No. 21 K/Pid/2015hukum sebagaimana mestinya dan putusan Judex Facti tidak membuat efekjera (deterrent effect) terhadap pelaku tindak pidana serta tidak mempunyaidampak psikologis terhadap masyarakat;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidakdapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena alasankasasi Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkanyang tidak tunduk pada kasasi

apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang bahwa namun demikian putusan judex facti perludiperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidanapenjara pengganti uang pengganti, karena yang dijatuhkan judex facti terlaluringan, tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa baikdilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun represif dan tidakmemberikan efek jera (deterrent

Bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim tidakmempertimbangkan pemberian efek jera kepada terdakwa, putusanyang dijatuhkan oleh majelis hakim penjatuhan strachmat jauh darituntutan yang diajukan oleh penuntut umum, jaksa penuntut umumberpendapat bahwa putusan tersebut tidak memberikan efek jera(Deterrent Effect) bagi para terdakwa, sehingga dikhawatirkan akanmenimbulkan dampak atau pemicu (trigger effect )terhadapperbuatanperbuatan serupa yang akan dilakukan oleh orang lain;3.

melakukan perbuatan tersebutdalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasanpemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan ataumelepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dankesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatunkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

saksisaksi, ahli, surat,keterangan para terdakwa, dan diperkuat dengan adanya barang bukti,dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa selain meresahkanmasyarakat, juga dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dankelangsungan sumber daya hayati di laut bagi generasi yang akan datang;Bahwa menurut hemat kami, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Larantuka tersebut juga sangat tidak mencerminkanrasa keadilan di masyarakat, azas kepatutan, serta tidak menimbulkan efekpenjeraan (deterrent

hitam besertaalat charge ;e 1 (satu) buah keyboard warna ungu ;karena dipersidangan diketahui siapa pemiliknya yang sah makaberalasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akandisebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orangtelah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuantertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanyapengaruh pencegahan (deterrent

dihukum(pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsipprinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice),keadilan sosial (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice);Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untukmelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana,tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruhpencegahan (deterrent

.228/Pid.B/2018/PN.Plpdalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasanpemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan ataumelepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dankesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

sopan dipersidangan.e bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjitidakakan mengulanginya lagi .e bahwa terdakwa belum pernah dihukum.Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepadaterdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat sertasifat kejahatan yangdilkukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasakeadilan,baik keadilan hukum (Legal justice) maupunkeadilan masyarakat(social justice), sehingga dengan pidanayang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan = akanmenimbulkan efek jera(deterrent

Bahwa menurut hemat kami, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Larantuka tersebut juga sangat tidak mencerminkan rasakeadilan di masyarakat, azas kepatutan, serta tidak menimbulkan efekpenjeraan (deterrent effect) bagi pelaku maupun orang lain yang inginmelakukan tindak pidana yang serupa dan tidak memberikan pendidikanhukum bagi masyarakat pencari keadilan, karena perkara tersebutmerupakan perkara yang berasal dari aparat penegak hukum (Polisi) yangmelakukan patroli rutin

No. 2039 K/Pid.Sus/201 7Bahwa Mahkamah Agung berpendapat pidana yang dijatuhkan JudexFacti tersebut belum memenuhi rasa keadilan karena tidak setimpal denganperbuatan Terdakwa, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventifmaupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect), karenaperbuatan Terdakwa telah menghambat pembangunan dan sangatmerugikan masyarakat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan Judex Factitersebut perlu diperbaiki agar lebin memenuhi rasa keadilan;Menimbang

Andenaes (Lihat Muladi,buku Teori teori dan KebijakanPidana, Alumni Bandung, 1992: hal 18) yaitu adanya pengaruhpencegahan (deterrent effect ), pengaruh moral atau bersifatpendidikan sosial dari pidana (the moral or socialpedagogical influence of punishment ) dan pengaruh untukmendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;Menimbang, bahwa = dengan mengacu kepada hal haltersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwasebelum Majelis

.: Bahwa atas perbuatannya tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yangtidak disiplin dan cenderung menyepelekan ketentuan dan aturanaturanhukum yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kodim 0104/Atimsehingga untuk melindungi kepentingan Militer dan untuk menegakkanaturan disiplin Keprajuritan di Kesatuan Kodim 0104/Atim perlu diberikanhukuman yang tegas dan tepat kepada Terdakwa sehingga dapatmemberikan efek jera dan sebagai upaya preventif atau pencegahan(deterrent) bagi Prajurit Kodim 0104/Atim

Sdri.Vita datang ke Kantor Kodim 0104/Atim untuk menagih hutang.: Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan seharihari akibat dariperbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatifyang ditimbulkan bagi Kesatuan TNI khususnya Kodim 0104/Atim, makaMajelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwaharuslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlahmerupakan pembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge),melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeraan (deterrent

Hal tersebut mencerminkan Terdakwa yang tidakmenghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8Wajib TNI serta tidak bisa menjaga citra baik TNI dimata masyarakat.Bahwa sikap Terdakwa yang arogan terhadap SaksiIl yang tidakmelakukan perlawanan saat dipukul dan ditendang oleh Terdakwa, perludiambil tindakan tegas terhadap Terdakwa untuk memberikan efekpenjeraan (deterrent), baik ditujukan kepada Terdakwa sendiri maupunkepada mereka yang mempunyai potensi melakukan pelanggaranhukum maupun

fakta dan kenyataan seharihari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak danakibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirianbahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukumdengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasansesuai dengan teori retribution (revenge) atau untuk tujuan memuaskanpihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yangdirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usahauntuk memberikan penjeraan (deterrent

dihukum untuk menegakkan dan memperlakuan sesuatu secara adildan merata dari semua individu bedasarkan hukum, namunharuslahdicermati lamanya pidana penjara yang akan dijalani agar tidak sematamatasebagai wujud pembalasan dendan, selain itu tujuan pemidanaan atas dirihal 25 Putusan No. 126/Pid.Sus/2017/PN.KngTerdakwa tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif danedukatif, Kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan,sehingga mempunyai dampak menjerakan (special deterrent

effect), disamping memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat juga merupakandaya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untukmenjadi pelaku tindak pidana (general deterrent effect), atau dengan katalain dengan dijatuhi pidana penjara diharapkan menjadikan Terdakwa benarbenar sadar dan insyaf, sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatantersebut di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman danrasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;Menimbang, bahwa Terdakwa

melakukan perbuatan tersebutdalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasanpemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan ataumelepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dankesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatunkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

Bahwa hal ini sejalan pula dengan teoritujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect), pengaruh moral ataubersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or socialpedagogical influence ofpunishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;Menimbang, atas dasar pertimbanganpertimbangan di atas maka putusan yangakan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah

Bahwa denganHalaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2480 K/Pid.Sus/2017memperhatikan ancaman maksimum pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat(1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, maka pidana yang dijatunkanJudex facti tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, baik dilihat dari segiedukatif, korektif, preventif, maupun represif dan tidak memberikan efek jera(deterrent effect) mengingat jumlah kerugian negara sebesarRp2.136.162.516,64 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enampuluh dua ribu

Bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim tidakmempertimbangkan pemberian efek jera kepada terdakwa, putusan yangdijatuhkan oleh majelis hakim penjatuhan strachmat jauh dari tuntutan yangdiajukan oleh penuntut umum, jaksa penuntut umum berpendapat bahwaputusan tersebut tidak memberikan efek jera (Deterrent Effect) bagi terdakwa,sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak atau pemicu (triggereffect) terhadap perbuatanperbuatan serupa yang akan dilakukan oleh oranglain, bahwa terdakwa merupakan

No. 338 K/Pid.Sus/2010Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut belummemberikan efek jera (deterrent effect) kepada pelaku Narkotika danlebihlebih belum memenuhi rasa keadilan sebagai akibat yangditimbulkan terhadap kejahatan Narkotika yang selama ini semakinmeningkat. Dan sampai saat ini pemerintah masih giat melakukanpemberantasan Narkotika.d.