Ditemukan 2708 data
400 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
491 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Surat dari Turut Tergugat Nomor HKI.4.01.15.2010041308 tertanggal 24April 2012 tentang pemberitahuan usulan penolakan permohonanpendaftaran merek MONSTER" Agenda Nomor D00.2010.041308tanggal 16 November 2010 untuk barang barang dalam Kelas 5 atasnama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya denganMerek "MONSTER" milik Tergugat; danb.
Surat Nomor HKI.4.HI.06.02.TT.D002010041308 tertanggal 23September 2014 dari Turut Tergugat tentang pemberitahuan penolakanfinal atas permohonan pendaftaran merek MONSTER" Agenda NomorD00.2010.041308 tanggal 16 November 2010 untuk barangbarangdalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan padaHal. 16 dari 59 hal Put.
Surat dari Turut Tergugat Nomor HKI.4.01.15.2010040994 tertanggal 24April 2012 tentang pemberitahuan usulan penolakan permohonanpendaftaran merek MONSTER ENERGY" Agenda NomorD00.2010.040994 tanggal 12 November 2010 untuk barangbarangdalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan padapokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat; dan;b. Surat Nomor HKI.4.HI.06.02.TT.
Surat dari Turut Termohon Kasasi Nomor HkI.4.01.15.2010040994tertanggal 24 April 2012 tentang pemberitahuan usulan penolakanpermohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda NomorD00.2010.040994 tanggal 12 November 2010 untuk barangbarangdalam Kelas 5 atas nama Pemohon Kasasi karena adanya persamaanpada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi; danb. Surat Nomor HkKI.4.HI.06.02.TT.
Adapun permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal17 Juli 2013, dan diterima oleh Komisi Banding Merek di bawah registerbanding di bawah Nomor perkara 11733/2013 tertanggal 17 Juli 2013;Bahwa, terhadap permohonan banding dari Pemohon Kasasi tersebut, makaKomisi Banding Merek telah mengeluarkan Surat Nomor 07/KEP/KBM/HkI/IX/2014 tertanggal 5 September 2014 mengenai Putusan MajelisBanding Merek Nomor 76/KBM/HKI/2014 yang menolak upaya banding dariPemohon Kasasi terhadap Putusan Turut Termohon
1127 — 1247 — Berkekuatan Hukum Tetap
789 K/Pdt.Sus-HKI/2016
,Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek, tanggal6 Juli 2012 Nomor HKI.4.01.04.1706/1 1;. Bahwa Sarvord Holding B.V., beralamat di P.
136 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
330 K/Pdt.Sus-HKI/2015
169 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015
403 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MANACO LIFESTYLE tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Sby., tanggal 6 September 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
406 K/Pdt.Sus-HKI/2019
252 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
233 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Kerugian Imateriil berupa biaya yangTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensikeluarkan untuk pendaftaran Merek CHRP diDirjen HKI, periklanan dalam website, brosurHal. 18 dari 48 hal Put.
GML Consulting Performance (ic.Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) meluruskanpandangannya dan lebih memahami UU Nomor 15/2001;Sejarah Dan Latar Belakang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Dilihat secara historis, undangundang mengenai HKI pertama kali ada diVenice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470.
Design)Merek (Trademark);Penangguhan praktik persaingan curang (repression of unfair competition);Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);Rahasia dagang (Trade secret);Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection);Sifat Hukum HKI:Hukum yang mengatur HKI bersifat teritorial, pendaftaran ataupunpenegakan HKI harus dilakukan secara terpisah di masingmasing yurisdiksibersangkutan;HKI yang dilindungi di Indonesia adalah HKI yang sudah didaftarkan diIndonesia;
Selain itu, HKI juga akan memberikan keuntunganbaik bagi masyarakat, bangsa maupun Negara;Prinsip Sosial (The Social Argument)Dalam prinsip ini, sistem HKI memberikan perlindungan kepada penciptatidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan ataukesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu danmasyarakat.
Nomor 233 K/Pdt.SusHKI/2015 Keputusan Presiden RI Nomor 17/1997 tentang Pengesahan TrademarkLaw Treaty; Keputusan Presiden RI Nomor 18/1997 tentang Pengesahan BerneConvention for The Protection of Literary and Artistic Works,e Keputusan Presiden RI Nomor 19/1997 tentang Pengesahan WIPOCopyrights Treaty;e Dan peraturan terkait lainnya;Konsekuensi HKI/Akibat Diberlakukannya HKI:1) Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain;2) Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata
285 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
832 K/Pdt.Sus-HKI/2018
301 — 468 — Berkekuatan Hukum Tetap
284 K/Pdt.Sus-HKI/2018
247 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Bahwa terhadap Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor H4.UM.02.0226 tertanggal 17 Januari 2011tersebut Penggugat mengajukan surat sanggahan terhadap keberatanpermohonan pendaftaran merek ** * %*%* dengan NomorTHE RICH PRADA216/GBPJ/II/2011 tertanggal 7 Februari 2011 akan tetapi Direktur Mereksetelah mempelajari surat sanggahan Penggugat, kemudian dengansuratnya tanggal 22 Januari 2013 nomor HKI.4.HI.06.02.TO.J002008.04137,perihal pemberitahuan penolakan, karena dianggap
Bahwa terhadap upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat,kemudian pada tanggal 5 Juni 2013, Tergugat (Komisi Banding Merek)dengan Keputusannya Nomor 110/KBM/HKI/2013 telah disampaikan denganpengantar surat tanggal 5 September 2014 dan dimana putusan Tergugattermaksud amarnya pada pokoknya berbunyi: Menolak permintaan bandingdari Pemohon Banding;8.
Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap putusan Tergugat (KomisiBanding Merek) tersebut yang menolak permohonan banding Penggugatdengan dasar bahwa merek ***&** yang diajukan Penggugat terdapatTHE RICH PRADApersamaan pada pokoknya dengan Merek PRADA milik PRADA SA,dengan Nomor daftar: IDM000216512, oleh karena putusan tersebut nyatanyata telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 15Tahun 2001 tentang Merek;10.Bahwa pertimbangan Tergugat dalam putusannya Nomor 110/KBM/HKI/2013
Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan merek * * *** Penggugat yang dimintakan pendaftaranTHE RICH PRADAmereknya dengan Nomor Agenda J002008042137 tertanggal 26 November2008 untuk melindungi jenis kelas barang/jasa dalam kelas 43 tidak terdapatpersamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merekPRADA Nomor Daftar IDM000216512;Menyatakan batal atau membatalkan putusan Tergugat (Komisi BandingMerek) Nomor 110/KBM/HKI
311 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
398 K/Pdt.Sus-HKI/2017
diajukan olehPenggugat mengandung suatu kebohongan dan merupakan upaya yangtidak menghargai kemuliaan Hakim serta lembaga peradilan padaumumnya, karena ternyata Perjanjian Lisensi antara Penggugat denganFIFA tanggal 5 Mei 2011 yang menurutnya telah dicatatkan pada tanggal23 Mei 2014, sampai dengan saat dibuat dan ditandatanganinya SuratJawaban ini justru sama sekali belum dicatatkan pada Dirjen HAKI padaKementerian Hukum dan HAM RI, hal mana diketahui oleh Tergugatberdasarkan keberadaan Surat Nomor HKI
Bahwa benar permohonan pencatatan perjanjian Lisensi tersebuttelah diberitahukan kepada Pemohon berdasarkan surat Direktur HakCipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu danRahasia Dagang Nomor HKI.2HI.01.0439 tanggal 6 April 2015;3. Bahwa surat Nomor HkKI.2HI.01.0439 tanggal 6 April tersebutpencatatannya masih menunggu proses lebih lanjut karenaPeraturan Pemerintah mengenai Lisensi belum diterbitkan sehinggapermohonan Pencatatan Lisensi PT.
Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah keberatan dengan pertimbangan Hakimpada halaman 48 paragraf 1 sampai dengan Paragraf 5 yang intinyapertimbangan Judex Facti mengesampingkan asas kepastian hukum dankeadilan atas pencatatan lisensi di Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAM.Judex Facti berpendapat bahwa surat Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAMNomor HKI.2HI.01.0616 (vide Bukti T1) dan surat Menteri Hukum danHAM Nomor M.HH.HI.01.0601 tanggal 18 Juli 2016 (vide Bukti T2) perludikesampingkan didasarkan pada itikad
Adapun isi surat Dirjen HAKIMenteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2HI.01.0616 (vide Bukti T1) danHalaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 398 kK/Padt.SusHKI/2017surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.HI.01.0601 tanggal 18 Juli2016 (vide Bukti T2) adalah sebagai berikut:Surat Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAM Nomor HkKI.2HI.01.0616 (videBukti T1):1.Bahwa benar perjanjian antara PT.
332 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
274 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
1781 K/Pdt.Sus-HKI/2022
318 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
453 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Kalau diaada fungsi, berarti hal tersebut masuk dalam ranah yang bisa di akomodirdalam sistem HKI yang lain, baik Paten atau Paten Sederhana. Karenafungsi masuk ke masalah inovasi;.
Jadi, sanggahan atau keberatantersebut hanyalah salah satu) "sarana atau mekanisme" untukmenyampaikan penyangkalan atas didaftarkannya suatu desain industrike kantor HKI, bukan untuk menilai serta menentukan "ada tidaknyaitikad baik" Termohon Kasasi.
Penjelasan Pasal 12 Undang UndangDesain Industri tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa persoalanitikad baik bukanlah didasarkan kepada ada atau tidaknya keberatan atausanggahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ketika Termohon Kasasimendaftarkan desain industri di kantor HKI, melainkan harus dilihat darifakta dan buktibukti;9.
Bahwa Judex Facti telah keliru karena tidak mempertimbangkanmengenai kerugian immateril yang seharusnya menjadi dasarpertimbangan yang utama dalam pelanggaran hak desain industri denganalasan sebagai berikut:Sebagaimana yang diakui oleh Judex Facti dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 57 alinea kedua dari bawah dikatakan"Menimbang bahwa memang sulit untuk menentukan jumlah pelanggarandan besarnya kerugian secara tepat yang diderita pemilik HKI didalamsuatu gugatan pelanggaran HKI, tetapi bukan
makakerugian Immateriil haruslah menjadi salah satu dasar yang harusdipertimbangkan dan diputuskan untuk dibebankan kepada parapelanggar HKI sehingga Para innovator merasa dihargai dan akanmendorong semangat untuk berinovasi sekaligus juga memberikan efekjera bagi para Pelanggar HKI yang berlaku curang dan hanya maumenikmati tanpa mau bekerja dan berpikir, yang secara global dapatmematikan kreatifitas anak bangsa;Berdasarkan uraian diatas jelaslah putusan Judex Facti yang tidakmempertimbangkan dan
556 — 310 — Berkekuatan Hukum Tetap
1493 K/Pdt.Sus-HKI/2017
165 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024
343 — 642 — Berkekuatan Hukum Tetap
723 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Nomor 723 K/Pdt.SusHKI/2015Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaBambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M., berkedudukan diJalan Rasuna Said Kav. 67 Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada Adi Supanto, S.H., M.H., dan kawankawan,Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek, Dirjen HKIKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;
176 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
466 K/Pdt.Sus-HKI/2024
365 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 K/Pdt.Sus-HKI/2019
tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama alasanalasan kasasi tanggal 10 Oktober2018 dan kontra memori kasasi tanggal 1 November 2018 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa meskipun Tergugat Il sebagai pendaftar pertama terhadapMerek Mawar Super Laundry pada Direktorat Jenderal HKI
229 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
141 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
2 PK/Pdt.Sus-HKI/2016