Ditemukan 221941 data
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
PROFETA GUNA MANDIRI;
./2014, tanggal 17 Oktober 2014:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT PROFETA GUNA MANDIRI, beralamat di Gedung Office 8Lt. 18 Unit CD, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, yangdiwakili oleh Ganden AA Bondan, jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jenda DamanikSE, Ak, MSi, BKP, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 219/SK/PGM/VII/2016, tanggal28
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP788/WPJ.04/2013 tanggal 24 Mei 2013, tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor: 00177/207/10/062/12 tanggal 2 Mei 2012, atas nama: PTProfeta Guna Mandiri, NPWP 02.427.445.8062.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTRI TUNGGAL MANDIRI VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANGUN NUSA MANDIRI
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDORESINS PUTRA MANDIRI;
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANGUN NUSA MANDIRI
./2014,tanggal 10 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BANGUN NUSA MANDIRI, berkedudukan di JI. Dr. Sutomo Gg.Kamboja Nomor 67A, Mulia Baru, Delta Pawan, Ketapang KalimantanBarat, dengan alamat korespondensi di Plaza BIl Menara 2 Lt. 30 JI.
CPO dan PK yangdihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain dan merupakanpendapatan bagi PT Bangun Nusa Mandiri;c. bahwa sebagaimana diatur dalam UndangUndang PPN danberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8Januari 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang KenaPajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari PengenaanPPN, produk CPO dan PK yang dijual oleh perusahaan tidak termasuksebagai
Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48906/PP/M.XIV/16/2013, tanggal 4 Desember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP214/WPJ.13/2012 tanggal 14Juni 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar MasaPajak Mei 2009 Nomor: 00062/207/09/703/11 tanggal 2 Agustus 2011 yangterdaftar dalam berkas perkara Nomor: 160651782009, atas nama : PTBangun Nusa Mandiri
Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, maka Pasal 16 B ayat (3) UU PPN dapat dipahami: PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,001)bahwa dalam hal peran unit perkebunan dilakukan oleh PT Xyang mandiri dan peran unit Pengolahan dilakukan oleh PT Yyang mandiri, dan mengingat
129 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
MITRA MANDIRI INFORMATIKA;
1221/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU3398/PJ/2019, tanggal 9 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MITRA MANDIRI
Pengadilan Pajak NomorPUT004122.16/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00081/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 6Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2015 Nomor 00010/207/15/015/17 tanggal 14 Februari 2017, atasnama: PT Mitra Mandiri
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00081/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 6 Maret 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2015 Nomor 00010/207/15/015/17 tanggal 14Februari 2017, atas nama: PT Mitra Mandiri Informatika, NPVWP01.604.314.3015.000, beralamat di Jalan Tebet Raya Nomor 11BTebet Barat, Tebet Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
Putusan Nomor 1221/B/PK/Pjk/2020Nomor 00010/207/15/015/17 tanggal 14 Februari 2017, atasnama: PT Mitra Mandiri Informatika, NPWP 01.604.314.3015.000,beralamat di Jalan Tebet Raya Nomor 11B Tebet Barat, Tebet Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANGUN NUSA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
52 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
CV KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 567/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:CV KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI, beralamat di JalanSilwangi Nomor 86 Kelurahan Pasar DoloksanggulKecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang HasundutanSumatera Utara, yang diwakili oleh Melinda Sitinjak, jabatanDirektris CV Karya Pembangunan Mandir;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali CV KARYA PEMBANGUNAN MANDIRI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,Halaman 5 dari 6 halaman.
11 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINERGY PERDANA MANDIRI;
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAYA MANDIRI AGUNG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;;
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDORESINS PUTRA MANDIRI;
17 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINERGY PERDANA MANDIRI;
35 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINERGY PERDANA MANDIRI
17 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PRISMA CIPTA MANDIRI
40 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDORESINS PUTRA MANDIRI;
53 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
40 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDORESINS PUTRA MANDIRI;
99 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
GRAND UTAMA MANDIRI
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2431/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GRAND UTAMA MANDIRI
, beralamat di Gd BaritoPacifik Tower B Lt. 10, JI Letjen S Parman Kav. 6263Palmerah, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Han Jin Hyo,jabatan Direktur PT Grand Utama Mandiri;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112726.15
Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112726.15/2014/PP/M.IA Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 , yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00102/KEB/WPJ.05/2017tanggal 26 April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00001/506/14/031/16 tanggal 18 Maret 2016, atas nama: PT Grand Utama Mandiri
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00102/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 26 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00001/506/14/031/16 tanggal 18 Maret 2016, atas nama PT GrandUtama Mandiri, NPWP 02.261.916.7031.000, beralamat di GdBarito Pacifik Tower B Lt. 10, Jalan Letjen S Parman Kav. 6263Palmerah, Jakarta Barat, terkait sengketa a quo adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan