Ditemukan 839 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 03-04-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 01 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Ut
Tanggal 3 April 2014 —
5529
  • Memerintahkan barang bukti berupa:- 1 (satu) set dokumen pengeluaran Eksport, Pemberitahuan eksport Barang, Sertifikasi Kesehatan Ikan dan produk perikanan domestic benih sindat, surat pembatalan sementara cargo untuk re-oxygen dari Garuda Indonesia dan surat penahanan sementara dari petugas karantina Bandar Soekarna Hatta ;- 41 ( empat puluh satu ) ekor ikan kerapu mati, dikembalikan kepada Terdakwa ;- 6 (enam) koli benih ikan sidat ( Anguilla spp ) mati, dirampas untuk dimusnahkan ;4.
    pemasaran ikan yang dilindungi keluarwilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan keduaJaksa Penuntut Umum.2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sejumlah Rp 20.000.000, ( Dua puluh juta rupiah ) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan ;3 Memerintahkan barang bukti berupa:e 1 (satu) set dokumen pengeluaran Eksport, Pemberitahuan eksport Barang,Sertifikasi Kesehatan Ikan dan produk perikanan domestic
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48476/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 26 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11320
  • signed by the authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages,number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowedsubject to the domestic
Register : 17-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1346 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 April 2020 — BUT LASMO SANGA SANGA LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
13847 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1346/B/PK/Pjk/2020Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat danbenar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law.
Putus : 24-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2225/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 24 Juni 2020 — BUT PETRONAS CARIGALI JABUNG, Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
16056 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KetentuanContract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /exspecialis derogat lex geralis dan lex supenor derogat legi inferior, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan untuk Januari sampai dengan Desember 2013 yangdilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan P3B merupakan
Register : 17-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1342 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — BUT LASMO SANGA SANGA LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
15044 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Contract dimaksudtidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum Lex specialis derogatlex geralis dan Lex Superior derogat Legi Inferior, maka perbedaanpengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak PenghasilanMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang dilakukan olehTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat danbenar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku fax domestic /aw,sedangkan
Putus : 27-02-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
409136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum /ex specialis derogat lex geralis dan lex superiorderogat legi inferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2013 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan
Register : 27-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5310 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — BUT NATUNA 2 B.V VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6749 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Contractdimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /ex specialisderogat lex geralis dan lex superior derogat legi inferiori, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 yangdilakukan oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)sudah tepat dan benar mengingat bahwa: pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan
Putus : 27-02-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40196 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum /ex specialis derogat lex geralis dan lex superiorderogat legi inferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2011 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat Gto B yang berlaku tax domestic law, sedangkan
Register : 20-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2102 B/PK/PJK/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — BUT. TOTAL E&P INDONESIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengecualian.Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrinhukum Lex specialis derograt lex geralis dan Lex Superior derogat LegiInferior, maka atas transaksi dengan Nusantara Gas Service Co Inc(NGS) dan sebesar Rp1.591.262.442,00; dan transaksi dengan GlobeWireless sebesar Rp1.414.166,00; yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa Pertama, Kontrak Kerja Sama merupakan perjanjianyang bersifat G to B yang berlaku tax domestic
Putus : 17-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2180/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — BUT TOTAL E&P INDONESIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengecualian.Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrinhukum Lex specialis derograt lex geralis dan Lex Superior derogat LegiInferion, maka atas transaksi dengan Nusantara Gas Service Co Inc(NGS) dan sebesar Rp6.149.893.638,00; dan transaksi dengan GlobeWireless sebesar Rp2.692.086,00; yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa Pertama, Kontrak Kerja Sama merupakan perjanjianyang bersifat G to B yang berlaku tax domestic
Register : 21-06-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 28-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.52036/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 22 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11125
  • Form E), and signed by the authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA,c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportdocumentary evidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packagnumber and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exportee) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowsubject to the domestic
Putus : 10-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2010/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4951 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua, terlepas dari Production SharingContract merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnyasecara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law, namun di sisi lainsepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannyaBranch Profit Tax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam artiP3B akan meredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secaraequilbrium dimana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsi P3Ba
Register : 02-03-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Btm
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
DEDDY SUNARDI
Tergugat:
HARJAYA
3311
  • persidangan, baik Penggugat maupunTergugat menyatakan tidak tercapai kesepakatan damai, dan oleh karena itupersidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa CV.Abadi Makmur (Tergugat) adalah sebuah perusahaan kecil, subcon dariPT.Hutama Karya, yang dipercayakan mengerjakan keseluruhan pekerjaan ME diprojek Pelabuhan domestic
Putus : 27-02-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35079 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum /ex specialis derogat lex geralis dan lex Superiorderogat legi inferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2014 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4211 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
11283 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2010 yang dilakukan oleh Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingatbahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC) merupakanperjanjian yang bersifat G fo B yang berlaku tax domestic /aw,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law.
Putus : 08-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1432 B/PK/PJK/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — BUT PP OIL & GAS (INDONESIA JABUNG) LIMITED vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6672 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua, terlepas dari Production Sharing Contractmerupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnya secara umumberlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to Gyang berlaku international tax law, namun di sisi lain sepanjangperjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannya Branch ProfitTax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam arti P3B akanmeredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secara equilbriumdimana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsi P3B
Putus : 16-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1106/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Juli 2019 — BUT NATUNA I BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
12753 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua, terlepas dari Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yangdasarnya secara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3Bmerupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law, namundi sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalamhubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract(PSC), dan berlaku secara equilbrium dimana Production SharingContract (PSC) secara
Register : 02-08-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54085/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 15 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12526
  • andsigned by the authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number andkinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject tothe domestic
Register : 24-01-2020 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 63/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 11 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat : DARWIS KURNIAWAN
Terbanding/Penggugat : JULY DIANA SIA
124150
  • undangundang perkawinan, akan tetapiPenggugat mencoba untuk bersabar dan bertahan selama hampir + 7(tujuh) tahun lamanya oleh karena Penggugat berharap suatu saat nantiTergugat akan dapat merubah segala perilaku buruknya terhadapPenggugat;Bahwa sejak 1 (satu) tahun perkawinan tepatnya 2 (dua) bulansetelah melangsungkan perkawinan, Tergugat sudah mulai menunjukkansikap kasarnya (emosional) tanpa sebab yang jelas kepada diri Penggugathingga berujung kerap terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga(domestic
    perselisihan yang terjadi diselesaikan dengancara bersama bersama.Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan point 5 (lima) yangmendalilkan bahwa Tergugat bersikap egois dan sering bersikap buruk sertaberkatakata kasar kepada Penggugat dan sejak 1 (satu) tahun perkawinantepatnya 2 (dua) bulan sejak melangsungkan perkawinan, Tergugat sudahmulai menunjukkan sikap kasarnya (emosional) tanpa sebab yang jelaskepada diri Penggugat yang berujung kerap terjadinya tindakan kekerasandalam rumah tangga (domestic
Putus : 08-12-2009 — Upload : 05-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 K/PID.SUS/2009
Tanggal 8 Desember 2009 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR ; H. KASMIDI bin NASIKIN
4521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maha Barakah Rizki dan Penasehat Hukum Terdakwa telahmengajukan bukti surat perjanjian kerjasama penempatan TKI Nomor :53.PPTKLN. 2002 tanggal 14 Maret 2002 antara EDNALYN FRANKSANTOS (Morning Star Recruiting Non Jordanian Domestic Worker)sebagai pihak Pertama dengan Mohsein Saleh Badegel (PT.Maha BarakahRizki) sebagai pihak Kedua.2.
    Maha Barakah Rizki Indonesia, serta perjanjian kerjasamaantara Almansour For Recruiting Non Jordania Domestic WorkerJordania dengan PT. Duta Persada Indonesia tersebut, oleh karenaperjanjian ini sudah diketahui oleh Pejabat Kedua Negara yang berhak,maka perjanjian ini adalah syah menurut aturan hukum.Bahwa kemudian dalam pertimbangan hukumnya Hakim Majelis yangmenyimpulkan kalau perbuatan Terdakwa H.