Ditemukan 173 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : erliana erliani ellyana erpiana erlina elliyana erliyani erviyana erliyane erpiyana ermiyana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 14-08-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/TUN/2014
Tanggal 14 Agustus 2014 — I. PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA; II. II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG Melawan IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON IRMA FELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN
118 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membedabedakan orang;b Bahwa Pasal 74 UU Nomor 5 Tahun1986, mengatur:1 Pemeriksaansengketa dimulaidengan membacakanisi gugatan dan suratyang memuatjJawabannya olehHakim Ketua Sidang,dan jika tidak adasurat jawaban, pihaktergugat diberikesempatan untukmengajukanjJawabannya;2 Hakim Ketua Sidangmemberikankesempatan kepadakedua belah pihakuntuk = menjelaskanseperlunya hal yangdiajukan oleh merekamasingmasing;c Dalam buku Tuntutan PraktikBeracara di Peradilan Tata UsahaNegara, karangan Soemaryono, S.H.dan Anna Erliyana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-11-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 260/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 27 April 2017 — TOMMY ALEX KALALO;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, 2. HENDRA NAGARIA
127 — 350
  • Anna Erliyana, S.H.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 21-12-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 61/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
YURNALIS
Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU
Intervensi:
BUYUNG DARLIS
156 — 73
  • tidakpuas atas suatu keputusan tata usaha negara, prosedur dilakukan dilingkunganpemerintahan sendiri dan terdiri atas prosedur banding administratif yaitupenyelesaian dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari dari instansiyang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan dan keberatan adalahHalaman 73 dari 76 Putusan Nomor : 61/G/2018/PTUN.PBRpenyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tatausaha negara yang mengeluarkan keputusan;Menimbang, bahwa Soemaryono dan Anna Erliyana
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 03-01-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tng
Tanggal 5 Maret 2018 — Pemohon:
HAJI WAHYU EDDY WIBOWO Bin Alm YUDO HUTOMO
Termohon:
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN RESORT KOTA TANGERANG
152 — 27
  • Sriwati Binti Cartipan;Saksi Korban Yuliawati;Saksi Korban Nana Mardiana;Saksi Lilis Wijayanti;Saksi Korban Ike (JS);Saksi Korban Fitri Irmaningsih;Saksi Korban Istaghfiroh;Saksi Korban Eni Nurhasanah;Saksi Korban Nur Hikmah ;Saksi Korban Empat Fatimah;Saksi Korban Saripah;Saksi Korban Siti Robeah;Saksi Korban Siti Rokoyah;Saksi Korban Nur Kholifah;Saksi Korban Marifatun Laela;Saksi Korban Joharoh (DWS);Saksi Korban Aptri Maryatun;Saksi Korban Maryatun;Saksi Korban Canitiningsih;Saksi Korban Wirdarti Erliyana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Putus : 18-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, dkk vs SENAT UNIVERSITAS INDONESIA
119 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anna Erliyana, S.H.,M.H., pekerjaan Staf Ahli MendikbudBidang Hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.3. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM, pekerjaanKepala Biro WHukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di JalanJenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.4. Wolter B.W.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 09-05-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 12 September 2017 — NENI FARIDAH, SKM., MM ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
92 — 36
  • dikemukakan di dalam dalildalil atau alasan yang menjadi dasar olehPenggugat untuk mengajukan gugatan dan bukanlah dijadikan sebagai obyeksengketa di Pengadilan untuk dimintakan pembatalannya oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa suatugugatan tidak dapat dikatakan kabur apabila jelas dasar hukum yang dijadikanalasan gugatan, jelas objek sengketanya, dan jelas apa yang diminta (Petitum)serta jelas subjeknya, hal ini juga yang seperti Pendapat Soemaryono,SH danAnna Erliyana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2009
Tanggal 27 Oktober 2009 — PT. NUSA PALAPA MINERALS ; BUPATI LEBONG, PT. TANSRI MADJID ENERGI
92 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Propinsi Bengkulu (yang secarasalah, tidak cermat dan keliru disebut oleh Majelis Hakim TingkatBanding sebagai Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh DinasESDM Bengkulu) dalam suatu metriks adalah juga melanggar azasPresumptio Justae Causa yang dianut dalam Hukum AdministrasiNegara;Azas Presumptio Justae Causa maksudnya adalah suatu KeputusanTata Usaha Negara (beschikking) harus selalu dianggap benar dandapat dilaksanakan sepanjang Hakim belum membuktikansebaliknya;(Lihat Soemaryono, SH. dan Anna Erliyana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 01-12-2011 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 16-05-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 2 Mei 2012 — PT. Dharma Perdana Muda - PT. Bangun Kharisma Prima Jo (Joint=Operation);1.Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia,2.Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
163 — 83
  • ANNA ERLIYANA, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Agama Islam, JenisKelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Jakarta, 27 April 1958,Pekerjaan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia,beralamat di Jalan Sawi No. 243 RT. 02/11, Beji, Depok Utara ; Setelah ahli bersumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikanketerangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya yaitu sebagai berikut Bahwa yang dimaksud objek sengketa menurut UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara adalah surat keputusan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 128/G/TF/2020/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2020 — Para Penggugat : GRA RETNO SATUTI YAMIN, dkk (3 orang) ; Tergugat : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV ; Tergugat II Intervensi : H. YENDRA FAHMI
812 — 537
  • ANNA ERLIYANA, S.H.,M.H. dan telah memberikan pendapat di bawah sumpah dipersidangan yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa kalau kita berbicara tentang cagar budaya itu sama dengan kitaberbicara lingkungan hidup, artinya tidak banyak pejabat bahkan masyarakatyang tidak peduli dengan cagar budaya, jika cagar budaya tidak dipeliharadengan baik maka kita akan kehilangan nilai sejarah dan kerugiannya akanbesar sekali.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-03-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 28 Agustus 2018 — Dr. MUHAMMAD IQBAL Sp. S ; KETUA KONSIL KEDOKTERAN PADA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
352 — 269
  • Anna Erliyana, S.H.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 10-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 71/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
PT DOLLAR LESTARI MANDIRI
Tergugat:
1.KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG JASA/KONSTRUKSI PENGADAAN RS CIMACAN TA 2020
2.Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Kontruksi Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimacan Tahun Anggaran 2020
381 — 163
  • Soemaryono dan Anna Erliyana dalambukunyaTuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara halaman 8mengemukakan upaya administratif bertujuan untuk menilai secara lengkap suatukeputusan baik dari aspek legalitas (rechmatigheid) maupun aspek opportunitas(doelmatigheid), para pihak tidak dihadapkan pada hasil keputusan menang ataukalah (win or loose) seperti halnya Pengadilan, tetapi pendekatan musyawarah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwamenuntaskan penyelesaian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI (PT BHL)
282 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anna Erliyana, S.H., M.H.1. UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 155 ayat (2) menyatakan, "Selama putusan lembagapenyelesaian perselisinan hubungan industrial belum ditetapkan, baikpengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segalakewajibannya. Penjelasan Pasal 155 : Cukup jelas;2.
    Anna Erliyana,S.H., M.H., yaitu secara hukum frasa atau kalimat di dalam Pasal 155ayat (2) UndangUndang Ketenagakerjaan, terkait dengan selamaputusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja buruh harusmelaksanakan segala kewajibannya;Artinya, dari pekerja harus tetap bekerja dan dari pengusaha harustetap membayar upah atau hakhak yang biasa diterima.
    Anna Erliyana, S.H., M.H., yaitu. untuk kepastian hukum,khususnya dari pihak pekerja yang secara sosiologis lemah walaupunsecara hukum sama kedudukannya;6. Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang 13/2003memberikan perlindungan pekerja dari kemungkinan atau potensiarogansi pengusaha, khususnya ketika terjadi PHK secara melawanhukum (unfair dismissal). Penegasan dari Mahkamah Konstitusimenjadi penting karena praktiknya perselisihan hubungan industrialtidak dapat selesai dalam waktu 6 bulan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 11-08-2016 — Putus : 17-02-2017 — Upload : 23-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 180/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 17 Februari 2017 — MULYATI, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, dkk
110 — 65
  • Anna Erliyana, S.H.,M.H dalam bukunya yang berjuduk Tuntutan Praktik Beracara diPeradilan Tata Usaha Negara, pada intinya menjelaskan jika suatuSurat Gugatan harus memenuhi syarat formil dan materiil, dimanaapabila tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan kuranglengkapnya gugatan;c.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-09-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 220/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 29 Maret 2017 — RAHMAT;DIREKTUR PENGAWASAN PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN
205 — 952
  • ANNA ERLIYANA, S.H.,M.H.Disebagai berikut:bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknyaHalaman61 dari 78halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 24 Agustus 2017 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI, DKK
276 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anna Erliyana, S.H., M.H.;(1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 155 ayat (2) menyatakan, "Selama putusan lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan,baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakansegala kewajibannya."
    Anna Erliyana,S.H., M.H., yaitu secara hukum frasa atau kalimat di dalam Pasal155 ayat (2) Undang Undang Ketenagakerjaan, terkait denganselama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja buruhharus melaksanakan segala kewajibannya;Artinya, dari pekerja harus tetap bekerja dan dari pengusaha harustetap membayar upah atau hakhak yang biasa diterima.
    Anna Erliyana, S.H., M.H., yaitu untuk kepastian hukum,khususnya dari pihak pekerja yang secara sosiologis lemahwalaupun secara hukum sama kedudukannya;7) Pasal 155 ayat (2) dan ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 memberikan perlindungan pekerja dari kKemungkinan ataupotensi arogansi pengusaha, khususnya ketika terjadi pemutusanhubungan kerja secara melawan hukum (unfair dismissal).Penegasan dari Mahkamah Konstitusi menjadi penting karenapraktiknya perselisihan hubungan industrial tidak dapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 31-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - RI., II. PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN;
182 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan;Sejalan dengan ketentuan hukum di atas, layak kiranya untukdiperhatikan doktrin dari Soemaryono, S.H. dan Anna Erliyana, S.H.,M.H., dalam bukunya yang berjudul Tuntunan Praktik Beracara diPeradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Primamedia Pustaka, Jakarta:1999, pada halaman 77 sampai dengan 80, yang menyatakan sebagaiberikut:c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — ANDRES,SE vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT, DKK
64 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anna Erliyana, S.H, M.H.dari kantor DKPP pusat di Jakarta. Persidangan tersebut dihadiri olehTeradu 1 dan 2 (Para PENGGUGAT) bersama Teradu 3, 4, dan 5 (AnggotaKPU Kabupaten Kepulauan Mentawai) serta Teradu 6, 7, dan 8 (KomisionerHalaman 18 dari 72 halaman. Putusan Nomor451 K/TUN/2015Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai). Bertindak sebagai MajelisPemeriksa DKPP Perwakilan Sumbar,Adhi Wibowo (dari TokohMasyarakat) dan Elly Yanti (Bawaslu Sumbar), dan Nurhaida Yetti (KPUSumbar).
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 24-10-2012 — Putus : 21-02-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 15/G/2012/PTUN.PLK
Tanggal 21 Februari 2013 — ALDIARTO GANDRUNG,S.Pd Dkk melawan Walikota Palangka Raya
98 — 32
  • ., Anna Erliyana, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — ROBERT CENEDY, SP vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT, DK
77 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anna Erliyana, S.H, M.H. viaVideo Teleconference dari kantor DKPP pusat di Jakarta. Oleh karena dalampersidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu hanya dihadiri olehPenggugat (Teradu 1) sampai Teradu 8 sedangkan Pengadu tidak hadir,persidangan tidak dapat dilanjutkan ;17.Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014, sidang Kode Etik Penyelenggara Pemiluvia Video Teleconference ke2 (dua) dilaksanakan dan hanya dihadiri olehPengadu, Penggugat beserta anggota KPU Kabupaten Solok Selatan(Teradu 2, 3, 4,5).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-08-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/TUN/2017
Tanggal 3 Nopember 2017 — PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN);
191 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnyaputusan Pengadilan.Halaman 55 dari 82 halaman Putusan Nomor 140 PK/TUN/2017Sejalan dengan ketentuan hukum di atas, layak kiranya untuk diperhatikandoktrin dari Soemaryono, S.H. dan Anna Erliyana, S.H., M.H., dalambukunya yang berjudul Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata UsahaNegara, Penerbit Primamedia Pustaka, Jakarta: 1999, pada halaman 77s.d 80, yang menyatakan sebagai berikut:a.Bentuk dan