Ditemukan 1746 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danau datar data datu dalam
Pengadilan PN LAHAT Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 15-06-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN LAHAT Nomor 144/PID. B/2011/PN.LT
Tanggal 15 Juni 2011 — HENDRI SUSANTO Bin AMIR SYARIFUDIN
102 — 24
  • Bahwadengan melihat arah tujuan dari tusukan tersebut , dapat diketahui oleh semua orang bahwawilayah dada dan perut adalah tempat dimana terdapat organoragn vital yang dapatberpengaruh pada keselamatan datau kehidupan seseorang, sehingga jelas terlihat maksuddan tujuan terdakwa .
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Umum
Register : 18-06-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pkb
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Taufan Wahyudi, S. H
Terdakwa:
1.Acok Jumadi Bin Karate Alm
2.Muhammad Ali Bin Ambo Tang
111 — 28
  • PengadilaPangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili petelah Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telahdari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pel.itu, bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sencMengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian mlain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukurmalam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup jyrumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidakatau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan datau
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 11-03-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PA GORONTALO Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Gtlo
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 18
  • Rusli Datau xxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX dan telah dinazeqel (bukti P5);6. Fotokopy struk pembelian kebutuhan anak dan telah dinazeqel (buktiP6);B. SaksiHal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Gtlo1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1025/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TIMURJAYA DAYATAMA
158 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak;d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf) Ekspor Barang Kena Pajak;2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1374/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. YAMAHA MUSIC MANUFACTURING INDONESIA
60 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keberadaan nilai IP tidak serta merta dapatdibuktikan dengan adanya aktifitas dan biaya R&Datau marketing, karena seperti telah disebutkansebelumnya pada paragraf 6.6 OECD TP Guidelinesbahwa tidak semua kegiatan research anddevelopment maupun kegiatan pemasaran akanmenghasilkan IP.JikaTermohon Peninjauan Kembali(semulaPemohon Banding) tidak dapat menunjukkan tipe,kepemilikan dan nilai dari IP, maka tidak dapatdiyakini eksistensi dari adanya IP tersebut.b.
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-04-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 18-12-2015
Putusan PA GORONTALO Nomor 197/Pdt.G/2015/PA.Gtlo
Tanggal 1 Oktober 2015 — Para Penggugat dan Para Tergugat
64 — 18
  • Darwis Datau yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor7501042402071241, tanggal 8 Maret 2012 (P.7);8. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Ali Gani yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor7571021403080188, tanggal 21 Juli 2012 (P.8);9. Fotokopi Kartu Keluarga a.n.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 10-11-2015 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1116 K/PID/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — Teti Carolina, dk
78 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sendiri dan memutus perkara atas nama terdakwatersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukanhalhalsebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaituMajelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak menerapkan ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ternyata langsungmengambil suatu kesimpulan dan pendapatnya yang menyatakan bahwaterdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan "kekerasan atau ancamankekeran datau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINAR PERKASA ABADI
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • di dalamDaerah Pabean; atauf. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."3.16.Bahwa Pasal 11 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah menentukan sebagai berikut :Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 07-08-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 74/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 6 September 2018 — Pembanding/Penggugat : M. HAFIZ S.
Terbanding/Tergugat V : MAZMUL, SH,
Terbanding/Tergugat III : kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Lhokseumawe
Terbanding/Tergugat IV : ROMI FASLA, ST
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. kantor Cabang Lhokseumawe
76 — 24
  • Bahwa tidak ada sama sekali dasar bagi Pelawan yang disampaikandalam posita Perlawanannya yang menyatakan bahwa pelaksanaanlelang yang dilaksanakan Terlawan dengan perantaraan KPKNLLhokseumawe adalah tidak berkekuatan hukum;Maka pelaksanaan yang tidak berdasar tersebut (Obscuur libel) sudahsepatutnya ditolak datau setidaktidanya dinyatakan tidak dapat diterima;EKSEPSI IllGUGATAN PERLAWANAN KELURANGAN PIHAK1.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 03-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 99/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — HASAN MUDA HARAHAP, DK VS DARSO HARAHAP ALIAS INDARSO DAN KEPALA BPN KOTA PADANG SIDEMPUAN
29 — 19
  • Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,Oleh karena itu bearalasan bagi Penggugat untukmenyatakan Sertifikat A quo demi hukum harus dinyataansah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harusdipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ;Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat Ill sekarangmemutuskan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :MenerimaEksepsi Tergugat Ill ;DALAM POKOK PERKARA :1.tergugat sekarang Turut TerbandingMenolakgugatan Pengguat untuk seluruhnya datau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 2 Agustus 2012 — Prof. Dr. ENOS TARUH, M.Pd. ;
68 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FAHRIA DATAU, M.Si sebesar Rp.7.000.000, (tujuhjuta rupiah) ;Kuitansi Penerimaan Dana Penelitian Dosen Muda Tahap Pertama(70%) an. WRASTAWA RIDWAN, ST sebesar Rp.7.000.000,(tujuh juta rupiah) ;Kuitansi Penerimaan Dana Penelitian Dosen Muda Tahap Pertama(70%) an. Dra. SRI ENDANG SALEH, M.Si sebesar Rp.7.000.000,(tujuh juta rupiah) ;Kuitansi Penerimaan Dana Penelitian Dosen Muda Tahap Pertama(70%) an.
    FAHRIA DATAU, M.Si sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) ;Kuitansi Penerimaan Dana Penelitian Dosen Muda Tahap Pertama (70%)an. WRASTAWA RIDWAN, ST sebesar Rp.7.000.000, (tujuh jutarupiah);Kuitansi Penerimaan Dana Penelitian Dosen Muda Tahap Pertama (70%)an. Dra. SRI ENDANG SALEH, M.Si sebesar Rp.7.000.000, (tujuh jutarupiah) ;Kuitansi Penerimaan Dana Penelitian Dosen Muda Tahap Pertama (70%)an.
    FAHRIA DATAU, M.Si sebesar Rp.7.000.000, (tujuhjuta rupiah) ;Kuitansi Penerimaan Dana Penelitian Dosen Muda Tahap Pertama(70%) an. WRASTAWA RIDWAN, ST sebesar Rp.7.000.000,(tujuh juta rupiah) ;Kuitansi Penerimaan Dana Penelitian Dosen Muda Tahap Pertama(70%) an. Dra. SRI ENDANG SALEH, M.Si sebesar Rp.7.000.000,(tujuh juta rupiah) ;Kuitansi Penerimaan Dana Penelitian Dosen Muda Tahap Pertama(70%) an. MIMY ASTUTY PULUKADANG, S.pd sebesarRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) ;Hal. 70 dari 97 hal. Put.
Pengadilan PN MADIUN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 25-11-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN MADIUN Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Mad
Tanggal 25 Nopember 2015 — - RIYADI Als EWER Als NDEMO Bin SOEKATMAN
54 — 5
  • Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terdakwamelalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulistertanggal 25 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa mohon keringanan hukuman rpendapatlain mohon datau apabilaHakim be;iberikan putusan yang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut PenuntutUmum menyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang,
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Tanah
Putus : 10-08-2011 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 08/PDT/G/2011/PN-SIM
Tanggal 10 Agustus 2011 — TIOLINA Br SINAGA LAWAN NURMIANNA Br SINAGA
59 — 14
  • dijadikansebagai Tergugat sepanjang pihakpihak tersebut telah merugikan hakhaknya sehinggadengan tidak diikutsertakannya pihak yang membuat perjanjian memiliki tanah tidakmenjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan paling penting terpenuhinya syaratsyaratsuatu gugatan secara formal yaitu adanya identitas para pihak yang berpekara, adanya dalildalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasanalasan dari pada posital fundamentum petindi dan adanya hal yang dimintakan/dituntut datau
Pengadilan PN BITUNG Pidana Umum
Register : 10-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN BITUNG Nomor 6/Pid.B/2022/PN Bit
Tanggal 21 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.FENY ALVIONITA, S.H.
2.JUSTISI DEVLI WAGIU, S.H.
Terdakwa:
RAHMAD SYAIPI
73 — 42
  • ., M.H.Kes ;Atas Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan2) Saksi AMBRIA DATAU alias RIA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;Bahwa Terdakwa bersama dengan lelaki AMRAN SYAIPI dan lelakiIRWAN SYAIPI telah melakukan pengeroyokan terhadap korbanDARMAWAN HARIS alias DAR yang mengakibatkan korbanmeninggal dunia;Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di depan PUB KING Kel
Pengadilan PN MARISA Pidana Umum Perusakan
Register : 12-12-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN MARISA Nomor 77/PID.B/2014/PN.MRS
Tanggal 10 Februari 2015 — PIDANA - THALIB GANI alias ONO - ZURYATI USMAN alias UYI
96 — 37
  • Panitera Pengganti PengadilanNegeri Marisa, dengan dihadiri oleh MOHAMAD AKBAR DATAU, SH. Penuntut UmumKejaksaan Negeri Marisa serta para Terdakwa didampingi para Penasihat Hukumnya; HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,TTD TTD1 IRWANTO, SH. MOHAMMAD SYAFI, SH.TTD2 ALFIANUS RUMONDOR, SH. PANITERA PENGGANTITTDMASDIN DALIUWA, SH
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Umum Perusakan
Putus : 09-07-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN PELAIHARI Nomor 137/Pid.B/2015/PN.Pli
Tanggal 9 Juli 2015 — Darmaji Bin Sumiran
85 — 19
  • bertentangandengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadapketentuan peraturan perundangundangan saja ,e Penafsiran luas, penafsiran luas tidak membatasi lingkup danmakna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja :e Tetapi meliputi segala nilainilai dan prinsipprinsip hukum yang hidupdan tumbuh dalam kesadaran masyarakat,e Termasuk ke dalamnya nilainilai kepatutan dan prinsip keadilanumum ;Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, penempatanunsur kesengajaan ditempatkan diawal datau
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-12-2009 — Putus : 16-09-2010 — Upload : 01-08-2011
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 45/Pdt.G/2009/PN.Pkl
Tanggal 16 September 2010 — SRI WIYARTI MELAWAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN (TERGUGAT I), PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) KANTOR CABANG PEMBANTU (TERGUGAT II), PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk Kantor Cabang Pekalongan (TERGUGAT III), PT. BALAI LELANG TUNJUNGAN (TERGUGAT IV)
64 — 3
  • Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00548 : SuratUkur Nomor : 100/KARYOMUKTI/1999 tanggal 30 Oktober1999 Luas + 345 M2 atas nama Widyastuti (asli padaTergugat II datau Tergugat III) ( Bukti P.2 ) ;363. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 138 : SuratUkur Nomor : 00007/1999 tanggal 11 February 1999Luas + 630 M2 atas nama Wardoyo Amd.Pd (asli padaTergugat II atau Tergugat III) ( Bukti P.3 ) ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-08-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 PK/TUN/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — HJ. JUBAEDAH VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA JATINEGARA;
84 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakanpenyitaan, datau pengumuman lelang;b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusanperpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) danPasal 26; ataud.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 987/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. INTI EVERSPRING INDONESIA
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 11:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah padasaat pembayaran.Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 987/B/PK/PJK/20152.4.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-08-2016 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 501/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 Juli 2017 — 1. RAMADHIKA YURISTIAWAN DIMPU bin H. IBRAHIM SULAIMAN, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pemegang KTP No. 3174040303940003 yang beralamat di Jalan Poltangan Raya No. 1 RT 001 RW 04, KelurahanTanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan 2 (dua) orang adik kandung saya yaitu: 1). FITARY MAKASSANARA DIMPU BINTI H. IBRAHIM SULAIMAN, Umur 19 tahun, Agama Islam, yang beralamat di JalanPoltangan Raya No. 1 RT 001 RW 04, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; 2) NABILA HUMAIRA NOVALINA DIMPU BINTI H. IBRAHIM SULAIMAN, Umur 16 Tahun, Agama Islam, yang beralamat di Jalan Poltangan Raya No. 1 RT 001 RW 04, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hanifah Latif Nasution, S.H., LL.M, Andi Faisal S.H., MH., Usman, S.H., Sunita, S.H., Wahyu Widi Purnomo, S.H., Hendy Agus Rochyanto, S.H., LL.M dan Yudi Yuswadi, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “LATIF SH & REKAN”, yang beralamat kantor di Jalan Bendungan Jatiluhur No. 54, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, 10210 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / TERGUGAT I INTERVENSI ;
113 — 38
  • Wasiat;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Peradilan Agama tersssecara nyata ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara PerkawiAdapun sengketa Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentersebut juga meliputi sengketa mengenai penyelesaian harta bers:Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Penjelasan F49 huruf a UU Peradilan Agama, yang berbunyi :"Yang dimaksud dengan "perkawinan adalah halhal yang diatur datau berdasarkan undangundang