Ditemukan 12807 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-05-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor Nomor15/Pdt./2016/PTTJK
Tanggal 30 Mei 2016 — DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASSOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA LAMPUNG (DPW APBMI),alamat dahuludi JalanSumatera No. 19 Panjang Bandar Lampung, alamat sekarangdi Jalan Teluk Lampung No. 45 Panjang Bandar Lampung;- ----------------------------- 2. PT. Varuna Tirta Prakasya, alamat di Jalan Gatot Subroto No. 57C Garuntang, Bandar Lampung; 3. PT. Bintang Samudera Makmur, alamat di Jalan Teluk Lampung No,. 26 Pidada, Panjang, Bandar Lampung; 4. PT.
370241
  • DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASSOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA LAMPUNG (DPW APBMI),alamat dahuludi JalanSumatera No. 19 Panjang Bandar Lampung, alamat sekarangdi Jalan Teluk Lampung No. 45 Panjang Bandar Lampung;- -----------------------------2. PT. Varuna Tirta Prakasya, alamat di Jalan Gatot Subroto No. 57C Garuntang, Bandar Lampung;3. PT. Bintang Samudera Makmur, alamat di Jalan Teluk Lampung No,. 26 Pidada, Panjang, Bandar Lampung;4. PT.
    pelayananjasa bongkar muat, PT.
    Pelabuhan Indonesia I, Il, Ill, dan IV (Persero)dapat bekerjasama dengan Perusahaan Bongkar Muat yangmemperoleh penunjukan dari Pemilik Barang dengan prinsip salingmenguntungkan dan memperhatikan sarana, prasarana, dan keahlianserta pengalaman perusahaan bongkar muat yang bersangkutan..
    Bahwa dalil atau keterangan Penggugat dalam gugatan point 9 yangmenyatakan bahwa setiap Perusahaan bongkar muat yang tergabung dalamAsosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (Penggugat), apabilamelakukan kegiatan bongkar muat barang telah mengeluarkan biayabiayasesuai dengan Undangundang dan Peraturan yang berlaku antara lain:a. Uang Dermaga ;b. Uang Penumpukan Barang ;c. Uang Kebersihan ;d.
    Bahwa sebelum para Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam point 9gugatan aquo, seharusnya Para Penggugat (Perusahaan bongkar muat)harus memahami terlebin dahulu kedudukan Para Penggugat di dalamkegiatan bongkar muat tersebut sebagai apa?
    5/Pdt./2016/PTTJIK.10.10c) Penyediaan dan / atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan /atau kendaraan ;d) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaankegiatan bongkar muat barang dan peti kemas ;e) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunanbarang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan ;f) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kKemas,curah cair,curahkering dan roro ;g) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa bongkar muat barang ;h) Penyediaan
Register : 17-12-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 PK/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — I. WALIKOTA JAKARTA BARAT., II. TEGUH HENDRAWAN VS SAMAN., DKK;
12469 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika Judex Facti(Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) maupun Judex Juris(Mahkamah Agung R.I) konsisten mempermasalahkan kewenanganTergugat dalam menerbitkan Surat Perintah Bongkar (objek sengketa)dan demi adanya kepastian hukum, seharusnya fokus pada objek ataupermasalahan pokok dari Surat Perintah Bongkar (objek sengketa) yaknikeberadaan bangunan milik Para Penggugat, BUKAN mengenai tanahnya ;.
    Jelasnya, pokokpermasalahannya atau objek Surat Perintah Bongkar a quo adalahbangunan yang berada di atas tanah Kaveling DKI, sekali lagi BUKANmengenai kepemilikan tanahnya (Bukti T7) ;b.
    Tergugat tidak berwenangmenerbitkan Surat Perintan Bongkar atas bangunan Penggugat karenakepemilikan tanah tersebut masih disengketakan secara perdata denganTergugat II Intervensi ;Yang kemudian Amar Putusannya Amar menyatakan Menyatakan tidaksah Surat Perintah Bongkar dari Walikota Jakarta Barat adalahpertimbangan hukum yang rancu bahkan keliru Karena selain salahmenerapkan hukum juga tidak sejalan dengan Asas Penalaran Hukum(legal reasoning) yang jelas dalam isi putusannya dari AsasAsas UmumPeradilan
    Bahwa dari uraian singkat di atas, terbukti bahwa secara absolut Tergugatberwenang menerbitkan Surat Perintah Bongkar (objek sengketa) dan SuratPerintah Bongkar (objek sengketa) a quo adalah sah menuruthukum karena telah diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yangberlaku, dalam arti tidak bertentangan dengan peraturan periundangundangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).7.
    Putusan Nomor 164 PK/TUN/2015(Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) maupun Judex Juris(Mahkamah Agung R.1) konsisten mempermasalahkan kewenanganTergugat dalam menerbitkan Surat Perintah Bongkar (objek sengketa) dandemi adanya kepastian hukum, seharusnya fokus pada objek ataupermasalahan pokok dari Surat Perintah Bongkar (objek sengketa), bukansengketa kepemilikan tanahnya;Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata pertimbangan Judex Jurisyang mengabulkan gugatan Para Termohon Peninjauan
Putus : 27-10-2016 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 916 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) VS 1. PT PELABUHAN INDONESIA II (Persero), DKK
15773 Berkekuatan Hukum Tetap
  • alat bongkar muat crane daratGantry Luffing Crane (GLC) untuk bongkar muat kapal yang bermuatanbreak bulk cargo (tied product); (Vide 5.5.3.1.
    muat di dermagayang dioperasikan oleh Pemohon Keberatan , tetapi kapal tongkangyang digunakan tidak memiliki crane untuk bongkar muat sehinggaadalah kebutuhan dan mumi pilinan bisnis ketika menggunakan GLCuntuk bongkar muat barang tersebut;Halaman 13 dari 75 hal Put.
    Bahwa saat ini di dermaga 101 utara, 101. 102, 114, dan 115 yangmelayani bongkar muat peti kemas.
    Bahwa dalam bantahan dan juga kesimpulan yang disampaikan olehPemohon Keberatan telah disampaikan dengan tegas bahwa perkaraa quo salah objek perkara bagi Pemohon Keberatan , hal inidikarenakan dermaga 101, 101 utara, dan 102 yang dioperasikan olehPemohon Keberatan diperuntukan untuk bongkar muat multi purposes,yang berdasarkan data terdiri dari bongkar muat peti kemas, kendaraan,curah kering, dan curah cair, dengan mayoritas bongkar muat petikemas + 90% dari total bongkar muat yang dilakukan, dalam
    seperti biaya tambat danketerlambatan bongkar muat dari limit waktu yang diberikan;Halaman 41 dari 75 hal Put.
Putus : 27-02-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595 PK/Pdt/2013
Tanggal 27 Februari 2014 —
3919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • surat dari Tergugat Il NomorRef.dm0214a tanggal 14 Februari 2008 menyatakan bahwa terhitungtanggal 18 Februari 2008, Tergugat Il akan memberlakukan tarif barusebesar 100% dari tarif mata uang dollar Amerika (US$) disamakan dengantarif bongkar muat untuk petikemas internasional (oceangoing) denganalasan bahwa Penggugat mengangkut petikemas yang mempunyaidokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);Bahwa dengan ditetapkannya tarif 100% dari tarif mata uang dollar untukaktivitas bongkar muat petikemas
    muat petikemasantarpulau yang ditetapbkan oleh pemerintah melalui keputusan/suratDirektur Jenderal Perhubungan Laut bernomor KN. 42/1/4/DJPL06mengenai Pemberlakuan Tarif Bongkar Muat Untuk Angkutan LautKontainer tanggal 4 September 2006, yang pada item 2 menetapkan bahwatarif bongkar muat petikemas dalam US$ dan bila dapat dibuktikan denganB/L (konosemen) bahwa kontainer tersebut untuk angkutan antarpulau,maka tarif yang diberlakukan adalah 50% dari tarif dasar (US Dollar) yangkemudian diperkuat
    Putusan Nomor 595 PK/Pdt/20131010Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum menetapkan tarif bongkar muat petikemas domestik/antarpulau secara sewenangwenang terhadap Penggugat;Menyatakan bahwa tarif bongkar muat petikemas domestik/antarpulau yangberlaku sesuai dengan peraturan adalah sebesar 50 % dari tarif dalam matauang US Dollar (US$);Menghukum Tergugat untuk membayarkan kembali sisa kelebihanpembayaran tarif bongkar muat petikemas domestik/antarpulau kepadaPenggugat
    Keputusan/surat Direktur Jenderal Perhubungan LautNomor KN. 42/1/4/DJPL06 tanggal 4 September2006 mengenai Pemberlakuan Tarif Bongkar MuatUntuk Angkutan Laut Kontainer; dan Surat DirekturJenderal Perhubungan Laut Nomor KN. 42/1/6/DJPL06 tanggal 17 Oktober 2006 perihal21Pemberlakuan Tarif Bongkar Muat Untuk AngkutanLaut Kontainer;c.
    Selanjutnya surat Tergugat yang mengajukanpermohonan persetujuan atas usulan perubahan tarifbongkar muat petikemas kepada Menteri Perhubungan (videbukti P17) semakin menegaskan bahwa Tergugat tidakberwenang secara sepihak menetapkan tarif bongkar muatpetikemas. Dengan kata lain, tidak serta merta Tergugatdapat menetapkan tarif bongkar muat petikemas secarasepihak tanpa persetujuan dari pihak berwenang dalam halini Menteri Perhubungan;.
Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — PT. NIAGAMAS LESTARI GEMILANG VS MAMUN bin H. ISA
3727 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan tugasnya adalah mengatur kuli bongkar muat diKomplek Pergudangan tersebut, demikian juga saat PembangunanProyek Mall Emperium Bongkar Tanah Urugan, dan lainlain;Bahwa pada saat itu, Termohon Kasasi/Penggugat menanganibeberapa gudang atau proyek, jika ada khusus untuk bongkar muatbarang dan termasuk keamanan barang;Bahwa uang yang diterima, terakhir sebesar Rp750.000,00 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya / jatah muat barangdan keamanan setempat;2.
    Dan tugasnya adalah mengatur kuli bongkar muat diHal. 22 dari 37 hal. Put.
    Dan tugasnya adalah mengatur kuli bongkar muat diKomplek Pergudangan tersebut, demikian juga saat PembangunanProyek Mall Emperium Bongkar Tanah Urugan, dan lainlain;Bahwa pada saat itu, Termohon Kasasi/Penggugat menanganibeberapa gudang atau proyek, jika ada khusus untuk bongkar muatbarang dan termasuk keamanan barang;Bahwa uang yang diterima, terakhir sebesar Rp750.000,00 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya/jatah muat barangdan keamanan setempat2.
    Dan tugasnya adalah mengatur kuli bongkar muat diKomplek Pergudangan tersebut, demikian juga saat PembangunanProyek Mall Emperium Bongkar Tanah Urugan, dan lainlain;Bahwa pada saat itu, Termohon Kasasi/Penggugat menanganibeberapa gudang atau proyek, jika ada khusus untuk bongkar muatbarang dan termasuk keamanan barang;Bahwa uang yang diterima, terakhir sebesar Rp750.000,00 (tujuhHal. 28 dari 37 hal. Put.
    Dan tugasnya adalah mengatur kuli bongkar muat diKomplek Pergudangan tersebut, demikian juga saat PembangunanProyek Mall Emperium Bongkar Tanah Urugan, dan lainlain;Bahwa pada saat itu, Termohon Kasasi/Penggugat menanganibeberapa gudang atau proyek, jika ada khusus untuk bongkar muatbarang dan termasuk keamanan barang;Bahwa uang yang diterima, terakhir sebesar Rp750.000,00 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya/jatah muat barangdan keamanan setempat;2.
Register : 29-03-2019 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 29-03-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 64/PDT/2018/PT KDI
Tanggal 7 Nopember 2018 — - Pembanding : PT. SHAFA MANDIRI LESTARI. - Terbanding : SALMAR,dkk.
7421
  • Muara Sampara di DesaLalimbue Kecamatan Kapoiala kabupaten Konawe dan mengalihkankerjasama tersebut kepada perusahaan bongkar muat yang lain sejaktanggal 10 Desember 2016 hingga saat ini dan janji adanya kerjasamabaru dari Tergugat Ill untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhanbungku Toko Kendari juga tidak pernah ditepati sama sekali;lil. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT.Halaman 4 dari 31 Hal.
    Indonesia OceanTruck untuk mencari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di pelaobuhanjetty morosi, kemudian Tergugat menghubungi sdr WAIS danJUMADIL untuk mencari Perusahaan Bongkar Muat ( PBM) dan WAISbertemu dengan Penggugat melalui WAHAB sehingga oleh WAISmerekomendasikan PT Shafa Mandiri Lestari, direkturnya Penggugat,selanjutnya Tergugat merekomendasikan ke Tergugat Ill maka dariitulah Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Penggugat tersebut ditunjukoleh PT. Indonesia Ocean Truck (Tergugat III);b.
    Putusan No. 64/PDT/2018/PT KDI10.bunga yang dituntut oleh Penggugat, tidak berdasarkan hukum, oleh karenatitel gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, bukan utangpiutang yang diperjanjikandan sesuai fakta hanya penggunaan jasa PBMuntuk bongkar muat barang dari kapal, dengan demikian yang dibayarjasanya adalah buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TK BM) yang berdirisendiri wadahnya, sedangkan tanggungan PBM menyewa operator bongkarmuat, menyewa alat bongkar muat, membayar pajak bongkar muat,
    Indonesia OceanTruck untuk mencari Perusahaan Bongkar Muat ( PBM ) di pelabuhanjetty morosi, kKemudian Tergugat merekomendasikan ke Tergugat Illmaka dari itulah Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Penggugat tersebutditunjuk oleh PT. Indonesia Ocean Truck (Tergugat III);b. Bahwa ternyata perusahaan Penggugat PT.
    Shafa Mandiri Lestari, yangdirekomendasikan oleh Tergugat perizinannya tidak berlaku, tidakmempunyai faktur pajak dan tidak mempunyai peralatan bongkar muat,sehingga Tergugat minta bantuan pinjaman modal kerja kepadaTergugat Il sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untukbelanja peralatan bongkar muat yang digunakan oleh perusahaanPenggugat yakni PT.
Putus : 04-12-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — ZAERON UL ANSOR vs KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
3518 Berkekuatan Hukum Tetap
  • lama 14 (empat belas) harikalender terhitung sejak penyegelan dilaksanakan;Bahwa, kalau dicermati tanggal yang tercantum dalam Surat Segel Nomor 239/SS/JB/2013, tertanggal 12 April 2013, jika dibandingkan dengan Surat PerintahBongkar Nomor 239/SPB/SOPPB/2013, tertanggal 02 Mei 2013, maka jangkawaktu terbitnya Surat Perintah Bongkar Nomor 239/SPB/SOPPB/2013, adalah20 (dua puluh) hari setelah terbitnya Surat Segel Nomor 239/SS/JB/2013, jelaspenerbitan Surat Perintah Bongkar Nomor 239/SPB/SOPPB/2013
    /SS/JB/2013, ditandatangani;Bahwa, dari dalildalil yang telah diuraikan diatas, atas tindakan Tergugat yanglangsung memberikan perintah kepada Penggugat untuk bongkar tanpamemberikan pengarahan atau penyuluhan serta secara serta mertamemerintahkan bongkar dengan tidak memberikan peringatan, maka denganpenerbitan surat keputusan tersebut, Tergugat telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutamapada penyelahgunaan wewenag atas azas larangan bertindak
    Dalam Pokok Sengketa:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal Surat Perintah Bongkar Nomor 239/SPB/SDPPB/2013,tertanggal 02 Mei 2013 terhadap bangunan yang terletak di Jalan Lingkar LuarBarat RT.
    Surat Peringatan,Surat Segel dan selanjutnya Surat Perintah Bongkar, kenapa ketika pembangunansedang dikerjakan tidak dihentikan, supaya tidak menimbulkan kerugian bagiPemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Bahwa mengenai jangka waktu proses penerbitan Surat Perintah Bongkar Nomor239/SPB/SDPPB/2013 tertanggal 02 Mei 2013 telah menyalahi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Gubemur Provinsi DKIJakarta Nomor 128 tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi PelanggaranPenyelenggaraan
    Bangunan Gedung, disebutkan "(3) Batas waktu penyegelanterhadap pengenaan sanksi berikutnya paling lama 14 (empat belas) hari kalenderterhitung sejak penyegelan dilaksanakan";Bahwa jangka waktu terbitnya Surat Segel Nomor 239/SS/JB/2013 yaitu tertanggal12 April 2013, hingga tanggal terbitnya Surat Perintah Perintah Bongkar Nomor239/SPB/SDPPB/2013 tertanggal 02 Mei 2013, makajangka waktu terbitnya SuratPeritah Bongkar Nomor 239/SPB/SDPPB/2013 adalah 20 (dua puluh) hari setelahterbitnya Surat Segel
Register : 03-09-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 11-12-2013
Putusan PN SUMENEP Nomor 175/Pid.B/2013/PN.SMP
Tanggal 16 Oktober 2013 — ABUHARI BIN SAMO'I
719
  • ZainulIhsan sedangkan 4 (empat) lembar stofmap warna merah masingmasing terdapat kertas putih berlogo LSM Bongkar dan di dalamstofmap terdapat surat pengaduan masyarakat yang masih kosong, 1(satu) buah kartu identitas LSM Bongkar an. Abuhari tetapterlampirdalam berkas perkara, sedanngkan 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Beat warna biru putih tahun 2012 No.Pol.
    Pragaan Kab.Sumenep saksi diberitahu oleh Kades Karduluk bahwa ada orangyang mengaku anggota LSM Bongkar bernama Abuhari memberitahuada masalah raskindi Desa Prenduan dan kalau tidak memberikanuang maka masalahnya akan dilanjutkan;Bahwa Kades Karduluk selanjutnya menghubungi tersangka danmengatakan kalau uang Rp30.000.000,00 tidak ada yang ada CumaRp15.000.000,00;Bahwa sdr.
    Zainul Ihsan, lalu meminta uanguntuk menyelesaikan masalahraskin;Bahwa uangnya baru diberikan pada esok harinya tanggal 25 Juni2013 jam 15.30 WIB dan terdakwa langsung ditangkap polisi di12SPBU Pekamban; Bahwa terdakwa mengaku baru sekaliini meminta uang; Bahwa terdakwa jadi anggota LSM Bongkar baru tahun 2011sebelumnya kerja petani; Bahwa uang yang diminta rencananya untuk dipakai sendiri dansebagian dibagikan dengan temanteman LSM Bongkar lainnya; Bahwa pendidikan terdakwa SMP; Bahwa terdakwa mengenali
    M 4878 BA yang disita oleh polisi waktu kejadian ditangkap;Menimbang, bahwa telah diperlihatkan ke muka sidang barangbukti berupa uang pecahan Rp50.000,00an dan Rp100.000,00ansejumlah Rp5.000.000,00, kartu anggota LSM Bongkar an. Abuhari, 4buah stofmap merah berlogo LSM Bongkar dan 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol. M 4878 BA dikenalioleh para saksi dan terdakwa merupakan barang yang disita dariterdakwa.
    Memerintahkan barang bukti berupa: Uang Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dalam bentuk pecahan17Rp50.000,00an (Lima Puluh Ribuan Rupiah) dan Rp100.000,00an (Seratus Ribuan Rupiah) dikembalikan kepada Kadeskadesse Kecamatan Pragaan melalui Zainul Ihsan (Kades Karduluk);1 (satu) buah kartu keanggotaan LSM Bongkar atas namaAbuhari dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warnabiru putih No.Pol. M 4878 BA Noka.
Register : 08-11-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 333/Pid.B/2016/PN Bln.
Tanggal 13 Desember 2016 — WILLY ALIAS MUHAMMAD RIFKY GAZALI BIN ADY GUNAWAN
4519
  • T.D.K dengan koperasi TKBM (tenaga kerja bongkar muat ) adalah pihak PT.
    Bln.23Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Aneka Bersama melakukan auditkeuangan terhadap tunggakan pembayaran uang jasa bongkar muatbatubara PT.TRIDAYA KENCANA terhadap Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat Aneka Bersama selaku pelaksana kegiatan bongkar muatbatubara di lapangan telah melakukan audit/ pengecekan terhadappembayaran uang jasa bongkar muat PT.TRIDAYA KENCANA terhadappihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Aneka Bersama.
    telahmelakukan audit/ pengecekan terhadap pembayaran uang jasa bongkar muatPT.TRIDAYA KENCANA terhadap pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatAneka Bersama.
Upload : 26-05-2015
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 69/Pid.B/2015/PN Prp
179
  • bongkar di veron Sortasi PMKS PT.
    SAMPURNO selaku supir kembalimelakukan penimbangan Mobil untuk mengetahui berat Tara mobil danmenyerahkan Surat Bongkar/Muat dan Surat Departemen Sortasi dari petugasSortasi kepada terdakwa dan setelah mobil diatas timbangan maka terdakwalangsung menginput berat Tara mobil tersebut dan setelah itu terdakwamembuang Surat Bongkar/Muat yang berisi data berat bruto mobil BM 8599ME yang sebenarnya yaitu 8.790 Kg dan kemudian terdakwa menggantidengan Surat Bongkar/Muat yang baru dengan berat bruto mobil
    SAMPURNO selaku supir kembalimelakukan penimbangan Mobil untuk mengetahui berat Tara mobil danmenyerahkan Surat Bongkar/Muat dan Surat Departemen Sortasi dari petugasSortasi kepada terdakwa dan setelah mobil diatas timbangan maka terdakwa21langsung menginput berat Tara mobil tersebut dan setelah itu terdakwamembuang Surat Bongkar/Muat yang berisi data berat bruto mobil BM 8599ME yang sebenarnya yaitu 8.790 Kg dan kemudian terdakwa menggantidengan Surat Bongkar/Muat yang baru dengan berat bruto mobil
    Kemudian terdakwa mencatat berat bruto mobil BM 8599 ME tersebutkedalam Surat Bongkar/Muat dengan berat sebenarnya yaitu 8.790 Kg, lalu terdakwamenyerahkan Surat Bongkar/Muat kepada supir BM 8599 ME yaitu sdr. SAMPURNOuntuk melakukan bongkar di veron Sortasi PMKS PT. MAN tersebut dan setelahmuatan mobil tersebut selesai dibongkar maka sdr.
Register : 10-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
M. SAHARUDIN ARIF, DKK
Tergugat:
1.PT. HEVEA MK II
2.JAMSARI
5120
  • Keterangan saksi Dwi Sutrisno pada pokoknya menyatakan : Bahwa bahwa bongkar karet dilakukan diluar pabrik, para Penggugat yangmerupakan warga sekitar meminta pekerjaan bongkar melalui Tergugat II, Bahwa kegiatan bongkar tersebut hanya kalau ada mobil datang dari lampung,bahwa kegiatan bongkar hanya dilakukan kalau ada mobil datang, Bahwa kegiatan bongkar kadang seminggu dua kali kadang tidak ada.
    HEVEA MK II; Bahwa, Kerja di bagian bongkar dari tahun 2013; Bahwa, Selesai bongkar boleh pulang, sehari 23 mobil seminggu 2 kali; Bahwa saksi pernah ikut kerja bongkar bersama Tergugat II; Bahwa saksi kuli lepas, bahwa saksi bongkar karet di gudang diluar PT MK, saksitidak tau karetnya siapa. Bahwa saksi diberi upah oleh kepala rombongan yaitu Tergugat II setelah selesaibongkar. Bahwa upahnya satu mobil saksi dapat Rp. 15. 000,, Bahwa tidak ada absen.
    Bahwa kegiatan bongkar waktunya kurang lebih 12 jam. Bahwa setelah itu saksi lanjut cari kerja kuli tempat lain. Bahwa kegiatan bongkar tergantung ada tidaknya mobil yang datang dari lampung. Bahwa kadang seminggu ada dua kali kadang lama ga ada dating. Bahwa kalau tidak ada kegiatan bongkar saksi kerja ditempat lain yaitu kerjabangunan atau kerja apa Saja.
    karet dilakukan diluar pabrik, para Penggugat yang merupakan wargasekitar meminta pekerjaan bongkar melalui Tergugat II, bahwa kegiatan bongkar tersebuthanya kalau ada mobil datang dari lampung, bahwa kegiatan bongkar hanya dilakukankalau ada mobil datang, bahwa kegiatan bongkar kadang seminggu dua kali kadang tidakada, bahwa para Penggugat dan Tergugat II setelan selesai bongkar mereka bisa pulangatau kerja di tempat lain, bahwa tidakada perjanjianoemborongan pekerjaan kepadaTergugat Il, bahwa
    ,, bahwa tidak adaabsen, bahwa kegiatan bongkar waktunya kurang lebih 12 jam,bahwa setelah itu saksilanjut cari kerja kuli tempat lain, bahwa kegiatan bongkar tergantung ada tidaknya mobilyang datang dari lampung, bahwa kadang seminggu ada dua kali kadang lama ga adadatang, bahwa kalau tidak ada giat bongkar saksi kerja ditempat lain yaitu kerja bangunanHalaman 31 dari 36 Putusan Nomor 23/Pdt.SusPHI/2021/PN.
Putus : 08-12-2011 — Upload : 05-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1422 K/Pdt/2011
Tanggal 8 Desember 2011 — PT. (Persero) PELABUHAN INDONESIA II VS DAVID V. LENGKONG
3521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perihal tarif Bongkar muat peti kemas yang berstatus antar pulaumenggunakan kapal berbendera Indonesia pada terminal petikemas pada butir 1 itema ditetapkan bahwa terhadap petikemas yang berstatus antar pulau yang dibongkardan dimuat dari/ke kapal bendera Indonesia melalui dermaga terminal petikemasdilingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II lI, dikenakan tarif dalam matauang dollar Amerika Serikat (US Dollar) sebesar 50% (lima puluh prosen) dari tarifyang berlaku.8 Bahwa selanjutnya tarif bongkar
    No. 1422 K/PDT/2011619 Bahwa tindakan Tergugat yang telah melanggar hukum mengenaipemberlakuan dan pengenaan tarif bongkar muat petikemas antar pulau yangditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan/Surat Direktur, Jendral perhubunganlaut bernomor : KN.42/1/4/DJPI06 mengenai pemberlakukan Tarif Bongkar muatuntuk Angkutan laut Kontainer tanggal 4 September 2006, yang pada item 2menetapkan bahwa tarif bongkar muat petikemas dalam US$ dan bila dapatdibuktikan dengan B/L (Konsumen) bahwa Kontainer tersebut
    muat petikemas antar pulau secara sewenangwenang terhadap Penggugat ;a Memerintahkan Tergugat untuk tarif bongkar muat petikemas antar pulausebesar 50% dari tarif dalam mata uang US Dollar (US$) terhadap Penggugatberdasarkan besaran tarif yang berlaku untuk aktifitas muat petikemas antar pulau/domestik;4 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan memperlakukan tarif 50% dari tarif US Dollar berdasarkan suratkeputusan yang sudah tidak berlaku lagi untuk aktivitas bongkar
    No. 1422 K/PDT/201112terhitung mulai Juli 2005 Pengenaan tarif bongkar/Muat PetikemasOcean going (disertai dokumen PES) dengan tarif bongkar muat petikemas yang dimiliki dokumen PES dari Juli 2005 sampai denganFebruari 2009 dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif mata uang USDollar, sehingga penggugat mengklaim telah terjadi kelebihanpembayaran dan menuntut pengembalian kelebihan pembayarantersebut.Bahwa meskipun Penggugat tidak secara eksplisit menuntutpembatalan putusan TUN yang bersifat konkrit
    Budi Prasetyo,yang menurut Saksi dengan adanya penurunan TARIF DASARpelayanan bongkar muat petikemas dalamSurat Keputusan Direksi No.
Register : 17-03-2014 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 24-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 64/PID/2014/PT MKS
Tanggal 22 April 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Rivianto, S.H.
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD IDRUS, S.S.AN Bin PANGKE
4816
  • Kemudian Terdakwa MUHAMMAD IDRUS , BAHARUDDINAlias BONGKAR dan HADRAH duduk dilantai bertiga kemudianBAHARUDDIN Alias BONGKAR membakar boto!
    Luwu dalam rangka silataruhmi keluarga untuk mendukungsalah satu pasangan calon bupati dimana sebelumnya BAHARUDDINalias BONGKAR telah membeli narkotika jenis sabusabu dari CUBITAN BPO))... Agro Kota Palopo.Bahwa setelah Terdakwa membeli teh kotak yang pipet/sedotan nyadipakai sebagai alat isap sabusabu kemudian BAHARUDDIN AliasBONGKAR merakit alat pengisap sabu yang sudah dipersiapkansebelumnya.
    Kemudian Terdakwa MUHAMMAD IDRUS, BAHARUDDINalias BONGKAR dan HADRAH duduk dilantai bertiga kemudian BAHARUDDIN alias BONGKAR membakar botol pireks yang sudahberisi sabusabu lalu asap sabusabu masuk kedalam bong melalui pipetplastic dan diisap bergantian oleh Terdakwa bersama kedua temannyayang merupakan pasangan suami isteri tersebut hingga 1 (satu) paketsabusabu tersebut habis dipakai oleh Terdakwa berteman.Bahwa Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Palopo yangmendapatkan informasi disebuah
    YBerawal Terdakwa MUHAMMAD IDRUS,S.AN bersathitstemannya BAHARUDDIN Alias BONGKAR beserta HADRAH BintiABDUL RAUF (keduanya diajukan dalam berkas terpisah/splitsing)berangkat dari daerah spontan sukamaju dengan tujuan pergi ke daerahBua, Kab.
    Kemudian Terdakwa MUHAMMAD IDRUS , BAHARUDDINAlias BONGKAR dan HADRAH duduk dilantai bertiga kemudianBAHARUDDIN Alias BONGKAR membakar botol pireks yang sudah berisi sabusabu lalu asap sabusabu masuk kedalam bong melalui pipetplastic dan diisap bergantian oleh Terdakwa bersama kedua temannyayang merupakan pasangan suami isteri tersebut hingga 1 (satu) paketsabusabu tersebut habis dipakai oleh Terdakwa berteman.Bahwa Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Palopo yangmendapatkan informasi disebuah
Upload : 11-01-2017
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Sak
-terdakwa I MARULI MANALU Als ULI -terdakwa II BUNTIHON SIANTURI Als PAK KEMBAR
8125
  • Tandan Buah Sawit (TBS)antara dua organisasi SPSI yang memperebutkan lahan bongkar di PT.GAS namun saksi bersama rekanrekan security yang berjumlah kuranglebih 11 (sebelas) orang berupaya menghalangi masuknya massa SPSIdengan cara menutup pintu gerbang utama dan pos security;Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016.
    /PN.Sak Bahwa para terdakwa tergabung dalam SPSI lama yaitu sebagai buruhbongkar muat;Bahwa para terdakwa bersama massa yang merupakan anggota SPSIingin masuk ke perusahaan untuk menjumpai Manager Operasional PT.GAS guna membicarakan masalah bongkar Tandan Buah Sawit (TBS)antara dua organisasi SPSI yang memperebutkan lahan bongkar di PT.GAS namun saksi bersama rekanrekan security yang berjumlah kuranglebih 11 (Sebelas) orang berupaya menghalangi masuknya massa SPSIdengan cara menutup pintu gerbang
    GAS; Bahwa SPSI ingin menaikkan harga bongkar namun PT. GAS tidakmenyetujuinya padahal selama ini upah bongkar dibayar oleh pihak yangmembongkar TBS yaitu petani atau kelompok tani yang memasukkan TBS kePT. GAS;Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016.
    GAS; Bahwa SPSI ingin menaikkan harga bongkar namun PT. GAS tidakmenyetujuinya padahal selama ini upah bongkar dibayar oleh pihak yangmembongkar TBS yaitu petani atau kelompok tani yang memasukkan TBS kePT. GAS; Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2015 diadakan SPSI tandingan oleh PT.GAS untuk menggantikan SPSI sehingga memicu kemarahan SPSI yangterdakwa ikuti bersama terdakwa BUNTIHON SIANTURI;Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016.
    /PN.Sak Bahwa benar terdakwa merupakan anggota SPSI yang selama beberapatahun terakhir melakukan bongkar TBS di PKS PT. GAS tepatnya sejakberdirinya PT. GAS; Bahwa benar SPSI ingin menaikkan harga bongkar namun PT. GAS tidakmenyetujuinya padahal selama ini upah bongkar dibayar oleh pihak yangmembongkar TBS yaitu petani atau kelompok tani yang memasukkan TBS kePT. GAS; Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2015 diadakan SPSI tandingan olehPT.
Register : 22-09-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 406/Pid.B/2016/PN Sgl
Tanggal 30 Agustus 2016 — SUTRIMANTO
11119
  • Menyatakan terdakwa SUTRIMANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda yang melakukan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; . 2.
    REZQINA 09 menuju perairan MuntokSelat Bangka, hingga pada tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa sampai di LautCupat Luar dan berlabuh jangkar, selanjutnya sekira pukul 08.00 WibTerdakwa melakukan kegiatan bongkar muatan bahan berbahaya JenisSolar (HSD) ke Kapal Isap Produksi (KIP) XII milik PT.
    Timah sebanyaksebanyak + 30 (tiga puluh) kilo liter dan pada sekira pukul 10.00 Wibmelakukan kegiatan bongkar muatan bahan berbahaya Jenis Solar (HSD) keHalaman 4 dari 19 ; Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2016/PN SelKapal Isap Produksi (KIP) XV milik PT. Timah sebanyak sebanyak + 40(empat puluh) kilo liter. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan Pelayaran Kapal MT.
    PANAH/P207 untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal MT.REZQINA 09 yang sedang melakukan kegiatan bongkar muatan berbahaya(bunker) berupa minyak HSD ke kapal KIP 12 timah di laut cupat di wilayahperairan muntok selat bangka pada koordinat 0211'156LS/10537495BT. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi telah diketahui dandidapati bahwa dokumen atau sertifikat kapal MT.
    Bahwa pada saat yang bersamaan saksi juga mendapatkan kapal MT.REZQINA 09 sedang melakukan kegiatan bongkar muatan supply ataubangker bahan bakar minyak solar (HSD) untuk kapal kapal Timah diwilayah perairan muntok dari kapal MT. REZQINA 09 + 115MA tanpadilengkapi dengan Surat Pengawasan Olah Gerak Kapal (SPOGK) dan tanpamemiliki suratijin banker, dan tanpa surat ijin berlabuh. Bahwa Posisi penangkapan oleh kapal Patroli KN.
    REZQINA 09 yangmempunyai tanggungjawab membantu membawa selang saat loading.Bahwa yang melakukan permohonan ijin kegiatan bongkar muatan barangberbahaya dan ijin olah gerak kapal itu biasanya adalah Nahkoda/captenkapal MT. Rezqina 09 dalam hal ini adalah SUTRIMANTO kepadaSyahbandar setempatBahwa saksi mengetahui bahwa Nahkoda telah memerintahkan awak kapalMT.
Upload : 16-08-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN PWK
Penuntut Umum: AZWAR HAMID Terdakwa: AGUS SAYIDAN BIN DEDE
276
  • angkut;Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/20176/PN PwkFORM 01/SOP/01.12/2016 Pada awal bulan Februari 2017 mendapatkan uang masing masingsebesar Rp300.000,00 dan sisanya untuk makan dan rokok dan jugamembayar kuli bongkar angkut; Pada bulan Februari 2017 mendapatkan uang masing masingsebesar Rp300.000,00 dan sisanya untuk makan dan rokok dan jugamembayar kuli bongkar angkut.
    angkut; Pada awal bulan Februari 2017 mendapatkan uang masing masingsebesar Rp300.000,00 dan sisanya untuk makan dan rokok dan jugamembayar kuli bongkar angkut; Pada bulan Februari 2017 mendapatkan uang masing masingsebesar Rp300.000,00 dan sisanya untuk makan dan rokok dan jugamembayar kuli bongkar angkut.
    kuli bongkar mengurangkan pupuk SP 36 dengan cara mencolokmenggunakan paralon dan kemudian memindahkan pupuk yang telahdicolok tersebut kedalam karung yang baru sebanyak 40 (empat puluh)karung atau 2 (dua) Ton, dengan rincian 1 (satu) Ton disimpan sebagaistock dan 1 (satu) Ton dijual kepada Saksi Lili Rojali dengan hargaRp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Bahwa benar pada sekitar bulan Februari 2017 Terdakwa bersama SaksiErwin Kustiwa dan para kuli bongkar mengurangkan pupuk SP 36 dengancara mencolok
    Erwin Kustiwa dan para kuli bongkar yaituSaksi Ahmad alias Abah, Saksi Dede, Saksi Sarnudi alias Nudi dan SaksiEman Suherman mengurangkan pupuk SP 36 dengan cara mencolokmenggunakan paralon dan kemudian memindahkan pupuk yang telah dicoloktersebut kedalam karung yang baru sebanyak 40 (empat puluh) karung atau 2(dua) ton;Menimbang, bahwa selain pupuk SP 36, pada bulan Februari 2017Terdakwa juga memerintahkan Saksi Erwin Kustiwa dan para kuli bongkar yaituSaksi Ahmad alias Abah, Saksi Dede, Saksi
Putus : 04-02-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
Tanggal 4 Februari 2013 — M. Aris, S. Sos., MM Bin Mattoreang.
5919
  • Retribusi bongkar : Rp. 78.284.067,muat4. Retribusi : Rp. 78.284067,penumpukanGrand Total : Rp. 166.681.634,kemudian pihak PT.
    Retribusi bongkar : Rp. 78.284.067,muat4. Retribusi : Rp. 78.284067,penumpukanTotal : Rp. 166.681.634,e Bahwa kemudian pihak PT.
    Retribusi bongkar : Rp. 78.284.067,muat4. Retribusi : Rp. 78.284067,penumpukanTotal : Rp. 166.681.634,. Bahwa kemudian pihak PT.
    Retribusi bongkar : Rp. 78.284.067,muat4. Retribusi : Rp. 78.284067,penumpukanTotal : Rp. 166.681.634, Bahwa kemudian pihak PT.
    Retribusi bongkar : Rp. 78.284.067,muat4. Retribusi : Rp. 78.284067,penumpukanTotal : Rp. 166.681.634,56. Bahwa kemudian pihak PT.
Putus : 19-07-2007 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 886K/PID/2007
Tanggal 19 Juli 2007 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan ; SUI LOI Alias AKHIAN Bin LIE ASIE
5868 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 886 K/Pid/2007pelabuhan sebagai sarana untuk menurunkan (bongkar muat) material bangunandan alatalat berat yang didatangkan dari Tanjungpandan, maka Terdakwakemudian menemui SAHANI SALEH selaku Camat Selat Nasik gunamemperoleh izin bongkar muat material bangunan dan alatalat berat tersebutmelalui dermaga pelabuhan pasir ex. PT.
    PT.Selat Nasik Indokwarsa guna menurunkan bongkar muat material bangunan danalatalat berat.
    Berhubung untuk melaksanakan proyek tersebut diperlukan adanyapelabuhan sebagai sarana untuk menurunkan (bongkar muat) material bangunandan alatalat berat yang didatangkan dari Tanjungpandan, maka terdakwakemudian menemui SAHANI SALEH selaku Camat Selat Nasik gunamemperoleh izin bongkar muat material bangunan dan alatalat berat tersebutmelalui dermaga pelabuhan pasir ex. PT.
Register : 05-06-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PN MARABAHAN Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Mrh
Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
Agung Setyolaksono Atmojo, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Sabran Als Aban Bin Sukran
2213
  • KURNIA ILAHIdengan penjualan pertama kali pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 didermaga bongkar muat pupuk perkebunan sawit PT.
    Alalak Utara Kec.Banjarmasin Kota Banjarmasin Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah)sebanyak 200 (dua ratus) butir.Bahwa terdakwa sudah sempat menjual jenis Carnophen tersebutkepada buruh bongkar muat pupuk seharga Rp. 50.000. (lima puluh riburupiah) per kepingnya dan ada juga yang sudah terdakwa konsumsisendiri sebanyak 37 (tiga puluh) butir.bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut yang pertamapada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 di Dermaga bongkar muat pupukperkebunan sawit PT.
    Kurniallahi dengan penjualan pertama kali pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 didermaga bongkar muat pupuk perkebunan sawit PT.
Putus : 22-09-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sdk
Tanggal 22 September 2016 — BEGIN KRISTIAN SIMANJUNTAK
6615
  • muat sayurmayur dari atas mobil bersama dengan Saksi BENNI ARITONANG,, laluTerdakwa BEGIN KRISTIAN SIMANJUNTAK Alias BEGEN datangmenghampiri Saksi korban dan Saksi BENNI ARITONANG, lalu Terdakwaberkata tidak boleh kalian bongkar muat barang disini kemudian Saksikorban menjawab saya kerja mau cari makan disini, kKenapa kamumelarang saya?
    Saksi BENNI FOLTRA ARITONANG: Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;e Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan perkarayang diduga dilakukan oleh Terdakwa;e Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 21.20Wib, saat itu Saksi akan membantu bongkar muat barang bersamaJHON HERDI SAGALA di tempat bongkar muat barang PajakSidikalang yang berada di jalan Niaga Kecamatan SidikalangKabupaten Dairi;e Bahwa kemudian saat Saksi bersama JHON HERDI SAGALAmembantu bongkar muat muat barang
    Saksi PUNGU TAMBUNAN:Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan perkarayang diduga dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 21.20Wib, saat itu Saksi datang ke pajak untuk main dan minumminum,kemudian saat sedang melintasi pajak, Saksi melihat BENNIARITONANG dan JHON HERDI SAGALA sedang bongkar muatbarangbarang dari sebuah mobil di tempat bongkar muat barangPajak Sidikalang yang berada di jalan Niaga KecamatanSidikalang
    muatPUTUSAN Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sdk., Halaman 7barang Pajak Sidikalang yang berada di jalan Niaga KecamatanSidikalang Kabupaten Dairi;Bahwa kemudian saat kami sedang melakukan bongkar muat,kami melihat JHON HERDI SAGALA, BENNI ARITONANG dan 3(tiga) orang temannya sedang membongkar barang dari mobilangkutan yang seharusnya kamilah yang membantumembongkarnya karena kami pengurus dan anggota SPSIKabupaten Dairi;Bahwa melihat hal tersebut, Saksi, Terdakwa dan beberapaanggota lainnya mendatangi JHON
    muat barang Pajak Sidikalang yang beradadi jalan Niaga Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Terdakwatelah melakukan pemukulan terhadap JHON HERDI SAGALA;Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena JHON HERDI SAGALAdan temantemannya mengambil lahan bongkar muat barang milikTerdakwa, padahal JHON HERDI SAGALA sudah dipecat dariSPSI dan tidak dapat bekerja bongkar muat kembali di PajakSidikalang;Bahwa saat itu Terdakwa memukul JHON HERDI SAGALAdengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara bergantian