Bahwa karena Tergugat tidak mencermati tata Cara mengajukan Permohonan Izin13.14.Mendirikan Bangunan (PIMB) untuk mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan(IMB) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah No. 34Tahun 2004 ;a. Gambar situasib. Gambar rencana bangunan dengan skala 1:50; 1: 100; 1: 200.c. Perhitungan konstruksi dan instalasi yang ditetapkan bagi bangunan tertentu ;d.

,M.Hum, sebagai Kepala Dinas Pasar KotaSamarinda, mudah sekali memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)tersebut tanpa melalui prosedur Administrasi yang benar, oleh karena itu patutdipertanyakan hubungan apa yang terjadi antara Tergugat dengan H. RUBBYHARTONO, SH.,M.Hum, sebagai Kepala Dinas Pasar Kota Samarinda.Bahwa seharusnya H. RUBBY HARTONO, S.H.

,M.Hum sebagai Pejabat Tata Usaha Negarayang telah mengunakan kekuasaannya untuk mengambil alih Petak/Ruko milik paraPenggugat secara tidak sah, oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat selakuPejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan(IMB) No. 383/BPPTSPKS/IMB/C/I11/2010,tanggal 23 Maret 2010, atas nama H.RUBBY HARTONO, S.H.

,M.Hum, sebagai Kepala Dinas Pasar KotaSamarinda, jelasjelas tidak memiliki bukti surat satupun, sebagai syarat formaluntuk mendapatkan, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, oleh karenaitu Surat Keputusan Walikota Samarinda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)No. 383/BPPTSPKS/IMB/C/III/2010,tanggal 23 Maret 2010, atas nama H.RUBBY HARTONO, S.H.

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan keberadaan bangunan ruko milikTergugat karena jelas jelas telah melanggar Rooilyn (Garis SepadanBangunan) dengan Penggugat, di mana Tergugat juga tidak memiliki dasaruntuk membangun ruko tersebut, karena Tergugat tidak mengantongi atautidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), hal ini dikuatkandengan surat penolakan dari Tergugat IIl sesuai surat nomor : 648/1448,tertanggal 23 Mei 2008 yang secara tegas menolak permohonan SIMB dariT@TQUOAE 5 ~~~~

Bahwa sudah jelas bangunan ruko milik Tergugat tersebut yang secara nyatatidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai surat penolakan yangdikeluarkan Tergugat III dengan nomor : 648/1443, tertanggal 23 Mei 2008,sehingga bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Iskandar Muda No.150D, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru Kota Medan harusdinyatakan dibongkar karena menyalahi/melanggar Roolyn (Garis SepadanBangunan) dan atau menyalahi/melanggar ketentuan hukum yang berlaku ; 11.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Bangunan Reklame aquo bertentangan dengan azasazas umumPemerintahan yang baik utamanya azas kecermatan formal.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) BangunanReklame No. 4268/IMB/2009 Tanggal 13 Mei 2009 atas nama PT. ABDA yangditerbitkan oleh Tergugat (Kepala Suku Dinas Perijinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan) ;3.

Mewajibkan Tergugat (Kepala Suku Dinas Perijinan Bangunan Kota AdministrasiJakarta Selatan) untuk mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) BangunanReklame No.4268/IMB/2009 Tanggal 13 Mei 2009 atas nama PT. ABDA ; 4.

Izin Mendirikan Bangunan BangunanReklame (IMB BR) Nomor : 4268/IMB/2009/, tanggal 13 Mei 2009 atas nama PT.Asuransi Bina Dana Arta Tbk.

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahSurat Keputusan Surat Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Reklame (IMBBR) Nomor : 4268/IMB/2009, tanggal 13 Mei 2009 atas nama PT. Asuransi BinaDana Arta (PT.ABDA) Tbk, yang diterbitkan oleh Tergugat; 2. Bahwa masa berlaku Surat Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Reklame(IMB BR) Nomor : 4268/IMB/2009, tanggal 13 Mei 2009 atas nama PT. AsuransiBina Dana Arta Tbk.

/1983 ; Dikembalikan kepada saksi BAHRUDIN HASAN bin SOLEHAN ;1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembelian tanah ; Halaman 5 dari 13 halamanPutusan Nomor : 123/PID/2013/PT.BJMDikembalikan kepada saksi SAID ABDURAHMAN ; 1 (Satu) lembar surat jual beli tahun 1956 ; 1(Satu) lembar poto copy fhoto lokasi tanah ; 1/(satu) lembar poto copy surat pernyataan jual beli tanah ; 3 (tiga) lembar poto copy surat pernyataan Kesaksian ; 1(satu) lembar poto copy surat keterangan kematian ; 2 (dua) lembar poto copy surat

izin mendirikan bangunan ; (satu) lembar poto copy surat persetujuan bersama.

BAHRUDIN HASAN bin SOLEHAN #;; sore r rnc cn sneer enrernnnne 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembelian tanah ;Dikembalikan kepada saksi SAID ABDURAHMAN ; 1 (Satu) lembar surat jual beli tahun 1956 ;Halaman 11 dari 13 halamanPutusan Nomor : 123/PID/2013/PT.BJM 1 (Satu) lembar poto copy fhoto lokasi tanah ; 1 (Satu) lembar poto copy surat pernyataan jual beli tanah ; 3 (tiga) lembar poto copy surat pernyataan Kesaksian ; 1 (Satu) lembar poto copy surat keterangan kematian ; 2 (dua) lembar poto copy surat

izin mendirikan bangunan ; moran neccccannen 1 (Satu) lembar poto copy surat persetujuan bersama ;Dikembalikan kepada terdakwa ZATIAH BINTI LUKMAN (Alm) ; 4.

Izin Mendirikan Bangunan Nomor :503/556/IMB/PMPPTSP/2018 tanggal 19 Juli 2018 berdasarkanKeputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 503/555/IMB/PMPPTSP/K/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang diterbitkan oleh WalikotaTanjungbalai Pit.

KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu PintuKota Tanjung Balai tanggal 19 Juli 2018 dan Keputusan WalikotaTanjungbalai Nomor : 503/555/IMB/PMPPTSP/K/2018 tentangPemberian Surat Izin Mendirikan Bangunan Walikota Tanjungbalaitanggal 19 Juli 2018;7.

sesuaidengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/556/IMB/PMPPTSP/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan Keputusan Walikota TanjungbalaiNomor : 503/555/IMB/PMPPTSP/K/2018 tentang Pemberian Surat IzinMendirikan Bangunan Walikota Tanjungbalai tanggal 19 Juli 2018;9.

Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/556/IMB/PMPPTSP/2018tanggal 19 Juli 2018.

Kemudian, terhadap bukti Tl4 dan TI5 mendasarkan padaketentuanketentuan dalam bukti surat tersebut sendiri yang pada pokoknyamenegaskan bahwa Surat izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan buktihak atas tanah atau mensyahkan hakhak atas tanah akan tetapi hanyamerupakan izin untuk mendirikan bangunan.

Bertentangan Dengan UndangUndang Dasar 1945 ;1.Bahwa, selain itu, perobuatan Tergugat terhadap Para Penggugatdengan mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) denganNomor : 503.4/0196A/2076/KPP/2011 Tentang Izin MendirikanBangunan tertanggal 15 Desember 2011 untuk membangunperumahan yang termasuk diantaranya terletak di lokasi atau wilayahHalaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor O6PK/TUN/2015Jalan Raya Nanjung, RT. 02, RW. 11, Kelurahan Utama, KecamatanCimahi Selatan, Kota Cimahi, bertentangan

Bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali / Tergugat asal, yangtelah menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan dengan Nomor :503.4/01196A/2076/KPPT/2011 tanggal 15 Desember 2011 melanggarPasal 16 ayat (1) dan ayat ( 2) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 32Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahisebagaimana Para Pemohon Peninjauan kembali kutip :(1) "Kawasan Industri dan Pergudangan yang sudah terbangun, denganfungsi kawasan adalah kegiatan industri, dan merupakan pemantapanzona

Jasa dan perdagangan pendukung kawasanBahwa dengan telah diterbitkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)oleh Termohon Peninjauan kembali / dahulu Tergugat kepada pihakpemohon IMB (PT. ADABARULAND ANUGERAH PRATAMA ) yang lokasiperumahaan tersebut terletak di wilayah JL.

Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi bertentangandengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor32 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi, danfakta di lapangan di kelurahan Utama adalah Kawasan Industri danPergudangan, kalaupun ada peruntukan untuk perumahan, bukan typeperumahan regency bagi kalangan menengah ke atas, akan tetapi untukperumahan pekerjaan industry;Lebih lanjut tindakan Termohon peninjauan kembali / dahulu Tergugat yangmenerbitkan Surat

Izin Mendirikan Bangunan dengan Nomor:503.4/01196A/2076/KPPT/2011 tanggal 15 Desember 2011 bertentangandengan Pasal 37 ayat 7 dan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruangsebagaimana Para Pemohon peninjauan kembali kutipPasal 37 ayat 7 UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007"setiap pejabat yang berwenang menerbitkan izin pemanfa'atan ruangdilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang"Pasal 73 ayat UndangUndang Nomor

yaitu AndiSyahrazak Pallawarukka, diakui bahwa tanah objek perjanjian sebagaitanah milik keluarganya, alias bukan tanah milik Baso Pada Maddaju (orangtua Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);Bahwa dengan adanya teguran pihak pemerintah yang sesungguhnyaberawal dari adanya komplain pihak ketiga tersebut, maka bangunanrumahtoko yang sementara dibangun dan dibiayai oleh PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut berhenti/tidak dilanjutkan hinggasaat ini;Bahwa oleh karena tidak terbitnya surat

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)berawal dari adanya komplain pihak ketiga tersebut akhirnya melahirkankesepakatan lisan 3 (tiga) pihak yang sudah dituangkan secara tertulisantara ahli waris Andi Pallawarukka, Baso Pada Maddaju dan TergugatKonvensi untuk menyelesaikan sengketa antara Baso Pada Maddajudengan ahli waris Andi Pallawarukka, yaitu dengan cara Tergugat Konvensisekaligus membangun 6 (enam) petak Rumah Toko di sebelahselatan/belakang Rumah Toko yang menjadi objek perjanjian/sengketadengan

Untuk pembangunan talud/penahan tanah : +: Rp 41.850.000, (empatpuluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);Total a + b sebesar Rp 262.740.000, (dua ratus enam puluh dua juta tujuhratus empat puluh ribu rupiah);Bahwa oleh karena tidak terbitnya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)yang berawal dari adanya komplain pihak ketiga tersebut adalah menjaditanggungjawab pihak Baso Pada Maddaju sebagai pemilik tanahsebagaimana tersebut di atas adalah termasuk wanprestasi, sehinggaseluruh kerugian

Izin Mendirikan Bangunan daripemerintah Daerah Sengkang, sedangkan tidak terbitnya SuratZin Mendirikan bangunan tersebut alasanalasannya hanyapemerintah daerah yang tahu, seyogyanya Majelis Hakimberinisiatif memanggil Pemerintah Daerah baik selaku saksi ahimaupun selaku pihak ke3 yang berwenang menerbitkan suratIzin Mendirikan Bangunan a quo, tetapi hal ini tidak dilakukanoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang;.

Sedangkan ketidakkonsistenan Majelis Hakim adalah mempertimbangkan tidaktercantumnya biaya yang dikeluarkan terhadap bangunan yang tidaksesuai perjanjian ............dst.. berdasarkan bukti P5 tetapiMajelis Hakim tidak mempertimbangkan dalildalil TergugatKonvensi/Pemohon Banding bahwa dalam bukti P5 juga tidaktercantum bahwa Tergugat Konvensi/Pemohon Banding yang harusmengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), padahal kalau halini dipertimbangkan maka otomatis menurut hukum TergugatHal. 19 dari

izin mendirikan bangunan(IMB) dan dokumen penting lainnya sepanjang mengenai tanah dan bangunanyang terletak di Kp.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dandokumen penting lainnya sepanjang mengenai tanah dan bangunan yangterletak di Kp.

Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu melanggar hakhakpersonal dari Penggugat selaku subyek hukum yang membeli tanah dantanpa itikad baik serta bertentangan dengan kepatutan telah menguasaisemua dokumen asli berupa sertifikat hak pakai No. 37/Cipayung, Akta JualBeli No. 2.169, tertanggal 7 Agustus 1999, surat Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan dokumen penting lainnya sepanjang mengenai tanah danHal. 5 dari 30 hal. Put.No.2195 K/Pdt/2008bangunan yang terletak di Kp.

Adanya kesalahan yaitu Para Tergugat sengaja menguasai semua dokumenasli berupa sertifikat hak pakai No. 37/Cipayung, Akta JualBeli No. 2.169,tertanggal 7 Agustus 1999, surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dandokumen penting lainnya sepanjang mengenai tanah dan bangunan yangterletak di Kp.

Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan semua dokumen asliberupa Sertifikat Hak Pakai No.37/Cipayung, Akta Jual Beli No.2.169,tertanggal 7 Agustus 1999, surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dandokumen penting lainnya sepanjang mengenai tanah dan bangunan yangterletak di Kp. Pasir Angin Rt.002/006, Desa Cipayung Datar, Kecamatan flMegamendung, dahulu Kabupaten/Kodya Bogor, sekarang Kabupaten/Kodya Cibinong ;. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah seluas 1.000 m?

Sukindo Supra Semesta, juga ditarikmeteran sepanjang 200 M, berikut dengan sebelah selatan ke Barat jugapanjangnya 200 M ;2 non en enon nn nnn nnnBahwa dengan demikian yang selama ini Penggugat tempuh dalammendirikan dan membangun gudang milik Penggugat di kawasanIndustri Medan (KIM) telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukumdan Legal/tidak melanggar hukum (dilengkapi dengan suratsuratkepemilikan ............kepemilikan sebagai alas hak dan surat izin mendirikan bangunan dansuratsurat lainnya yang

Keterangan SituasiBangunan No. 674/69/DCKP/DS/2009 tanggal 16 Januari 2009, akan tetapiPenggugat telah mendirikan bangunan yang pada kenyataannya setelahdilakukan pengukuran kembali di lapangan oleh Badan PertanahanNasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang terlihat bahwa telahmenyimpang/menyalahi luas pendirian bangunan dantidak lagi mengacu kepada surat izin mendirikan bangunan danketerangan situasi bangunan sebagaimana telah disebutkan diatas dan23bahkan berdasarkan hasil pengukuran oleh BPN tersebut

ataumelanggar Injin Mendirikan Bangunan dikenakan tindakan penghentianpelaksanaan pembangunan dan pembongkaran bangunan, dan Pasal31 ayat (2) yang menyatakan bahwa penghentian pelaksanaanpembangunan dan pembongkaran bangunan sebagaimana ayat (1)dilakukan lebih dahulu dengan Surat Teguran/Peringatan untukmenghentikan dan membongkar sendiri bangunan dan bila tidakdiindahkan dengan Surat Peringatan II, bahwa berdasarkan ketentuanhukum di atas maka setiap orang atau badan hukum yang mendirikanbangunan dengan surat

izin mendirikan bangunan dikemudian haridapat diperintahkan untuk dilakukan pembongkaran sendiri atau paksaoleh Pemerintah apabila diketahui bahwa dalam pelaksanaannyapendirian bangunan tersebut terjadi ketidak ian nmenyimpang dari ketentuan izin mendirikan bangunan:2712.

Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin mendirikan bangunan (IMB)Nomor 0255/IMB.SPP/IX/2003 tanggal 19 September 2003 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan PermukimanKabupaten Sidenreng Rappang (bukti P1);b. Fotokopi Sertipikat Hipotik Nomor 88/HIP/95 tertanggal 30 mei 1995yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten SidenrengRappang, tanpa ditunjukkan aslinya (bukti P2);c.

Fotokopi sesuai aslinya surat Izin mendirikan bangunan Nomor176/IMB/Ix/1999, tanggal 3 September 1999 yang dikeluarkan olehBupati Kepala Daerah Sidenreng Rappang (bukti P3);d. Fotokopi sesuai aslinya Akta jual beli Nomor 105 MT/V/1999, tanggal14 Mei 1999 yang dibuat oleh Idris Bau Mange, BA. PPAT. Wilayahkecamatan MaritengaE (bukti P4);e. Fotokopi sesuai aslinya Surat pemberitahuan pajak terutang pajakbumi dan bangunan tahun 1997) NO.SPPT: 73.14.060.006.011 0091.0/9701, an.

Fotokopi sesuai aslinya surat Izin mendirikan bangunan Nomor102/IMB/V1/1996, tanggal 20 juni 1996 yang dikeluarkan oleh BupatiKepala Daerah tingkat Il Sidenreng Rappang (bukti P7);11h.

Il Intervensi a quoditerbitkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya olehPembanding/Tergugat Warga, Ketua RT 02, Ketua RW X Kelurahan ManyarKecamatan Mulyorejo serta Keamanan Kertajaya Indah RT 01RT 02 RW Xmenerangkan pada pokoknya tidak terganggu dengan usaha tersebut (videbukti T.Il.Int 9); Bahwa pada tanggal tanggal 30 April 2021 Terbanding/Penggugat menggugatKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pembanding/Tergugatberupa Surat

Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pembanding/Tergugat IlIntervensi tersebut di atas dengan dasar pada pokoknya telah merugikankepentingan hukumnya;Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan hukumTerbanding/Penggugat untuk menggugat objek sengketa a quo Majelis HakimBanding akan memedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor9 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa orangHalalan 8 Putusan No.211/B/2021/PT.TUN.SBYatau badan hukum perdata yang merasa

mengaturpersyaratan adanya Kepentingan yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 53ayat (1) Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaraakibat diterbitkannya surat keputusan tata usaha Negara dalam hal ini objeksengketa, Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa tidakada kepentingan Terbanding/Penggugat yang dirugikan olehPembanding/Tergugat akibat diterbitkannya objek sengketa berupa Surat IzinMendirikan Bangunan atas nama Pembanding/TergugatIl Intervensi oleh karenadidalam Surat

Izin Mendirikan Bangunan a quo berdasarkan bukti T.Il.Int 6tidak tercantum memberikan izin usaha industri Pembersihan danPengepakan Sarang Burung Walet, sedangkan izin usaha industriPembersihan dan Pengepakan Sarang Burung Walet yang menurutTerbanding/Penggugat didalam posita gugatanya pada pokonya merugikankepentingan Terbanding/Penggugat berdasarkan bukti T.ll.lnt 7 dan buktiT.ll.Int 8 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Surabaya bukan oleh Pembanding

.; Adapun faktanya adalah sebagai berikut : 20 Halaman 4 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUNBDG Bahwa Penetapan Tertulis tersebut adalah berupa Keputusan Walikota BekasiNo. 503/0242/B/BPPT.V2013 Tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan AtasNama Matheus Rukmasaleh Arif Tertanggal 6 Desember 2013, JenisBangunan Kandang Unggas, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara, in casu Walikota Bekasi, dimana maksud dan hal apa sertaditujukannya surat itu kepada siapa sangatlah jelas

. ; Surat itu ditujukan kepada seseorang, ada nomor suratnya, perihalnya jelastentang surat izin mendirikan bangunan dengan jenis bangunan kandangunggas, ketentuan yang dijadikan pertimbangannya ada dan halhal yangdijadikan objeknya telah terurai sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut. ; Bahwa surat tersebut bersifat Konkrit, faktanya surat itu berwujud tidakabstrak, terbukti dari ada tanggal suratnya dan nomor suratnya, kop suratnyajelas ada tandatangan pejabatnya. ; Bahwa surat tersebut bersifat

Namun kenyataannya justruTergugat mengeluarkan Keputusan Walikota Bekasi No. 503/0242/IB/BPPT.V2013 Tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama MatheusRukmasaleh Arif Tertanggal 6 Desember 2013, Jenis Bangunan KandangUnggas, yang bertentangan dengan keberatan warga, UndangUndang RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sember Daya Hayati Dan EkosistemnyaPasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 22 Ayat (1) Jo Pasal 24, dan Maklumat WalikotaBekasi Nomor : 524.31/2412PRAKOP/X/2008 yang dibuat oleh TergugatS@NGIN

salah menerapkan hukum pembuktian ;1.Bahwa keputusan judex facti dalam perkara pidana ini ternyata telahkeliru dan salah menerapkan hukum pembuktian karena sama sekalitidak memeriksa alatalat bukti yang diajukan Pemohon Kasasikhususnya terhadap bukti tambahan yang diajukan Terdakwa berupaTanda Bukti Hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 480 bertanggal13 Nopember 1992 atas nama Soeheri (Terdakwa) di mana tanah tempatberdirinya tiang tembok yang dibangun pengurus Mesjid Saksi yang tidakmemiliki Surat

Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) keberadaannya adalahdi atas tanah milik Pemohon Kasasi (Terdakwa) sesuai bukti SertifikatHak Milik No. 480 bertanggal 13 Nopember 1992 ;.

Agung RI No. 4057 K / Pdt / 1986 bertanggal30 April 1988 (yang dimuat dalam Varia Peradilan No. 39 halaman 93) ;Bahwa padahal menurut hukum pembuktian, seharusnya bukti SertifikatHak Milik No. 480 bertanggal 13 November 1992 yang diajukan PemohonKasasi dimaksud pada butir 1 di atas sebenarnya telah cukupmembuktikan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak melakukan suatutindak pidana sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Bahwa tiang tembok yang dibangun Pengurus Mesjid Saksi yang tanpadilindungi Surat

Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) atau izin dari pemiliktanah (Terdakwa), di mana keberadaannya adalah di atas tanah milikPemohon Kasasi (Terdakwa) serta sebahagian bangunan Mesjid Saksijuga telah berdiri di atas tanah milik Pemohon Kasasi (Terdakwa) sesuaiTanda Bukti Hak Tanah Sertifikat Hak Milik No. 480 bertanggal 13Nopember 1992 ;Bahwa oleh karena pembangunan pagar tembok yang dikerjai saksiSamsul Bahri ButarButar adalah di atas tanah milik Pemohon KasasiHal. 7 dari 11 hal.

SYARIF MARHABAN, S.AP secara sadar mengetahui bahwapenerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada saat dikeluarkan danditandatangani Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate belum adapelunasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang;e Bahwa saksi M. SYARIF MARHABAN, S.AP tidak langsung menyetorkanseluruhnya pembayaran retsribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT.

SYARIF MARHABAN, S.AP secara sadarmengetahui bahwa penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada saatdikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternatebelum ada pelunasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. JatiluhurGemilang;iii Bahwa saksi M. SYARIF MARHABAN, S.AP tidak langsung menyetorkanseluruhnya pembayaran retsribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT.

JatiluhurGemilang yang disetorkan langsung ke Kas Daerah pada tahun 2007 dan tahun 2008 hal 19 dari 52 halPts.No.11/Pid.SusTPK/2014/PT TTE hanya sebesar Rp. 107.500.000, (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);i Bahwa selanjutnya Terdakwa RIAD AL AMARI, MSC., ARCH., selaku Kepala DinasTata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan(IMB) PT.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 64/88/IMB/2007 tanggal 08 Agustus 2007.Foto copy Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 821.2/Kep/124/2006 tanggal 27 Januari 2006 Pengangkatan sebagaiKepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate;56 Asli 1 (satu) bundel Putusan No. 22/Pid.Tipikor /2013/PN.Ttetanggal 6 Februari 2014 An.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 64/88/IMB/2007 tanggal 08 Agustus 2007.55 Foto copy Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 821.2/Kep/124/2006 tanggal 27 Januari 2006 Pengangkatan sebagaiKepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate;56 Asli (satu) bundel Putusan No. 22/Pid.Tipikor /2013/PN.Ttetanggal 6 Februari 2014 An.

Kemayoran,Jakarta Pusat seluas kurang lebih 405 m* adalah milik Termohon Kasasi(Penggugat/T erbanding);Keberatan Pemohon Kasasi terhadap hal tersebut adalah sebagai berikut:1.2.Berdasarkan (fotocopy Akta Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 Maret 1961antara Mulia Turman Lumban Gaol dengan Menggalak Sjahludin LumbanGaol yang dibuat di hadapan Adasiah Harahap, Notaris di Jakarta jelasdisebutkan tidak ada bangunan rumah di atas tanah tersebut;Termohon Kasasi (Penggugat/Terbanding) sama sekali tidak adamempunyai Surat

Izin Mendirikan Bangunan atas tanah di JalanKemayoran Utara Nomor 14 tersebut di atas;Halaman 8 dari 10 hal.

Sedangkan Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) berdasarkan buktiT.9 mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 8921/IMB/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala SukuDinas Perizinan Bangunan Kota Jakarta Pusat Drs. Prabowo Basuki MAP;4.

Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas rumah tempat tinggal yang .disita Jaminan tidak terbukti dalam gugatan bantahan ini atas namaPembantah.Berdasarkan halhal tersebut diatas mohon kiranya Majelis HakimyangTerhormat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:Dalam Eksepsi1. Menolak atau menyatakan gugatan bantahan tidak dapat diterima.Dalam Pokok. Perkara1.

JKT.PST bahwa dalam Berita acara Sita Jaminan No. 45/Pdt.G/2011/PN.JKT.PSTtanggal 19 Juli 2011 yang disita adalah sebuah rumah saja; Bahwa surat Izin Mendirikan Bangunan IMB atas rumahyang telahditetapkan Sita Jaminan tersebut tidak terbukti atas nama Pembantah;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugat bantahannnyaoleh Pembantah telah mengajukan bukti surat yang ditandai P1 s/d P5, sedanguntuk membantah gugat bantahan tersebut oleh Terbantah telah mengajukanbukti surat yang di tandai T1

Bahwa objek sita jaminan tersebut telah PELAWAN miliki dan kuasaisebagaimana terbukti kepemilikan yang berada dan dipegang olehPELAWAN, yaitu : Sertifikat Hak Milik No.1257 ; Akte Persetujuan dan Kuasa dari isteri Terlawan kepada Terlawan (Ny.Lisa) sebagaimana Akte No.11 tertanggal 23 Juni 2014 yangdiperbuat dihadapan Terlawan Ill (Theresia Martianna Siahaan,S.H,Notaris di Lubuk Pakam); Surat Izin Mendirikan Bangunan, dan Surat Keterangan Situasi Dan Bangunan;6.

Bahwa Terlawan Il menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan olehPelawan dalam gugatan perlawanannya yang menyebutkan bahwa Pelawantelah memiliki dan menguasai objek sengketa oleh karena Pelawanmemegang Sertifikat Hak Milik No.1257, memegang akte persetujuan istriTerlawan dan memegang surat izin mendirikan bangunan dan suratketerangan situasi bangunan.Bahwa meskipun Pelawan ada menguasai Sertifikat Hak Milik Atas TanahNo. 1257 akan tetapi bukan berarti dengan menguasai sertifikat tersebutsudah menjadi

Jadi sangat tidakberdasar jika Pelawan menyebutkan bahwa tanah objek sengketa (objekConservatoir Beslag) adalah merupakan milik Pelawan, sedangkanmengenai izin dari istri Terlawan I, jelas izin tersebut adalah cacat hukumdan merupakan perbuatan melawan hukum, karena izin dari istri Terlawan telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali terhadap objek yang sama, lalumengenai Surat Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Keterangan SituasiTanah bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah;Bahwa terlawan Il menolak

Bahwa yang menjadi obyek sengketa didalam Gugatan ini ialah Keputusan TataUsaha Negara (beschickking) berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan BangunanReklame (IMB BR) No. 4268/IMB/2009 tanggal 13 Mei 2009 atas nama PT.Asuransi Bina Dana Arta Tbk. (PT. ABDA) yang diterbitkan oleh Tergugat ;2.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) BangunanReklame a quo bertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baikutamanya azas kecermatan formal.

Dimana Tergugat didalam menerbitkan SuratIzin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Reklame a quo sama sekali tidakmempertimbangkan kepentingan pihak ketiga dalam hal ini Penggugat selakuPemilik areal tempat Bangunan Reklame tersebut didirikan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARAIs2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) BangunanReklame No. 4268/IMB/2009 Tanggal 13 Mei 2009 atas nama PT.

Mewajibkan Tergugat (Kepala Suku Dinas Perijinan Bangunan Kota AdministrasiJakarta Selatan) untuk mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) BangunanReklame No.4268/IMB/2009 Tanggal 13 Mei 2009 atas nama PT.

Bahwa ternyata Tergugat IV tidak mengindahkan panggilan dari Tergugat ,dan oleh karenanya Tergugat meminta kepada Tergugat IV untukmelakukan pembongkaran sendiri atas bangunan pagar beton/tembok yangtidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan sepanjang + 600 M tersebut,sebagaimana dalam surat Tergugat kepada Tergugat IV bertanggal 01Oktober 2010 No. 005/472, Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran;7.

DALAM PROVISI :TeMemerintahkan Tergugat dan Il agar menolak permohonan Tergugat IVuntuk menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) atasbangunan pagar beton/tembok terperkara tersebut;2. Memerintahkan Tergugat IV atau pihak lain agar tidak menambahpembangunan pagar beton/tembok tanpa Izin Mendirikan Bangunan(IMB).Il. PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Tergugat , Il, Ill dan IV telah melakukan perbuatan melawanhukum;3.

Bahwa dalam masa kontrak berjalan tanpa sepengetahuan dan persetujuandari Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah di atas Bangunan SemiPermanen yang dijadikan restoran tersebut yang saat ini bangunan tersebutdikenal dengan Warung Kopi Bakmi Happy 88, Tergugat 2 melakukanpengalihan kepemilikan atas bangunan yang saat ini dikenal denganbangunan yang mendapatkan surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 648.174/WkPyk/1996 dengan totalnya harga yang disepakati Tergugat 1 danTergugat 2 sebesar Rp. 40.000.000

Menyatakan Penggugat, Tergugat2, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3adalah Ahli Waris yang sah dari (Almarhumah) Ibu Yunarti ataskepemilikan bangunan semi permanen yang pembangunannyaberdasarkan surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 648. 174/WkPyk/1996 tertanggal 14 September 1996 dan pembangunannya jugadilakukan di atas tanah harta pusaka tinggi kaum yaitu Suku PitopangNagari Koto Nan IV yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta Nomor 78Kelurahan Padang Tangah, Kecamatan Payakumbuh, Kota Payakumbuh

Menyatakan perbuatanTergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah melakukanpengalinan kepemilikan di atas bangunan semi permanen yangpembangunannya berdasarkan surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor:Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 67/PDT/2019/PT PDG648. 174/WkPyk/1996 tertanggal 14 September 1996 danpembangunannya juga dilakukan di atas tanah harta pusaka tinggi kaumyaitu Suku Pitopang Nagari Koto Nan IV yang berlokasi di jalan SoekarnoHatta Nomor 78 Kelurahan Padang Tangah, Kecamatan Payakumbuh,Kota

Bahwa benar dalil angka 3 posita Penggugat semasa hidup AlmarhumahYunarti sebagai orang tua kandung dari Penggugat, Tergugat 2, TurutTergugat 2 dan Turut Tergugat 3 telah mendirikan bangunan semi permanenberdasarkan surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 648. 174/WkPyk/1996tertanggal 14 September 1996di atas tanah harta pusaka tinggi kKaum SukuPitopang Nagari Koto Nan IV yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta NomorHalaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 67/PDT/2019/PT PDG78 Kelurahan Padang Tangah

Izin Mendirikan Bangunan atas nama Alm.