Ditemukan 3403 data
126 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 190 K/Pdt/2015juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh limarupiah);Bahwa berdasar Pasal 8 ayat (3) SPPP, Tergugat wajib membayardenda keterlambatan sebagai akibat tidak dapat menyelesaikanpekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.Pasal 8(3)Jika terjadi keterlambatan Pelaksanaan yakni melampaui WaktuPelaksanaan yang telah ditetapkan pada Pasal 6 SPPP ini makaatas keterlambatan ini Pihak kedua dapat dikenai sangsi berupaDenda keterlambatan sebesar 1%o (satu per
TETTY HUSNIARTI
Tergugat:
DWI HADIAH
108 — 29
Dan pihak ke Il sanggup dikenakan sangsi hukum yangberlaku jika poin 1, 2 dan 3 diatas tidak dipenuhi dan juga dituntutdengan hukum acara sebagaimana yang berlaku oleh undangundang.Menimbang, bahwa saksi Penggugat AMDA RISMAN yang keterangannyadibenarkan oleh Penggugat dan juga Tergugat yang pada pokoknya mengetahuiHutang Piutang berawal pada tahun 2018, pada saat itu saksi sebagai kepalaDinas Kesehatan dan Penggugat dan Tergugat adalah staf saksi, dan pada saatitu Saksi pernah memanggil penggugat
IKHSAN NASRULLOH, SH
Terdakwa:
ALDI FEBRIAN Bin LUCKY SETIAWAN
43 — 5
Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan saksi mengambil barang milikorang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya tersebut adalahHalaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 272//Pid.B/2019/PN Bdgperbuatan yang salah dan dapat dikenakan sangsi hukum.Bahwa saksi melakukannya karena ingin mendapatkan barang dan uang.Bahwa peran saksi dalam pencurian tersebut yaitu saksi merencanakanpencurian tersebut bersama Sdr. SENDY kemudian menunggu danmengawasi di halaman parkir hotel. Peran Sdr.
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
Rahmat Hidayat Munthe Alias Elo
20 — 9
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
23 — 3
Hal ini perlu diberi sangsi yang tegas dantindakan nyata dari Kepolisian.11.Bahwa Adapun maksud dan tujuan utama dari laporan ini sekaliguspermohonan Perlindungan Hukum ke Komisi Perlindungan AnakIndonesia ( K PAI), Komnas Perempuan , Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Anak Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:Mohon Bantuan dan Perlindungan Hukum, Tuntutan Hak ,Kewajiban, Pengawasan dan menindak lanjuti proses permohonancerai sdr .Robian Romer sebagai anggota Polri dengan suratpermohonan
15 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
padahal tanah milik Penggugat sudahditerbitkan sertifikat dan mestinya kalau ada perubahan hak, maka tertulispenyebab terjadi pemindahan hak melalui Akta ;Bahwa dengan adanya foto copy sertifikat tersebut para Penggugatmenjadi sangsi, karena coretcoretan yang ada di foto copy tersebut, sehinggapara Penggugat menanyakan aslinya sertifikat tersebut dan dijawab oleh BPNKabupaten Sampang, foto copy tersebut mendapat dari Sudarto mantan Sek.Desa Banyuates ;Bahwa foto copy sertifikat yang diberikan kepada
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPNS/2009 tanggal 25 Mei2009 atas tindakan Polisi Hutan tersebut yang mengamankan Truk dengan suratpenyitaan tersebut, juga dapat dikatakan telah merampas kendaraan bermotor jenistruk yang sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan kayukayu yangdiduga hasil pembalakan liar (Illegal logging); Bahwa Tergugat II kelirumelakukan penyitaan Truk milik Penggugat, dimana truk tersebut bukan dimilikioleh pemilik kayu, hal tersebut terbukti dari sopir yang menjalankan kendaraan tersebuttidak dikenai sangsi
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
Agus Salim
25 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
GUYUS KEMAL, S.H.
Terdakwa:
1.TONI SAPTA ADI bin alm DARSONO
2.TJHIN KHIAUW SEN alias KARTONO SUSANTO alm TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG
3.MARGONO, ST Bin alm KUSNAN
586 — 147
atau tahun takwim kecuali laporan dwimingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Dokumen RKAB, LaporanTahunan dan Laporan Triwulan dibuat dan disampaikan kepadabupati/walikota, gubernur dan menteri sesuai dengan kewenangannya,dilakukan sebagai bahan evaluasi kegiatan usaha pertambangan untukditindaklanjuti.Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Berdasarkan Undangundang 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Pasal111 Ayat (1) Sangsi
bagi pemilik IUP OP yang tidak membuat RKAB danLaporan Triwulan akan dikenakan sangsi administratif.
Sangsi administratifberupa :a. Peringatan tertulis;b. Penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi mineral atau batubara; dan/atau;c.
14 — 2
Dan saya memberi sangsi atau denda kepada penggugat sebesar 25juta sebagai ganti rugi dan biaya hidup kedua anak saya selama inikarena penggugat pergi bekerja menjadi TKW ke singapura atas seijinHalaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0126/Pdt.G/2017/PA.Bmstergugat Can tidak ada permasalahan rumah tangga pada waktu itu.10.
83 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya meliputi pulaseluruh barangbarang yang melekat dan berada di dalamnya, setempatterletak di Jalan Embong Tanjung 12, Surabaya ;Bahwa sesuai fakta dan buktibukti yang Penggugat miliki tersebut, makaagar gugatan ini tidak menjadi siasia serta untuk mencegah terulangnyakembali perbuatan Tergugat melalaikan kewajibannya melaksanakanpelepasan hak atas asset perusahaan yang menjadi hak Penggugat tersebut,sepatutnyalah terhadap Tergugat dikenakan sangsi
18 — 15
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru olehprajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengantujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
Septian Napitupulu, SH
Terdakwa:
1.Dedy Sutrisno
2.Abdul Hafis Marpaung
19 — 2
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa penjatuhan sangsi
89 — 72
Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kalimengkonsumsi narkoba bersama temantemannya baik anggotamiliter atau sipil hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi Terdakwaoleh karena itu apabila Terdakwa diberi sangsi yang tegas makatidak dapat ditiru oleh prajurit lainnya.4.
GUSMIRA FITRI WARMAN, SH
Terdakwa:
UMMI KALSUM
33 — 4
Rumah Makan milik saksi MaksomSamosir tersebut, saksi Erdawati Us menyerahkan uang sejumlah Rp.Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 474/Pid.B/2018/PN Kis8.500.000, kepada terdakwa sebagai pinjaman dengan disaksikan olehanak terdakwa dan pada saat menerima uang pinjaman tersebut,terdakwa tidak ada menyerahkan buku rekening Sertifikasi Guru sebagaijaminan sebagaimana yang terdakwa sampaikan sebelumnya kepadasaksi Erdawati Us, dan untuk meyakinkan saksi Erdawati Us, terdakwakembali mengatakan, janganlah sangsi
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat uraikan pada point 1, 2, 3,4dan 5 tersebut di atas, Penggugat sangat merasa didholimi dan dirugikankepentingannya sebab meskipun sudah memperoleh kepastian hukum secara saholeh Pengadilan Agama Sleman Tentang Status Perkawinan Penggugat dan selalumenunjukkan komitmen untuk bertanggung jawab dari sisi nafkah kepada anakmaupun mantan Isteri namun status Pegawai Negeri Sipil yang melekat padaPenggugat sewaktuwaktu bisa dipermasalahkan dengan ancaman hukuman DisiplinPegawai Negeri dengan sangsi
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Sofian Lesmana
58 — 6
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam surat pembebastugasan ini tidak menjelaskansecara kongrit dan jelas kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat,sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan dengan PKB Pasal 86 tentangMekanisme Pemberian Sangsi, Pasal 93 tentang Bantuan Hukum dan Pasal94 tentang Pengaduan Keluh Kesah (bukti P6);Bahwa upah Penggugat yang hanya diberikan 75% (tujuh puluh lima persen)dan hakhak Penggugat yang seharusnya diberikan dihentikan oleh Tergugatadalah tindakan yang bertentangan dengan Undang Undang
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Rizki Zulfahmi Als Sangkot
53 — 5
menuruthemat Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telahmengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturan Perundangundang RepublikIndonesia Nomor : 2 Tahun 2011 perubahan atas Undangundang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai politik Pasal 16 ayat 1 huruf d, ayat 2 dan ayat 3dan AD/ART Partai Pakar Pangan sehingga tentang pemberhentianPenggugat dari keanggotaan partai dan sebagai Anggota DPRD Kab.Buleleng yang berwenang tentang hal tersebut adalah Partai KaryaPerjuangan (Pakar Pangan) ;Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat 4 AD/ART Partai Pakar Pangandisebutkan Anggota dan/atau Pengurus yang dikenakan sangsi