surat gugatannya tertanggal 12Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama SlemanNomor : 70/Pdt.G/2015/PA.Smn mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1991, Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta (Kutipan Akta NikahNomor : 88/18/VIII/1991 tertanggal 29 Agustus 1991) Sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor: KK.12.03.1/PW.01/Dup.N/32

/2014 tertanggal : 02Desember 2014, yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan danTergugat berstatus Jejaka;.

Pengadilan telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendakioleh UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 ternyatatidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; .........0Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalildalilnya, mengajukan alatbukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/32

/2014 yangdikeluarkan oleh Lurah Sangaji Utara Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternatetanggal 18 Pebruarii 2014 bermaterai cukup dan setelah dicocokan ternyata cocok denganaslinya dan dinazegelen serta dilegalisir Panitera yang selanjutnya oleh Ketua Majelisdiberi tanda bukti P.1, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formilsuatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yangmengikat dan sempurna, dan fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P.2 yang

., tertanggal 12 Agustus 2014telah mengajukan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 24 Juli 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Purworejo ( Kutipan Akta NikahNomor : 0300 /034/VII/ 2009 tanggal 24 Juli 2009, atau sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.06.10/ Pw.01 /32/ 2014 tanggal10 Juni 2014, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan YYY, KabupatenPurworejo ;Bahwa setelah

Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Donokerto, Kecamatan Turi,Kabupaten Sleman Nomor: 4742/0ON/32/2014 Tanggal 15 Januari 2014 ,kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.3;Menimbang, bahwa disamping buktibukti tertulis di atas Pemohon jugamengajukan bukti saksi dari keluarga sebagai berikut :1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaanPerangkat Desa, bertempat tinggal di SurodadiRT.03 RW.01, Desa Donokerto, KecamatanTuri, Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.bKetua Muda Pidana No. 32 / 2014 / 109 K / PP / 2014 / MA tanggal 30Januari 2014, ditetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwaselama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2014 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli bersamasamadengan Terdakwa : II.

surat gugatannya tertanggal 12Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama SlemanNomor : 70/Pdt.G/2015/PA.Smn mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1991, Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta (Kutipan Akta NikahNomor : 88/18/VIII/1991 tertanggal 29 Agustus 1991) Sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor: KK.12.03.1/PW.01/Dup.N/32

/2014 tertanggal : 02Desember 2014, yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan danTergugat berstatus Jejaka;.

kuasatersebut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa :1 Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 7471050212100002,yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tanggalPenetapan Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA Kadi, hal.3 dari 12. halaman23 Januari 2014, yang telah bermeterai cukup dan diberi cap pos serta telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P1);2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama La Ode Muhdin, nomor474.3/32

/2014, tanggal 05 November 2014, yang di keluarkan oleh KepalaKelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, yang bermeteraicukup dan diberi cap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,(bukti P2);3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zimana binti La Ode Muhdin,nomor 747.3/13/2014, tanggal 07 April 2014, yang dikeluarkan oleh KepalaKelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, yang bermeteraicukup dan diberi cap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan

Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang Nomor:033/Kep.1/32/2014 tanggal 9 Mei 2014;2.

., Mediator Hakim, namun dalam laporan hasilmediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 19 Februari 2014yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperolehkesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;Bahwa, Pemohon telah memperoleh Surat Pemberian Izin Perceraian NomorKd.04.12/3/PW .00/32/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian AgamaKabupaten Kepulauan Meranti tanggal 25 Februari 2014;Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar

PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memperoleh Surat Pemberian IzinPerceraian Nomor Kd.04.12/3/PW.00/32/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorKementrian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 25 Februari 2014, dengandemikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983

Surat Penolakan pernikahan Nomor : KK.11.21.02/Pw.01/32/2014, tanggal 05 Mei 2014,~yang dibuat dan ditandatangani oleh Penghulu pada KUA Kecamatan Demak, KabupatenDemak, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama ANAK P lahir pada tanggal 13Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kakanduk Capil Kabupaten Demak tertanggal 29April 2009, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokan dengan aslinya dan telah sesuai,bermaterai cukup yang di beri tanda P.5;Fotokopi

ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3)dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim; Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rindi Wahyu Vantonnia Nomor: 02155/UM/U/0044/2002 Tanggal 12 September 2002 dari Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeteraicukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim; Fotokopi ljazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Indra LasmanaNomor : MTs.531/13.19/PP.01.1/32

/2014 Tanggal 12 September 2002dari Kementrian Agama RI, bermeterai cukup, setelah dicocokkandengan aslinya ternyata telan sesuai, kemudian diberitanda (P5)dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim; Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Sarimin Nomor : B095/Kua.13.34.03/PW.01/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 = dariKementrian Agama RI, bermeterai cukup, setelah dicocokkan denganaslinya ternyata telah sesuai, kKemudian diberitanda (P6) dibubuhkantanggal dan diparaf oleh Hakim; Nomor 69/Pdt.P/2020/

Fotokopi Duplikat Buku Nikah yang telah dinazegellen oleh Kantor Posdan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung, yangaslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan AmpekNagari, Kabupaten Agam Nomor Kk.03.6.25A/PU.01/32/2014 tanggal 01April 2014, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P1;2. Surat Keterangan Gaib, Nomor 30/SK/WNB/12016, yang dikeluarkanoleh Wali Nagari Bawan pada tanggal 21 Januari 2016, bukti P2;B. Saksi;1.

Kk.11.21.3/PW.01/32/2014, tanggal, 16 Juni 2014 dengan alasanwali adlol, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;4. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nikah Nomor : 474.4/38/2014, tanggal 30 Mei2014, An. KAKAK, Umur : 43 tahun, alamat : Kabupaten Demak, dari KepalaKabupaten Demak, yang dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yangbermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.4;5.

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat berupa RekomendasiIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503 / 32 / 04 / 2014,tanggal 04 Agustus dan surat berupa rekomendasi izin gangguan /HO Nomor : 503 / 32 // 2014, tanggal 4 Agustusyang kesemuanyaditandatangani oleh Camat dan dinyatakan oleh Terdakwa surattersebut adalah surat resmi yang dapat digunakan sebagai buktiperizinan bagi Saksi AHMAD SUKRI AHKAP tanpa mengajurkansaksi AHMAD SUKRI AHKAP untuk melakukan pengurusan izinlebih lanjut kepada Pemerintah

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat berupa Rekomendasi IzinUsaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503 / 32 / 04 / 2014, tanggal 04Agustus dan surat berupa rekomendasi izin gangguan / HO Nomor : 503 /32 / / 2014, tanggal 4 Agustusyang kesemuanya ditandatangani olehCamat dan dinyatakan oleh Terdakwa surat tersebut adalah surat resmiyang dapat digunakan sebagai bukti perizinan bagi Saksi AHMAD SUKRIAHKAP tanpa mengajurkan saksi AHMAD SUKRI AHKAP untukmelakukan pengurusan izin lebih lanjut kepada Pemerintah

HAMAMI; 231 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Usaha PerdaganganSIUP Nomor : 503/32/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An. HAMAMI; 24 1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Tanda Daftar Perusahaan/TDP Nomor : 503/32/04/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 AnHAMAMI; Hal. 87 dari 108 hal. Puts. No. 11/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK 251 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Gangguan / HO Nomor :503/32/04/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An.

HAMAMI; 231 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUPNomor : 503/32/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An. HAMAMI; 241 (satu) lembar Rekomendasi Surat Tanda Daftar Perusahaan/ TDPNomor : 503/32/04/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An. HAMAMI; 251 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Gangguan / HO Nomor :503/32/04/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An. AHMAD SUKRI AHKAP; 26 1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP Hal. 93 dari 108 hal. Puts.

HAMAMI;23 1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUPNomor : 503/32/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An. HAMAMI:;24 1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Tanda Daftar Perusahaan/ TDPNomor : 503/32/04/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An. HAMAMI;25 1 (satu) lembar Rekomendasi Surat lzin Gangguan / HO Nomor :503/32/04/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An. AHMAD SUKRI AHKAP;26 1 (satu) lembar Rekomendasi Surat lzin Usaha Perdagangan / SIUPNomor : 503/32/04/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An.

Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 032/32//2014 yang aslinyadikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Bone, hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2017/PA MsbKabupaten Luwu Utara tanggal 16 Januari 2014, bermeterai cukup dandicap pos serta sesuai dengan aslinya (bukti P);B.

Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama paraPemohon Nomor Kk/15.35.5/Pw.01/32/2014 tanggal 23 Juni 2014 yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh KetuaMajelis diberi tanda (P.5);Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon jugamenghadirkan 2 (dua) orang saksi, masingmasing bernama :Saksi : HARIONO bin KARIM, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,tempat kediaman di Dusun Tamiajeng RT.012

Pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2013 atas permintaan lisan viahandphone dari Bripka Gede Pastika selaku Kanit Tipiter Polres Katinganyang menginformasikan bahwa penyelidikan perkara sebagaimanadimaksud di atas akan ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikanke tahap penyidikan sehingga Pelapor diminta untuk datang ke SPKPolres Katingan, maka Pelapor memenuhi panggilan lisan tersebut dandibuatlah Laporan Polisi dengan Nomor LP/L/32/2014/KA SPK, tertanggal4 Februari 2014;C.

Bahwa Penggugat menilai proses penyelidikan/penyidikan dengan dasarLaporan Polisi dengan Nomor LP/L/32/2014/KA SPK, tertanggal 4 Februari2014 yang dilakukan oleh Penyidik Polres Katingan dilaksanakan dengantidak transparan, bahkan pihak Kepolisian Resort Katingan melakukantindakan secara diskriminatif dengan melindungi pelaku pelanggar hukum/Tergugat atau melindungi salah satu pihak yang perkaranya sedang ditangani,dengan cara memihak kepada Dewan Direksi PT KDP/Tergugat (DewanDireksi PT KDP berstatus

sebagai Terlapor di dalam Laporan Polisi denganNomor LP/L/32/2014/KA SPK, tertanggal 4 Februari 2014), hal ini terbuktidengan ditanganinya Laporan Tuduhan Pencurian buah kelapa sawit yangdisampaikan oleh pihak Manajemen PT KDP/Tergugat sehingga akhirnyamenetapkan Penggugat sebagai Tersangka, padahal Penggugat notabenePelapor Prinsipal dalam Laporan Polisi dengan Nomor LP/L/ 32/2014/KA SPK,tertanggal 4 Februari 2014 halmana ternyata penanganannya jalan ditempatalias tidak diproses oleh Penyidik Polres

jual beli (PPJB) Nomor32 tertanggal 31 November 2016 yang dibuat dihadapan notasis/PPAT desRizhal Boestamam, S.H. adalah sebidang tanah berikut bangunan yangterletak di jalan Garut No. 18 RT 005/ RW 007, Kelurahan menteng,Halaman 14 Putusan Nomor : 10/PDT/2019/PT.DKIKecamatan menteng Jakarta Pusat, seluas + 630 M2, yang tercatat dalamSHM No. 1205/Menteng Jakarta Pusat, hal mana sertifikat atas objekperjanjian tersebut berada dalam penguasaan TERGUGAT V berdasarkanakta pemberian hak tanggungan No. 32

/2014 tanggal 10 juli 2014 hal manaperjanjian tersebut merupakan perjanjian accesoir yang melekat padaperjanjian induk yakni perjanjian kredit No. 10/1/Boll.JMD/VI/2014 &perjanjian perjanjian kredit No.

Bahwa dalam akta pemberian hak tanggungan No. 32/2014 tanggal 10 juli2014 disebutkananya untuk mengikuti perjanjian kredit No.10/1/Boll.JMD/VI/2014 & perjanjian perjanjian edit No.II/5/Boll.JMD/VI/2014 bukan untukperjanjian kredit lainnya, namun dalam kenyataannya sertifikat atas tanahberikut bangunan yang terletak di jalan Garut No. 18 RTOO5/RW. 007,Kelurahan menteng, Kecamatan menteng Jakarta Pusat, seluas + 630 M2,yang tercatat dalam SHM No.1205/Menteng Jakarta Pusat yang merupakanObjek Perjanjian

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohonhukuman yang seringanringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggungkeluarga.Menimbang, bahwa telah mendengar pula replik dan duplik baik dari PenuntutUmum maupun dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tunttutannyadan pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kotabumi berdasarkan surat dakwaan tertanggal 12 Maret 2014 Nomor :PDM26/K.BUMI/32

/2014 telah didakwakan sebagai berikut :DAKWAAN : Bahwa ia Terdakwa ERI PRIYADI Bin PAHMI pada hari Kamis tanggal 02Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain padabulan Januari 2014 bertempat di Dusun Bedeng I Desa Tanjung Baru Kec.

Berita AcaraInterogasi);Pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2013 atas permintaan lisanvia handphone dari Bripka Gede Pastika selaku Kanit Tipiter PolresKatingan yang menginformasikan bahwa penyelidikan perkarasebagaimana dimaksud di atas akan ditingkatkan statusnya daritahap penyelidikan ke tahap penyidikan sehingga ERKO MOJRAdan NIRMAN HADI diminta untuk datang ke SPK Polres Katingan,maka ERKO MOJRA dan NIRMAN HADI memenuhi panggilan lisantersebut dan dibuatlah Laporan Polisi dengan NomorLP/L/32

/2014/KA SPK. tertanggal 4 Februari 2014;.

(vide 13 suratpanggilan) ;Pemohon Kasasi menilai proses penyelidikan/ penyidikan dengandasar Laporan Polisi dengan Nomor : LP/L/32/2014/KA SPK,tertanggal 04 Februari 2014 yang dilakukan oleh Penyidik PolresKatingan dilaksanakan dengan tidak transparan, bahkan pihakKepolisian Resort Katingan terkesan memihak kepada PimpinanPT. KDP, hal ini terobukti dengan ditanganinya Laporan Pencurianyang disampaikan oleh pihak Manajemen PT.

konflikkepentingan dan bertentangan dengan Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang KodeEtik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 hurufm yang menyatakan bahwa :Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukumsebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarangmenangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflikkepentingan;Pemohon Kasasi juga menilai proses penyelidikan/ penyidikandengan dasar Laporan Polisi dengan Nomor : LP/L/32

/2014/KASPK, tertanggal 04 Februari 2014 yang dilakukan oleh PenyidikPolres Katingan dilaksanakan dengan tidak professional dan tidakmengindahkan Pasal 22 Ayat (1) huruf a dan b serta Ayat (2)Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan PengaduanMasyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,yang mengatur dan menyatakan dengan tegas bahwa:Pasal 22(1) Waktu pemberian tanggapan dan penyelesaian pengaduansebagaimana dimaksud dalam