Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum ;Ad.5.Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan datau tujuandari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

Pajak;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf. ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau

Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone BolangoNomor: 420/DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentangPerubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten BoneBolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/ 356/III/2011 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAKlanjutan 2010) bidang pendidikan satuan kerja Dinas Pendidikan KabupatenBone Bolango TA. 2011, dengan susunan panitia, sebagai berikut :e IRMAN, S.T.

DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone BolangoNomor: 420/DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal O06 Mei 2011 tentangPerubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten BoneBolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/ 356/III/2011 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAKlanjutan 2010) bidang pendidikan satuan kerja Dinas Pendidikan KabupatenBone Bolango TA. 2011, dengan susunan panitia, sebagai berikut :e IRMAN, S.T

prasarana bangunan gedung sesuaidengan skala Gambar Situasi; Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan; Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalandan parkir, pola drainase dan pola tata hijau; Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun; Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan; Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB); Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi;e Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau

No. 790 K/Pid.Sus/2016Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun;Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB);Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi;Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau SPPGS;Menetapkan hasil analisis secara teknis, (penolakan dilakukan apabilapelanggaran bangunan melebihi 50 % dari ketentuan teknis);Membuat rekomendasi teknis;Memberikan saran teknis terkait Gambar

GIGIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURAYIN, SH danIRWANTO, SH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 oleh Hakim Ketua tersebutdidampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUNARDI JUSUF Panitera Pengganti, dihadirioleh MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH Penuntut Umum dan Terdakwa. Hakim Anggota Hakim KetuaTtd Ttd1. NURAYIN, SH ANITA R. GIGIR, SHTtd2. IRWANTO, SH Panitera PenggantiTtdSUNARDIJUSUF

Pasal 4 huruf a:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a. penyerahan Barang KenaPajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;Pasal 11 ayat (1) huruf a:Terutangnya pajak terjadi pada saat: a. penyerahan Barang Kena Pajak;Pasal 11 ayat (2):Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemantfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau

Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

AMAHORSEJA, SH para Hakim Anggota dibantuHalaman 19 dari 20 Halaman, Putusan No.5/Pid.B/2016/PN.Plpoleh RIDA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadirioleh MOHAMMAD AKBAR DATAU,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBelopa serta dihadapan Terdakwa dan penasihat hukumnya;Hakim Anggota, Hakim Ketua,TAHIR, S.H RADEN NURHAYATI, SH, MHERWINO.M.

Rohana Datau, umur 70 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempatkediaman di Jl. Taman Surya Kelurahan DembeJaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalosebagai Tergugat IX;Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 683/Pdt.G/2018/PA Gtlo10. Arman alias Husain Anapia, umur 38 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar,tempat kediaman di Jl.

Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

Hal tersebut ditegaskandalam Penjelasan Undang undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBMatas Pasal 11 ayat 2 sebagai berikut :Dalam hat pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak eieu sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

Bongomeme yang menerimaFatmah Yentoman 07 Desember 2006.36)1 (satu) kwitansi dari Toni sejumlah 30 (tigapuluh) ekor sapi yang menerima Supriadi Hasan 11Desember 2006.37)1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah 10(sepuluh) ekor sapi untuk Kelompok Usaha BersamaMekar Jati yang menerima Yunus Labi (Ketua) danMarwan (Bendahara) tanggal 21 Desember 2006.38)1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah sapisebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk Kelompok UsahaBersama Mekar Wangi yang menerima Anis Hasan(Ketua) Marwan Datau

Bongomeme yang menerima FatmahYentoman 7 Desember 2006.36.1 (satu) kwitansi dari Toni sejumlah 30 (tiga puluh)ekor sapi yang menerima Supriadi Hasan 11 Desember2006;37.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah 10 (sepuluh)ekor sapi untuk Kelompok Usaha Bersama Mekar Jati yangmenerima Yunus Labi (Ketua) dan Marwan (Bendahara)tanggal 21 Desember 2006;38.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah sapisebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk Kelompok UsahaBersama Mekar Wangi yang menerima Anis Hasan (Ketua)Marwan Datau

Bongomeme yang menerima FatmahYentoman 7 Desember 2006.36.1 (satu) kwitansi dari Toni sejumlah 30 (tigapuluh) ekor sapi yang menerima Supriadi hasan 11Desember 2006;37.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah 10(sepuluh) ekor sapi untuk Kelompok Usaha BersamaMekar Jati yang menerima Yunus Labi (Ketua) danMarwan (Bendahara) tanggal 21 Desember 2006;38.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah sapisebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk Kelompok UsahaBersama Mekar Wangi yang menerima Anis Hasan(Ketua) Marwan Datau

BUN POIYO, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten IlLingkungan Il, Kecamatan Maesa (dahulu Kecamatan BitungTimur), Kota Bitung ;Turut Termohon Kasasi dan Il dahulu Tergugat IVturutTerbanding ;2.1 ACO PASAI,2.2 ADRIAN SAMSUDIN,2.3 ADUNA DATAU,2.4 AHNES MADJI,2.5 AdJIS PATILU,2.6 ALI MANUARFA,2.7 ALI MOPUTY,2.8 AMAL ISMAIL,2.9 ANAS ABDUL SALAM,2.10 ARIYANTO ISHAK,2.11 ARMAN MAKAWANTA,2.12 ATO ADAM,2.13 BOSHI AHMAD,2.14 BUANG DATAU,2.15 BUDO TIMANGGO,2.16 DAHLAN MONOARFA,2.17 DARMAN PANU,2.18 DARMANSYAH

., M.Mpd. selaku Pejabat PembuatKomitmen;o JUSRI UTUARAHMAN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan;o HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolangonomor 420/ DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentangperubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenBonebolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/356/111/2011 tentangpembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dana alokasikhusus (DAK lanjutan 2010) bidang pendidikan satuan

S.Pd., M.MPd. selaku Pengguna Anggaran;o MUHAMAD HUSAIN S.Pd., M.Mpd. selaku Pejabat PembuatKomitmen;o JUSRI UTUARAHMAN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan;o HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolangonomor 420/ DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentangperubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenBonebolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/356/111/2011 tentangpembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah

Pasal 11 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada

Hal tersebut ditegaskandalam Penjelasan Undangundang Pajak Pertambahan Nilai danPPnBM atas Pasal 11 ayat 2 sebagai berikut:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

prasarana bangunan gedung sesuaidengan skala Gambar Situasi; Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan;* Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalan danparkir, pola drainase dan pola tata hijau;* Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun; Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;* Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB); Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi:; Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau

No. 793 K/Pid.Sus/2016Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalan danparkir, pola drainase dan pola tata hijau;Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun;Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB);Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi;Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau SPPGS;Menetapkan hasil analisis secara teknis, (penolakan dilakukan apabilapelanggaran

Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dan Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran