Kecil.Bahwa yang menjadi dasar memberikan keterangan ahli dalam perkara iniyaitu surat tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IllPekanbaru Nomor ST.089/BPKH II/PEPHP/4/2017 tanggal 10 April 2017Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti +150 (seratuslima puluh) keping kayu olahan atau sekira 4 (empat) ton kayu dengancara ahli menyayat bagian kayu lalu dilihat struktur kayu pada pori=porinyadengan menggunakan kaca pembesar selanjutnya dicocokkan dengandaftar kayu pada Kepmenhut

Bososi Pratama Saksi langsung datang kelokasikemudian menghidupkan GPS merk Garmanin type Montana 680 dititiklokasi yang akan diploting titik koordinatnya selanjutnya mencatattampilan Universal Transverse Mercator (UTM) berupa titik koordinatdalam bentuk titik X dan titik Y, kemudian titik koordinat X dan Y tersebutdioverlay kedalam peta perubahan kawasan hutan menjadi kawasanhutan dan perubahan antar fungsi kawasan hutan di Provinsu SulawesiTenggara skala 1 : 250.000 (lampiran Permenhut, Kepmenhut

Bososi Pratama Saksi langsung datang kelokasi kemudianmenghidupkan GPS merk Garmanin type Montana 680 dititik lokasi yangakan diploting titik koordinatnya selanjutnya mencatat tampilan UniversalTransverse Mercator (UTM) berupa titik koordinat dalam bentuk titik Xdan titik Y, kemudian titik koordinat X dan Y tersebut dioverlay kedalampeta perubahan kawasan hutan menjadi kawasan hutan dan perubahanantar fungsi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara skala 1 :250.000 (lampiran Permenhut, Kepmenhut

Bososi Pratama;Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengolahan data titik koordinatyang diambil menggunakan GPS merk Garmanin type Montana 680 selanjutnyamencatat tampilan Universal Transverse Mercator (UTM) berupa titik koordinatdalam bentuk titik X dan titik Y, kemudian titik koordinat X dan Y tersebutdioverlay kedalam peta perubahan kawasan hutan menjadi kawasan hutan danperubahan antar fungsi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara skala 1 :250.000 (lampiran Permenhut, Kepmenhut No.

6.275.038;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang oleh karena Terdakwa mengangkut kayu olahan/gergajiantersebut sebanyak 225 Keping dan lebih kurang volumenya 7 (tujuh) Kubikyang merupakan kayu hasil hutan dan pengelompokan jenisnya sesuai denganNo.163/KPTSII/2003, Mei 2003Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan luran Kehutanan,KepmenHut

melakukan identifikasilokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk, penataan batas danpemetaan kawasan hutan konservasi, identifikasi fungsi dan penggunaan dalamrangka penatagunaan kawasan hutan, penilaian hasil tata batas dalam rangkapenetapan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, identifikasi danpenilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan serta identifikasipembentukan unit pengelolaan hutan konservasi, serta hutan lindung dan hutanproduksi lintas administrasi pemerintahan (sesuai Kepmenhut

SILVA INHUTANI LAMPUNG mempunyai Hak Penguasaanatau Pengelolaan Kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya diKecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji berdasarkan :1 Berita Acara Pengukuhan Tata Batas Kawasan Hutan Tanaman Produksi Tetap register45 Sungai Buaya Lampung Utara tahun 1986/1987 ;2 Kepmenhut No.785/KptsII/1993 tanggal 22 Nopember 1993 tentang PenetapanKelompok Hutan Register 45 Sungai Buaya;3 Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Register 45 yang dilakukan oleh Kantor WilayahDepartemen

Adanya SKPT dan tidak adanyapal/tanda batas, tidaklan menghapuskan kesalahan Terpidana, selain itulahan yang di garap Terpidana adalah bukan lahan yang ditunjukpemerintah berdasarkan Kepmenhut Nomor 757/1999 tentang PenunjukanKawasan Hutan.

Nedy Patanduk dan Aburaera (Bukti T11) menunjukkanbahwa penurunan status obyek sengketa dari Kawasan Hutan (KH) menjadiArea Penggunaan Lain (APL) baru terjadi setelah adanya Peta PerubahanPeruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan PerubahanAntar Fungsi Kawasan Hutan Seluas + 115.111 Ha di Provinsi SulawesiTenggara (lampiran Kepmenhut RI Nomor: SK.465/MenhutII/2011 tanggal 9Agustus 2011) dan Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi SulawesiTenggara Tahun 2017 (lampiran KepmenLHK Nomor

Kepmenhut No.785/KptsI1I/1993 tanggal 22 Nopember 1993tentang Penetapan Kelompok Hutan Register 45 SungaiBuaya ;3. Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Register 45 yang dilakukanoleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan PerkebunanTahun 1996 ;4. Peta Rekonstruksi batas Kawasan Hutan Reproduksi TetapSungai Buaya Register 45 Kabupaten Tulan Bawang PropinsiLampung bulan Pebruari 2006 ;5.

averaging minimal 60 titik yangkeakuratannya lebih tinggi kalau dibandingkan dengancara single position yang tingkat keakuratnnya lebihrendah, sehingga petugas yang Ahli perintahkanmelakukan sistim averaging kemudian mendapatkanhasil sesuai dengan yang tergambar pada peta, yaituterdapat 9 titik tunggak pohon yang dijadikan sampeldimana semua titik tunggak tersebut adalah tunggakpohon yang berada paling luar dari lokasi penebanganyang setelah diplotkan ke peta penunjukkan kawasanhutan (lampiran Kepmenhut

sesuatu, denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasanancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan,sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lainuntuk melakukan tindak pidanaMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pada unsursebelumnya, Para Terdakwa khususnya Terdakwa I sebagaiKepala Resort Polisi Hutan seharusnya mengetahuiwilayahnya secara pasti apakah termasuk ke dalam wilayahhutan negara ataukah tidak yaitu dengan memiliki Petapenunjukkan kawasan hutan (lampiran Kepmenhut

SipefBiodiversity Indonesia serta kegiatan kelola sosial berupa kemitraanpengelolaan hutan bersama masyarakat sekitar areal kerja;Bahwa berdasarkan Kepmenhut Nomor : SK.662 / Menhut Il / 2013tanggal 17 September 2013 PT. SBI hanya diperbolehkan melakukanpenebangan pohon untuk kepentingan pembangunan sarana danprasarana sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan, jikaselain hal tersebut maka PT.

Arara Abadi (Revisi Lampiran Kepmenhut No.743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996) di Kabupaten Siak,Pelelawan, Bengkalis Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hilir, Kota Dumai danKota Pekanbaru Provinsi Riau Luas (Blok S/D XI): + 299.975 (dua ratussembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektarLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik di Indonesia No.703/MenhutII/2013 tanggal 21 Oktober 2013, diberi tanda T.T.1.4;5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perseroan Terbatas PT.

melakukan identifikasilokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk, penataan batas danpemetaan kawasan hutan konservasi, identifikasi fungsi dan penggunaan dalamrangka penatagunaan kawasan hutan, penilaian hasil tata batas dalam rangkapenetapan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, identifikasi danpenilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan serta identifikasipembentukan unit pengelolaan hutan konservasi, serta hutan lindung dan hutanproduksi lintas administrasi pemerintahan (sesuai Kepmenhut

Kalsel belum ada menerbitkan Izinkepada orang yang bernama JUNAINI Als JUNAI untuk menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yangdilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana diatur dalam PP RI No. 7tahun 1999 tentang Pengawetan dan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 3Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN MtpPP RI No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan SatwaLiar dan Kepmenhut nomor : 447/Kpts2/2003 31 Desember 2003 tentangTata Usaha Pengambilan

SK MENHUT Nomor 663/MenhutII/2009 tanggat 15 Oktober 2009tentang Perubahan Fungsi Sebagian HPT di Kelompok Hutan Tesso Niloyang terletak di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau seluas + 44.492hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, setelah berakhirnya HPH PT.Nanjak Makmur tahun 2009, berdasarkan Surat KEPMENHUT Nomor124/MenhutII/2009 tanggal 27 Maret 2009.f.

NanjakMakmur tahun 2009, berdasarkan Surat KEPMENHUT Nomor 124/Menhut11/2009 tanggal 27 Maret 2009;6.

Nanjak Makmur tahun 2009,berdasarkan Surat KEPMENHUT Nomor 124/Menhut!

NanjakMakmur tahun 2009, berdasarkan Surat KEPMENHUT Nomor 124/Menhut11/2009 tanggal 27 Maret 2009;6.

SMART kepada Menteri Kehutanan RINo : 019/PSM3/SB/SMART/10/2011 tanggal 12 oktober 2011 perihalPermohonan Proses Pelapasan Kawasan Hutan, yang telah di legalisir olehDirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Peta terlampir1 (satu) eksamplar fotocopy Kepmenhut No : 253/KptsII/ 1998 tanggal 27Februari 1998 tentang Pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri atasareal hutan seluas + 13.090 Ha di Prop. Dati I Kalsel kepada PT.

Kodeco Timberbeserta lampiran peta areal kerja HPHTI yang telah dilegalisir oleh SekretariatJenderal Kementerian Kehutanan RI.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kepmenhut RI No : SK.435/Menhut II/2009tanggal 23 Juli 2009 perihal Penunjukkan kawasan hutan prop. Kalsel beserta 8(delapan) lembar peta lampiran kawasan hutan prop. Kalsel yang telahdilegalisir oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan RI.1 (satu) lembar asli Surat Bappeda Prov.

melakukan identifikasilokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk, penataan batas danpemetaan kawasan hutan konservasi, identifikasi fungsi dan penggunaan dalamrangka penatagunaan kawasan hutan, penilaian hasil tata batas dalam rangkapenetapan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, identifikasi danpenilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan serta identifikasipembentukan unit pengelolaan hutan konservasi, serta hutan lindung dan hutanproduksi lintas administrasi pemerintahan (sesuai Kepmenhut

Padahal TNKS telah ditetapkan dalam Kepmenhut No.901/KptsI/1999 tanggal 14 Oktober 1999.2. Bahwa dengan salahnya Majelis Hakim menafsirkan pengertian "KawasanHutan" mengakibatkan Majelis Hakim salah dalam menerapkan suatuperaturan hukum, sebab apabila Majelis Hakim tidak salah menerapkansuatu peraturan peraturan hukum maka putusannya bukan bebas tetapiakan dinyatakan terbukti dan para terdakwa dipidana.3. Bahwa keterangan ahli Rahman Panjaitan, SP M.Si Bin D.

No : SK/1487/Menlhk/Setjen/ HPL.0/12/2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Kepmenhut No 493/KptsII/1992 tgl 1 Juni 1992 ttg Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT.

Sesuai dengan Peta LampiranKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 103 /MenLHkll / 2015 tentang Ditetapkan Perubahan Atas Kepmenhut Nomor :SK. 865 / Menhutll / 2014 tanggal 29 September 2014 tentang KawasanHutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh ; Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk mengukur titik koordinat adalahmenggunakan GPS (Global Position Sistym) GPS map tipe 60 Csx MerkGanmin ; Bahwa setiap memuat, mengeluarkan, mengangkut/ membawa hasil hutanberupa kayu harus dilengkapi