Krw.secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keteranganPenggugat;Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yangyang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalildalilyang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu saksisaksi yang dihadirkanPenggugat juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan atau orangdekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor: 9 tahun 1975, dan terdapat unsur

bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupanrumah tangga/keluarga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pulamengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidaksesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundangundangantentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam/fikihmunakahat;Menimbang, seterusnya bahwa berpijak pada fakta di atas pula, makagugatan Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugatmenjadi cukup rasional

karenaperkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungandengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalahsulitnya menemukan saksisaksi yang benarbenar melihat dan mendengarlangsung dalam hal pembuktian adanya unsurunsur yang menunjukkanadanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yangdiberikan oleh saksi dan saski Il Penggugat tersebut, Majelis Hakim tetapmenilai dan telah menelaahnya secara rasional

bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupanrumah tangga/keluarga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pulamengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidaksesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundangundangantentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam/fikihmunakahat;Menimbang, seterusnya bahwa berpijak pada fakta di atas pula, makagugatan Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugatmenjadi cukup rasional

keterangan kedua saksi tersebut telah mempunyainilai pembuktian;Page 7 of 13Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan,sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagiditerapkan doktrin matrimonial guilt, yakni dengan mencari pihak yang salahyang menjadi penyebab timbulnya perselisinan dan pertengkaran, yang manapihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan perceraian,doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepurapuraan dantidak rasional

(the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt washypocritical and irrational);Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarangmenerapkan asas breakdown of marriage yakni pecahnya perkawinan sebagaistandar penyelesaian sengketa perkawinan, aSas mana dipandang lebih sesuaidengan hukum perceraian Islam (syiqaq) dan lebih rasional, dimana pecahnyaperkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendisendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali

Antara Penggugat dengan Tergugat sudahdidamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi saksi Penggugatmerupakan keterangan de auditu, Majelis Hakim berpendapat keterangantestimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapikesaksian de auditu dikontruksi sebagai alat bukti persangkaan, denganpertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapatdijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pkbmenelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atasketerangan dan dalil Penggugat, hal ini menunjukkan hubungan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinyapertengkaran terusmenerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga saksi saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan Saksi dan Saksi II Penggugatbersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain

Nomor 28 PK/Pdt/2016tidak diterima oleh Tergugat tanpa alasan yang rasional dan Tergugatmenyatakan akan memutuskan hubungan kerja karena adanya ingkar janji;Bahwa penolakan yang dilakukan Tergugat tersebut dengan alasaningkar janji adalah hal yang tidak rasional karena keterlambatan pengirimanbarang tersebut adalah disebabkan karena kelalaian Tergugat tentangkewajibannya sebagai pengguna barang/jasa sebagaimana diamanatkan olehpasal 32 (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut di atas;Bahwa oleh karena

kehendak dari Penggugatuntuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan,sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional,tidak lagi diterapkan doktrin matrimonial guilt, yakni dengan mencaripihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan danpertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhakmengajukan permohonan/gugatan perceraian, doktrin mana dalamhukum perceraian dipandang penuh kepurapuraan dan tidak rasional

(the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt washypocritical and irrational;Putusan No. 228/Pdt.G/2020/PA.Blcen. tanggal 22 Juni 2019.Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarangmenerapkan asas breakdown of marriage yakni pecahnya perkawinansebagai standar penyesuaian sengketa perkawinan, asaS manadipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (syiqaq) danlebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan padaperkawinan itu sendiri, yakni dimana sendisendi

Doktrnn mana dalam hukum perceraiandipandang penuh kepurapuraan dan tidak rasional (the divorce law based on the doctrineof matrimonial guilt was hypocritical and irrational); Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asasbreakdown of marriage, yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaiansengketa perkawinan.

Asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam(syiqaq) dan lebih rasional, dimana sendisendi perkawinan telah terurai dan tidakdipersatukan lagi serta hukumhukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah,~6~tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnyaperselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Doktrinmana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepurapuraan dan tidak rasional(the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical andirrational);Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarangmenerapkan asas breakdown of marriage, yakni pecahnya perkawinan sebagaistandar penyelesaian sengketa perkawinan.

Asas mana dipandang lebih sesuaidengan hukum perceraian Islam (syiqaq) dan lebih rasional, dimana sendisendiperkawinan telah terurai dan tidak dipersatukan lagi serta hukumhukum Allahsudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah, tanpa melihat lagi siapa yang salah dansiapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalamrumah tangga.

perceraian, karenaperkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungandengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalahsulitnya menemukan saksisaksi yang benarbenar melihat dan mendengarlangsung dalam hal pembuktian adanya unsurunsur yang menunjukkanadanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yangdiberikan oleh para saksi tersebut, Majelis Hakim tetap menilai dan telahmenelaahnya secara rasional

bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupanrumah tangga/keluarga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pulamengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidaksesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundangundangantentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam/fikihmunakahat;Menimbang, seterusnya bahwa berpijak pada fakta di atas pula, makagugatan Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugatmenjadi cukup rasional

Antara Penggugatdan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi saksi merupakanketerangan de auditu, Majelis Hakim berpendapat keterangan testimonium deauditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian de auditudikontruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektifdan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikansesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/1959 tanggal

perceraian, karena perkara perceraianpada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang),sehingga persoalan yang banyak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukansaksisaksi yang benarbenar melihat dan mendengar langsung dalam halpembuktian adanya unsurunsur yang menunjukkan adanya keretakan dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikanoleh saksisaksi Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnyasecara rasional

No. 503/Pdt.G/2020/PA.Pkbkesaksian de auditu dikontruksi sebagai alat bukti persangkaan, denganpertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikandasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah AgungNo.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusantetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian de auditu sebagaialat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidakdikategorikan sebagai alat bukti saksi

perceraian, karena perkara perceraianpada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang),sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukansaksisaksi yang benarbenar melihat dan mendengar langsung dalam halpembuktian adanya unsurunsur yang menunjukkan adanya keretakan dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikanoleh saksisaksi Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnyasecara rasional

Keterbukaan;Bahwa sekalipun dalam bagian Menimbang huruf b dari PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 dinyatakan:Bahwa agar perhitungan nilai sewa reklame dapat lebihmencerminkan rasa keadilan dan rasional sesuai dengan jenis reklame,luas bidang reklame, dan nilai strategis penyelenggaraan reklame ...

Putusan Nomor 19 P/HUM/2014Selain itu, perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) berdasarkanPeraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 menjadisangat tidak rasional, karena:a. Nilai Sewa Reklame sangat tinggi yang mengakibatkan biayapenyelenggaraan menjadi sangat tinggi pula, sehingga padaakhirnya mematikan perkembangan industri penyelenggaraanreklame di Provinsi DKI Jakarta;b.

Nilai Sewa Reklame yang sangat tinggi tersebut ditambah lagidengan Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar PengenaanPajak Reklame sebagaimana telah dituangkan dalam PeraturanGubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2014 tertanggal 27Februari 2014 (selanjutnya disebut Peraturan Gubernur DKIJakarta Nomor 2/7 Tahun 2014), yang menyebabkan biayapenyelenggaraan reklame yang semakin tinggi sehingga sangattidak rasional bagi pengguna media reklame/pemilik produk untukmenggunakan media reklame sebagai

periklanan luar ruang,khususnya di Provinsi DKI Jakarta sangat sulit berkembang;Bahwa dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun2013 yang menyebabkan tingginya harga Nilai Sewa Reklame (iklanluar ruang), maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagimenciptakan peluang berkembangnya industri periklanan luar ruangini, tetapi sebaliknya mematikan industri periklanan luar ruang ini,sebab tidak lagi ada pengguna media iklan luar ruang ini yang akanmenggunakan media reklame karena biaya tidak rasional

obyekpermohonan keberatan hak uji materiil, Pemohon merasa kepentingannyasangat dirugikan karena perhitungan nilai sewa titik reklame yang merupakanhasil penjumlahan Nilai Sewa Lahan dan Nilai Strategis Titik Reklamesebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), dengan dasar perhitunganyang berpedoman pada Komponen Nilai Sewa Lahan Reklame sebagaimanaditetapbkan dalam Pasal 3 dan Komponen Nilai Strategis Titik Reklamesebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4, menyebabkan harga sewa titik reklametidak rasional

Bahwa Pemohon menolak untuk membayar Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah), karena tidak rasional, sebab Pemohon hanya sebagaiPegawai Negeri Sipil yang memiliki gaji terbatas;4.

Tentang Pembayaran Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut sesuai BeritaAcara Sidang tanggal 22 September 2014, maka di dalam Repliknya TergugatRekonvensi/Terbanding menyatakan bahwa Pemohon menolak untukmembayar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah), karena tidak rasional, sebabPemohon hanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki gaji terbatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi a quo, maka MajelisHakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan

Dan Majelis HakimTingkat Pertama berpendapat, sudah patut, layak dan adil, jika Pemohondihukum untuk memberikan mutah kepada Termohon sejumlahRp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut yang menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak berdasardan tidak rasional, adalah tidak tepat.

. : 3358/Pdt.G/2010/PA.Sby.bermanfaat bagi banyak orang dan lebih mempercayai, menghargai usahaTergugat untuk mencari nafkah.Adalah hal yang sangat tidak rasional, dibalik kebutuhan bulanan yang besar,Penggugat tidak mau menerima gaji dari hasil Tergugat bekerja. Termasuk jugabelanja kebutuhan seharihari yang dibeli Tergugat seperti susu dan makananmakanan Penggugat juga tidak mau mengambilnya.

Gaji yang tadinya rutinditransfer oleh Tergugat ke tabungan Penggugat akhirnya dihentikan dan Tergugatmengubah ke skema tunai karena Tergugat khawatir Penggugat melakukantindakantindakan yang tidak rasional atas ketakutannya sendiri.

Gaji Tergugattitipkan ke ibu mertua (ibu kandung Penggugat), tetapi Penggugat tidak pernahmengambilnya sampai akhirnya uang tunai tersebut dikembalikan kepada Tergugat.Sangat tidak rasional, dibalik kebutuhan yang besar, Penggugat menyewaapartement dan memindahkan sXXXXlah anakanak karena ketakutannya sendiri,sementara rumah yang strategis di pinggir jalan raya besar (Ngagel Jaya Utara 105)yang sudah menghasilkan ditinggalkan begitu saja.

Pada saat Tergugat telah berhasilmenemukan sXXXXlah anakanak dan ketemu dengan anakanak disXXXXlahnya, hati Tergugat trenyuh karena anakanak terkesan tidak terurus( kurus, rambut gondrong acakacakan, dan sepatu sX XX Xlah robek) serta bertemudan melihat kondisi Penggugat di apartemen, setelah itu Tergugat memberikan uangsejumlah Rp. 1.000.000, ( satu juta rupiah ) tunai untuk dipakai keperluanPenggugat dan anakanak.Meskipun dibayangi kekhawatiran bahwa Penggugat akan melakukan tindakantidak rasional

Tergugatberpendapat bahwa anakanak tidak cukup dididik dari perasaan dan faktoremosional saja, tetapi juga dari faktorfaktor rasional yang tidak didapat dari ibu(Penggugat). Selama ini anakanak diasingkan dari keluarga besar suami dankeluarga besar istri sehingga mereka tidak bisa memperoleh informasi yangrasional dan berimbang.Bahwa, Tergugat tidak setuju dengan pernyataan Penggugat pada point nomor25.

Semua itu tidak lah rasional. Bahwa pada poin 6 ini, tidak lan benar ketikanPemohon/Tergugat Rekonpensi mengajukan Permohonan CeralTalak terhadap Termohon/Penggugat Rekonpensi, kemudian secaramutlak harus dipenuhi. Karena semua sudah ada dasar hukumnyasehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam lahnantinya yang akan memutuskan dengan seadiladilnya.

Bahwa mengenai nafkah maskan yang diminta olehTemohon/Penggugat Rekonpensi juga telalu berlebinan sebesar Rp.7.000.000, tujuh juta rupiah, apakah rasional uang menyewarumah tempat tinggal selama 3 bulan sebesar Rp. 7.000.000,Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 0544/Padt.G/2020/PA Lpkbegitu mewahnya menyewa rumah 2 juta lebih dalam satu bulan,dan uang sebesar Rp. 7.000.000, tujh juta rupiah itu adalah dapatuntuk menyewa rumah untuk tempat tinggal selama 1 tahun.

Jadibegitu boros dan tidak rasional permintaan Termohon/PenggugatRekonpnsi. Bahwa kemudian mengenai nafkah anak Pemohon/TergugatRekonpensi juga tidak dapat juga dipatokkan sesual permintaanTermohon/Penggugat Rekonpensi, pastinya Pemohon/TergugatRekonpensi untuk kedua anak Pemohon/Tergugat Rekonpensi danTermohon/Penggugat Rekonpensi pasti Pemohon/TergugatRekonpensi usahakan sesual dengan kemampuanPemohon/Tergugat Rekonpensi.

Bahwa sangat rasional dan merupakan tanggung jawab Tergugat druntuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya karena Tergugat drsejak bulan Desember 2018 tidak memberikan biaya nafkah kepadaPenggugat dr yang perbulannya Tergugat dr memberikan uang belanjasebesar Rp.3.500.000.

Bahwa biaya nafkah selama 15 bulan yang tidak diberikan Tergugatdr kepada Penggugat dr dinyatakan tidak rasional oleh Tergugat dr, halini jelas memperlihatkan jika Tergugat dr mau lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, bahwa selama 15 bulan Tergugat dr tidakmemberikan nafkah sementara setiap bulan nya Tergugat dr menerimagaji tapi tidak pernah mengirimkan biaya untuk kedua anaknya ? kemanauang gaji yang diterima Tergugat dr setiap bulan nya tersebut ?

Menyatakan bahwa alasan Tergugat yang mem PHK (PemutusanHubungan Kerja) Para Penggugat dengan kriteria tidak mencapai target,adalah alasan yang tidak rasional dan tidak ada ukuran yang pasti berapanilai nominalnya, karena Para Penggugat hanya kolektor yang bertugasmenagih piutang perusahaan, dan ketika bekerja pertama kali Tergugat tidakmenyebutkan berapa besar pemasukan yang harus disetor tiap bulannya;.

Menyatakan Penggugat 3 yang mencapai target 80% pada bulan April 2015kemudian di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan alasan tidakmencapai target merupakan alasan yang tidak rasional;. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak hak Penggugat sebesar: Untuk Penggugat 1 Renaldy A.

MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Maret 2016dan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa Termohon kasasi di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) denganalasan tidak mencapai target, alasan ini tidak rasional

Perhitungan kerugian material yang diuraikan oleh Penggugat tidaklahbenar dan tidak rasional, sebab sebagaimana mungkin menghitungharga tanah sebagai bentuk kerugian material dengan taksasi Rp.5.000.00,00 (lima juta rupiah) per meter untuk setiap tahunnya.Adalah suatu hal tidak mungkin dan tidak rasional bahwa pertambahkankenaikan harga tanah setiap tahunya adalah sebesar taksasi sekarangini.

Putusan No.45/Pat.G/2014/PN.Mks Hal 10Lebih tidak jelas dan tidak rasional lagi tentang kerugian in materiil yangdidalilkan oleh Penggutan dengan dasar hak menikmati hasil atas tanahobyek sengketa sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).Permintaan ganti rugi baik materiil maupun in material yang didalilkanoleh Penggugat adalah permintaan yang tidak benar oleh karena ParaTergugat tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum yangmenimbulkan kerugian bagi Penggutat.5.

tradisional yang diproduksi dan atau diedarkan harus terdaftar atau mendapatizin edar karena sebelum obat tradisional diproduksi dilakukan evaluasi melaluipendaftaran dan penilaian dengan tujuan melindungi masyarakat dari peredaran obattradisional yang tidak memenuhi syarat mutu, khasiat, dan keamanan.Ciri obat tradisional yang telah mendapat izin edar adalah pada label tertera nomorizin edar Label harus mencantumkan informasi yang lengkap sehingga dapat menjaminpenggunaan obat tradisional secara tepat, rasional

Sehingga dapat menjamin penggunaan obat tradisional secara tepat,rasional dan aman.Obat tradisional yang disita dari toko obat milik terdakwa dan dijadikan barangbukti terdiri dari : No Barang bukti Jumlah1 SBM extra strong 31 Box2 TCU 31 Box3 Ar Ma lin sari sehat 267 Box4 Super Mujarab kapsul 26 renteng5 Akar jitu 40 renteng6 Asmur ginseng 30 renteng7 Daun binahong kapsul 30 renteng8 Urat madu kapsul 56 box9 Samuralin kapsul 30 box10 Obat sakit gigi raja kakatua 33 renteng11 Tawon liar extra 44

diproduksi dan atau diedarkan harus terdaftar ataumendapat izin edar karena sebelum obat tradisional diproduksi dilakukan evaluasimelalui pendaftaran dan penilaian dengan tujuan melindungi masyarakat dariperedaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat mutu, khasiat, dankeamanan.e Bahwa ciri obat tradisional yang telah mendapat izin edar adalah pada label terteranomor izin edar Label harus mencantumkan informasi yang lengkap sehingga dapatmenjamin penggunaan obat tradisional secara tepat, rasional

berlaku;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo etbono)Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama belum menunjukPenetapan Majelis Hakim dan belum juga ditentukan hari persidangannya;Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan hendak mencabutsurat permohonannya karena Pemohon masih ingin berpikir kembali danberusaha untuk memusyawarahkan masalah rumah tangga bersamaTermohon;Menimbang, bahwa alasan pencabutan yang diajukan oleh Pemohondianggap cukup rasional

derajat seseorangberdasarkan ras atau suku tertentu, atau bahkan kekayaan dan jabatan seseorang, tetapikemuliaan di sisi Allah sematamata ditentukan oleh kualitas taqwa seseorang ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menghadirkan ayahPemohon untuk didengar keterangannya menyangkut permohonan Pemohon a quo, diHalaman 9 dari 13 : Penetapan nomor: 0273/Pdt.P/2012/PA.Bjndepan sidang yang bersangkutan secara tegas telah menyatakan keengganannya untukmenikahkan pemohon tanpa alasan yang jelas, rasional

Memaksa mereka untuk berpisah dalamkebersamaan seperti itu, apalagi tanpa alasan yang jelas dan rasional, akan menjadibelenggu kehidupan bagi keduanya, terutama bagi Pemohon, sebaliknya membiarkanPemohon dalam keadaan seperti itu merupakan bentuk penzhaliman terhadap Pemohondan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif), padahal menghindarimadharat (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam,sebagaimana kaidah ushul fikih yangmenyatakan :Wlacl ule We prio rwlasll