• SAKSISUNARNA Bin PARTO REJO (Alm) dibawah sumpah padapokoknya menerangkan ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi adalah petugas perhutani di BPKH Lawu utara ;Bahwa para terdakwa adalah penduduk di sekitar BPKH Lawu utara ;Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN KrgBahwa saksi mengetahui kalau Para terdakwa melakukan penebangankayu pinus di Petak 33 RPH Blumbang BKPH Lawu Utara KPH SurakartaDesa Gondosuli Kecamatan Tawangmanggu Kabupaten Karanganyar

  menggunakangergaji ;Bahwa para terdakwa sempat pulang ke rumahnya sebelum truk yangbuat mengangkut kayu pinus datang ;Bahwa rencananya kayu pinus tersebut mau dibawa ke tempatpemotongan kayu ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; SAKSILSUTARNO Bin AMAT TAMAN (Alm) dibawah sumpah padapokoknya menerangkan ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi adalah petugas perhutani di BPKH

  Lawu utara ;Bahwa para terdakwa adalah penduduk di sekitar BPKH Lawu utara ;Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN KrgBahwa saksi mengetahui kalau Para terdakwa melakukan penebangankayu pinus di Petak 33 RPH Blumbang BKPH Lawu Utara KPH SurakartaDesa Gondosuli Kecamatan Tawangmanggu Kabupaten Karanganyar ;Bahwa saksi setiap 1(satu) bulan sekali selalu melakukan sosialisasitentang larangan penebangan ;Bahwa pohon yang ditebang para terdakwa milik Perhutani ;Bahwa kepemilikan kayu pinus

  terdakwa telah melakukanpenebangan kayu pinus sebanyak 3(tiga) pohon bersamasama dengan SaudaraSugiyono (DPO) dan saudara Lardi (DPO) di petak 33 RPH Blumbang BPKHLawu Utara Surakarta yang merupakan Hutan milik Negara dalam hal ini milikPerhutani di Dea Gondosuli Kecamatan Tawangmanggu KecamatanTawangmanggu Kabupaten Karanganyar itu dilarang dan tidak mendapatkan izindari pihak yang berwenang (Menteri Kehutanan) kepada para terdakwa untukmelakukan penebangan di hutan lindung petak 33 RPH Blumbang BPKH

• ;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan KonsultanHukum, berkantor di Kantor Advokat Badan Pembelaan danKonsultasi Hukum (BPKH)MKGR Jateng, Jalan HOSCokroaminoto, No. 23, Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 054/Suku/BPKH/JT/V1/2016 tanggal 10 Juni 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG,tempat kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro, No. 23,semarang;ll.1. Ir.

  ,atas nama Mariyam Kusni, kemudian Penggugat menunjuk Kuasa Hukumpada Kantor Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGRJawa Tengah untuk mengurus permasalahan tersebut;Bahwa Kuasa Hukum setelah mendapat Kuasa kemudian mencariinformasi tentang tanah yang tercatat dalam Buku C Desa No.305/Karanganyar, dan memperoleh informasi tanah tersebut sedangdisengketakan di Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya Kuasa Hukummengirim surat kepada Bapak Ace Wahyudin, S.H.

  Putusan Nomor 485 K/TUN/2016Maret 2015 Penggugat diberitahu oleh Kuasa Hukumnya pada KantorBadan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR Jawa Tengahsetelah mendapatkan surat jawaban dari Bapak Ace Wahyudin, S.H.

  Putusan Nomor 485 K/TUN/2016Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 054/Suku/BPKH/JT/V1/2016 tanggal 10 Juni 2016 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 031/G/2015/PTUN.SMG yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

• Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara;

• Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 200.K/70/DJB/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan batubara Nomor 256.K/70/DJB/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Inspetur Tambang;
• 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ridwan Botji, ST.

  Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan Staf ISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat;

240a. 1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun 2020 PT.

+ 20 miliyar lebih; lsi Lembar saran dari BPKH yang dihadiri oleh saudara SUDIRMAN tersebutyaitu setujui dengan syarat;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksitersebut.2.

tidak hadir;Alasan kenapa BPKH tidak hadir dalam RKAB tahun 2021 saksi tidak tahu;Sepengetahuan saksi IUP PT.

Namun setelah berubah menjadi BPKH XXII Kendari,belum ada informasi sejak 2014 s.d sekarang sudah dilakukan verifikasi atautidak.

Toshida Indonesia pada setiap tahun terkait kewajibanpembayaran PNBP PKH;Untuk perpanjangan tangan dari Dirjen PKTL di daerah adalah BPKH dimanadi wilayah Prov. Sultra, adalah BPKH Wilayah XXII Kendari dimana surat baiktagihan pembayaran PNBP PKH 1,2 dan 3, surat peringatan pembayaranPNBP PKH 1, 2 dan 3 sampai dengan surat Rencana Pencabutan IPPKH an.PT. Toshida Indonesia dari Dirjen PKTL kepada PT.

Itu yang mau saya garis bawahi.169 Dalam Kepmen 1806 Lampiran Vdinyatakan bahwa mengakomodasi saran dan pendapat dari instansi terkait,khusus mengenai saran dari BPKH yang didalamnya itu tidak disetujui menjadidisetujui dengan syarat.

• ISTIYANI MARDHANINGRUM, S.H =2" 2222 2e oe nne cece eeeSemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang berkantorpada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR Jawa Tengah, JI. HOS Cokroaminoto Nomor 23 Semarang.Selanjutnya dIS@DUt SCDAQGAL ............cccccceeseseeeeeceeesseeeseeeeeeeeaaeeeess PENGGUGAT;. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA TENGAH, Tempat kedudukan di JI.

  Francisca Melianie SuhendroTerletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang,Provinsi Jawa Tengah, Penggugat telah menempuh upaya administratifsebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan denganmengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana Surat No.148/Sekr/BPKH/JT/VIII/2019 tertanggal 7 Agustus 2019, yang diterimaoleh staf Tergugat pada hari Jumat, 9 Agustus 2019, atas surat keberatanHalaman 9 Putusan Nomor

• Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara;

• Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 200.K/70/DJB/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan batubara Nomor 256.K/70/DJB/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Inspetur Tambang;
• 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ridwan Botji, ST.

  Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan Staf ISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat;

240a. 1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun 2020 PT.

+ 20 miliyar lebih; lsi Lembar saran dari BPKH yang dihadiri oleh saudara SUDIRMAN tersebutyaitu setujui dengan syarat;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksitersebut.2.

tidak hadir;Alasan kenapa BPKH tidak hadir dalam RKAB tahun 2021 saksi tidak tahu;Sepengetahuan saksi IUP PT.

Namun setelah berubah menjadi BPKH XXII Kendari,belum ada informasi sejak 2014 s.d sekarang sudah dilakukan verifikasi atautidak.

Toshida Indonesia pada setiap tahun terkait kewajibanpembayaran PNBP PKH;Untuk perpanjangan tangan dari Dirjen PKTL di daerah adalah BPKH dimanadi wilayah Prov. Sultra, adalah BPKH Wilayah XXII Kendari dimana surat baiktagihan pembayaran PNBP PKH 1,2 dan 3, surat peringatan pembayaranPNBP PKH 1, 2 dan 3 sampai dengan surat Rencana Pencabutan IPPKH an.PT. Toshida Indonesia dari Dirjen PKTL kepada PT.

Itu yang mau saya garis bawahi.169 Dalam Kepmen 1806 Lampiran Vdinyatakan bahwa mengakomodasi saran dan pendapat dari instansi terkait,khusus mengenai saran dari BPKH yang didalamnya itu tidak disetujui menjadidisetujui dengan syarat.

• sebagaiberikut dalam perkara antara:NAS RI, Tempat / Tanggal Lahir : Pati, 12061970, umur : 49 Tahun,Pekerjaan Guru, Jenis Kelamin : Perempuan, KewarganegaraanIndonesia, Pendidikan : Sarjana, Tempat Tinggal : Karaban RT 001 RW006, Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, yang dalam halini memberi Kuasa, MUHARSUKO WIRONO, SH, MH, AHMADMUTHOHAR, SH, AHMAD RUDI FIRDAUS, SH dan LENY PUJIASTUTI,SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor AdvokatBadan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH

  HOS Cokroaminoto No. 23 Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus (Special Power of Attorney) No.009/Suku/BPKH/JT/I/2020 tertanggal 27 Januari 2020; Selanjutnyadisebut sebagai Pembanding semula Pelawan;Lawan:SUDARMINI, bertempat tinggal di Desa Karaban RT O1 RW 06,Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati; Selanjutnya disebut sebagaiTerbanding semula Terlawan;DanSUTRISNO Bin RASLAN, bertempat tinggal di Desa Mertakusuma RT 04RW 05, Nomor 51, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

• Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara.

• /lahan yang terdakwa buka tersebut berada pada titik koordinatX=0367816 dan Y=9727026 yang masuk ke dalam Kawaan Hutan SuakaMargasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasinberdasarkan Surat Keputusan menteri Kehutanan Nomor 245/kpts/1991 tentanghalaman 3 dari 10 halaman Put.No.178/PID/2014/PT.PLG.luas lahan sebanyak 31.752 ha, Berita Acara tata batas kawasan hutan suakamargasatwa Dangku Reg.37 tanggal 24 Maret 1986, padahal sebelumnya petugas dariBalai Pematapan Kawasan Hutan ( BPKH

  tersebut untuk ditanamidengan tanaman karet.Bahwa tanah/lahan yang terdakwa buka tersebut berada pada titik koordinatX=0367816 dan Y=9727026 yang masuk ke dalam Kawaan Hutan SuakaMargasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasinberdasarkan Surat Keputusan menteri Kehutanan Nomor : 245/kptsII/1991 tentangluas lahan sebanyak 31.752 ha, Berita Acara tata batas kawasan hutan suakamargasatwa Dangku Reg.37 tanggal 24 Maret 1986, padahal sebelumnya petugas dariBalai Pematapan Kawasan Hutan ( BPKH

• Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara.

• Ttn Wajib memiliki IUPHHK yaitu izin usaha pemamfaatan hasil hutan kayuyang dikeluarkan oleh UPTD BKPH Wilayah V Gayo Lues/BPKHBlangpidie ; IUPHHBK yaitu izin usaha pemamfaatan hasil hutan bukan kayu yangdikeluarkan oleh UPTD BKPH Wilayah V Gayo Lues/BPKH Blangpidie ; Bahwa dalam pemanfaat HPT harus ada izin resmi seperti IUPHHK (izinusaha pemanfaatn hasil hutan kayu) dan para terdakwa tidak memiliki itu.Menimbang, bahwa juga di depan persidangan para terdakwa telahmemberikan keterangannya sebagai

  Kedua atasKeputusan Menteri Kehutanan RI No. 865/Menhutll/2014 TentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh ;Bahwa benar syarat dan ijin yang harus dilengkapi seseorang mauupunkelompok dalam memamfaatkan dan pengelolaan hasi hutan yaitu : Wajib memiliki IUPHHK yaitu izin usaha pemamfaatan hasil hutan kayuyang dikeluarkan oleh UPTD BKPH Wilayah V Gayo Lues/BPKHBlangpidie ; IUPHHBK yaitu izin usaha pemamfaatan hasil hutan bukan kayu yangdikeluarkan oleh UPTD BKPH Wilayah V Gayo Lues/BPKH

  RINo. 865/Menhutll/2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi PerairanProvinsi Aceh dan di ubah untuk kedua kali dengan Keputusan Menteri LHK RINo. 859/MenLHK/SETJEN/PLA.2/II/2016 Tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kehutanan RI No. 865/MenhutlI/2014 Tentang KawasanHutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa setiap orangWajid memiliki IUPHHK yaitu izin usaha pemamfaatan hasil hutan kayu yangdikeluarkan oleh UPTD BKPH Wilayah V Gayo Lues/BPKH

  Blangpidie danUPHHBK yaitu izin usaha pemamfaatan hasil hutan bukan kayu yang dikeluarkanoleh UPTD BKPH Wilayah V Gayo Lues/BPKH Blangpidie tetapi kedua izintersebut tidak dimiliki oleh para Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, makaunsur Dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpaIzin telah terbukti secara sah menurut Hukum;Ad.3.

• No. 955 K/Pid.Sus/2013seharusnya meminta petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH)Provinsi NTT yang mempunyai kwalifikasi dan sertifikasi di bidang PemetaanKawasan Hutan untuk mendampingi para Saksi melakukan pemeriksaanlapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Oelbesak Desa SilluKecamatan Fatuleu.

  Selanjutnya diangkut dengan menggunakan 6(enam) buah truk yang tidak diketahui identitasnya ke Kawasan Hutan Hapitdi Takari untuk disimpan ;Bahwa hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Saksi ANDERIASFILMON TAEK selaku Ahli dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH)Propinsi NTT yang turun ke lokasi penebangan dan melakukan perhitungandengan menggunakan 2 (dua) unit GPS dengan cara meletakan alat ukurHal. 10 dari 40 hal. Put.

  Selanjutnya diangkut dengan menggunakan 6(enam) buah truk yang tidak diketahui identitasnya ke Kawasan Hutan Hapitdi Takari untuk disimpan ;Bahwa hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Saksi ANDERIASFILMON TAEK selaku Ahli dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH)Propinsi NTT yang turun ke lokasi penebangan dan melakukan perhitungandengan menggunakan 2 (dua) unit GPS dengan cara meletakan alat ukurHal. 20 dari 40 hal. Put.

  F.Taek serta Andi Setiawan yang tidak bisa dibenarkansebab : Kawasan Sisimeni Sanam sampai sekarang belum memasukitahap penetapan sebagai kawasan hutan Negara, sehinggamenurut Pasal 1 butir II RI No.44 Tahun 2004 rencana kehutananbelum memiliki kepastian hukum mengenai status batas, batasdan luas kawasan hutan tersebut ; Bahwa pada batas yang digunakan sebagai dasar penentuanlokasi penebangan adalah PALKIU buatan pemerintah Belandasedangkan Penuntut umum melalui Saksi Arnoldus Thonak danahli dari BPKH

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaCq Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan TataLingkungan Cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung, berkedudukan diJalan Raden Gunawan Nomor 41 Rajabasa, KotaBandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Ir.

  MaryunaPabutungan, M.P, selaku Kepala Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung,yang selanjutnya memberi kuasa kepada: Endi Sugandi,S.H.M.H, Supardi,S.H.M.H, Sriwati, S.H, Yudi Ariyanto,S.H.M.T, Michael Edward, S.H.M.H, Meutia KumalaSari S.H, Wijayadi Bagus Margono S.H, FransiscaBudyanti S.H.M.H, Fitrianus, S.Hut., M.E., Aluwiyanto;Apri Wijaya, S.Hut, Rico Ade Fantasia, S.H., selakuPegawai Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia, yang beralamat di JalanRaden

• SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danbewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :KEPALA DESA KARANGROWO ,, berkedudukan, Jalan Karangrowo,Kecamatan Wonosalam berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :099/Suku/BPKH/JT/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 memberikan kuasaK@ Pad a' n 2 nnn non ne non nnn nnn nnn non ron nnn nnn nn noe nnn soe nee nen

  Boby Hertriyono, S.H.Kesemuanya warganegara Indoensia, pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum (BPKH)MKGR Jateng Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 23 Semarang, Selanjtnya disebut sebagai ;wanna nnn nnn nnn nna na a nae nee nee ee ee cee eens PEMBANDING/TERGUGAT ;MELAWAN:NINIK QODARIYAH, warganegara Indoensia, wiraswasta, tempat tinggalDesa Karangrowo RT. 01, RW. 01, Kecamatan Wonosalam,Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei2018 memberikan kuasa kepada TORO MASIRAN, S.H.

• (satujuta rupiah) dan terdakwa mengangkut kayu sonokeling berasal dari hasilpenebangan dalam kawasan hutan di register 28 tanpa izin dari pihak yangberwenang.Bahwa ahli Suhaimi dari BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XXBandar Lampung yang melakukan pengukuran titik koordinat terhadap lokasipengambilan kayu sonokeling dikawasan hutan lindung Pematang NebaRegister 28 pada titik koordinat 0527'22,44 LS dan 1044658,64BTmenerangkan kordinat terhadap lokasi posisi (tunggul) pengambilan kayusonokeling

  Ketika dilakukan pemeriksaanditemukan kayu jenis sonokeling sejumlah lebih kurang 99 potong denganbentuk balok kaleng (persegi empat) dengan ukuran panjang antara 1,5 meters/d 2 meter sedangkan lingkaran kayu tergantung besaran kayu yang ditebang(tidak pasti) yang berasal dari kKawasan hutan register 28 tanpa dilengkapi suratdokumen yang sah yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang.Bahwa ahli Suhaimi dari BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XXBandar Lampung yang melakukan pengukuran

• MakSannang, Alexanderandilolo, Taulandee Bahwa lokasi tempatterdakwa melakukanpenebangan adalahberada dalam kawasanhutan produksi terbatasberdasarkan hasil olehTKP yang dilakukan olehpihak BPKH wilayah VIIMakassar;e Bahwa barang bukti yangdiamanakan adalahberupa papan pinus dan 1(satu) unit chainsaw;e Bahwa terdakdakwa tidakada jjin untuk melakukanpenebangan dalamkawasan hutan;Atas keterangan saksi pada pokoknya terdakwa membenarkannya;2.

  yangmelakukan penebanganadalah orang yangdisuruh oleh terdakwaPetrus paipinan aliasPapa Newin dan BaharUssa;, YosepanusPagiling, Deny IsdiantoMulyadi, Yonathan, WiroSinin Sarasak, Yohanispasapangan, ViktorMakarrang;Bahwa saksi mendatangiTKP bersama dengan Ilorang) anggota polisikehutanan yakni Saksi,Daniel Unda, ArdinSannang, Alexanderandilolo, TaulandeBahwa lokasi tempatterdakwa melakukanpenebangan adalahberada dalam kawasanhutan produksi terbatasberdasarkan hasil olehTKP yang dilakukan olehpihak BPKH

  yangmelakukan penebanganadalah orang yangdisuruh oleh terdakwaPetrus Paipinan aliasPapa Newin dan BaharUssa;, YosepanusPagiling, Deny IsdiantoMulyadi, Yonathan, WiroSinin Sarasak, Yohanispasapangan, ViktorMakarrang;Bahwa saksi mendatangiTKP bersama dengan Ilorang) anggota polisikehutanan yakni Saksi,Daniel Unda, ArdinSannang, Alexanderandilolo, Taulande;Bahwa lokasi tempatterdakwa melakukanpenebangan adalahberada dalam kawasanhutan produksi terbatasberdasarkan hasil olehTKP yang dilakukan olehpihak BPKH

  selanjutnyabarang tersebutdiamankan~ ke kantorkehutanan ;Bahwa dari informasi yangdiperoleh bahwa yangmelakukan penebanganadalah orang yangdisuruh oleh terdakwaPetrus Paipinan aliasPapa Newin dan BaharUssa;Bahwa saksi mendatangiTKP bersama dengan Ilorang) anggota polisikehutanan yakni Saksi,Daniel Unda, ArdinSannang, Alexanderandilolo, Taulande;kawasan hutan hutan;Bahwa lokasi tempatterdakwa melakukanpenebangan adalahberada dalam kawasanhutan produksi terbatasberdasarkan hasil olehTKP yang dilakukan olehpihak BPKH

  Mandaling, S.Hut, didepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut;Bahwa ahli memilikisertifikat keahlian dibidangpengukuran danpemetaan;Bahwa ahli bekerja dikantor BPKH wilaya 7Makassar;Bahwa ahli melakukanpemeriksaan TKP padahari Selasa tanggal 28 Juli2015 bersama denganpihak Polres Tana Torajadan Dinas Hutbun TanaToraja;Bahwa ahli melakukanpemeriksaan TKP di lokasipenebangan hutan untukmenentukan apakahlokasi penebangantersebut masuk kawasanhutan atau tidak;Bahwa dari

• Tergugat I tanah terperkara adalah termasuk dalam kawasan hutan yangtelah diberikan hak pengusahaannya kepada Tergugat I;Bahwa Penggugat mencoba menelusuri kebenaran jawaban Tergugat I denganmempertanyakan atau meminta kKlarifikasi kepada instansi yang berwenang, yaituBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang, yaitu melalui suratPenggugat Nomor: 012/KI/KOPIND/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012, di manaberdasarkan surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung PinangNomor: S.397/VH/BPKH

  SK.208/MenhutII/2007 tanggal 25 Mei2007; 22222222222 enon nee oe 222Bahwa dari jawaban atau klarifikasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIITanjung Pinang melalui Surat Nomor : S.397/VII/BPKH XII1/2012 tanggal 10Putusan Perdata Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.TBH, hal. 4 dari 42 halamanAgustus 2012 tersebut, dapat diberikan tanggapantanggapan tentang pelanggaranhukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:1.Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUUIX/2011 tanggal21 Februari

  WilayahXI di Tanjung Pmang No : 012 / KI / KOPIND / VI / 2012 tertanggal 6 Juni2012, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P.4);Fotocopy Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII TanjungPinang kepada Koperasi Indoratu Perihal : Telaahan Teknis Status lahan Nomor :S. 397 / VIL / BPKH XII1 / 2012, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dandiberi tanda (P.5); Fotocopy Lampiran Surat 1 Nomor: S.397/VII/BPKH XII1/2012 tertanggal 10Agustus 2012 tentang Peta Telaah Klarifikasi

  Riau, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P.6);Fotocopy Lampiran Surat 2 Nomor: S.397/VII/BPKH XII1/2012 tertanggal 10Agustus 2012 tentang Peta Telaah Klarifikasi Status Lahan Rencana PerkebunanKelapa Sawit a/n. KOPERASI INDORATU di Kec. Kempas Kab. Indragiri HilirProv.

  Riau, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda ( P.7); Fotocopy Lampiran Surat 3 Nomor: S.397/VII/BPKH XII1/2012 Tertanggal 10Agustus 2012 tentang Peta Telaah Klarifikasi Status Lahan Rencana PerkebunanKelapa Sawit a/n. KOPERASI INDORATU di Kec. Kempas Kab. Indragiri HilirProv.

• koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3, dan titikk 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi(HPK)Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

  terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3, dan titikk 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi(HPK)Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan KawasanHalaman 8 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2020/PN BIsHutan (BPKH

  titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi(HPK)Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

  koordinatgeografis yang dimohon telaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan ProvinsiRiau skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7Desember 2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2),sehingga didapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi (HPK)AhliPengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

• Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara;

• Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 200.K/70/DJB/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan batubara Nomor 256.K/70/DJB/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Inspetur Tambang;
• 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ridwan Botji, ST.

  Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan Staf ISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat;

240a. 1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun 2020 PT.

+ 20 miliyar lebih; lsi Lembar saran dari BPKH yang dihadiri oleh saudara SUDIRMAN tersebutyaitu setujui dengan syarat;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksitersebut.2.

tidak hadir;Alasan kenapa BPKH tidak hadir dalam RKAB tahun 2021 saksi tidak tahu;Sepengetahuan saksi IUP PT.

Namun setelah berubah menjadi BPKH XXII Kendari,belum ada informasi sejak 2014 s.d sekarang sudah dilakukan verifikasi atautidak.

Toshida Indonesia pada setiap tahun terkait kewajibanpembayaran PNBP PKH;Untuk perpanjangan tangan dari Dirjen PKTL di daerah adalah BPKH dimanadi wilayah Prov. Sultra, adalah BPKH Wilayah XXII Kendari dimana surat baiktagihan pembayaran PNBP PKH 1,2 dan 3, surat peringatan pembayaranPNBP PKH 1, 2 dan 3 sampai dengan surat Rencana Pencabutan IPPKH an.PT. Toshida Indonesia dari Dirjen PKTL kepada PT.

Itu yang mau saya garis bawahi.169 Dalam Kepmen 1806 Lampiran Vdinyatakan bahwa mengakomodasi saran dan pendapat dari instansi terkait,khusus mengenai saran dari BPKH yang didalamnya itu tidak disetujui menjadidisetujui dengan syarat.

• Tergugat tanah terperkara adalah termasuk dalamkawasan hutan yang telah diberikan hak pengusahaannya kepada Tergugat ;Bahwa Penggugat mencoba menelusuri kebenaran jawaban Tergugat dengan mempertanyakan atau meminta klarifikasi kepada instansi yangberwenang, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang,yaitu melalui surat Penggugat Nomor: 012/KI/KOPIND/VI/2012 tanggal 06 Juni2012, di mana berdasarkan surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIlTanjung Pinang Nomor: S.397/VII/BPKH

  Berdasarkan Peta Perkembangan Perijinan yang ada, areal yang dimintakanklarifikasi seluas 14.852 Ha berada pada areal Ijin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) Tergugat sesuai denganKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.208/Menhutll/2007 tanggal 25 Mei2007;Bahwa dari jawaban atau klarifikasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan WilayahXIl Tanjung Pinang melalui Surat Nomor S.397/VII/BPKH XIl1/2012 tanggal 10Agustus 2012 tersebut, dapat diberikan tanggapantanggapan tentangpelanggaran

  pernahmenyebutkan hal yang demikian, yang benar adalah tanah terperkara barudiketahui Pemohon Kasasi/Penggugat, bukan anggota masyarakat anggotaPemohon Kasasi/Penggugat setelah adanya surat dari Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah XIl Tanjung Pinang, yaitu ketika Penggugat melaluisurat Penggugat Nomor 012/KI/KOPIND/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012mempertanyakan status tanah yang dikerjakan Penggugat, di manaberdasarkan surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIl TanjungPinang Nomor: S.397/VII/BPKH

• JHONDEER merek Ford warna biru memuat + 200(dua ratus) keping kayu olahan, berdasarkan Berita Acara PengukuranKayu Bulat tertanggal 5 Agustus 2010 bahwa kayu yang diangkut TrukNomor Polisi BK 9259 BI jenis pinus sebanyak 42 (empat puluh dua)batang volume 5,14 m3 dan kayu yang diangkut JHONDEER Ford warnabiru jenis pinus (kayu bulat) sebanyak 6 (enam) batang volume O, 67 m3dan pinus (kayu penggergajian) sebanyak 246 keping volume 3.0996 m3;Kemudian Paruhum selaku Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH

  No. 1229 K/PID.SUS/2013Kayu Bulat tertanggal 5 Agustus 2010 bahwa kayu yang diangkut TrukNomor Polisi BK 9259 BI jenis pinus sebanyak 42 (empat puluh dua)batang volume 5,14 m3 dan kayu yang diangkut JHONDEER Ford warnabiru jenis pinus (kayu bulat) sebanyak 6 (enam) batang volume 0,67 m3dan pinus (kayu penggergajian) sebanyak 246 keping volume 3.0996 m3; Kemudian Paruhum selaku Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) wilayah Medan melakukan pengambilan data titik koordinat padalokasi penebangan

  JHONDEER merek Ford warna biru memuat + 200(dua ratus) keping kayu olahan, berdasarkan Berita Acara PengukuranKayu Bulat tertanggal 5 Agustus 2010 bahwa kayu yang diangkut TrukNomor Polisi BK 9259 BI jenis pinus sebanyak 42 (empat puluh dua)batang volume 5,14 m3 dan kayu yang diangkut JHONDEER Ford warnabiru jenis pinus (kayu bulat) sebanyak 6 (enam) batang volume 0,67 m3dan pinus (kayu penggergajian) sebanyak 246 keping volume 3.0996 m3;Kemudian Paruhum selaku Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH

  hukum, ternyata hutan yang dieksplorasi maupunyang dieksploitasi atau ditebang oleh Terdakwa bukan hutan hak atau hutantanah milik rakyat, melainkan hutan lindung yang berdasarkan peraturantidak boleh dijamah;Bahwa untuk memperkuat apakah benar areal yang dieksploitasi atautempat penebangan kayu Terdakwa adalah hutan tanah milik rakyat atauhutan lindung, maka demi kepastian hukum dilakukan pemeriksaan lapangansecara teliti dan akurat oleh PARAHUM selaku ahli dari Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH