28 Oktober 2019(bukti P45.D);dan bukti surat P.45.A dan P45.E berupa: suratpengaduan Kepada Kapolres Pelabuhan Belawantanggal 5 Juli 2019 perihal pengaduan tentangdokumen yang diduga palsu dan surat pengaduankepada Kakanwil BPN Provinsi Sumut tanggal 20Januari 2020 an.

,MH. tertanggal 28 Agustus2020;Bahwa untuk kepentingan klien kami dengan merujuk suratDirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan PertanahanKementerian Agraria dan Tata Ruang untuk berkoordinasidengan Kakanwil BPN Provinsi Sumut, Kakan Pertanahan KotaMedan guna mendapat penjelasan, pada tanggal 31 Agustus2020 menghadap:23.1 Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sumut sekitar pukul 10.45wib hasilnya, bahwa Bapak Kakanwil ada di Jakarta, Plt.Kakanwil BPN Provinsi Sumut?.... atau Pejabat lain?......

Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara an.BAMBANG PRIONO dalam periode Desember 2016sampai Januari 1019.

Bahwa pada sisi lainnya TERGUGAT II (in casu Kakanwil BPNProvinsi Sumut) hasil inventarisasi dan identifikasi pada tanggal30 Januari 2017 menetapkan + 165 penggarap diatas tanahSHM nomor 161, namun setahun kemudian direvisi berdasarkanSurat tugas Kakanwil BPN Provinsi Sumut nomor 387/10.12500/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 bertambah menjadi + 172penggarap.

dan identifikasi ditujukan kepada KetuaPelaksana pengadaan tanah, dan Ketua Pelaksanapengadaan tanah dalam waktu paling lama 14 (empatbelas)hari kerja terhitung sejak diumumkan hasilinventarisasi;10.2 Bahwa faktanya, Ketua Pelaksana pengadaan Tanah barumelaksanakanrevisi/verifikasi setelah 1 (satu) tahunkemudian berdasarkan surat tugas Kakanwil BPN ProvinsiSumatera Utara nomor: Kakanwil BPN Provinsi SumateraUtara nomor: 387/10.12500/II/2018, tanggal 12 Februari2018, hasil verifikasi dan perbaikan

ANDI IRWANSYAH, MM pada saat penerimaanpeserta Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Kementrian AgamaProv.Papua tahun anggaran 2004 dan 2005 tanpa adanya (SK) suratkeputusan dari Kakanwil Agama Provinsi Papua, namun TerdakwaDrs.

Oleh karena itu sebagai Ketua Panitia PenerimaanCPNS Tahun 2004/2005 Pemohon Kasasi sudah melaporkan kepadaatasanya, yaitu saksi Melkias Mayor selaku kakanwil Departemen AgamaProvinsi Papua saat itu bahwa ada formasi penerimaan CPNS sebanyak320 orang namun untuk biaya seleksi tidak tersedia dananya dalam DIK/DIPA.

kepada para Pejabat Eselon Ill danpara Kakandep Agama seProvinsi Papua (masih termasuk Papua Baratsaat itu) yang ditandatangani Kakanwil untuk membicarakan jalan keluar(solusi) terbaik.

Ani Matdoan karena dipanggiloleh Kakanwil ;Bahwa kemudian saksi Ny. Hj. Ani Matdoan dalam keterangannyamenyatakan mengirim uang ke rekening Pemohon Kasasi adalahmerupakan dan rekayasa untuk menjatuhkan Pemohon Kasasi. Hal inididasarkan pada faktafakta persidangan :Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1790 K/Pid.Sus/201228Dalam rekapan rekening koran Bank Mandiri milik Pemohon Kasasiyang dijadikan alat bukti oleh Jaksa/Penuntut Umum sama sekali tidakada pengirim dana yang bernama saksi Ny. Hj.

No. 1790 K/Pid.Sus/2012Bahwa sebagaimana fakta persidangan, pemohon kasasi melaksanakanpenerimaan CPNS tahun 2004/2005, dan melakukan pengurusanpemberkasan kepegawaian para CPNS adalah merupakan perintah jabatanselaku Ketua Panitia Penerimaan CPNS dan juga selaku Kabag Tata Usaha,yang diberikan oleh saksi Melkias Mayor selaku Kakanwil KementerianAgama Provinsi Papua Itu sebabnya pemohon kasasi adalah berdasar untukdibebaskan dari segala dakwaan ;Bahwa dari seluruh uraian sebagaimana dijelaskan di

Melalui Peringatan I ini pemegang hak juga diminta untukmembuat laporan 2 (dua) mingguan kepada Kakanwil BPN Sumsel ; Namun di dalam Surat Peringatan I tersebut, Tergugat sama sekali tidakmemasukkan fakta adanya lahan HCV yang memang tidak dapat dimanfaatkanuntuk lahan perkebunan sebagai bentuk komitmen Penggugat untuk pelestarianlingkungan hidup, dan tidak memasukkan fakta adanya bagian lahan HGU yangmasih diduduki oleh masyarakat, dimana Penggugat dengan itikad baik tengahberupaya menyelesaikan

Namun demikian sebagai pemegang hak HGU 14/Lahat dengan itikad baik28Penggugat kembali menyampaikan Laporan Pemegang Hak (Dua Mingguan) No.CS136/LSIP/X/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 kepada Kakanwil BPN Sumsel yangpada intinya menyatakan bahwa tanah HGU 14/Lahat yang telah dimanfaatkan olehPenggugat adalah seluas 1.642,3 Ha.

Berdasarkan SuratPeringatan II ini Kakanwil BPN Sumsel menyampaikan bahwa masihterdapat tanah terlantar di atas tanah HGU 14/Lahat seluas 1.159,75 Ha, dankepada PT.

Melalui Peringatan III ini pemegang hak jugaHalaman 81 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUNJKT8282diminta untuk membuat laporan 2 (dua) mingguan kepada Kakanwil BPN29. Bahwa lagilagi, di dalam Surat Peringatan III Tergugat tidakmemberikan evaluasi atas laporan pemegang hak (dua mingguan) No.

BPN Sumsel No. 2794/50016/VII/2011 tanggal 23Agustus 2011 tentang Peringatan I yang ditujukan kepadaDirektur PT Pan London Sumatra, (fotokopi dari fotokopi) ;Laporan Pemegang Hak No. 044/P/LSIP/TX/2011 tanggal 26September 2011 beserta lampirannya (peta), (fotokopi darifotokopl) ; Surat Kakanwil BPN Sumsel No. 3112/50016/IX/2011tertanggal 23 September 2011, Hal : Peringatan IT yangditujukan kepada Direktur PT Pan London Sumatra, (fotokopisesuai dengan aslinya) ; Laporan Pemegang ak No.

sebagaimana keputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Baratnomor:55/HP/BPN.32/2011 tanggal 28062011 tentangpemberian hak pakai atas tanah seluas 4.578 M2, terletak didesa Rancabango, kecamatan Tarogong Kaler kabupatenGarut an.

DK sejak tahun 1955Sampai dengan sekarang atau lebih kurang selama 60 tahun (nam puluh tahun ) secara terus menerus, dan telah diajukanpermohonan sertifikat Hak pakai sesuai peraturan dan prosedurhukum yang berlaku saat ini sedang dalam proses pemberian hakpakai atas obyek sengketa kepada Penggugat DR/Tergugat DKberdasarkan Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Barat38nomor:55/HP/BPN,32/2011 tanggal 28062011 tentang pemberianhak pakai atas tanah seluas 4.578 M2, terletak di desaRancabango, kecamatan

Objek sengketa merupakan tanah/bangunan milik negaratelahtercatat dalam Buku Inventaris Negara/TNI AD Nomor Registrasi$061110dan telah diberikan Hak Pakai berdasarkan SuratKeputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Baratnomor:55/HP/BPN. 32/2011 tanggal 28062011, atas tanah seluas4.578 M2, terletak di desa Rancabango, kecamatan TarogongKaler kabupaten Garut.d.

Garut) segera menerbitkansertifikat hak pakai atas nama Tergugat (Kodam III/Slw) sesuai denganSurat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Baratnomor:SS/HP/BPN.32/2011 tanggal 28062011 tentang pemberian hakpakai atas tanah seluas 4.578 M2, terletak di desa Rancabango,kecamatan Tarogong Kaler kabupaten Garut an.

Kementrian Pertahanan dan Keamanansekarang digunakan sebagai Penginapan Taruma Negara,sedangkan tanah milik Tergugat yang dijadikan obyek sengkeiayaitu seluas + 4.578 M2 (lebih kurang empat ribu lima ratus tujuhpuluh delapan meter persegi) telah diberikan Hak Pakai kepada59Tergugat sebagaimana keputusan Kakanwil BPN Propinsi JawaBarat nomor:55/HP/BPN.32/2011 tanggal 28062011 tentangpemberian hak pakai atas tanah seluas 4.578 M2, terletak di desaRancabango, kecamatan Tarogong Kaler kabupaten Garut

(seribu enam ratus lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 86berdasarkan SK Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) PropinsiIrian Jaya No. BPN. 723/HM/1999, Tanggal 23 Februari 1999 atas namaUKKAS, BA. dengan batasbatas :Sebelah Utara : Jin.

(seriou enam ratus lima meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik No.86 berdasarkan SK Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN)Propinsi Irian Jaya No. BPN. 723/ HM/1999, tanggal 23 Februari 1999atas nama UKKAS, BA. dengan batasbatas :Sebelah Utara : Jin. SMA Manokwari;Sebelah Timur : Sugeng (depan), Ida Tarukallo (belakang);Sebelah Selatan : Soeparno;Sebelah Utara : Soedarsono;Hal. 6 dari 10 hal.Put.No. 586 K/Pdt/2012Atau,.

SMA NegeriManokwari di Reremi, Kelurahan Manokwari Barat, KabupatenManokwari, Propinsi Papua Barat seluas kurang lebih 1.605 M2(seriou enam ratus lima meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik No.86 berdasarkan SK Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN)Propinsi Irian Jaya No. BPN. 723/HM/1999, Tanggal 23 Februari 1999atas nama UKKAS, BA. dengan batasbatas :e Sebelah Utara : din.

KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MALANG, dkk

dengan biaya tetap Rp 950.000.000, dimana permohonantersebut di setujui oleh Drs.Almidin Sihotang untuk dimasukkan dalam revisiPO DIP yang akan dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Agama Jawa Baratsehingga selanjutnya Kakanwil Departemen Agama Jawa Barat Drs. H.Sodik MM merevisi PO DIP tersebut melalui surat No. Wi/I/KU.01.2/014A/Hal. 2 dari 36 hal. Put.

Mi27/l/OT.00/489/2003 kepada Kakanwil Departemen Agama Jawa Barat yang isinyausulan revisi untuk Pimbagpro Tk.Dasar Kota Depok yang dijabat olehM.Soleh agar digantikan oleh Drs. H. Machmud Syam yang merupakanbawahan langsung Terdakwa di Kantor Kandepag Kota Depok, yangkemudian berdasarkan Surat tertanggal 27 Mei 2003 No.

Almidin Sihotang untuk dimasukkan dalam revisiPO DIP yang akan dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Agama Jawa Baratsehingga selanjutnya Kakanwil Departemen Agama Jawa Barat Drs. H.Sodik MM merevisi PO DIP tersebut melalui surat No.

Mi27/l/OT.00/489/2003 kepada Kakanwil Departemen Agama Jawa Barat yang isinya usulanrevisi untuk Pimbagpro Tk. Dasar Kota Depok yang dijabat oleh M.Solehagari digantikan oleh Drs. H. Machmud Syam yang merupakan bawahanlangsung Terdakwa di Kantor Kandepag Kota Depok, yang kemudianHal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1525 K/Pid.Sus/2008berdasarkan Surat tertanggal 27 Mei 2003 No.

Departemen Agama Propinsi Jawa Barat sesuaisurat Kakanwil Nomor: Wi/I/KU.01.2/014A/2003 tanggal 6 Januari 2003perihal revisi PO Bagian Proyek Peningkatan Perguruan Agama Islam TK.Dasar tahun anggaran 2003.

Jelas Kakanwil Dep. Agama diberikuasa untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikandalam/dari Jabatan terhadap pejabat struktural eselon IV dan Vadilingkungan Kanwil masing masing.11.

Komentar tergugatSeharusnya Kakanwil Departemen Agama propinsi Gorontalo anMenteri Agama berhak menggugat kepada Penggugat dengan dasarbahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan/pemalsuan dokumen, dan Penggugat dapat diusulkan untukdijatuhkan hukuman disiplin berat yakni pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS menurut KMA 203tahun 2003.Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut,telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Pebruari 2007, yang untukmempersingkat

Bahwa saksi mengatakan, Tahu yangdisengketakan oleh Penggugat adalah SK Kakanwil DepartemenAgama Propinsi Gorontalo tentang mutasi Penggugat dari KepalaUrusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Insan Cendekia Gorontalo ketempat tugas yang baru sebagai Penyiap bahan pada PekapontrenKantor Departemen Agama Kota Gorontalo atas nama PenggugatELVIA, S. Sos. Bahwa benar saksi sebagai anggota BAPERJAKAT pada KantorWilayah Departemen Agama Propinsi Gorontalo, sejak tanggal 13Maret 2002.

Bahwa saksimenerangkan, sewaktu) BAPERJAKAT membahas masalah atau kasusyang dilakukan oleh Penggugat mekanismenya langsung dariKepala Kantor Wilayah Departemen Agama sehingga saksi tidakmelihat usulan dari Madrasah Aliyah Negeri Insan CendekiaGorontalo.Bahwa saksimengatakan, BAPERJAKAT tidak memanggil atasan langsungPenggugat karena hak dari BAPERJAKAT untuk membahas ,mempertimbangkan dan memberikan saran yang harus diambil14tindakan oleh Kakanwil.= Bahwa .

Bahwa saksimerangkan, ada kurang lebih 7 = (tujuh) orang guru yangPenetapan angka kreditnya dirubah dan dinaikan ; Hal itu saksiketahui pada pertemuan khusus Eselon III di jajaran wilayahDepartemen Agama Propinsi Gorontalo yang di Pimpin langsungoleh Kakanwil, dimana disampaikan bahwa sepertinya ada tandatangan Kepala Kantor Wilayah pada Penetapan anga kredit kuranglebih 7 (tujuh) orang guru ditiru oleh Penggugat.

Yasril Sani (almarhum) kepada saksi,katanya berkas ini punya pimpinan (Kakanwil BPN Jakarta) iniada memo dari Kakanwil (Robert Jeffry Lumempouw) dansaksi disuruh tanda tangan saja;Bahwa Panitia A tidak pernah mengadakan Rapat membahaspermohonan Hak Guna Bangunan oleh PT. Dwi PutraMetropolitan atas tanah yang terletak di JI.

Yasril Sani(almarhum) kepada saksi, katanya berkas ini punya pimpinan(Kakanwil BPN Jakarta) ini ada memo dari Kakanwil (RobertJeffry Lumempouw) dan saksi disuruh tanda tangan saja;Bahwa Panitia A tidak pernah mengadakan Rapat membahaspermohonan Hak Guna Bangunan oleh PT. Dwi PutraMetropolitan atas tanah yang terletak di JI.

BPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara danHPL Pasal 37;Dan apabila luasnya diatas/lebin dari 2.000 M2 menjadikewenangan kakanwil maka Kepala Kantor Pertanahanmenyampaikan / meneruskannya kepada kakanwil BPNPropinsi sesuai Perkaban No. 3 Tahun 1999 Pasal 9;Apabila Kanwil menyetujui (Perkaban No. 9 Tahun 1999Pasal 38) maka Kakanwil membuat SK Pemberian Hak;Halaman 115 dari 251 halaman, Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pste Kemudian SK tersebut

, sedangkan kewenangan Kakanwil. BPN Propinsimemberi keputusan mengenai pemberian HGB atas tanah yangluasnya tidak lebih dari 15.000 M?

Bahwa sebagai pelaksanaan SK 01, dengan penyesuaian terhadapPeraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 dan 4 Tahun 2003 tanggal 17Juni 2003, maka atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal16 Juli 1997, telah dilakukan pencatatan sebagai berikut: Dibatalkan sebagian seluas 51.700 M2, berdasarkan putusan perkarakasasi Tata Usaha Negara Nomor: 341 K/TUN/2010 tanggal 31 012011 dan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Riau Nomor:Hal. 6 dari 113 Hal.

Padahal Penggugat telah nyatanyata menyampaikankeberatannya pada gelar kasus internal yang dilakukan oleh Tergugatpada tanggal 14 Januari 2016 sebagaimana dituangkan dalam BeritaAcara Pelaksanaan Gelar Internal Permasalahan Peninjauan KembaliSurat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Riau No. SK.01/PBT/BPN.14/2013 Tanggal 17 Februari 2013 tentang PembatalanSebagian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01 Tahun 1997 Seluas51.700 M? Atas Nama PT.

Pasaribu No. 004/SP/BVHP/IIV2013 tanggal 06Maret 2013 perihal keberatan atas putusan Kakanwil BPN ProvinsiRiau No. SK.01/PBT/BPN.14/201 3; Surat Bangun VH. Pasaribu) No. 014/SP/BVHP/IIV2013 Tanggal 25Maret 2013 Perihal keberatan kedua atas keputusan Kakanwil BPNProvinsi Riau No. SK.01/PBT/BPN.1 4/2013; Surat Bangun VH. Pasaribu No. 24/ SP/BVHP/X/2013 Tanggal 05Oktober 2013 perihal keberatan ketiga atas Keputusan Kakanwil BPNProvinsi Riau No.

Pasaribu tanggal 25 April 2014 perihal tindak lanjutkeberatan ketiga tertanggal 05 oktober 2013; Surat Kakanwil BPN Provinsi Riau No. 912/1914/V/2014 Tanggal 21 Mei2014 ditujukan kepada Sdr. Bangun VH. Pasaribu Dkk perihal Keberatanatas terbitnya Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Riau No.SK.01/PBT/BPN.14/2013 (sebagai tanggapan atas Surat Bangun VH.Pasaribu No. 24/ SP/BVHP/X/2013 Tanggal 05 Oktober 2013); FASE TAHUN 2015: Surat Sdr. Bangun VH.

Mei 2014) yang ditujukan kepada Kepala Kantor PertanahanKota Pekanbaru, nnnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnSurat kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 30 April 2015No. 1199/60014.71/IV/2015 Perihal keberatan atas pelaksanaan eksekusiPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 35/G/PTUN.Pbr berdasarkanSK. 01/PBT/BPN.14/2013 (Tanggapan Surat No. 912/1914/V/2014tanggal 21 Mei 2014), yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi Riau; 22022 on nnn cno nnn ce nee rne conanSurat Kakanwil

Kepala KantorWilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KAKANWIL DJBC) Sumatera Utara.Beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Medan Lantai IV Jalan PanglimaDiponegoro Nomor 30 A Medan. Disebut sebagai TERMOHON I.2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kakanwil DJBC)Sumatera Utara Cq. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (KABID P2)Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara.

Inhu dimana saat itu terdakwamengakui bahwa terdakwa adalah Kakanwil BSDMI P2ED Cabang Kab.Inhu. Kepada saksi DAHLIA dan temanteman saksi lainnya terdakwamengatakan bahwa di Kabupaten Indragiri Hulu akan dibentuk lembagapemerintahan yang baru bernama Badan Sumber Daya Manusia IndonesiaPemerhati Pengembangan Ekonomi Daerah Republik Indonesia (BSDMIP2ED RI) Kab.

Selanjutnya, pada sore harinya terdakwa jugamenghubungi saksi DARMAN yang merupakan abang dari saksi DAHLIAuntuk meminta uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) denganalasan bahwa Kakanwil BSDMI P2ED RI Prov. Riau mendesak memintauang lagi, dan saksi DARMAN memberikan uang tersebut kepada terdakwadi Rengat.

ONDE yang menurut terdakwamerupakan Kakanwil BSDMI P2ED RI Prov. Riau untuk membahas masalahpenggantian uang para saksi tersebut. Menurut sdr. ONDE uang tersebutakan diganti dengan sebidang tanah milik sdr. ONDE. Sdr. ONDE memintauang sejumlahRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uanguntuk pembersihan lahan dan upah tukang yang membersihkan lahantersebut.

Inhu, dimana terdakwa REZA mengakusebagai Kakanwil BSDMI P2ED RI Cabang Kab.

Inhu, dimana terdakwa REZAmengaku sebagai Kakanwil BSDMI P2ED RI Cabang Kab. Inhu mengatakankepada saksi DAHLIA, saksi DARMAN, saksi JANAINA, sdr. RAHMAT, saksiEKO, sdr. INEL dan sdr.

Proline Finance Indonesia Bahwa SHGB No.1568dan No.1569/Kembangan Selatan akan dibatalkan (Surat Kakanwil DKI Jakarta 04Juni 2020).6.

pertimbangan Keputusan Kakanwil DKI Jakartatersebut tidak mempertimbangkan pengangkatan Sita Jaminan dan SitaPenyesuaian sehingga terdapat kesalahan dalam memberikan informasi dataPertanahan (Surat Kakanwil DKI Jakarta 21 Juli 2020).11.

Bahwa dengan kacamata kuda, Kakantan Jakbar merekomendasikanpembatalan SHGB 1568/Kembangan Selatan dan SHGB 1569/KembanganSelatan kepada Kakanwil DKI Jakarta. Setali tiga uang, Kakanwil DKI Jakartahanya mengekor apa yang diusulkan oleh Kakantah Jakbar tersebut danselanjutnya mengeluarkan Surat Kakanwil DKI Jakarta 04 Juni 2020 yangditujukan kepada Tergugat II Intervensi dengan bunyi pada pokoknya akanmembatalkan kedua sertipikat dimaksud.

Sebelum Tergugat Il Intervensimenyampaikan keberatan atau memberikan keterangan dan pembelaannya,ternyata Kakanwil DKI Jakarta telah menerbitkan Keputusan Kakanwil DKIJakarta yang membatalkan kedua sSertipikat itu.37. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan Surat KeberatanPTPFI 22 Juni 2020 kepada Kakanwil DKI Jakarta dan Kakantah Jakbar,namun tidak ada tanggapan dan jawaban sama sekali.

Begitupula, Kakanwil DKI Jakarta menyadari kekeliruannya karena telahmembatalkan kedua sertipikat sesuai dengan Surat Kakanwil DKI Jakarta21 Juli 2020, di mana dalam surat tersebut Kakanwil DKI Jakarta mengakuitelah tidak mempertimbangkan pengangkatan / pencabutan Sita Jaminandan Sita Penyesuaian sehingga terdapat kesalahan dalam memberikaninformasi data Pertanahan, dan oleh karenanya merekomendasikan kepadaTergugat untuk membatalkan Keputusan Kakanwil DKI Jakarta.g Selain berdasarkan Surat Kakantah

Kakanwil Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara di Semarang, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.............. Lelang (KPKNL) Semarang beralamat Kantor di Gedung Keuangan Negara Lt. 2. Jl.

Kakanwil Badan Urusan Piutang danLelang Negara di Semarang, Cq. Kantor Pelayanan KekayaanNegara danLelang (KPKNL) Semarang beralamat Kantor di Gedung KeuanganNegara Lt. 2. Jl.

Kakanwil Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara diSemarang, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL)Semarang beralamat Kantor di Gedung Keuangan Negara Lt. 2 JI.

Saat memberipengarahan, Kakanwil DepagSulsel didampingi oleh Sadr. Drs.H. M. RAPI ANCI, S.Ag.,M.Ag(Kabid Mapenda), Sdr. Drs.

Selain Kakanwil,Saksi juga memberi pengarahanyang materinya memintapersyaratan untuk pencairandana ke masingmasing sekolahyaitu. masingmasing sekolahharus membuka rekening atasnama sekolah.

Bahasa dan PeralatanMultimedia, dan berdasarkan arahan Kakanwil bahwa pengadaankeempat item tersebut harus memberikan nilai plus (maksudnyapemilinan bahan yang baik dan berkualitas, ada jaminan pemeliharaandan pendampingan untuk operasional peralatan itu), dan saat itu saksiTJIPLUK SRI REDJEKI! menyatakan kalau ditunjuk ia siap melaksanakanarahan Kakanwil tersebut, dan saat itu Terdakwa arahkan yangbersangkutan untuk meminta petunjuk langsung kepada Kakanwil (Drs.H.

Bahasa danPeralatan Multimedia, dan berdasarkan arahan Kakanwil bahwapengadaan keempat item tersebut harus memberikan nilai plus(maksudnya pemilihan bahan yang baik dan berkualitas, ada jaminanpemeliharaan dan pendampingan untuk operasional peralatan itu), dansaat itu saksi TJIPLUK SRI REDJEKI menyatakan kalau ditunjuk ia siapmelaksanakan arahan Kakanwil tersebut, dan saat itu Terdakwa arahkanyang bersangkutan untuk meminta petunjuk langsung kepada Kakanwil(Drs. H.

Bapak Kakanwil BPN Prov. Sumatera Utara (sebagai laporan);2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun;3. Sdr. Drs. Lambok Parulian Sinaga;Jalan Turi Gg. Parulian Nomor 163, Kelurahan Sudirejo , Medan;41.

Penerbitan keputusan dari Kakanwil berupa: 1) Surat Keputusanpembatalan cacat hak atas tanah; 2) Surat Perintah kepada KantorPertanahan untuk melakukan pencatatan dalam Buku Tanah danHalaman 29 dari 35 halaman.

Putusan Nomor 182 K/TUN/2017Daftar Umum lainnya; 3) Surat Pemberitahuan kepada KantorPertanahan bahwa permohonan/ usulan tidak dapat dikabulkan;f. dalam hal Kakanwil belum dapat mengambil keputusan karenasesuatu hal, dapat meminta pertimbangan kepada Deputi yangdilampiri berkas penanganan kasus dan Risalah Pengolahan Data,paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya usulan dari Kakan;g.

Pengiriman usulan perbuatan hukum pertanahan dari Kakanwil kepadaBPN RI dengan dilampiri berkas penanganan kasus dan RisalahPengolahan Data, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanyapermohonan pembatalan dari pemohon;c. Pengolahan berkas usulan dan Risalah Pengolahan Data di BPN RIuntuk memutuskan dapat tidaknya dilakukan perbuatan hukumpertanahan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanyasurat usulan dari Kakanwil melalui tahapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27;d.

Putusan Nomor 182 K/TUN/2017lainnya; atau 3) Surat Pemberitahuan kepada Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional bahwa permohonan/usulan' tidak dapatdikabulkan;Sebelum menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud huruf d,Deputi dapat meminta petunjuk kepada Kepala BPN RI melaluipengajuan Risalah Pengolahan Data, paling lambat 3 (tiga) bulansetelah diterimanya usulan dari Kakanwil.

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur cq. Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sidoarjo, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung R. SupraptoNomor 7 Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur cq. PemerintahDaerah Kabupaten Sidoarjo / Bupati Sidoarjo, bertempat tinggal di Jalan GubernurSuryo Nomor 1, Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;3.

AISYAH YUDIN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura

2016/PT JAP143secara porposional berdasarkan luasan tanah berdasarkan pelepasanpelepasan yang dipegang masingmasing penerima pelepasan tersebut ;Bahwa dari pembagian bidang tanah secara porposional bagi parapemegang pelepasan selanjutnya telah diusulkan menjadi obyek KonsilidasiTanah Kelurahan Entrop berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No. 21VI1993 Tanggal 18 Maret 1993 Tentang penegasan Tanah Negara sebagaiObyek Konsolidasi Tanah sebanyak 250 subyek yang ditindaklanjuti denganSurat Keputusan Kakanwil

NAD) untuk diterbitkansurat Keputusan (SK) pemberian Hak Milik untuk Penggugat dan atas pengirimanberkas tersebut Kakanwil BPN Prop. NAD telah pula menerbitkan SK No. 3/HM/BPN/2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama JUMIATICUT atas sebidang tanah di Kota Langsa ;Bahwa didalam berkas yang dikirimkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timurkepada Kakanwil BPN Prop.

NAD turut pula dilampirkan surat RekomendasiBupati Aceh Timur No. 137. a / 2002 perihal Persetujuan Penerbitan Sertifikat HakMiiik tertanggal 7 Pebruari 2002 yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Prop.NAD, yang isi surat Rekomendasi tersebut intinya adalah Bupati Aceh Timur tidakmenaruh keberatan untuk penerbitan Sertifikat diatas areal Eks HGU PTPNI(Tergugat) karena telah sesuai dengan surat Direksi PTPNI No. 01.

Aceh Timurkepada Kakanwil BPN Prop. NAD tembusannya disampaikan kepada Penggugat,demikian pula SK Kakanwil BPN Prop. NAD No. 3/ HM / BPN /2006tembusannya disampaikan juga kepada Penggugat oleh Kakanwil BPN Prop. NADdan dengan demikian jelas bahwa SHM yang Penggugat mohon sedang dalamproses penerbitannya ;Bahwa didalam Peta Bidang Tanah No. 267/2005 tanggal 24 Desember 2005 yangmerupakan hasil pengukuran kadaster Kantor Pertanahan Kab.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah"A" Ne 13/ PPTA/KPAT/2006 tanggal 16 Pebruari 2006 ;Bahwa Demikian juga didalam SK Kakanwil BPN Prop.

Aceh Timur kepada Kakanwil BPN Prop. NAD turut pula dilampirkansurat Rekomendasi Bupati Aceh Timur No. 137. a/ 2002 perihal Persetujuan PenerbitanSertifikat Hak Milik tertanggal 7 Pebruari 2002 yang ditujukan kepada Kakanwil BPNProp. NAD, yang isi surat Rekomendasi tersebut intinya adalah Bupati Aceh Timur tidakmenaruh keberatan untuk penerbitan Sertifikat diatas areal Eks HGU PTPNI (Tergugat)karena telah sesuai dengan surat Direksi PTPNI No. 01.

Pembanding/Tergugat I : ERIYONTORI
Terbanding/Penggugat : DASMIARTY
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Kementerian ATR/BPN RI Cq Kakanwil ATR/BPN Prov. Sumatera Barat Cq ATR/BPN Kabupaten Dharmasraya