saya MC 1 hari, karena saya merasakondisi saya belum fit untuk kerja saya minta tolong ke Ibu agar di berikan MCselama 2 hari, terus ibu bilang, baik pak, bapak tunggu di luar ya, Ibu ingat kan,saya bilang ke Dokter, Dokter tersebut mengatakan dia lupa karena berobat nyasudah 1 bulan pak.Bahwa Kemudian saya kembali mengatakan kepada Dokter, yang jadi masalah di MCnya ini Bu, laporan yang Ibu kirim ke In Health, saya MC nya Cuma 1 hari, sementaradi MC nya Ibu buat dua hari, ini yang buat HRD mau PHK

ini, saya berikan ke Ketua PUK SPSI, sambil memberikansurat PHK itu, ketua PUK SPSI Nanindah itu mengambil suratnya, lalu di luar KantorHRD ketua PUK SPSI Nanindah itu memberikan surat PHK itu kepadaPenggugat ;Bahwa pada hari Senin Tanggal 01 Juli 2013 Penggugat kembali datang kePerusahaan bersama PUK SPSI Nanindah (Pak Juni Supiandi, Hambali), melakukanPerundingan yang ke 2 di kantor HRD, dari manajemen pak Ricky dan Pak Robertus16Sudarsono (HRD), pada saat Mediasi Penggugat menunjukkan surat MC

) kepadaPenggugat terhitung sejak tanggal 27 Juni 2013 Dengan alasan Penggugat telahmelanggar pasal 7 perjanjian kerja, karena telah memalsukan Surat KeteranganSakit tertanggal 14 Mei 2013 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka PHK yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dapat dikategorikan PHK karenaadanya kesalahan berat (memalsukan Surat Keterangan Sakit tertanggal 14 MeiMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 158 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Disebutkan bahwa :231

dilakukan batal demi hukum ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir diperrsidanganwalaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana pertimbangansebelumnya sehingga Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Kesalahan Berat dan KesalahanBerat tersebut telah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan dan PHK yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah memperoleh penetapan darilembaga penyelesaian perburuhan, sehingga oleh karenanya

PHK yang dilakukanoleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 Juni 2013 harus dinyatakan tidakMenimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat pada tanggal 27 Juni 2013 dinyatakan tidak sah maka Kontrak Kerjayang telah dilakukan antara Penggugat selaku Pekerja dengan Tergugat selakuPengusaha tetap berlaku oleh karenanya maka Upah Kerja yang belum dibayar24serta THR Hari Raya tahun 2013 oleh Tergugat, sejak Penggugat di PHK tanggal27 Juni 2013 sampai dengan 02 Maret

Bahwa kejadian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Penggugat olehTergugat dilakukan pada tanggal 03 Januari 2013 jam 12 witadengan diadakanPertemuan oleh Tergugat yang dihadiri oleh 11 (sebelas) Pekerja termasukPenggugat. Dalam Pertemuan tersebut 11 (sebelas) Pekerjatersebutdiberitahukan secara lisan, akan tetapi hanya4 (empat) orang diterima kembalibekerja pada Tergugat, tidak termasuk Penggugat ; .

Bahwa karena PHK terhadap Penggugat tidak berdasar pada ketentuan danperundang undangan yang berlaku, maka Penggugat melakukan PerundinganBipartit dengan surat permohonan ditujukan pada Tergugat 2 (dua) kali berturut turut tanggal 11 Februari dan tanggal 15 Februari 2013, akan tetapiperundingan Bipartit, tanggal 09 April 2013 tidak menghasilkan suatukesepakatan ; sae SeS ENE SenEeenREEEREEE 6.

Bahwa dilihat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergu gatterhadap Penggugat, tidak terdapat adanya kesalahan Penggugat yang dilakukansesuai ketentuan Peraturan dan Perundangan Ketenagakerjaan yang ada, makasudah jelas PHK tersebut dilakukan Tergugat dalam rangka Efisiensi dalam Perusahaan Tergugat ; wnDengan demikian sesuai amanat pasal 164 ayat (3) Undang Undang No. 13tahun 2003 yang mana PHK tersebut dilakukan karenatindakan Efisiensi dalamPerusahaan Tergugat, maka Penggugat berhak

Menyatakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat karenatindakanEfisiensi sesuai pasal 164 ayat (3) UU No. 3 tahun 2003 ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak Penggugatsebesar Rp. 13.435.000, (Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh LimaRibu Rupiah) ; wn n2 =H 2 == 4. Karena nilai tuntutan dibawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh jutarupiah) maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 4 Gugatan adalahsangat tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan PHK (PemutusanHubungan Kerja) karena Penggugat hanya merupakan Tenaga Harian Lepasyang bersifat Temporer akan tetapi permasalahan yang sebenarnya adalahPenggugat menuntut untuk diangkat menjadi karyawantetap dan hal ini tidakmungkin terjadi karena Perusahaan Tergugat adalah pabrik semen yang pengangkatan karyawan memiliki prosedur ter sendiri ; 5.

penyedia jasa pekerja/ourun berubah menjadi hubungankerja antara pekerja/oburuh perusahaan pemberi pekerjaan (Hubungankerja kembali terjadi antara Penggugat dengan PTPN VII Persero UnitUsaha Talo Pino);Menimbang, bahwa hubungan kerja terjadi antara Penggugat denganPTPN VIl Persero Unit Usaha Talo Pino, sedangkan apabiladipekerjakan kembali dimungkinkan hubungan kerja tidak akanharmonis lagi, permintaan Penggugat yang disampaikan dalamkesimpulan tanggal 4 Agustus 2010 agar Penggugat diberikantunjangan PHK

adalah langkah bijak yang perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Penggugat dalam pengakhiran hubungan kerjatanpa kesalahan maka Penggugat berhak atas tunjangan PHK yangberupa uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uangpenggantian hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1),(2), (3), dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Penggugat berhak pula upah pekerja/buruhselama proses dibayar 100% (seratus persen) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 17A Keputusan

Menghukum Tergugat untuk membayar gaji bulan berjalan Penggugatterhitung mulai bulan April 2015 Sampai dengan PHK Penggugatmempunyai Putusan Hukum Tetap sebesar Rp. 1.600.000. ( satu jutaenam ratus ribu rupiah)5.

untuk penggugat ; Bahwa saksi tahu PHK bulan April 2015 ;Bahwa semua keterangan saksi sebagian dibantah oleh penggugat ;2.

(pemutusan hubungan kerja) apakah benarTergugat telah melakukan PHK sesuai prosedur serta berapakah hakhak yangtimbul akibat PHK tersebut, namun Majelis Hakim menganggap bahwa masalahtersebut merupakan bagian dari sengketa mengenai hakhak yang timbul akibatPHK ;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa diPHK secara lisan yang dilakukan oleh Tergugat terhitung bulan Maret 2015serta adanya salinan percakapan antara Penggugat dan Tergugat bukti padahalaman, 4 (bukti( P8 ) yang

(PHK) Nomor :0001/NPISHPK/V/2015 tanggal 05 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh AldrinAlexander Katang, sebagai General Manager PT.

yang dikualifikasikanmengundurkan diri tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan pasal 168UU No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, dengan demikian Tergugattidak dapat membuktikan PHK yang dilakukan kepada Penggugat secara sah ;Menimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat tidak sah,maka fakta tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkangugatan Penggugat, namun dalam perselisihan ini Penggugat tidak memintauntuk dipekerjakan kembali, akan tetapi hanya meminta hak

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 dan telah diambil keputusanmenjatuhkan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan dasarpertimbangan;Halaman 4 dari 63 Putusan Perkara Nomor 34/Pdt.SusPHI/2020/PN. Srga. TERGUGAT terbukti melakukan pelanggaran prosedur dengan tidakmenjalankan fungsinya sebagai Supervisor dalam proses pembukaanrekening sehingga terdapat rekening yang digunakan sebagai rekeningpenampung untuk tindak pidana penipuan.b.

Oleh karenanya berdasarkan pada ketentuan PKB Pasal 67.6Bagi Pekerna yang di PHK karena pelanggaran berat sesuai ayat 4 di atasberhak atas uang pisah yang besarnya diatur sebagai berikut, Kompensasiyang diberikan kepada TERGUGAT berupa uang pisah yang besarannyadisesuaikan dengan masa kerja TERGUGAT 1518 tahun, sebesar 0,75 xRp 6.857.440, (gross) = Rp 5.143.080,14.Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 UndangUndang No. 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI)PENGGUGAT

Bahwa dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, makakepada TERGUGAT hanya diberikan hakhak berdasarkan ketentuanPasal 158 ayat 3 Pekerja/ouruh yang diputus hubungan kerjanyaberdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapatmemperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal156 ayat (4); dan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 67.6Bagi Pekerja yang di PHK karena pelanggaran berat sesuai ayat 4 diatas berhak atas uang pisah yang besarnya diatur sebagai berkut

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PERSELISIHAN HUBUNGANINDUSTRIAL PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA(PHK) ANTARA PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSIDENGAN TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI:Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI dalambekerja selalu berdasarkan aturan kerja dan kebiasaan kerja di lokasikerja, apabila PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSIadalah pekerja yang tidak mengindahkan aturan kerja di lokasi kerja tentusaja tidak mungkin hubungan kerja antara PENGGUGAT REKONVENSI

bulan agustus tahun2018, status Penggugat kontrak dan berakhir tahun 2019; Bahwa Penggugat di kontrak untuk jangka waktu 1 tahun, dan di berhentikansebelum kontrak Penggugat berakhir; Bahwa gaji Penggugat tiap bulannya sebesar Rp.9.000.000, Bahwa gaji Penggugat ada dipotong selama 2 bulan, tiap bulannya di potong 3juta; Bahwa Penggugat belum di bayar sisa kontraknya; Bahwa Penggugat bercerita tentang kontraknya tapi saksi tidak melihat suratkontraknya; Bahwa Penggugat pamit pada saksi setelah di PHK

alasan bagi Pengadilan untukmenerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat ( Verstek );Putusan Nomor : 43/Pdt.SusPHI/2020/PN Srg, Hal. 5DALAM POKOK PERKARA;Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagaiberikut : Bahwa Penggugat mulai masuk kerja pada Tergugat tanggal 30 Juli 2018dengan jabatan sebagai kordinator anak dan menerima gaji tipa bulannya sebesar Rp9.000.000, (Sembilan juta rupiah) dengan status hubungan kerja Perjanjian kerjawaktu tertentu, telah di PHK

Bahwa karena PHK ini belum di putusan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial maka Tergugat harus membayar upah dan segalakewajiban kepada Penggugat sejak diberhentikan bulan Desember 2014sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Maka berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohonkepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara ini denganamar sebagai berikut ;DALAM POKOK PERKARA1.

Dan Kalau 5 (lima)tahun, 20 (duapuluh) kali kontrak kerja.e Bahwa saksi tahu setiap kontrak, Penggugat membacanya lalu menandatanganikontrak tersebut.e Bahwa Penggugat di PHK, bukan habis masa kontrak.e Bahwa saksi tidak sempat melihat surat PHK Penggugat tersebut.e Bahwa saksi kenal Manager di PT. PG. Gorontalo Unit Tolangohula tersebutbernama Bpk. Habib.

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.

yang diberi tanda P1 s/d P2 dan 1 (satu) orang saksi,sedangkan untuk Tergugat guna menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alatbukti tertulis yang diberi tanda T1 s/d T9 dan 2 (dua) orang saksi ;Menimbang bahwa mengenai terjadinya PHK terhadap Penggugat, hal tersebuttidaklah dipertentangkan oleh kedua belah pihak, yaitu terhadap Penggugat telahdilakukan PHK oleh Tergugat dengan berakhir Hubungan Kerja yang ditanda tanganioleh H.

Gorontalo Unit PT.Tolangohula ( bukti T5) ;Menimbang bahwa dengan demikian tentang adanya PHK terhadap Penggugattelah terbukti ;Menimbang bahwa mengenai alasan terjadinya PHK, Tergugat mendalilkandalam jawabannya alasan PHK karena Penggugat sebagai karyawan kontrak yangtelah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berakhirmasa kontrak 31 Mei 2014 ;Menimbang bahwa dalam pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 diatur bahwa ayat(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat

membawaRincian perhitungan kompensasi PHK dan saling menanggapi ;Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 dilakukan Mediasi ke IV yangmenghasilkan kesimpulan tidak sebagaimana kesepakatan Mediasi Ill yaknimasingmasing pihak membawa rincian kompensasi PHK.

Tergugat justrumenyatakan tidak dapat mempekerjakan Para Penggugat dan tidak akanmembayar Kompensasi PHK. Pada saat itu, Para Penggugat memberikandaftar nama berikut rincian kompensasi PHK (terlampir), sedangkanTergugat melalui Personalia membawa dokumen tetapi tidak ditunjukkandalam forum Mediasi tersebut dengan alasan rahasia.

pihak, maka mediator berkesimpulan bahwa para pekerja yangberhak mendapat kompensasi PHK dalam kasus ini adalah sebanyak85 orang dari 87 orang yang diajukan oleh pihak pekerja (1 orang sudahmeninggal dunia dan 1 orang lagi sudah keluar atas kemauan sendiri) ;8) Mediator juga berkesimpulan bahwa kompensasi PHK yang dilakukandiperhitungkan dengan dasar UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat(3);Dalam Anjuran :1.

Bahwa tidak tercapai kesepakatan antara pihak pekerja/ouruh dan pihakpengusaha dalam hal kompensasi atas PHK yang telah dilakukan pihakpengusaha terhadap pekerja/buruh ;b.

Bahwa pemutusan hubungan kerja, karena berakhir dengan sendirinyahubungan kerja sebagai PHL adalah tanggal 22 Oktober 2009, makabagi pekerja/ouruh yang tidak dapat menerima PHK dimaksud dapatmengajukan gugatan paling lama 1 (satu) tahun sejak PHK tersebut,yaitu maksimal sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010.(vide pasal 171UU No. 13 tahun 2003).e. Bahwa sesungguhnya baik Tergugat maupun Para Penggugat sudahtahu dengan sendirinya bahwa hubungan kerja sudah berakhir padaHal. 14 dari 29 hal. Put.

Bahwa, mengingat PHK sebagaimana butir (2) di atas seharusnya bataldemi hukum (sesuai UndangUndang No. 13 Tahun 2003), maka SKJMberupaya kepada Manajemen agar mencabut / membatalkan PHK, namunusaha ini tidak direspon secara baik oleh Manajemen;4. Bahwa, justru Manajemen berupaya melegitimasi kesalahannya denganmeminta ijin PHK ke Dinas Tenaga Kerja & Mobilitas PendudukPemerintahan Kota Surabaya;5.

Saudara Gema Widjiono / 7222 tertanggal 15 Juli 2004 di PHK yangsebelumnya tidak dan / atau belum pernah sama sekali diberikan suratperingatan dari perusahaan atas dugaan pelanggarannya;b.

Bahwa perusahaan melakukan PHK sesuai Surat No. 028 / EA.P.15 /2004 tanggal 15 Juli 2004, kemudian ditindak lanjuti dengan mengajukanPermohonan ijin PHK ke P4D melalui Surat No.

Justru P4D sesuai Putusannya No. 567 / 175 / 7489 / 11210 / 2005tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 02 Mei 2005mengabulkan permohonan ijin PHK yang seharusnya berpedomanpada UndangUndang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 155 (1) yang amarnya berbunyi "PemutusanHubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal151 ayat (8) batal demi hukum.6.

Jasa Marga (Persero) belum ada penetapan dariLembaga Hubungan Industrial dan berdasarkan UndangUndangRepublik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal155 (1), maka PHK tersebut seharusnya batal demi hukum; Tidak dilakukan skorsing terlebin dahulu sebelum dikeluarkannyaputusan PHK; Manajemen PT. Jasa Marga (Persero) tidak membayar hakhak saudaraGema Widjiono / 7222 selama belum ada putusan dari LembagaPenyelesaian Hubungan Industrial.

Atas perbuatan tersebut Penggugat merasadipermainkan dan dizolimi oleh yayasan yang menaungi sebuah Rumah SakitIslam ;Bahwa karena adanya kejanggalan pembuatan surat panggilan pertamadan kedua, Penggugat merasa takut akan dilakukan Pemutusan HubunganKerja oleh Tergugat, maka pada tanggal 20 Juni 2009 Penggugat kembalimelakukan dinas ke Balai Kesehatan Panti sampai pada tanggal 24 Juni 2009,dan pada tanggal 24 Juni 2009 juga seperti yang telah Penggugat dugasebelumnya penggugat di PHK, lagilagi dengan

No.144 PK/Pdt.Sus/2011Sina Yarsi Sumbar di Kabupetan Pasaman, dan dalam halini Penggugat telah PHK dengan berdasarkan Pasal 168ayat (1), dan (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa proses mutasi adalah hak daripada PenggugatRekonvensi/ Tergugat Konvensi, dan mutasi mutasiRekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut ke BK llbnuSina Yarsi Sumbar Panti Kab.

Bahwa dari rangkaian fakta di atas diperoleh fakta hukum bahwa(Penggugat) adalah Tim Perunding PKB sekaligus selaku KetuaSerikat Pekerja Pada masa perundingan, diputus pengusahauntuk dimutasikan dari Bukittinggi ke Panti yang berjarak ratusankilometer, dan kemudian di PHK karena menolak mutasi danmangkir.

No.144 PK/Pdt.Sus/2011UdangUndang NO.13 Tahun 2003 yang melarang PHK karenakegiatan SP/SB ;5.

Bahwa Oleh karena itu beralasan hukum mutasi dan PHK harusdinyatakan batal demi hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makamenurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan dari Pemohon peninjauan Kembali : MHD.IHSAN AMDFIS, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No.114 K/Pdt.Sus/2010tanggal 4 Oktober 2010, serta Mahkamah Agung mengadili Kemali perkaraini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;Menimbang

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan PHI ini karena adanyapermasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari Tergugat;4. Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja Penggugat dengan Tergugatberlaku dan diatur berdasarkan ketentuanketentuan dalam perjanjian kerjayang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari2001 dengan berstatus sebagai karyawan tetap karena Tergugat telahmempekerjakan Penggugat sejak 24 Februari 2001 secara terus menerus;5.

FI tapi tidak mau menandatangani tanda terima suratdan tidak mau menerima fisik surat;Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tanoa adaperundingan bipartit dan penetapan pengadilan, bahwa pemahaman yangkeliru dari Tergugat dengan melakukan PHK sepihak tanpa adanya putusanPHI;Bahwa Tergugat melakukan PHK dengan dalil telah mangkir 5 (lima) harisebagaimana diatur dalam Pasal 168 UndangUndang 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.

FI denganmembatalkan PHK sepihak bagi Penggugat dan Penggugat diberikan hakhaknya sebesar Rp877.404.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh jutaempat ratus empat ribu rupiah) dengan perincian seperti ada dalam anjurandengan rincian sebagai berikut:1. Bahwa pekerja Sdr. Jeffry Eduard O Sampul dipekerjakan kembali di PT.Freeport Indonesia;2. Bahwa pekerja Sdr.

Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan tidak sedang mempunyaitindakan disiplin dan proses PHK tanggal 25 September 2008, yang diberitanda bukti P3;4. Fotokopi sesuai dengan aslinya cover amplop, yang diberi tanda bukti P4;Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji karyawan non staf PT FreeportIndonesia tanggal 29 September 2010, yang diberitanda bukti P5;Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2017/PN.

Bahwa dalam anjuran nomor 565/16/Anj/V/2017 tertanggal 10 Mei 2017menjelaskan bahwa PHK yang dilakukan Penggugat tanpa melalui prosesbipartit sehingga sanksi yang diberikan dalam = anjuran adalahmempekerjakan kembali dan memberikan hakhak Penggugat. Kemudian,Tergugat secara licik telah mengirimkan hakhak Penggugat melaluirekening tanpa adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukumtetap untuk melaksanakan ekseskusi atas PHK sepihak tersebut;3.