Putusan Nomor 243 K/TUN/2017Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, ProvinsiSulawesi Selatan karena cacat hukum administrasi;Tenggang Waktu:Bahwa Penggugat secara factual yuridis baru mengetahui adanya SuratKeputusan in /itis pada tanggal 26 April 2016 ketika persidangan diPengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam sidang Pembuktian suratdidepan Majelis Hakim Perkara Nomor 80/G.TUN/2016,oleh karena itugugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktusebagaimana yang

Dalam hal ini PembatalanHak Milik dan perintah penarikan SHM Penggugat adalah sebuahperistiwa hukum apalagi keputusan tergugat membatalkan Hak MilikPenggugat sebagian seluas 75.708 M* dari luas 96.611 M jelasmelahirkan akibat hukum bagi Penggugat dan sudah tepat jika suratkeputusan Tergugat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar;Bahwa segala hal yang termuat dalam surat keputusan in /itis mulai darimembaca, menimbang, mengingat hingga kemudian memutuskan,menetapkan, poin kesatu, kedua

Ismal;Selatan : Sehu;Barat : Puri Pattene;Sedangkan Sertipikat Hak Milik Penggugat tidak memiliki batas sesuaidengan surat keputusan in /itis yaitu:Utara : Sungai;Timur : H. Malik;Selatan : Tomasoa;Barat : Suganda;Bahwa Tergugat telah melakukan pembatalan terhadap Hak MilikPenggugat seluas 75.708 M*?

Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat adalah membatalkanSHGB Nomor 22236 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya KotaMakassar oleh karena antara data Yuridis SHBG tersebut berbedadengan data fisik tanah yang ditunjuk yaitu tanah yang terletak diKelurahan Sudiang Raya;Bahwa adalah sangat aneh bin ajaib Surat Keputusan in litis dibuattanpa menggunakan Kop Surat Resmi yang sah dan juga SuratKeputusan inlitis cenderung mempertimbangkan semata surat pribadidemikianlah pula Surat Keputusan in /itis

Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkanapa yang disengketakan sudah bersifat /itis finiri oppertet, artinysmasalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengantuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudahberakhir dan pasti.Selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa data/bukti yuridis yangdigunakan dalam mengajukan permohonan IMTN adalah SuratPelepasan Hak dari H.

Dengan demikian Gugatan in /itis telah memenuhi unsurunsur ketentuanPasal 56 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986;Menimbang, bahwa terkait dengan ketidaksesuaian antara posita denganpetitum, perlu ditegaskan bahwa didalam Peradilan Tata Usaha Negara, MajelisHakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dengan mencarikebenaran materiilnya oleh karenanya Majelis Hakim tidak terikat kepada dalildalil yang diajukan para pihak, hal mana yang membedakan dengan peradilanperdata;Menimbang, bahwa

Aspek Kewenangan;Menimbang, bahwa terlebin dahulu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaituapakah Tergugat memiliki kKewenangan untuk menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara yang menjadi objek sengketa in /itis?Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 diperoleh fakta hukum BahwaPenggugat telah mendapatkan izin membuka tanah negara yang ditandatangani oleh Camat Balikpapan Kota, terletak di Jalan Jend.

;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 dan Pengakuan Tergugatdiperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa in /itis adalah tentang pencabutanterhadap izin membuka tanah negara atas nama Penggugat yangditandatangani oleh Tergugat;Menimbang, bahwa Pasal 31 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33Tahun 2017 Tentang Peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun2014 tentang izin membuka tanah negara berbunyi:(1) Walikota dan/atau pejabat instansi penyelenggara pelayanan IMTNsesuai kewenangannya dapat

Dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukan yang diberikan dalamIMTN;Menimbang, bahwa didalam objek sengketa in /itis (bukti P7 danPengakuan Tergugat) diperoleh fakta hukum bahwa alasan pencabutan IMTNatas nama Penggugat adalah karena pertimbangan terdapat persyaratandan/atau. keterangan yang tidak benar dipergunakan saat pengajuanpermohonan IMTN (diktum menimbang huruf b) yang didasarkan pada alasan(diktum memutuskan kedua):(a) bukti yuridis penguasaan tanah negara, yang dipergunakan dalammengajukan

en ee a cans we ~~ =e itis Teen "A. C/20)Lae PE panne IAWA THUR ee Og Eo Me KABWPATEN MOJOKERTO . 7ik = 35b383202840023 pon ge i. ook Model > Ti~ oe orig Lab Seo ae (y, 31121994 M4 ty Nomor BA eeePY jeea Ctdmin = 7 LAKALART Got. Darah : ~ i y * seewereuenuwewwouss; F Sark = OSN. GAYAMAN Le pSSL iat Le 2Ce ew en EMERIKSAAN CEPATEe 4 eSBetake Hinge 1 y12.7018 ; , 0 olse. * 44 be Buln.

itis xi??8i AB'; B? *45t@Hii;=? cSii 6 FY"ue+X+aXvIE@ EB7b yQ?? 972 1 LP?.6.@??2apw Aza@xngY ieEE, AJa%,

Penvicik / PUTUSAN PENGADILAN KUrUGAN itis*:s Hn wn gge am nnaegun we nweien rape gs topsgit penne ngesestececenasacas PELAKSANAAN HUKUMANae ae So.co0 "TSpesier Sasiay Periakuan Barang Bukti geek DA NOOWN scscssssn Biaya Perkara Rp.

objek sengketa in /itis adalah setelahdiadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Juli 2013.Meskipun sebelum tanggal 2 Juli 2013, pihak Penggugat telah diberitahukan olehTergugat pada tanggal 13 Mei 2013 tentang kemungkinan tumpang tindihsertipikatnya dengan sertipikat pihak lain, akan tetapi surat Tergugat tertanggal 13Mei 2013 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai rujukan perhitungan waktu sejakkapan Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa in /itis karena pada tanggal22

DALAM POKOK SENGKETA ; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohonagar Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugatmencabut objek sengketa in /itis yang didasarkan pada dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa (vide Bukti T1, T6= Bukti TIIINT1, TIIINT3) dikaitkan dengan Bukti T9, T10, T20, T21, makaketika diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi, objek sengketa in /itis adalahmerupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali, secara sistematik, dan melaluipembuktian hak lama sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, Bagian Ketiga,Paragraf 2, PP. No. 24 Tahun 1997 Jo. Bab III, Bagian Kesatu PMNA/KBPN No. 3Tahun 1997; Menimbang, bahwa Pasal 2 PP.

Amoco Mitsui PTAIndonesia; 1.4Bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanahan, semestinyaPanitia Ajudikasi mengecek kesesuaian Bukti P30 dan P31 denganPeta Situasi No. 58 Tahun 1995 sebagai produk Kantor Pertanahanyang ditandatangani Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran TanahKantor Pertanahan Kabupaten Serang Tanggal 24 April 1995 yangmenunjukan sertipikat objek sengketa in /itis tidak masuk ke dalamareal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 15 (wide Bukti TIl INT7);2.

dinyatakan batal, haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa in litis dinyatakan batal,maka tuntutan Pihak Penggugat agar mewajibkan Pihak Tergugat mencabut objeksengketa in /itis, haruslah dikabulkan; Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untukseluruhnya; Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkanbuktibukti yang diajukan pihakpihak yang bersengketa, Ssampai menjatuhkanputusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo.

., CPCLE, selaku pemegang objek sengketa in /itis, dan telahditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 69/G/2018/PTUNBdg Tanggal 3 Oktober 2018;Perkara Nomor 69/G/2018/PTUN.BDG Halaman 26 dari 74Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telahmengajukan Jawabannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang isi lengkapnya sebagai berikut: A. Dalam Eksepsi:1.

Majelis Hakim akan mempertimbangkanEksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan error in objecto atau gugatan salah objek sebagai berikut;Menimbang, bahwa objek sengketa in /itis adalah Sertipikat Hak Milik Nomor2470/Desa Waru, Tanggal 8 Maret 2018, Surat Ukur Nomor: 632/Waru/2016,Tanggal 762016 luas 18.010 M?

Pemagaran tembok beton di sekeliling sebagianbidang tanah objek sengketa in /itis sepanjang yang diakui Penggugat merupakan bentuk penguasaan fisik oleh Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa secara hukum Penggugat memiliki kepentingan terkaitpenerbitan objek sengketa in litis, sehingga Penggugat berkualitas untukmengajukan gugatan dalam sengketa in /itis.

;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa in /itis adalah Sertipikat HakMilik Nomor 2470/Desa Waru, Tanggal 8 Maret 2018, Surat Ukur Nomor:632/Waru/2016, Tanggal 762016 luas 18.010 M?

Adapun bidang tanah yang dikuasai Penggugat, kondisinya ditumbuhi Ssemaksemak;Perkara Nomor 69/G/2018/PTUN.BDG Halaman 70 dari 74Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemasangan tembok beton disebagian bidang tanah objek sengketa in /itis, berdasarkan keterangan Saksi UdinS, saat melakukan pemasangan tembok beton tidak ada warga yang keberatanmeskipun sebelumnya pernah ditegur oleh Polsek setempat agar dihentikanpengerjaannya.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Alexandro bin Armansyah) dengan Pemohon II (Itis Warniati binti Jasniar) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2013 di Jorong Tapian Kandih, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon

M.T.Haryono No. 10 Palu, kini dengan dikeluarkannya surat kKeputusan yangHalaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PLmerupakan objek sengketa in /itis, wilayah atau tempat bekerja Penggugatberpindah ke Wilayah PPK 03 BuolUmu (Batas Provinsi Gorontalo);6.

Bahwa atas diterbitkannya surat keputusan yang merupakanobjek sengketa in /itis tersebut, maka oleh Penggugat pada tanggal 9Maret 2018, telah melakukan/mengajukan Upaya Administratif berupameminta kepada Tergugat agar Tergugat dapat meninjau sembali suratkeputusan yang merupakan objek sengketa in litis, mengingat suratkeputusan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, juga secara nyata telah merugikan KepentinganHukum Penggugat, namun hingga gugatan a quo ini

22 Januari 2018,maka hal ini membuktikan bahwa surat keputusan yang merupakan objeksengketa in /itis adalah surat keputusan yang berlaku surut, yang tentunyasecara nyata telah bertentangan dengan ketentuan UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;12.

Bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata telah melakukanmutasi terhadap diri Penggugat dengan jalan mengeluarkan suratkeputusan yang merupakan objek sengketa in /itis, selain telah merugikankepentingan Penggugat, juga secara nyata telah melanggar ketentuanperundangundangan yang berlaku, hal ini disebabkan karena alasanyuridis sebagai berikut:a.

Kewenangan hakim dalam hal ini bersifat dominus itis,artinya tidak saja terbatas pada bukti maupun dalildalil yang diajukan oleh parapihak.

Penectapan No, O3S/ Po PiG/PA Lhe, VAFTATSH 4Snes ANBOGNT Sis ceniment, flit Hn eng; fe ageA@a AHAM OVAV MAMAHUTIN MANSIA240839 Wa OASy IMIGBrenteq Ghee neb saviemem enty pandet smapA nelitspneamapa itis) IolnsN jb neXxeruepral pray smahaq tagnif sheq uinghetmiseH .ubamst mansyetss napnabisreg metas pasbepne4 odmia onternpoandle meatal onsy Hexindedihibned mela! amene ude 1 qmi!

,Notaris di Kota Bitung (Produk T.I3).Karena sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama di kutip di atas, maka digugatnya Tergugat I/Pembanding adalahkarena Penggugat/Terbanding menganggap Tergugat I/ Pembanding masukdan menduduki tanah /n /itis, sedangkan merupakan fakta hukum = dankarenanyatelah terbukti secara cukup menurut hukum bahwa keberadaanTergugat I/Pembanding di atas tanah /n /itis adalah berdasarkan pada isi Pasal3 dari surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal

dan akta Perjanjian Nomor : 01tanggal 01 Desember 2012, yang harus disamaartikan dan diterima menuruthukum bahwa Penggugat/Terbanding mengakui apabila ia ada mengetahuikeberadaan dari produkproduk aguo sebelumnya, maka tentu produkprodukaquo sudah ikut digugat dalam perkara /n casu.Namun ternyata, dalam persidangan telah terbukti secara cukup menuruthukum, bahwa sejak awal perundingan antara Penggugat/Terbanding denganalmarhum JOHAN WELLIAM PASIGIAN PANTOUW mengenai transaksi jual belitanah jn /itis

guna menghindari tuntutan Penggugat/Terbanding.Halaman 54 dari 82 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT.MND.Sebaliknya, dalam persidangan justru terbukti secara cukup menurut hukumbahwa setelah menjaga dan merawat tanah /n /itis sejak tahun 2012 dengansebaikbaiknya dan dengan menggunakan biaya sendiri, maka ketika JOHANWELLIAM PASIGIAN PANTOUW meninggal dunia pada tanggal 08 April 2015,Tergugat I/Pembanding sudah langsung memasang papan pengumuman/plangdi atas tanah /n /itis yang menyatakan tanah

Turut Terbanding V.Juga telah = dibuktikan secara cukup menurut' hukum olehPenggugat/Terbanding sendiri, bahwa sertipikat tanah /n /itis sedang beradadalam penguasaan sepenuhnya dari Penggugat/Terbanding dan bahkan lebihlebih lagi telah dibuktikan sendiri pula oleh Penggugat/Terbanding bahwatanah jn /itis telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Bitungberdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor: 85/Pen.Pdt/2008/PN.BTG. tanggal05 Pebruari 2009, atas permohonan Penggugat/Terbanding selaku

2014, 11 September 2014, 19 SeptemberHalaman 57 dari 82 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT.MND.2014, 22 September 2014, 27 September 2014, 8 Oktober 2014, 20 Oktober2014, 29 Oktober 2014, 28 Nopember 2014, 6 Desember 2014, 9 Desember2014, 11 Desember 2014, 6 Januari 2015, 2 Maret 2015, 4 Maret 2015, dan 5April 2015 yang telah diterima dan ditandatangani oleh Johan Welliam PasigianPantouw.Bahwa dalam persidangan, khusus mengenai bukti pembayaran yang didalilkansebagai panjar terhadap tanah /n /itis

tingkat pertama yang dikuatkan oleh JudexFacti tingkat banding tersebut di atas telah melampaui batas kKewenangannyasebab dalam hukum acara Tata Usaha Negara apabila ada eksepsi tentangkewenangan mengadili, maka Hakim wajib untuk melakukan putusan sela;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atasyang mengatakan bahwa perkara ini masuk dalam kewenangan PengadilanTata Usaha Negara untuk mengadili dengan pertimbangan bahwa Penggugatdalam petitumnya meminta supaya objek sengketa /n /itis

dinyatakan batal atautidak sah, pendapat Majelis Hakim tersebut sangat keliru dan memihak* sebabdalam perkara ini sangat jelas terbaca dalam posita gugatan Penggugat adalahmenyangkut hak kepemilikan tanah dimana tanah yang dituntut olehPenggugat beda persil dengan tanah yang ada dalam sertipikat objek /itis, untuklebih jelasnya dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkatHalaman 19 dari 22 halaman.

Kepala KantorWilayah BPN DKI Jakarta tanggal 05 Juni 2006 No. 021/020550.209.042006,sehingga dengan demikian dari segi kewenangan keputusan pemberian perpanjanganatas objek sengketa 3 in /itis (Bukti T.2.Il1, P27) telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku khususnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objeksengketa 3 in /itis(Bukti 1.2.41, P27)dari segi proseduralnya dengan

Jakarta Timur XX.IV, No.470/PDT.G/2015/PN.JKTTIM tanggal 8 Agustus 2016 diperoleh keterangan bahwawarkahSertipikat Hak Guna Bangunan No. 1845/Pulogebang tidak ada (Bukti P24)sehingga terhadap pecahan/pemisahannya pun tidak ada warkahnya termasuk warkahobjek sengketa in /itis, namun dari bukti T3 dapat diketahui bahwa PT.

tidak ada,maka untuk membuktikan bahwa tanah dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor040061/Pulogebangin casu objek sengketa 3 in /itis bukan milik PT.

Blok S.I milik PARA PENGGUGAT; hal ini berarti Girik C.2299 Persil 10 a.Blok S.I milik PARA PENGGUGAT tidak menjadi asal Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 1845/Pulogebang (Bukti P25, T1) sehingga pula tidak menjadi asal dari SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 040061/Pulogebangin casu objek sengketa 3 in /itis yangmerupakan pecahan/pemisahan dari sertipikat Hak Guna Bangunan awal/induk yaituSertipikat Hak Guna Bangunan No. 1845/Pulogebang (Bukti P25, T1) sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan

Blok S.Il atas nama UMI binti SALIH milik PARAPENGGUGAT yang secara jelas berdasarkan fakta hukum tidak menjadi dasarpenerbitan HGB No. 4061/Pulogebangin casu objek sengketa 3 secara faktual/inconcreto berada di dalam areal objek sengketa 3 in /itis oleh karenanya objek sengketa3 in litis telah tidak menuju sasaran yang tepat (doe/matig) ; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telahterurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya obyek sengketa /n /itis olehTERGUGAT

diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal20 Desember 2018 dimana berdasarkan bukti P2 dan T.2 diperoleh faktahukum bahwa Penggugat baru menerima objek sengketa in /itis pada tanggal14 Januari 2019, kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepadaTergugat tanggal 08 April 2019 (bukti P19) dan hingga gugatan diajukanpada tanggal 30 April 2019 Tergugat tidak menanggapi keberatan penggugattersebut sehingga dengan mengacu pada Pasal 55 UndangUndang RINomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 6

Aspek Kewenangan;Halaman 54 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMDMenimbang, bahwa terlebih dahulu= Majelis Hakim akanmempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaituapakah Tergugat memiliki Kewenangan untuk menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara yang menjadi objek sengketa in /itis?

Jabatan pelaksanaMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P5 dan T.1 diperoleh faktahukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Kepala Seksi PelatihanDasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur yang apabilaHalaman 55 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMDdihubungkan dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017maka Jabatan tersebut merupakan jabatan administrasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan T.1 diperoleh faktahukum bahwa objek sengketa in /itis ditetaokan oleh H.

Ismunandar yang merupakan BupatiKutai Timur periode jabatan 20162021, apabila dihubungkan denganketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 50, Pasal289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kKewenanganuntuk menerbitkan objek sengketa in /itis, oleh karenanya penerbitan objeksengketa oleh Tergugat dari Aspoek Kewenangannya telah sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu ketentuan

Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 dan unsur proporsional danKeadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) UndangUndang RINomor 30 Tahun 2014 serta telah pula bertentangan dengan Asasasasumum pemerintahan yang baik khususnya Asas Profesionalitas dan AsasKepastian hukum, maka objek sengketa in /itis terbukti beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf a ayat (11) UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat diwajibkan untukmencabut objek sengketa in /itis dan

SusPailit/2020Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: eksepsi /itis pendetis; eksepsi nebis in idem; eksepsi diskualifikasi in person; eksepsi plurium litis consortium;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: eksepsi nebis in idem; eksepsi litis

Menerima eksepsi /itis pendentis yang diajukan oleh Tergugat dan TurutTergugat II untuk seluruhnya;2. Menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard),3.

2017/PA.Dpk.Ook liruntedngeart ali Radi dddakinsdHiskitidah gyete LenkdibaalaseletyaraliantiMevaningsihiastHidimMithysebagai panitera Pengganti Pengadilan Agamatersebiatttem tangwacdihadisitPenggugatartnint ejagaterita acara persidanganperkara ini harus dipandang Refue pala n).bagian yang tidak terpisahkanjelisdaripada putusan ini; A fy dePET She=. i ae wt nyif aE 5ea iP =dan tujuan gugatan Penggugat dan trek omni orang lain sebagai wakilfree telah dipanggil secara resrfiy an patut dan ketidakAsti itis

membenarkan adanya /egal standing, hak yang melekat pada kepentinganPemohon Kasasi/Penggugat;Majelis Hakim Banding nampaknya terperangkap/keliru menitikberatkan padaPengantar/mengawali dalil gugatan yang bertujuan menggambarkan sejauhmana kepentingan Pemohon Kasasi telah atau setidaknya akan dirugikan olehkesalahan/kekeliruan dalam menerapkan/memenuhi format baku untukmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in casu yang begitu jelas terlihatpada: Posita gugatan Pembanding/Pemohon Kasasi tentang objek /itis

;Pemohon Kasasi tidak dapat menerima menolak pertimbangan MajelisHakim Banding yang menjatuhkan putusan: Menerima eksepsiTergugat/Terbanding mengenai kompetensi absolut* dimana landasanpengambilan putusan ini dengan berpedoman dan harusmempertimbangkan terlebin dahulu tentang ada tidaknya persoalankepemilikan atas tanah yang sertifikatnya menjadi objek /itis sengketa;Pemohon Kasasi menolak setidaktidaknya tidak dapat menerimapertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding yang menunggu terlebihdahulu adanya

Majelis Hakim Bandingbeda pendapat dan tidak dapat memberikan pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyangkut eksepsi, dimana dasarpertimbangan menitikberatkan Posita, dan gugatan Pemohon Kasasi yangmenguraikan landasan mengajukan gugatan adalah adanya /egal standingdan Penggugat/Pemohon Kasasi, dimana sesungguhnya hal ini harusdikemukakan dalam mengajukan gugatan sebagai /ega/l standing gunamengajukan gugatan, namun tidaklah harus dipertimbangkan sebagaipengajuan objek /itis

Yang kedua,bahwa sesuai dengan sifat pemilinan yang bebas dan rahasia, maka tidakdapat ditentukan calon mana yang dipilin oleh para peserta pemilihan yangdipersoalkan Pembanding dahulu Penggugat, apakah memilih persertapemilihan yang menjadipemenang pemilihan atau memilih pihak lain ataubahkan kemungkinan tidak memberikan suaranya kepada pihak manpun;e Bahwa sejalan dengan prinsip pemilihan tersebut, maka dari sisipembentukan keputusan in /itis, prinsip pemilihan yang bersifat bebas danrahasia ini

Olehkarena dalam perkara a quo telah terbukti bahwa Terbanding dahuluTergugat telah menetapkan pemenang pemilihan dengan mendasarkanpada perserta pemilihan yang mendapatkan suara terbanyak, maka hal itusudah sesuai dengan kewenangannya untuk menerbitkan keputusan yangsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, atas dasar ituHalaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 18/B/2017/PTTUN Mks.maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwakeputusan in /itis tidak bertentangan

Bahwa tepatnya kedudukan lahan yang di klaim oleh Tergugat adalahdiperoleh Penggugat dari masyarakat setempat yang bernama : Herri Jinan dengan luas lahan = 154.00 ha Itis dengan Luas lahan = 6.09ha Itis dengan luas lahan = 6.09ha Nedyansah dengan luas = 2.73ha Jaenudin dengan luas = 1.50ha Jaeudin (Ecin) dengan luas = 1.35ha Jumlah = 171.76 ha.

Nomor 59/HGU/KEMATR/BPN/2016 seluas 36.661.300 M2 atas nama milik Penggugat adalah sahdan berharga secara hukum;Menyatakan Surat Keterangan Tanah ( SKT) milik Penggugat sahdan berharga secara hukum;Menyatakan Proses Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang dilakukanoleh Penggugat kepada: Herri Jinan dengan luas lahan = 154.00 ha Itis dengan Luas lahan = 6.09haHal. 6 dari 19 Hal.

Putusan No. 24/PDT/2019/PT.PLK Itis dengan luas lahan = 6.09ha Nedyansah dengan luas = 2.73ha Jaenudin dengan luas = 1.50ha Jaeudin (Ecin) dengan luas = 1.35 ha Jumlah = 171.76 haadalah sah menurut hukum;5. Menyatakan Penggugat sah memiliki lahan yang di klaim olehTergugat seluas 22, 19 Ha yang berada dalam sertipikat Hak Guna Usaha No.00099/ 2016 milik Penggugat yang terletak di wilayan Desa Sungai HanyaKecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur;6.

,tanggal 27 Oktober 2008, Putusan Kasasi Nomor 2454 K/Pdt/2009 tanggal 21Februari 2011 telah terbukti fakta hukum bahwa Para Pembanding dahuluPenggugat 4 adalah sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor265/Pdt.G/2006/PN Mdo. tersebut yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat XI,sehingga Para Pembanding dahulu Penggugat 4 telah mengetahui objek sengketaa quo jauh sebelum pelaksanaan eksekusi perkara perdata tersebut karena objeksengketa perkara /n /itis sama dengan objek perkara perdata yaitu Register

Put 155/B/2017/PTTUN MksTingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalammemutus perkara in itis;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukumtersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbanganhukum dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya PutusanNomor 84/G/2016/PTUN Mdo. pada tanggal 17 Mei 2017 harus tetapdipertahankan dan dikuatkan di Pengadilan