak Dapat DiTerima;Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum yang disampaikandidalam Kontra Memori Banding aquo,maka Mohon kepada Yang MuliaHakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan Putusan PengadilanNegeri Tebing Tinggi No. 33 /Pdt.G/2018/PN Tht tertanggal 26 Desember2018,dengan memutus pada Amar putusannya sebagai berikut :MENGADILI:1) Menolak Permohoanan
CV.ANUGRAH diwakili Leili Dewani Aulia
Tergugat:
1.KPA Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu
2.Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara
3.POKJA. 009 âÃÂàPK
129 — 55
pemerintahan yang baik;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbanganhukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapatmembuktikan dalildalil gugatannya, oleh karenanya beralasan hukum bagiMajelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolakseluruhnya;Menimbang, bahwa berkaitan dengan penundaan pelaksanaanObjek Sengketa a quo yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya,Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penguggat ditolakseluruhnya, maka terhadap permohoanan
147 — 45
dengan keterangan dari kepala Kantor lelang bahwa sita itu sudahditindaklanjuti dengan lelang yang hasilnya dimohonkan Pendaftarannya413 Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai TerlawanI,menyatakan sah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang Nomor 11 tahun 2016 Pasal 50 ayat Putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan denganpenertiban, peralihan,pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalanpenetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohoanan
106 — 53
Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwamengajukan pembelaan (Pledoi) yang yang bersifatClementie (permohoanan keringanan hukuman)disampaikan melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 14Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :a. Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dariberjanji untuk tidak menguylangi kesalahan yang telahTerdakwa lakukan.b. Para Terdakwa belum pernah dihukum.c.
43 — 17
No. 300 PK/1987adalah sah milik Penggugat, selanjutnya disebut objek Perkara. 2 Bahwa tahun 1988 secara diamdiam dan tanpa sepengatahuan dari Penggugat, MansurMamak Kepala Waris dari Tergugat A mengajukan permohoanan sertipikat hak milikke BPN Kota Padang / tergugat E , Putusan Perkara Perdata No.: 66/Pdt.G/2013/PN.PDG Page 7 of 66iniBahwa Pada waktu Mansur Tergugat A memohonkan sertipikat hak milik atas aquo,objek sengketa sedang dalam pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agungdalam perkara perdata
280 — 28
BORNEOALUMINA INDONESIA Nomor LDIRUT197/1X/2020 tanggal 4September 2020 perihal Permohoanan Penetapan PetaDelineasi wilayah Kawasan Strategis Provinsi (KS) KawasanPelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan sekitarnya diKabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimanapeta terlampir; rn nnn nnn non nnn nnn nnn nnn nn4.6.3.2 Bahwa Surat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 607/1072/PUPRE.2 Tanggal 29 September 2020 perihal Peta DelineasiKSP Sungai
1.IJUM BIN DEMAN
2.MAANG
3.WINAN
4.SIAMAN
5.ANIL
6.DIDI
7.IBOH
Tergugat:
1.PT. GARUDA MAS PUTRA
2.Barmawi Kardjadidjaya
3.Ahli Waris Alm. H. Nairin Bin Goweng
4.KEPALA KANTOR KELURAHAN KELAPA GADING JAKARTA UTARA
5.KEPALA KANTOR KECAMATAN KOJA JAKARTA UTARA
6.GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA PROPINSI JAKARTA
7.WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
8.Raden Uke Umar Rachmat, SH
9.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
52 — 25
Anco yang diterbitkan DirektoratJendral PajakKantor Wilayah Jakarta Raya Khusus Kantod PelayananPBB Jakarta Utara (diberi tanda P10);Foto copy Surat Tanda terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan BangunanTahun 1992, atas nama PR Anco yang diterbitkan Direktorat Jendral PajakKantor Wilayah Jakarta Raya Khusus Kantor Pelayanan PBB JakartaUtara yang disetorkan melalui Bank BDN Cabang Pulo Gadung tanggal 19April 1992 (diberi tanda P11);Foto copy Surat Perintah Setor Nomor berkas permohoanan 12333/2017tanggal
136 — 39
Bawha benar, Permohoanan yang disampaikan oleh Pemohondalam Surat Permohonannya dalam poin ke 1 (satu) sampaidengan poin ke 5 (lima), sehingga Termohon tidak akanmembahasnya;3. Bahwa dalam poin ke 6 Permohonan Pemohon adalah tidaksemuanya benar, dimana pada tahun 2012 adalah tidak benar jikatelah terjadi Perselisihan karena antara Pemohon dan Termohondalam kondisi rukun damn harmonis selayaknya kehidupan suamiistri yang harmonis;4.
198 — 124
Pengadilan Tingkat Banding memeriksa perkara aquomengabulkan permohonan dan menghukum Terbanding untukmembayar uang paksa ( dwangsom) sebesar Rp1000.000; ( satu jutarupiah) setiap harinya sejak tanggal perkara aquo apabila Terbandinglalai memenuhi isi putusan ini;Bahwa guna menghindari Terbanding mengalihkan harta kekayaansehingga menyebabkan gugatan aquo menjadi siasia maka mohonkiranya dalam perkara aquo diletakkan sita jaminan;Bahwa oleh karena gugatan diajukan berdasarkan buktibukti yangotentik dan permohoanan
106 — 67
Keadaan ini membuatPENGGUGAT sangat bingung, padahal PENGGUGAT telah memenuhisyaratsyarat dalam mengajukan permohoanan kenaikan pangkat baikberupa kelengkapan berkas ataupun terkait dengan tenggang waktuDENQAJUAN 5= nanan nme nae ne nnn nnn nn nnn ccc cnn nnn cence ce nae cee cen cenc.
40 — 33
,MKMKeterangan ahli dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi telah mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai ahli berdasarkansurat tugas dari Kepala biro hukum dan humas nomor : HK.06.02.232.00438, tanggal 02 Mei2011 atas rujukan surat permohoanan Keterangan ahli Polres Kota Depok kepada KepalaBadan POM Nomor : B/89/II/2011/Reskrim, tanggal 14 Februari 2011 perintah permohonanbantuan keterangan ahli;Bahwa saksi bekerja di Ditjen POM Depkes RI tahun 1996
LALU IRWAN SUYADI, S.H.
Terdakwa:
H. AKHWAN Alias H. AKHWAN Bin MUNAWIR
157 — 76
Bahwa berdasarkan arsip yang kami miliki permohoanan passporttersebut bukan untuk tenaga kerja karena tidak ada rekomendasi dariDinas Tenaga kerja setempat. Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa yang memohonkan adalahsdri LISA dari PT. BATU BULAENGSAMAWA yang beralamat di Sumbawa. Bahwa saksi dapat menunjukkan kelengkapan dokumen permohonanpassport nomor B 1550659 atas nama MAYSA di terbitkan di KantorImigrasi Kelas Il Sumbawa pada tanggal 5 Agustus 2015.
54 — 41
Bahwa oleh karena terhadap tuntutan dari Oditur Militertersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanyamenyampaiakan permohoanan ( Clementie) kepada majelis hakimyang disampaikan secara lisan dipersidangan sehingga Oditurmiliter tidak memberikan tanggapan dan menyatakan tetap padatuntutannya.Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknyaTerdakwa didakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaku dan ditempattempattersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga belasbulan
55 — 27
,MKMKeterangan ahli dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi telah mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai ahli berdasarkansurat tugas dari Kepala biro hukum dan humas nomor : HK.06.02.232.00438, tanggal 02 Mei2011 atas rujukan surat permohoanan Keterangan ahli Polres Kota Depok kepada KepalaBadan POM Nomor : B/89/II/2011/Reskrim, tanggal 14 Februari 2011 perintah permohonanbantuan keterangan ahli;Bahwa saksi bekerja di Ditjen POM Depkes RI tahun 1996
77 — 44
TU4:Surat dari PLN (Persero) Distribusi Jakarta raya dan Tangerang kepada PT.ATCOM tentang Permohoanan Izin sewa iklan pada halaman kantor PLNCABANG Bulungan. Tanpa tanggal .... Juli 2007 ;465. T.II5:Surat dari Sarinah tanggal 12 Juli 2007 Nomor : 469/Direksi/E/VII/2007 PerihalPengadaan titik reklame yang ditandatangani oleh Direktur Sarinah. (penawanbiaya oleh sarinah) ;6. T.Il6:Foto Titik reklame untuk lokasi CSW PLN Jakarta sudah terpasang dan berdirikokoh hingga kini?
Agung Margo Selo Purwoko
Termohon:
1.Kementerian PUPR cq Direktorat Jenderal SDA cq Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
2.Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo (Bupati Ponorogo)
3.Kantor Jasa Penilaian Publik ANDI TIFFANI DAN REKAN
98 — 18
, TERMOHON II danTERMOHON Ill telah memberikan hasil penggantian wajar dengan tanpaHalaman 43 dari 48 Penetapan Nomor 31/Padt.P/2021/PN Pngkesepakatan dengan PEMOHON dan terhadap besarnya nilai penggantian tersebutdiatas, maka PEMOHON menyatakan keberatan, karena besarnya penggantiantersebut masih dibawah nilai pasar, maka PEMOHON menyatakan keberatan karenabesarnya penggantian tersebut masih dibawah nilai pasar;Menimbang, bahwa Termohon , Termohon II dan Termohon Ill telahmenyangkal dalildalil Permohoanan
117 — 32
dalam Pengadaan Pencetakan dan Pengiriman KPS, KPSPengganti dan Lembar Sosialisasi Serta Penyaluran Dana BantuanLangsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013, saksi menjadianggota dalam Satgas Bidang Koordinator Keuangan sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Area Penjualan IV jakarta Nomor : SK .1300/PenjualanIV/1/4/0513 tanggal 22 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana ProyekPencetakan dan Pengiriman Kartu Perlindungan Sosial ;Bahwa, benar sepengetahuan saksi pihak Area Penjualan IV Jakartamengajukan permohoanan
Fiaturadalah Kepala Kantor Pos Mampang Jakarta dan aotorisatornya adalahManajer Akuntansi Kantor Pos Mampang Jakarta ;Bahwa, benar dalam kegiatan proyek pencetakan dan pengiriman KartuPerlindungan Sosial dimana sakso menjadi anggota bidang Koordinasikeuangan dimana dalam kegiatan tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawabanya dibuat perbulan dan pada akhir kegiatan dan laporan yangdikirim ke Kantor Area Penjulan IV Jakarta ;Bahwa, benar saksi sudah tidak ingat lagi jumlah pastinya jumlahkeseluruhan permohoanan
pembiayaan pencetakan KPS yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Mampang Jakarta ;Bahwa, benar penyerapan atau pencairan dana pencetakan danpengiriman Kartu KPS yang dilakukan oleh Kantor Pos Mampang Jakartatelah selesai semua dilaksanakan hal ini dikarenakan tidak ada lagipermintaan permohoanan pencairan dana pencetakan dan pengiriman dariArea Penjulan IV Jakarta ;.
tanggal 23 25 Agustus 2013 diHotel Bilique, di Lembang, Bandung dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut : Bahwa yang menginisiatifkan pertemuan tersebut adalah saksi ZulkfliAssagaf dan tujuan untuk mempercepat pelaporan biaya pendisitribusianKPS ;" Bahwa dalam pertemuan tersebut para Kepala Area Operasimempresentasikan seluruh biaya yang muncul akibat pendistribusian KPSsehingga muncul nominal alokasi biaya yang diperlukan ;= Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Zulkifli Assegaf mengarahkan agarsurat Permohoanan
penambahan Biaya tersebut di tujukan kepada KetuaSatgas II KPS yaitu saksi Zulkifli Assegaf sendiri ;" Bahwa terkait dengan surat permohoanan penambahan biayapendistribusian KPS tersebut disetujui oleh Ketua Il Satgas KPS Saksi.Zulkifli Asseegaf pada hari itu juga dengan mengelurkan Surat jinTambahan Alokasi Anggaran Pendistribusian kiriman KPS ;Bahwa, benar apakah sudah dilakukan monitoring berupa verifikasi terhadapbuktibukti tagihan dari para Kepala Area Operasi sebelum diberikan ijin dariKetua
49 — 7
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelisberkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam suratpermohonannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ,makaMajelis berpendapat dalil dan alasan Pemohon untuk bercerai denganTermohon dapat diterima, sehingga permohoanan Pemohon dapat dikabulkandengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon