PUTUSANNomor 858/Pdt.G/2018/PA.GtloZN ZN *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Alief Mursilah Kolly binti Sukri Kolly, umur 41 tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan ASN pada Dinas Kearsipan danPerpustakaan Gorontalo., tempat kediaman di JalanMembramo, Kelurahan Molosipat U, KecamatanSipatana

Bilamana Penggugat tidakmelanggar larangan sebagaimana dijelaskan diatas danTergugat tidak mencantumkan secara terperinci terkaitpembinaannya, serta Penggugat menerima Surat Tegurantersebut setelah 46 hari kerja sejak diterbitkan oleh Tergugat,maka sepatutnya Surat Teguran tersebut telah melanggar Pasal** Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 283 Tahun 1998 tentangTata Kearsipan, dalam Lampiran Pemerintahan, kode surat soalPamong Desa /Perangkat Desa termuat dengan kode 141 :Pamong Desa meliputi Pencalonan

, Pemilihnan, Pengangkatan,Pemberhentian dsb, sedangkan kode 145 termuat tentangADMINISTRASI DESA j22222oenneoennnccnnneccnne cenceSecara fakta kode surat dalam Surat Teguran tertera denganNomor : 145/053/41 6.303.11/2017, yang diterbitkan olehTergugat pada tanggal 18 Maret tidak sesuai denganKeputusan Bupati Mojokerto Nomor 283 Tahun 1998 tentangTata Kearsipan, maka Surat Teguran tersebut secaraadministrasi adalah Cacat dan Tidak Sah ; 2) Surat Teguran dan Pemberhentian Sementara tertera denganNomor

(tidak termuat nomorsurat)/416.303.11/2017, yang diterbitkan oleh Tergugat padatanggal 19 April 2017 secara administrasi tidak sah ; ** Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 283 Tahun 1998 tentangTata Kearsipan, dalam Lampiran Pemerintahan, kode surat soalPamong Desa /Perangkat Desa termuat dengan kode 141 :Pamong Desa meliputi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pemberhentian dsb, sedangkan kode 145 termuat tentangADMINISTRASI DESA ; 22222censecenecccnnseceneecceneceeneeesSecara fakta kode surat dalam

(tidaktermuat nomor surat)/416.303.11/2017, yang diterbitkan olehTergugat pada tanggal 19 April 2017 oleh Tergugat tidak sesualdengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 283 Tahun 1998tentang Tata Kearsipan, maka Surat Teguran tersebut secaraadministrasi adalah Cacat dan Tidak Sah ; Halaman 16 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBY3) Surat Pemberitahuan Pemberlakuan Surat PemberhentianSementara tertera dengan Nomor 145/.....

Hal inimengakibatkan adanya kekaburan yang diterima Penggugatantara Surat Teguran ke2 dengan Surat PemberitahuanLEPSCDUT ; o ene n nn ene nnn nn nnn nn enn nn nn enna nn nnnnnnnenennee** Bahwa secara fakta, nomor surat pada Surat Pemberitahuantersebut terdapat bagian nomor suratnya ada bagian yangkosong, sehingga surat tersebut secara adminstrasi dan secarahukum adalah Cacat ; 0220202 ncnenn ne nenennne** Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 283 Tahun 1998 tentangTata Kearsipan, dalam Lampiran Pemerintahan

., Penyediaan operasional pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD,dan PPKD) sebesar Rp. 89.677.906, Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp. 46.800.000, Penyediaan operasional BPD sebesar Rp. 5.000.000, Insentif/ operasioanal ketua RT/ ketua RW sebesar Rp. 13.200.000, Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa sebesar Rp.60.547.857, Pengeloaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistikdan kearsipan sebesar Rp. 20.000.000, Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangandan pelaporan

Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desasebesar Rp. 35.255.268,Halaman 6 dari 47 hal Putusan Nomor 11/PID.TPK./2021/PT.MTR.n.Penyediaan Operasioanal Pemerintah Desa sebesar Rp.91.988.160,Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp. 46.800.000,Penyediaan Operasional BPD sebesar Rp. 5.000.000,Penyediaan insentif/ opersional RT/ RW sebesar Rp.13.200.000,Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan sebesar Rp.26.400.000,Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan

tunjangan perangakat desa sebesar Rp.300.043.840,Jaminan Sosial Kepala Desa dan perangkat desa sebesar Rp.35.669.414,Penyediaan operasional pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD,dan PPKD) sebesar Rp. 89.677.906,Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp. 46.800.000,Penyediaan operasional BPD sebesar Rp. 5.000.000,Insentif/ operasioanal ketua RT/ ketua RW sebesar Rp.13.200.000,Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa sebesar Rp.60.547.857,Pengeloaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistikdan kearsipan

Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan sebesar Rp. 20.000.000,j. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan sebesar Rp.15.625.000,k. Penyelenggaran Musyawarah Desa Lainnya sebesar Rp.3.000.000, . Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa sebesar Rp.3.275.000, m. Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa sebesar Rp.7.800.000, n.

Ul owDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelistelah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :Xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Kearsipan danPerpustakaan, pendidikan SMK, bertempat tinggal JalanGunung Gandek (rumah ibu Hj.

Zainal bin Nasaruddin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Honorer Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,tempat kediaman di Jalan Elang Lorong 1 No. 80 RT/RW002/003, Kelurahan Sawitto, kecamatan Watang Sawitto,Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon;melawanNurul Fadillah Mansur binti Mansur Musa, umur 27 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer DPRD/ Sekwan, tempatkediaman di jalan Ahmad Yani Lorong 5, KelurahanPacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang,Provinsi Sulawesi

Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (DinasPerpustakaan dan Kearsipan Daerah) bulan Agustus 2019 an.Hasriawati, SKM yang tidak memperlihatkan aslinya dan tidakbermaterai (bukti P13);14. Fotokopi buku rekening Bank BNI an. Akbar = yang tidakmemperlihatkan aslinya dan tidak bermaterai (bukti P14);B. SaksiSaksiHal. 4 dari 12 hal.1. Asnani Tongalu binti Anwar Bustam, umur 40 tahun, agama Islam,pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan M.

PtkPerpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dengan demikianPemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

Asas PertanggungjawabanPenyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.bahwa kemudian juga dalam Bab VI tentang lainlain, halaman 121, point G angka huruf a,huruf b, huruf c dan angka 2 yang mengatur bahwa: ralat tidak diatur dalam tata naskahdinas tersebut, dalam naskah dinas tersebut yang diatur disebutkan dalam point G sebagaiberikut:G.

PUTUSANNomor 224/Pdt.G/2017/PA Ek.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkaracerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yangdiajukan oleh:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, PekerjaanPNS Lab Perpustakaan dan Kearsipan XXXXX, berdomisili di JalanButtu Sawah, Kelurahan Puserren, Kecamatan XXXXX, KabupatenXXXXX yang diwakili oleh kuasa hukumnya Bahtiar, S.H., M.H.Advokat berkantor di Kantor di LBH BHAKTI

Kelurahan Labuang, KecamatanBanggae Timur, Kabupaten Majene, sebagaiPemohon ;Ernawati Binti Mansur, tempat dan tanggal lahir Majene, 03 November1966, agama Islam, pekerjaan Tidak ada,pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungantangngatangnga, Kelurahan Labuang, KecamatanBanggae Timur, Kabupaten Majene, sebagaiPemohon Il;Yang selanjutnya disebut sebagaipara Pemohon.Selastri binti Muliadi, tempat dan tanggal lahir Majene, 28 Oktober 1986,agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor DinasPerpustakaan dan Kearsipan

Nomor 597 K/Padt.SusKIP/20172008 tentang Keterbukaan Informasi, pada saat itu Peraturan Perundangandan atau Pedoman yang berlaku di bidang Kearsipan di PT Pelindo II, antaralain ialah: Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Ketentuan PokokKearsipan; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk; Perusahaan Umum (Perum) Perum Pelabuhan II menjadi PerusahaanPerseroan (Persero); Surat Keputusan Direksi

Pasal 17 HK.56/7/16/PI.II94 Tentang Penghapusan Arsip.(1) Bahanbahan non arsip berupa duplikasi yang berlebihan, foto copy,konsep, amplop, map, lembaran catatan dan sebagainya dapat langsungdimusnahkan di unit kearsipan masingmasing unit organisasi denganterlebih dahulu melaporkan ke Direksi;(2) Arsiparsip yang tidak bernilai guna lagi bagi perusahaan maupun untukbahan bukti pertanggungjawaban administrasi yang mempunyai jangkaretensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun dapat dimusnahkan oleh unitkearsipan

Nomor 597 K/Padt.SusKIP/2017mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukumputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat;TanggapanPokok Perkara mengenai Informasi sebelum lahirnya Undang Undang Nomor14 Tahun 2008 bukanlah menjadi alasan tentang proses penanganan kearsipankarena arsiparsip PT Pelindo II tidak dikelola sendiri tapi dikontrakan kepadapihak ketiga dan bukti dari sistim kearsipan yang diperoleh oleh Termohon yanglangsung dari hasil audensi Termohon ke Pusat

Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan TermohonInformasi, baik dalam persidangan tingkat pertama di Komisi InformasiPusat (KIP) maupun dalarn persidangan tingkat keberatan di PengadilanNegeri Jakarta Utara pada prinsipnya tidak pernah menolak inforrnasi yangdiminta oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan PemohonInformasi, sepanjang informasi yang diminta secara nyata dan dapatdibuktikan secara hukum keberannya dokumen tersebut ada dan disimpandalam kearsipan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon

Golongan IV/aJabatan Sekretaris Dinas Perpusatkaan dan Kearsipan PemerintahKabupaten Nias Barat ;. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatanadalah tentang diri Penggugat dan Keputusan tersebut menimbulkankerugian bagi kepentingan diri Penggugat yakni dengan terbitnyaobjek sengketa dimaksud maka sejak tanggal yang disebutkan dalamobjek sengketa tersebut Penggugat berhenti sebagai Pegawai NegeriSipil dan tidak menerima gaji lagi serta lepas seluruh hak hakpensiun ..

Bahwa Penggugat memiliki Legal Standing oleh karena Orang yangsemula berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di DinasPendidikan Kabupaten Nias Barat yang saat diberhentikan menjabatsebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 821.2 332 Tahun 2018Tanggal 23 Juli 2018 ;.

Barat/ Eselon III.Asesuai dengan keputusan Bupati Nias Barat No 821.2556 tahun 2016;Bahwa pada tanggal 04 September 2017 Penggugat diangkat menjadiSekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten NiasBarat/ Eselon IIl.A sesuai dengan Keptusan Bupati Nias Barat No 821.2407 ;Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 823.4/800/2018 tanggal 06 Maret 2018 Naik Pangkat dalampangkat Pembina IV.a;Bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Sekretaris DinasPerpustakaan dan Kearsipan

Masale Gulo dari Pemerintah Kabupaten NiasSelatan ke Kabupaten Nias Barat tanggal 23 April2018 oe ceecccececeeceeseeseeeteseteserteeeetsitetiratestsessessesee (Bukti P12);Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 821.2332 Tahun 2018tentang Pengangkatan Jabatan baru menjadi sekretaris DinasHalaman 39 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUNMDN.Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias barat/JabatanAdministrator/Eselon III.A tanggal 23 Juli 2018 ..............

Perdata Nomor 403/PDT.G/2015/PN.Ser.kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiaptiap perkawinandicatat menurut peraturan Perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinansecara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, tahun 1990, dan atas daliltersebut telah dibuktikan dengan Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/Ket.443/DKCCS/2015, tertanggal 07 September 2015 yang dikeluarkan olehKepala Seksi Kearsipan

Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaraCerai Talak antara:Novan Candra Dermawan bin Irwan Tukadjil, umur 40 tahun, agama Islam, D1(Diploma satu), pekerjaan wiraswasta (Penjahit), tempat kediamaJalan Sungai Lewara Nomor 6 Kelurahan Ujuna, Kecamatan PaluSelatan, Kota Palu, sebagai Pemohon;melawanFatmawati binti Ahmad Nur, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (stratasatu), pekerjaan honorer di Kantor Dinas Kearsipan

bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknyaadalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikutpenjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaPengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Pemberian izin perceraian Nomor 870/911Sekret tanggal15 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kearsipan

ELFA EDISON, SP untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 September s.d 02 Oktober 2020 di Palembang terdapat tandatangan Bupati Lahat yang dipalsukan / ditempel.

Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat.

Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan sosialisasi/penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta.

Tugas No. 090/193/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 931/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 933.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 933/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 932/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 930/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pengumpulan Data Bidang Kearsipan.

/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah /swasta.

Poto Kopy Surat Permohonan ljin cerai Nomor 800/473/DPKP/2020tanggal 5 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor kantor DinasPendapatan dan Kearsipan Kota Mataram , bukti surat tersebut telahdicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberimaterai dan telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3)Saksi:1.

Menyelenggarakan administrasi suratsurat, kearsipan, laporan ;Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi JawaTimur No. 16. 35 tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Proyek OprasionalNasional Pertanahan (PRONA) dan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Tulungagung Nomor : SK. 045.352.719 Tahun 2007tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Lokasi Wilayah Kecamatan danDesa Proyek Peningkatan Administrasi Pertanahan (PPAP) Prona TahunAnggaran 2007 menetapkan Desa Padangan

Menyelenggarakan administrasi suratsurat, kearsipan, laporan ;Hal. 8 dari 23 hal. Put.

ewwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 (AdministrasiPembangunan), pekerjaan Dosen Universitas Yapis,tempat kediaman diKota Jayapura, disebut sebagaiPenggugat;LAWANTERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Kearsipan),pekerjaan

Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer padaDinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah,Soppeng, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng.Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;DUDUK PERKARADALAM KONVENSIMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyabertanggal 11 Januari telah mengajukan