Ditemukan 1529 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 Oktober 2015 — RIKSA SABARA bin H. HUDMAN SUMANTRI
8822
  • Dalam kwitansi tersebut nama yangmenyerahkan uang tersebut adalah Pupuh;Bahwa benar untuk fasilitas perjalanan dinas di beritaukan oleh atasankemudian dari KPA ke Sekwan dan diserahkan ke pihak ke3, sebelumkegiatan perjalana dinas diadakan rapat Pansus membahas tempatyangakan di kunjungi dan travel yang akan di tunjuk kemudian setelah itudi sampaikan ke pada Ketua DPRD pada saat itu travel yang di tunjuksudah ada dari sebelumnya dan menurut info trasvel tersebut sudah adadari tahuin 2010;Bahwa benar
Register : 02-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — SUPRIATMAN, S.Pd
13252
  • tanahtersebut peruntukkannya sesuai dengan Peraturan Daerah dalamRTRW nya ;Bahwa ahli menjelaskan surat keterangan dari kepala desa biasanyamengenai objek penguasaan tanah ;Him 213 dari 305 him Putusan No. 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BDGAhli berpendapat bahwa konpensasi adalah untuk pengakuanhubungan hukum antara pemegang hak dengan penerima hak,konpensasi diberikan oleh penerima hak kepada bekas pemegang hakBahwa menurut Ahli permohonan hak atas Tanah Negara diatur dalamPeraturan Menteri Agraria No. 9 Tahuin
Register : 21-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
LUSI AFRIANTI, SE BINTI H. BUSTAMI
19052
  • Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 140/ Kep.220/2017 Tanggal 16 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim PersiapanPengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum KotaSungai Penuh Tahuin Anggaran 2017.ts. Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 140/ Kep.221/2017 Tanggal 16 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia PelaksanaKegiatan Fasilitasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Tahun Anggaran 2017.74.
Register : 21-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN
14425
  • Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 140/ Kep.220/2017 Tanggal 16 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim PersiapanPengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum KotaSungai Penuh Tahuin Anggaran 2017.73. Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 140/ Kep.221/2017 Tanggal 16 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia PelaksanaKegiatan Fasilitasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Tahun Anggaran 2017.74.
Register : 23-03-2014 — Putus : 14-08-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.AB.
Tanggal 14 Agustus 2015 — Dr. LATIF KHARIE, S.E., M.Si
119268
  • yang timbul tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapatbahwa terhadap unsur dilakukan secara bersamasama haruslah dinyatakan telahterpenuhi ;Ad.6 : Perbuatan Berlanjut :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah suaturangkaian perbuatan yang dilakukan secara terus menerus sehingga dapat di pandangsebagai suatu perbuatan berlanjut.Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atasterbukti dilakukan dalam kurun waktu tahuin
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 Oktober 2015 — RADEN TITAN BISASTI binti (alm) H. SURYATMAN
11827
  • Anggaransepengetahuan Kuasa Pengguna AnggaranBahwa untuk fasilitas perjalanan dinas di beritaukan oleh atasan kemudiandari KPA ke Sekwan dan diserahkan ke pihak ke3, sebelum kegiatanperjalanan dinas diadakan rapat Pansus membahas tempat yang akan dikunjungi dan travel yang akan di tunjuk kemudian setelah itu di sampaikan keHalaman 107 dari 363Putusan No. 123/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGpada ketua DPRD pada saat itu travel yang di tunjuk sudah ada darisebelumnya dan menurut info trasvel tersebut sudah ada dari tahuin
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juli 2014 — Dr. Ir. NIZWAR SYAFAAT
12937
  • HENNY MELIANA,Hal 231 dari 466 Putusan no.15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi memiliki Kios Berkah yang bergerak dalam bidang sranadan prasarana pertanian dan ditunjuk oleh SHS cabang Serangsebagai penyalur benih dan menyalurkan benih padi non hibridadengan varietas mikongga dan ciherang, IR 64, Situbagendit sejaktahun 2008 s/d tahuin 2011 setiap
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
12635
  • saja dizinkan untuk industri atau agrowisatasepanjang tanah tersebut peruntukkannya sesuai dengan PeraturanDaerah dalam RTRW nya ;Bahwa ahli menjelaskan surat keterangan dari kepala desa biasanyamengenai objek penguasaan tanah ;Ahli berpendapat bahwa konpensasi adalah untuk pengakuan hubunganhukum antara pemegang hak dengan penerima hak, konpensasidiberikan oleh penerima hak kepada bekas pemegang hak ;Bahwa menurut Ahli permohonan hak atas Tanah Negara diatur dalamPeraturan Menteri Agraria No. 9 Tahuin
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
155137
  • 481 Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2016/PN Bdgsepanjang tanah tersebut peruntukkannya sesuai dengan PeraturanDaerah dalam RTRW nya ;Bahwa ahli menjelaskan surat keterangan dari kepala desa biasanyamengenai objek penguasaan tanah ;Ahli berpendapat bahwa konpensasi adalah untuk pengakuan hubunganhukum antara pemegang hak dengan penerima hak, konpensasidiberikan oleh penerima hak kepada bekas pemegang hak ;Bahwa menurut Ahli permohonan hak atas Tanah Negara diatur dalamPeraturan Menteri Agraria No. 9 Tahuin