Bahwa Penggugat telan mengajukan keberatan terhadap objeksengketa sesuai dengan aturan di atas, kepada pejabat pemerintahyang telah menetapkan keputusan, yakni pengajuan keberatankepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 09 Januari 2019 danditerima oleh Ashar LBS 10 Januari 2019 dan ada balasan terkaitkeberatan tersebut sesuai dengan Suarat dari Badan KepegawaianDaerah Pemerintah Sumatera Utara Nomor: 800/5984/BKD/II/2019Perihal : Penjelasan tentang Keberatan dan dan Banding AdministratifAtas SK Gubsu

dan Ladang (SKTPTSL)tahun 1954 melainkan terdakwa adalah penerima Surat SKTPTSL)tahun 1954 melainkan terdakwa adalah penerima Surat SKTPTSLSLtahun 1954 dari orang tua terdakwa, dan surat ini benar merupakan suratyang pernah diterbitkan oleh Pemerintah RI cq Gubernur Sumatera Utaracq kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah pada tahun 1951sampai dengan tahun 1955 yang dibentuknya Kantor ini berdasarkan Suratkeputusan Menteri Dalam Negeri No : AGR.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951jo Surat Keputusan GUBSU

Pemberian Hak, huruf d Surat Keputusan Gubsu KDH Tk.I Prop Sumatera Utara tanggal20 Mei 1974 Nomor : SK.198/DA/HML/LB/1974 Nomor Code.28D tercatat terletak diDesa Sabungan dan memperhatikan lebih lanjut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utaradimaksud (Vide Bukti T3) pada dictum Memutuskan, pertama menerangkan Memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai Negara objek landreform seluas50.7500Ha tanah kering kepada 11 Orang yang namanya nomor kode, letak dan batasnyatercantum dalam lampiran

., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil pada Dinas Perkebunan ProvinsiSumatera Utara sejak tahun 1997 ;bahwa sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Umum sekarang sebagaiKepala Seksi Pengelolaan Fisik ;bahwa awalnya tanah terperkara adalah milik Perkebunan Sumatera Utarasesuai dengan SK Gubsu 1953 dan luasnya dulu 50 Hektar dan padatahun 1994 terjadilah tukar menukar dan luas yang ditukar seluas 427 M2dan diluar dari 50 Hektar adalah tanah Tengku Paluddin

Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketasesuai dengan aturan di atas, kepada pejabat pemerintah yang telahmenetapkan keputusan, yakni pengajuan Keberatan kepada GubernurSumatera Utara tanggal surat dan diterima 14 Januari 2019 dan adabalasan terkait keberatan tersebut sesuai dengan Surat dari BadanKepegawaian Daerah Pemerintah Sumatera Utara Nomor:800/5984/BKD/II/2019 Perihal : Penjelasan tentang Keberatan dan danBanding Administratif Atas SK Gubsu tentang Pemberhentian

Pada tahun 1991 mendapat ljin prinsip dari Gubsu untukmelakukan pembebasan tanah objek perkara.c. Pada tahun 1995 dan 1997 mendapat ljin prinsip dari BPN KotaMedan melakukan pembebasan tanah objek perkara.d. Pada tahun 1995 mendapat rekomendasi Perpanjangan jinLokasi untuk keperluan Usaha Pembangunan Perumahan di Kel.Polonia Kec. Medan Polonia.e.

kwitansi untuk pembayaran Harian Mimbar Umum EdisiJuni 2008 sebesar Rp. 58.000, pada tanggal 1 Juli 2008 ;1 lembar kwitansi SIRKULASI KIOS/langganan pengambilanMajalah Edisi Juni 2008 sebesar Rp. 42.500, pada Juni 2008 ;1 lembar kwitansi untuk pembayaran Pengecekan AC Split sebesarRp. 50.000, pada tanggal 1 Juli 2008 ;1 lembar bukti pembayaran untuk iklan pelantikan GubernurSumatera Utara sebesar Rp. 300.000, pada tanggal 3 Juli 2008 ;1 lembar kwitansi untuk pembayaran Pemasangan Iklan UcapanSelamat Gubsu

No. 1392 K/PID.SUS/2010 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Pemasangan Iklan UcapanSelamat Gubsu Wagubsu, Edisi 16 Juni 2008 sebesarRp.500.000, pada tanggal 27 Juni 2008 ; 1 lembar kwitansi untuk pembayaran BALIHO & DESAIN sebesarRp.350.000, pada tanggal 04 Juni 2008 ; 1 lembar kwitansi iklan ucapan sebesar Rp.200.000, pada tanggal10 Juli 2008 ; 1 lembar Disposisi Bantuan Dana SK Warta Peristiwa pada tanggal10 Juli 2008 ; 1 lembar BON untuk pembayaran Bel Wailes Listrik sebesarRp.95.000 pda tanggal

kwitansi untuk pembayaran Harian Mimbar Umum EdisiJuni 2008 sebesar Rp.58.000, pada tanggal 1 Juli 2008 ;1 lembar kwitansi SIRKULASI KIOS/angganan pengambilanMajalah Edisi Juni 2008 sebesar Rp.42.500, pada Juni 2008 ;1 lembar kwitansi untuk pembayaran Pengecekan AC Split sebesarRp.50.000, pada tanggal 1 Juli 2008 ;1 lembar bukti pembayaran untuk iklan pelantikan GubernurSumatera Utara sebesar Rp.300.000, pada tanggal 3 Juli 2008 ;1 lembar kwitansi untuk pembayaran Pemasangan Iklan UcapanSelamat Gubsu

No. 1392 K/PID.SUS/2010 Edisi Juni 143 Juli 2008 Pembayaran langganan Koran Harian Mimbar Umum untuk Rp. 42.500,00Edisi Juni144 Juli 2008 Pembayaran Majalan DR bulan Juni Rp. 50.000,00145 Juli 2008 Pengecekan AC Split Rp. 220.000,00146 02 Juli 2008 Minuman Rp. 300.000,00147 Juni 2008 Iklan Pelantikan Gubernur Sumut Rp. 500.000,00148 22 Juni 2008 Pemasangan iklan pelantikan Gubsu, Wa Gubsu Rp. 350.000,00149 04 Juni 2008 Pemasangan Baliho Rp. 200.000,00150 10 Juli 2008 Iklan ucapan Rp. 95.000,00151

ucapan selamat sukses Raker Kota Pemuda Rp. 250.000,00KNPI Kota Medan176 14 Agustus 2008 Papan bunga ucapan selamat sukses pembukaan Health Rp. 250.000,00dan Hospital Plaza177 17 Agustus 2008 Papan bunga ucapan selamat bahagia Rp. 192.000,00178 02 Agustus 2008 Pembayaran berlangganan Surat Kabar Portibi untuk bulan Rp. 192.000,00Juli 2008179 03 September 2008 Pembayaran berlangganan Surat Kabar Portibi untuk bulan Rp. 470.500,00Agustus 2008180 08 September 2008 Koran Sketsa dan Iklan Pelantikan Gubsu

KabupatenBandung yang bergerak di bidang tekstil yang dipimpin oleh Ricky Wijayaselaku Direktur Utama, di mana Penggugat dipekerjakan sebagai buruh ;Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010, tanpa Peringatan atau surat Peringatan1, 2 dan seterusnya dan skorsing Penggugat dinyatakan telah di anggapmengundurkan diri hanya melalui Pengumuman temple ;Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010 Penggugat mengirim surat Nomor :104/Gubsu Alwalindo/III/2010 Perihal : Permohonan Sebagai Mediatormeminta Arahan dan penjelasan

Dan perusahaanbaru mendapat surat dari Federasi Serikat Buruh Gabungan BuruhBersatu Alwalindo No. 103/Gubsu Alwalindo/III/2010 sebagai kuasa daripekerja yang berjumlah hanya 19 orang, sesuai Pasal 40 ayat (1) dan (2)undangundang No. 13 Tahun 2003, ayat (1) : sekurangkurangnyadalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja dilaksanakan,Pekerja/Buruh dan serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib memberitahukansecara tertulis kepada pengusaha dan Istansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat

PID.SUS.K/2013/PTMDNBahwa untuk kepentingan pribadinya Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWANGIRSANG, SE telah meminta VERY EVA SUSANTI SIREGAR untuk mengeluarkan danadari anggaran DPPKAD guna membiayai pengeluaranpengeluaran sebagai berikut : NO TGL/ BLN/ THN RINCIAN JUMLAH2 3 41 05012012 Rokok Bapa 110.000,2 10012012 Amplop B Sek 500.000,3 11012012 Makan 187.000,4 11012012 Aqua 60.000,5 B.Sek Bapa makan sama staf ahli 500.000,6 B.Sek Ajudan P.wakil 1.500.000,7 Makan di papi 220.000,8 Pak Kadisevaluasi Gubsu

menyalahgunakan kewenangannya Terdakwa JUNI AMPERASETIAWAN GIRSANG, SE telah meminta VERY EVA SUSANTI SIREGAR untukmengeluarkan dana dari anggaran DPPKAD untuk kepentingan pribadi guna membiayaipengeluaranpengeluaran sebagai berikut : NO TGL/ BLN/ THN RINCIAN JUMLAH1 2 3 41 05012012 Rokok Bapa 110.000,2 10012012 Amplop B Sek 500.000,3 11012012 Makan 187.000,4 11012012 Aqua 60.000,5 B.Sek Bapa makan sama staf ahli 500.000,6 B.Sek Ajudan P.wakil 1.500.000,7 Makan di papi 220.000,8 Pak Kadisevaluasi Gubsu

Bank Sumut Capem Gubsu Nomor Rekening :105.01.04.000326-2 Tahun 2016 s/d 2017.

Gubsu tanggal 07 Oktober 2016.

AGR.12/5/14 tanggal 28Juni 1951 josurat keputusan GUBSU No. 36/K/AGR tanggal 28 September 1951,dan kedua Terdakwa hanyalah saksi yang mengenal dan yang mengetahuiidentitas para ahli waris dalam suratsurat keterangan ahli waris, yang telahdibuat dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris, karena kedua Terdakwamerupakan bahagian dari para ahli waris yang mengenal para ahli warissehingga tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan kepadakedua Terdakwa karena Terdakwa tidak ada melakukan

Bank Sumut Capem Gubsu Nomor Rekening :105.01.04.000326-2 Tahun 2016 s/d 2017.

Gubsu tanggal 07 Oktober 2016.

Bahwa menurut saksi sesuai keterangan saksi dalam BAP Nomor 6,bukti 9 benar Surat Keputusan Gubsu Menurut saksi sesuai dengan keterangan saksi dalam BAP Nomor 7,maksudnya mengadakan koordinasi adalah sesuai dengan Keppres Nomor :55/1993 jo Peraturan Menteri Agraria, apabila lokasi berada pada 2Kabupaten / Kodya. Bahwa koordinasi maksudnya adalah apabila ada instansi pemerintahmembutuhkan tanah, maka Pimpro melakukan koordinasi, menginformasikan,lokasi di sini tujuan pembayaran adalah ini.

Bank Sumut Capem Gubsu Nomor Rekening :105.01.04.000326-2 Tahun 2016 s/d 2017.

Gubsu tanggal 07 Oktober 2016.

SU dan 200 juta ke atas ditandatangani Gubsu, setelah ditanda tangani Gubsu atau Sekda berkas tersebutkembali ke Biro dan dari Biro ke bagian.

Dirut PTPN IITanjung Morawa dengan Surat Nomor 593/1941/2004 tanggal 14April 2004 perihal Pengaturan Pemanfaatan Tanah eks HGUPTPN Il yang berlokasi di Desa Dagang Kerawang, KecamatanTanjung Morawa dan pada prinsipnya Gubsu menyetujui arealseluas + 59 Ha, dan meminta kepada Menteri Negara BUMNdapat memproses izin pelepasan areal kebun tersebut kepadaYayasan Pendidikan Nurul Amaliyah Tanjung Morawa ;Selanjutnya pada tanggal 15 April 2004 Terdakwa menandatangani surat Nomor Il.0/X/136/IV/2004 perihal

Dirut PTPN II TanjungMorawa dengan Surat Nomor 593/1941/2004 tanggal 14 April2004 perihal Pengaturan Pemanfaatan Tanah eks HGU PTPN Ilyang berlokasi di Desa Dagang Kerawang, Kecamatan TanjungMorawa dan pada prinsipnya Gubsu menyetujui areal seluas + 59Ha, dan meminta kepada Menteri Negara BUMN dapatmemproses izin pelepasan areal kebun tersebut kepada YayasanPendidikan Nurul Amaliyah Tanjung Morawa ;Selanjutnya pada tanggal 15 April 2004 Terdakwa telahmenyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau

Dirut PTPN IITanjung Morawa dengan Surat Nomor 593/1941/2004 tanggal 14April 2004 perihal Pengaturan Pemanfaatan Tanah eks HGUPTPN Il yang berlokasi di Desa Dagang Kerawang, KecamatanTanjung Morawa dan pada prinsipnya Gubsu menyetujui arealseluas + 59 Ha, dan meminta kepada Menteri Negara BUMNdapat memproses izin pelepasan areal kebun tersebut kepadaYayasan Pendidikan Nurul Amaliyah Tanjung Morawa ;Selanjutnya pada tanggal 15 April 2004 Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau

TPK/2018/PT MDNtanggal 21 Nopember 2007 dengan pendapat sebagaiberikut : *Disarankan agar hasil Evaluasi Gubsu tentangPenyertaan Modal yang 6 M, kita sikapi, mohonpetunjuk.

Gubsu Tahun 1954 No.001 s/d 047 Sumatera Utara, dimana gambar/denah tersebut telah dibuat petakpetak yang terdapat nomor Surat Keputusan dan namanama orang yang tercatat dalam surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaantanah sawah dan lading, dan petakpetak tersebut telah disesuaikan dan diperuntukkanbagi orangorang yang memperoleh pembagian tanah garapan berdasarkan SuratKetetapan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Jum 1951 No. 12/5/14 dan ketetapanGubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara

Gubsu Tahun 1954 No.001 s/d 047 Sumatera Utara, dimana gambar/denah tersebut telah dibuat petakpetak yang terdapat nomor Surat Keputusan dan namanama orang yang tercatat dalam surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaantanah sawah dan lading, dan petakpetak tersebut telah disesuaikan dan diperuntukkanbagi orangorang yang memperoleh pembagian tanah garapan berdasarkan SuratKetetapan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Jum 1951 No. 12/5/14 dan ketetapanGubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara

seluassekitar 2 Ha yang dikerjakan oleh anakanak Alm.Daut, saksi Usman menerangkanbahwa saksi sebagai Kepala Dusun Desa Kuala Indah ikut membubuhkan tandatangannya sebagai saksi pada Surat Penyerahan / Ganti Rugi No.593/29/1/KI/1995tertanggal 9 Januari 1995 antara Alm.Sisum Kwala dengan Alm.Daut dan pada SuratPenyerahan / Ganti Rugi No.029/3/SKGTRI/KI/1995 tertanggal 9 Januari 1995 antaraAlm.Sisum Kwala dengan Nurlela (Tergugat VI), saksi Herman Jalukhu menerangkanbahwa A IM ada menggadaikan asli SK Gubsu