:tanggal 23 Februari 2013 karena bertentangan dengan yang berlaku, Tergugat melanggar Pasal 9 ayat (1) dantentang Perlindungan Anak dan UU No. 20 Tahun 2014isal 55 UU No. 5 Tahun 1996Sereh merupakan siswi SMANalah korban dari keputusan yang422/42/SMA.2/II/2013 padaPeraturan PerundangundanganPasal 49 UU No. 23 Tahun 20025 tentang SISDIKNAS Pasal 11ayat (1) dan Perda Provinsi NTT No. 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Pasal31 PERDA menyatakan anak yang berhadapan dengankehamilan di luar pernikahan

danyang menyampaikan SK mutasi Diknas;Bahwa saksi menerangkan yang berwenang memutasikanPNS Lubuklinggau Walikota;Bahwa saksi menerangkan dengan adanya mutasi iniHalaman53 dari 54 Putusan Perkara No. 34/G/2011/PTUNPLG;bukan sanksi atau) promosi ini demi pemerataandidalam pendidikan untuk meningkatkan untuk sekolahmasing masing;Bahwa saksi menerangkan landasan yuridis mutasi PPNo. 9 Tahun 2003 yaitu) PNS siap ditempatkan dimanaBahwa saksi menerangkan tidak mempertimbangkan UUNo. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakanpendidikan akademik (Dikti. 2010:1);Dalam Kepmendiknas Nomor 178/U/001, lulusanperguruan tinggi dapat memperoleh gelar akademik atausebutan profesional sesuai dengan kelompok bidang ilmudari perguruan tinggi yang bersangkutan (Dikti. 2010:2);Untuk menertibkan penggunaan gelar palsu) makaPemerintah mengeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2003,tentang Sisdiknas khususnya Pasal 70 ayat (1): Setiaporang yang menggunakan ijazah dan atau

MahkamahKonstitusi No. 026/PUUIV/2006 tanggal 1 Mei 2007 mengenai PengujianUndangUndang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2006 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, yang termuat dalam Trust, No. 29 Tahun V, 713 Mei 2007,halaman 41, kolom ke2, alinea ke2 (Bukti PK21), yangmenyatakan :"Menimbang bahwa Mahkamah juga telah memutus Perkara Nomor011/PUUII/2005 yang pada amarnya menyatakan Penjelasan Pasal49 ayat (1) UU Sisdiknas

Malang 13/2015 layakdinyatakan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.Bahwa UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional (selanjutnya mohon disebut UU Sisdiknas)tidak pula dicantumkan Para Termohon sebagai dasar hukumpembentukan Perda Kab. Malang 13/2015. Padahal UU Sisdiknasjuga mengatur mengenai pengalokasian dana pendidikan padaAPBD sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1)UU a quo.

Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakanpendidikan akademik (Dikti. 2010:1);Dalam Kepmendiknas Nomor 178/U/001, lulusanperguruan tinggi dapat memperoleh gelar akademik atausebutan profesional sesuai dengan kelompok bidang ilmudari perguruan tinggi yang bersangkutan (Dikti. 2010:2);Untuk menertibkan penggunaan gelar palsu). makaPemerintah mengeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2008,tentang Sisdiknas khususnya Pasal 70 ayat (1): Setiaporang yang menggunakan ijazah dan atau

dalam pelaksanaannya, Sozisokhi Sihura tidakmelaksanakan MoU dan SK Bupati Nias Selatan tersebut sebagaimanayang seharusnya, dimana seharusnya terdakwa menyelenggarakanpendidikan jarak jauh dalam bentuk kegiatan belajar mengajar yang antaratenaga pengajar (dosen) dengan peserta didik (mahasiswa) terpisah, danpembelajarannya menggunakan berbagai media belajar berupa teknologiHalaman 40 dari 191 perkara No. 102/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdninformasi dan komunikasi sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Sisdiknas

tersebut secarabersamaan dengan penggunaan dana lainnya di Dinas Pendidikankepada Bupati Nias Selatan;Bahwa SOZISOKHI SIHURA bersama dosen yang lain pernah datang keruang saksi dalam rangka pencairan dana karena terlambat karenaPAPBD agak terlambat, dan pada saat itu tidak ada penyampaianmasalah ijin karena bukan urusan saksi selaku Kepala Dinas;Bahwa tidak pernah menanyakan maupun kelapangan karena bukankewenangan saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawasisebagaimana diatur didalam UU SISDIKNAS

;Bahwa pada tahun 2013 ada pencairan anggaran;Bahwa saksi diperlinatkan dokumen pencairan untuk tahun 2013, saksimembenarkan bahwa SK Penetapan pagu dana tersebut diterbitkan olehSaksi;Halaman 85 dari 191 perkara No. 102/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn Bahwa terhadap MoU Pemda Nias Selatan dengan USBM Medan tidakdiikuti dengan adanya MoA atau Surat Perjanjian Kerjasama (SPk); Bahwa terkait pelaksanaan PJJ USBM di Teluk Dalam, saksi tidakmelakukan pengawasan karena didasarkan pada UU SISDIKNAS; Bahwa pada

Hal tersebut sudah diakomodir dalamsistem perundangundangan sebagai berikut :vy UU No. 20 tahun 2013 tentang Sisdiknas Bab VI BagianKesepuluh tentang Pendidikan Jarak Jauh pasal 31.Y Selain itu juga telah diperinci dalam aturan pelaksanaannyaberupa Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bab VItentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauhn pasal118 yang kemudian telah diubah dengan ParaturanPemerintah Nomor 66 tahun 2010.Y Selanjutnya aturan pelaksanaan

. agar dapat menindaklanjuti MoU tersebut.Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya, Terdakwa SOZISOKHI SIHURAtidak melaksanakan MoU dan SK Bupati Nias Selatan tersebutsebagaimana yang seharusnya, dimana seharusnya Terdakwamenyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh dalam bentuk kegiatan belajarmengajar yang antara tenaga pengajar (dosen) dengan peserta didik(mahasiswa) terpisah, dan pembelajarannya menggunakan berbagai mediabelajar berupa teknologi informasi dan komunikasi sebagaimanadiamanatkan dalam UU Sisdiknas

danSTKIP Nias Selatan yang juga dibebaskan biaya perkuliahan setelahadanya kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah Nias Selatanbegitu juga dengan PJJ USBM di Teluk Dalam juga merupakan programperkuliahan yang dibebaskan biaya perkuliahannya.Hal 62 dari 187Putusan No. : 104/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn.Bahwa PJJ USBM Teluk Dalam bukan merupakan program yangdiajukan oleh Dinas Pendidikan Nias Selatan, karena bukan merupakanlingkup kewenangan Dinas Pendidikan tingkat kota/kabupaten yangsesuai dengan UU Sisdiknas

Hal tersebut sudah diakomodirdalam sistem perundangundangan sebagai berikut :v UU No. 20 tahun 2013 tentang Sisdiknas Bab VI Bagian Kesepuluhtentang Pendidikan Jarak Jauh pasal 31.Y Selain itu juga telah diperinci dalam aturan pelaksanaannya berupaPeraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan Bab VI tentang PenyelenggaraanPendidikan Jarak Jauhn pasal 118 yang kemudian telah diubahdengan Paraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010.Y Selanjutnya aturan pelaksanaan

224 HIR jo 1162 BW jo UU No. 4/1996, Tergugat seharusnya mengajukan permohonan eksekusi rill ke Pengadilan Negeri;Permohonan penukaran asset agunan dalam Perjanjian Kredit Nomor06500692005008, tanggal 29 Mei 2006 dengan tujuan agar Penggugatmempunyai penghasilan tetap disamping usaha kontraktor yang sedang lesuuntuk dapat membayar angsuran kredit dengan lancar kepada Tergugat , danagar jangan sampai mengorbankan anak didik yang sedang belajar, orang tuamurid dan sejalan dengan tujuan pendidikan SISDIKNAS

MK dalam putusannyameneguhkan UndangUndang Sisdiknas dan UndangUndang Diktidalam hal pendidikan profesi, yakni oleh organisasi profesi danperguruan tinggi;D. KESIMPULAN1. Bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian akibat berlakunyaPermenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019;2. Bahwa Pasal 2, 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal10 Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tidak bertentangandengan UU Advokat;3.

YPGR)Bondowoso ; Bahwa.............Bahwa, dalam isi surat tersebut pada angka 3 dinyatakan agar proses pembelajaran dilingkungan Universitas Bondowoso dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan, konflik tersebut harus bisa diselesaikan paling lambat pada tanggal 2 Mei2011 ; Bahwa, selain hal diatas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyatakan dalamangka 4, bilamana dalam hal angka 3 tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktuyang ditetapkan, maka berdasarkan Pasal 62 ayat 3 UU Sisdiknas

Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Sisdiknas danPasal 42 ayat (2) Pepres Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan tersebut, Tergugat seharusnya tidak dapatmenyelenggarakan proses pendidikan/pembelajaran;C. Perbuatan Melawan HukumTergugat1. Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, perbuatan perbuatanTergugat yaitu: Menguasai tanah tanpa jin dari pemiliknya yang sah.

Bahwa, ketentuan pasal 61 Undangundang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang dikutip Penggugat dalam posita No. 12, 13 dan ketentuan pasal 89ayat (5) Peraturan Pemerintah R.I.

praktik hewan;JOHANNES GUNAWAN, memberikan keterangan pada tanggal 29Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:+ Bahwa sebagai ahli dalam kompetensi ahli perikatan perdata, dariUniversitas Prahiyangan (UNPAR) Bandung dan selaku SekretarisMajelis Dewan Pendidikan Tinggi (salah satu perancangPermendiknas Nomor 20 Tahun 2011, serta selaku ahli atas namaIndividu;** Bahwa pengaturan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggidengan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011 didasarkan padaUndangUndang Sisdiknas

Hal tersebut lebih terfokus lagisetelah diamanatkan dalam UndangUndang Sisdiknas bahwa tujuanPutusan Perkara No.78/G/2015/PTUN.Mks.

untuk mencegah sebelum prodimeluluskan mahasiswa keluaran/lulusan pertamanya harus sudah terakreditasi ;Bahwa sebuah Prodi yang belum ada izin dikuatirkan kelulusan tidak terakreditasisehingga ijazah lulusan tidak diakui pasar, sehingga edaran dirjen tersebut bersifatpreventif (pencegahan) ;Bahwa akibat hukum jika lulusan dari Prodi yang belum memiliki izin atau belumterakreditasi adalah pengakuan saja karena tergantung dari pasar apakah mengakui atauBahwa permasalahan akreditasi diatur dalam UU Sisdiknas

tidak sampai menyebutkan sanksi tertentu bagi PTAI kalaumenerima mahasiswa dahulu sebelum ada izin Prodi, yang ada adalah sanksi pasar kalaululusan adalah tidak diakui oleh umum (BKD/BKN tidak mengakui);Bahwa jika prodi yang belum keluar izin, keabsahan ijazah tetap sah karena dikeluarkan oleh Perguruan tinggi yang telah memiliki izin ;Bahwa izin yang dimohonkan terbagi ada 2 level, izin penyelenggaraan perguruan tinggiyang bersangkutan dan izin pembukaan Prodi ;Bahwa akreditasi diatur dalam UU Sisdiknas

untuk tahun ajaran20072008 pada 5 prodi yang baru dibentuk tersebut ;Bahwa Prodi yang dibentuk pada tahun 2007 tersebut yaitu Tadris Matematika, BK,PGMI, Bahasa Inggris, PTIK ;Bahwa dalam membuka Penerimaan mahasiswa baru tidak dicantumkan status prodi ;Bahwa pembukaan mahasiswa baru tahun 2007 ketika didiskusikan tidak masalah karenadi DIPA pos honor dan pos transport ; Bahwa yang mengeluarkan SK dosen luar biasa adalah Ketua STAIN ;Bahwa konsideran SK penunjukan dosen luar biasa antara lain UU Sisdiknas

Jalan MH Thamrin, Jember,Jawa Timur dan diwisuda sebagai sarjana Hukum pada BulanNovember 2000, namun menurut ajaran yang diyakiniTerdakwa, penulisan gelar adalah riya atau pamer;Bahwa SH tersebut juga merupakan singkatan dari SumoHarjo yang merupakan nama tua terdakwa setelah menikah;Bahwa alasan lain kenapa terdakwa ingin merubah namaterdaka sebagaimana yang tertulis dalam Akta Notaris Nomor624 tanggal 26 Desember 2005 menjadi Sumari AgusWibowo Sumo Harjo adalah sejak terdakwa membaca UUtentang Sisdiknas

Azas Profesionalitas, Tergugat telan melanggar azas ini yangmengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik danKetentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, hal initerlihat dimana Tergugat sama sekali tidak mengacu kepada aturanhukum, naif dan jelas tidak etis sebagai seorang Kepala Sekolahselaku Pimpinan tertinggi tidak mengerti peraturan, apalagi dalammengeluarkan Objek Sengketa, tanpa dasar hukum yang berlaku(Undangundang kepegawaian misalnya dan atau Undangundangtentang Sisdiknas misalnya

memberikanketerangan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, dengan para Tergugat tahu, dan tidak adahubungan keluarga dengan kedua belah pihak; Bahwa sebagai ahli dalam kompetensi ahli Perikatan perdata, dari UniversitasParahiyangan (UNPAR) Bandung dan selaku sekretaris Majelis Dewan Pendidikan Tinggi(salah satu Perancang Permendiknas No. 20 Tahun 2011; Bahwa pengaturan Program studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi denganPermendiknas No. 20 Tahun 2011 didasarkan pada UndangUndang Sisdiknas

Bahwa terkait dalil gugatan Kuasa Hukum Penggugat point 11.14 tentangpenyelenggaraan pendidikan berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4Undangundang Sisdiknas dilaksanakan dengan menjunjung Hak AsasiManusia, poin 11.15, Kuasa Hukum Penggugat mendasarkan ketentuanPasal 25A Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yangHalaman 30 dari 79 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.ABNmenyatakan bahwa pembatasan terhadap hak menyampaikan pendapatadalah pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia, point. 11.16