Ditemukan 358937 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Lembaga pembiayaan ekspor
Lembaga pembiayaan ekspor indonesia
Lembaga pendidikan tanpa ijin
Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan;
Pelanggaran hak ekonomi
Lembaga penyiaran
Pembajakan
Perizinan usaha
Berbasis resiko
Lembaga oss
Pihak ketiga yang berkepentingan
Permohonan praperadilan
Lembaga swadaya masyarakat
Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia
Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
Register : 03-03-2010 — Putus : 05-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 34/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 5 Agustus 2010 — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta;Ketua Lembaga Sensor Film (LSF)
348 — 18
348 — 18
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta;Ketua Lembaga Sensor Film (LSF)
,kesemuanya Advokat pada kantor Lembaga BantuanHukum Pers (LBH Pers) yang beralamat di Jl. Prof.Dr. Soepomo, SH., Komplek BIER No 1A, MentengDalam, Jakarta Selatan 12870, sebagai PenerimaKuasa. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal2 Maret 2010, bertindak baik sendiri sendirimaupun bersamasama untuk dan atas nama PemberiKuasa, untuk selanjutnya disebutsebagai ...... 2... PENGGUGAT,Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2010/PTUN JKTKETUA LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), Jl. MT.
Lembaga Sensor Film eksis di NegaraRepublik Indonesia dengan pijakan dasar hukum yang kuatdalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dalamlingkup para pihak yang berkepentingan;2.
kepemilikan filmtersebut tidak melakukan reaksi terhadap terbitnya suratsebagaimana dimaksud;Bahwa tidak benar apabila Lembaga Sensor Filmmelaksanakan wewenangnya untuk menyensor dengan disertaipedoman dan kriteria penyesensoran sebagaimana dituduhkanPenggugat.
Lembaga Sensor Film dalam menjalankan fungsi, tugasdan wewenangnya telah sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku dan tidak sedikitpunkeluar dari ketentuanyang telah digariskan;b.
Tebet Barat VIJ No. 16, RT.012RW.004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, JakartaSelatan, Agama : Kristen Protestan, Pekrjaan : wartawandan pengajar di Lembaga Pers Dr.
Register : 05-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — YAYASAN LEMBAGA PEMBELA HUKUM INDONESIA (YLPHI) VS MENTERI PERDAGANGAN RI;
102 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN LEMBAGA PEMBELA HUKUM INDONESIA (YLPHI) VS MENTERI PERDAGANGAN RI;
Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksanayang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksanauntuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;1.10.2. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturanpelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yangdidelegasikan; atau1.10.3.
Adanya Perintah yang tegas mengenai pendelegasiankewenangan dari UndangUndang atau Lembaga pembentukundangundang Kepada Lembaga penerima delegasikewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapatdelegasi, dengan demikian jelas bahwa Lembaga pelaksanaundangundang, baru dapat memiliki kewenangan untukmenetapkan suatu peraturan yang mengikat umum jika olehundangundang sebagai pnmary legislation memangmemerintahkan atau memberi kewenangan untuk itu.
Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materimuatan peraturan perundangundangan di bawah undangundangterhadap peraturan perundangundangan tingkat lebih tinggi;Bahwa kami selaku pemohon uji materiil adalah Yayasan LembagaPembela Hukum Indonesia (YLPHI), Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Badan Hukum Privat Akte Notaris Nomor 151/2016 oleh R.
Untuk garam Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 3Permendag a quo yang menyatakan bahwa Rencana kebutuhanGaram Industri ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasiantar kementerian/lembaga terkait;b.
Pembela Hukum Indonesia(YLPHI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Hukum Privat AkteNotaris Nomor 151/2016 oleh R.
Register : 04-09-2017 — Putus : 20-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG Tanggal 20 Oktober 2017 — YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA ( YLBHI)
LAWAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
791 — 1674
791 — 1674
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA ( YLBHI) LAWANGUBERNUR SUMATERA BARAT
Bahwa Pemohonadalahbadan hukum perdata dalam hal ini salah satu kantor dibawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebuahlembaga non pemerintah berbadan hukum Yayasan sebagaimana KeputusanKementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU7352.AH.01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan (bukti P4 terlampir)yang bersifat bebas (independen) dan tidak mencari keuntungan.7.
pasal 14 dan pasal 15 beserta lampiran Undangundang nomor 23 tahun 2014tentang pemerintah daerah, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengganggap perluGubernur untuk melaksanakan pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan bagian dari masyarakat berbentuk badanhukum perdata yang aktif dalam penelitian, pembentukan hukum, penegakan hukum,melakukan usulusul tentang masalah hukum kepada lembaga eksekutif dibidang energidan sumber daya mineral, maka terhadap kepentingan
Yuslim, SH., MH. yangtercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 6 Oktober 2017;Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas dikaitkan dengan Pasal 1angka (15) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 2 PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Padangmerupakan warga masyarakat yang berbadan hukum perdata dan terkait dengan keputusandan/atau tindakan, sehingga Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Padang selaku PemohonNomor: 2/P/FP/2017/PTUN.
PDGHalaman 37lembaga non pemerintah berbadan hukum Yayasan sebagaimana Akta PendirianYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Nomor 186, tanggal 19 Oktober2011, yang dibuat dihadapan Dr.
Bantuan HukumPadang (videbukti P1, P4, P7, P6, P8, P26, P27, P28); Bahwa Pemohon merupakan badan hukum perdata yang aktif dalam hal penelitian,pembentukan hukum, penegakan hukum, melakukan usulusul tentang masalahhukum kepada lembaga eksekutif sebagaimana tertuang dalam Anggran Dasar AktaPendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Nomor 186, tanggal 19Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Dr.
Register : 13-01-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 8/G/2017/PTUN Jkt Tanggal 6 Juli 2017 — RIKA SUWANA BUDI ; KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)
93 — 42
93 — 42
RIKA SUWANA BUDI ; KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)
Penerbangandan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS)dengan surat keputusan ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalNomor Kep/032/IV/1995;Pada tahun 1996 bulan Mei tanggal 30 (tiga puluh) diangkat menjadi pegawainegeri sipil (PNS) dengan pangkat penata muda golongan ruang IlVa olehHalaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 8/G/2017/PTUN Jkt.Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan suratkeputusan ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
NomorKep/070/V/1996;Pada tahun 2014 bulan Juni tanggal 1 (satu) dinaikkan pangkatnya dari pangkatPembina dan golongan IV/a menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dengan pangkatPembina tingkat dan golongan IV/o, dalam jabatan fungsional umum, olehKepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan suratkeputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 187Tahun 2014;Penggugat bekerja di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)di Kedeputian Teknologi Penerbangan dan
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), yangberdasarkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2013, Pasal 1, angka 18,Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional :Lembaga adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan urusanpemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan danpemanfaatannya serta Penyelenggaraan Keantariksaan jo Pasal 38;(1) Pemerintah wajib melaksanakan Penyelenggaraan Keantariksaan;(2) Penyelenggaraan Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan
oleh Lembaga;(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah sertabertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yangmengoordinasikannya;(4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, kKewenangan, dan susunan organisasiLembaga diatur dengan Peraturan;B.
Harian BadanKoordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan LembagaNegara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh PejabatStruktural Eselon dan bukan merupakan bagian dari KementerianNegara/Lembaga Pemenntah Non Kementenan.Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 8/G/2017/PTUN Jkt.c.
Putus : 12-01-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 12 Januari 2012 — YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN, Dahulu YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMIN, Dahulu YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN, Dahulu LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN terhadap ARIE ACHMAD, SH.
240 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN, Dahulu YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMIN, Dahulu YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN, Dahulu LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN terhadap ARIE ACHMAD, SH.
Register : 14-05-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2013 Tanggal 23 September 2013 — LEMBAGA PERBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI KECIL (DAKSINAPATI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
182 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA PERBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI KECIL (DAKSINAPATI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
Bahwa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemohon memiliki1.tanggung jawab untuk berperan serta dibidang kehutanan sebagaimanayang diatur dalam Pasal 68 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan yang berbunyi: ( Bukti P4 );a. Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yangdihasilkan hutan;b.
Kerugian Pemohon; Tertutup kesempatan bagi Pemohon dalam berusaha di bidangpertambangan di kawasan hutan; Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) yang bertujuanuntuk mensinergikan potensi yang dimiliki dalam pemberdayaanmasyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriandibidang pendidikan, pertanian, perikanan, perkebunan,pertambangan, kehutanan dan kesehatan, dengan melakukankegiatankegiatan sebagai berikut : penelitian, penguasaan teknik,Halaman 12 dari 39 halaman.
Pemberdayaan MasyarakatEkonomi Kecil (DAKSINAPAT) (Bukti P 1b);Fotokopi Tanda Terima Akta Pendirian Yayasan Lembaga PemberdayaanMasyarakat Ekonomi Kecil (DAKSINAPATI) (Bukti P 1c);Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Repubrik Indonesia NomorP.14/Menhutll/2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriKehutanan Repubrik Indonesia Nomor P.18/Menhutll/2011 TentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Bukti P 2a);Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Repubrik Indonesia NomorP.18/Menhutll/2011 Tentang
Sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon pada permohonannya halaman10 bahwa status hukum Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) yang mempunyai fungsi serta peran sebagai berikut:a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomianggota khususnya dan masyarakat umumnya serta untukmensejahterakan ekonomi dan sosial;b. Memperoleh perekonomian anggota khususnya dan masyarakat padaumumnya sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomiannasional:c.
Akta Nomor 23 tanggal 17Pebruari 2006 tentang Akta Pendirian Yayasan Lembaga PemberdayaanMasyarakat Ekonomi Kecil yang dibuat dihadapan Suhardi Hadi Santoso, S.H.Notaris di Jakarta (Akta Nomor 23) berikut aktaakta perubahannya, memilikitanggung jawab untuk berperan serta di bidang kehutanan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 68 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan;Halaman 38 dari 39 halaman.
Register : 02-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 264/G/2018/PTUN.JKT Tanggal 20 Maret 2019 — DARWIN MASRUL HARAHAP ; KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
283 — 182
283 — 182
DARWIN MASRUL HARAHAP ; KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DARWIN MASRUL HARAHAP, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanMantan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penerbangan dan AntariksaNasional (LAPAN), Beralamat di Komplek Lembaga Penerbangan danAntariksa Nasional (LAPAN) Blok H4 No. 65, Pekayon, Pasar Rebo,dakalta TMU L~~~ nnn nn nnn nmin nnnSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING:MELAWANKEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,Berkedudukan di Jalan Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, JakartaTimur.
Register : 25-04-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 28/G/2014/PTUN-MDN Tanggal 20 Oktober 2014 — LEMBAGA NEGERI SIBAGANDING TUA (LNST),DKK VS GUBERNUR SUMATERA UTARA
211 — 154
211 — 154
LEMBAGA NEGERI SIBAGANDING TUA (LNST),DKK VS GUBERNUR SUMATERA UTARA
Berdasarkan pasal 4 Akta Pendirian Lembaga Negeri Sibaganding Tua(LNST) Nomor 200 tanggal 21 Septembet 2013 tersebut, makaLembaga Negeri Sibaganding Tua (LNST) adalah sebagai lembaga yangbersifat umum dan tidak berorientasi secara spesifik pada kegiatan danmasalah lingkungan hidup, sebagaimana disyaratkan pada ketentuanPasal 92 ayat (3) huruf b UndangUndang Nomor : 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8.
Dengan demikian bahwa Penggugat sebagai Ketua Pengurus HarianLembaga Negeri Sibaganding Tua, yang didirikan berdasarkan AktaPendirian Lembaga Negeri Sibaganding Tua (LNST) Nomor 200 di buatdihadapan Roida Gurning, SH, Notaris di Tarutung pada tanggal 21Halaman 53Putusan No.28/G/2014/PTUNM DNII.Septembet 2013. adalah sebagai lembaga yang bersifat umum dantidak berorientasi secara spesifik pada kegiatan dan masalahpelestarian lingkungan hidup, dan organisasi tersebut ternyatabelum pernah melaksanakan
Sitompul sebagai Ketua I Lembaga NegeriSibaganding Tua.
Tekait dengan standing to sue, apakah suatu kelompok/ lembaga /oganisasi mempunyai ius standi terhadap sengketa lingkungan hidup ;dan : === == = 55 == = 5+ 5 == = =2.
Negeri Sibaganding Tuaberdasarkan Pasal 4 dan 10 Anggaran Dasar Lembaga Sibaganding Tuamengajukan Gugatan ke PTUN Medan ;Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Pendirian Lembaga NegeriSibagandig Tua (LNST) Nomor 200 tanggal 21 September 2013 (Vide Bukti P2) tercatat pada Pasal 9 Pengurus terdiri dari Dewan Penasihat,KetuaUmum,Badan Pengurus Harian yang terdiri dan Ketua,Sekretaris danBendahara yang dibantu oleh Ketua Bidang, tercatat pada angka III BadanPengurus Harian Ketua adalah Lamsiang Sitompul
Register : 11-03-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Pdg Tanggal 22 Desember 2015 — FAUZAN BAKHTIAR, dkk melawan YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL SUMATERA BARAT
62 — 20
62 — 20
FAUZAN BAKHTIAR, dkk melawan YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL SUMATERA BARAT
PEMBANGUNANNASIONAL SUMATERA BARAT telah mengumumkan pula bahwaTergugatlah yang berwenang untuk mengelola lembaga pendidikandibawah naungan YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONALSUMATERA BARAT.
Rimaison Syarif.SHKeduanya adalah Tim Kuasa Hukum Yayasan Lembaga PembangunanNasional (YLPN), Sekretariat di Jalan S.Parman No.90 Lantai 2 Padangdirubah menjadi:Yang bertandatangan dibawah ini:1. Pebrinaldi.SH;2.
Adanya surat dari Ketua Yayasan Lembaga PembangunanNasional Nomor: 02/06.04/YLPN2007 Tanggal 21 Desember2007 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap untuk tenagapengajar di AKBPSTIE KBP Padang.b. Adanya surat dari Ketua Yayasan Lembaga PembangunanNasional Nomor: 07/06.04/YLPN2008 Tanggal 29 Mei 2008Tentang Pengangkatan Dosen Tetap pada pasca sarjana MMSTIE KBP Padang.c.
Mukhtar Isa, Alm Bakhtiar Buyung dan Alm DrsAzwar glr Dtk Rajo Palembang dengan Yayasan Lembaga PembangunanNasional sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Nomor 09 Tanggal28 Mei 2007 yang didirikan oleh Alm Drs. H.
Tidak adanya akta notaris ataupun bukti outentik lainnya yangmengatakan bahwa Yayasan Lembaga PembangunanNasional Padang nomor : 6 tanggal 7 Februari 1972 telahdilakukan perubahan akta atau2.
Putus : 12-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 Tanggal 12 Februari 2019 — YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN VS DJONI SUKOHARDJO
456 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
456 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — KISMAN PANGERAN vs LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
(LPJKN),
86 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
KISMAN PANGERAN vs LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL(LPJKN),
Fotokopi Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 8Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha JasaKontruksi (Bukti P10)11. Fotokopi Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi NasionalNomor 8 Tahun 2013 tentang Persyaratan Asosiasi Perusahaan yangdiberikan kewenangan verifikasi dan validasi awal permohonan sertifikasibadan usaha jasa konstruksi (Bukti P11);12.
Bahwa dasar hukum terbentuknya Lembaga PengembanganJasa Konstruksi (LPJK) adalah :a. Pasal 31 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 54) yang menyatakan :Penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimanapada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasakonstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen danmandiri.b.
Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentangUsaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7) yang berbunyi :Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksididirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnyadisebut Lembaga.3.
TingkatNasional atau Gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi;4.
TingkatNasional atau gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi.5.
Upload : 02-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/PDT.SUS/2011 YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL ( YLPN ) PADANG; FIRSTA, SH., MM., CS.
43 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL ( YLPN ) PADANG; FIRSTA, SH., MM., CS.
PUTUSANNo. 96 PK/PDT.SUS/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL (YLPN)PADANG, berkedudukan di Jl.
Kampung Baru No.48 RT 04RW III Kelurahan Lubuk Lintah, Padangdalam hal ini semuanya memberi kuasakepada Vino Oktavia, SH; Ardisal, SH;Roni Saputra, SH; Poniman A, S HI;Dasmy Delda, SH, kesemuanya Advokatpada Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI) Kantor BantuanHukum Padang, beralamat di JalanPekanbaru No. 21 Ulak Karang, Padang;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan
alasanalasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukanUndangUndang, formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugattelah mengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagaiberikut:1 Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)pada Pengadilan Negeri Padang halaman 18 alinea 1 menyatakan:Quote:Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.16, menjelaskan bahwabenarLembaga Bantuan Hukum Indonesia ,Lembaga
kekhilafan yang nyata;Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasanalasantersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembalisebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh: YAYASAN LEMBAGA
Putus : 14-11-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2760 K/Pdt/2016 Tanggal 14 Nopember 2016 — LENY RATNASARI vs LEMBAGA PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN GRESIK, dkk
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
LENY RATNASARI vs LEMBAGA PERTANAHAN KANTOR PERTANAHANKABUPATEN GRESIK, dkk
Register : 22-10-2010 — Putus : 20-01-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1851 K/Pdt/2010 Tanggal 20 Januari 2011 — RUDOLF HENNY SIMAUW vs LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) Passo, DKK
97 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUDOLF HENNY SIMAUW vs LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) Passo, DKK
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) Passo, beralamatdi Jalan Gang Raja, Desa Passo Kecamatan Teluk AmbonBaguala, Kota Ambon;2. PANITIA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKANKEPALA DESA PASSO, beralamat di Jalan Gang Raja,Depan SD , ll Desa Passo, Kecamatan Teluk AmbonBaguala, Kota Ambon;3. PEMERINTAH KOTA AMBON cq.
PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan atau Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa haruslahberdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagaimana dikehendakiUndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo.Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa; Tergugat sebagai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Passo danTergugat Il sebagai Panitia Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan KepalaDesa Passo, yang terbentuk berdasar Surat Keputusan Tergugat Ill No
Peraturan Tergugat Ill No.424 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan No. 207 tahun 2003tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukumkarena Tergugat sebagai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) danTergugat Il sebahagian besar adalah Anggota Musyawarah Desa (LMD)oleh UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo.Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, telahmenghapuskan Lembaga Musyawarah
, Tergugat tidak diberi kKewenangan apapun untukmembentuk/menunjuk Tergugat Il;Bahwa hal mana dapatlah dilihat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, yang menentukan bahwa"untuk pencalonan, pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa(BPD) membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari dan seterusnya;Bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan ternyata bahwa Tergugat (Lembaga Musyawarah Desa) telah membentuk Tergugat Il (PanitiaPemilinan Kepala Desa) pada Lembaga
Musyawarah Desa sesuaiketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005bukan merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk membentukpanitia pemilihan kepala desa, karena kewenangan untuk itu ada padalembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD);Bahwa oleh karena Tergugat Il (Panitia Pemilinan Kepala Desa) telahdibentuk oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD) bukan oleh BadanPermusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 47ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005,
Register : 11-01-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 05/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 12 Juni 2012 — 1.Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011
89 — 46
89 — 46
1.Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011
Lembaga TingkatProvinsi dilakukan oleh Gubernur ; 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilinanpengurus, masa bhakti, tugas pokok dan fungsi, sertamekanisme kerja lembaga sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam peraturan Menteri ; 38 1)2)PengurusLembaga Tingkat Nasional dan Lembaga TingkatProvinsi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintahini harus sudah dukukuhkan paling lama padabulanDesember 2011 ; Pengurus Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga TingkatProvinsi yang dibentuk
ART Lembaga ; 1.
konstruksi selain Lembaga yangdikukuhkan Menteri Pekerjaan Umum : .
lembaga atau organ ituharus independen dan mandiri adalah bertolak pada bidang permasalahanyang ditangani oleh sebuah lembaga atau organ tersebut adalah ringan /kecil / detil, yang memilki sifat knusus dan memerlukan penanganantersendiri, sehingga dengan demikian lembaga atau organ tersebutlahyang paling memahami dan paling mampu untuk menanganipermasalahan tersebut, maka segala sesuatu. yang menyangkutpermasalahan yang dihadapi oleh lembaga atau organ tersebutdiserahkan sepenuhnya kepada lembaga
bahwa denganditerbitkannya Peraturan Menteri ini, Pengurus Lembaga yang diangkat sebelumditetapkannya Peraturan Menteri ini, segera menyiapkan langkahlangkahyang diperlukan untuk mengakhiri AD / ART Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi dan memfasilitasi pembentukan pengurus Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri ini ;Menimbang, bahwa Pembentukan Pengurus LPJK yang berdasarkan AD/ ART Lembaga dilakukan pada Musyawarah Nasional tanggal 30 September2011, memilih Ir.
Register : 13-07-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 24-02-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 378/PDT/2015/PT.DKI Tanggal 8 Oktober 2015 — HARISH ARJANDAS TOLANI CS ><LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) CS
44 — 0
44 — 0
HARISH ARJANDAS TOLANI CS ><LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) CS
Putus : 11-08-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245 K/TUN/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 — PEMERINTAH KOTA BOGOR VS LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN BOGOR RAYA
57 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KOTA BOGOR VS LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN BOGOR RAYA
Bahwa Termohon Kasasi memohon Informasi Publik kepada PemohonKasasi atas nama Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya yangnotabenenya bukan perseorangan.
Dengan demikian Lembaga Bantuan Hukum KeadilanHalaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2014Bogor Raya (Termohon Kasasi) bukan sebagai badan hukumperkumpulan karena belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia dan oleh karena itu Termohon Kasasi tidakmempunyai legal standing untuk memohon informasi publik kepadaPemohon Kasasi;8.
Register : 22-10-2010 — Putus : 14-02-2011 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 234/B/2010/PT.TUN. JKT. Tanggal 14 Februari 2011 — ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA;
KETUA LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)
208 — 1
208 — 1
ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA;KETUA LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)
=Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokatpada Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), alamat JalanProf. Dr.
., Komplek BIER No 1A, Menteng Dalam,Jakarta Selatan 12870, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 18 Agustus 2010, bertindak baik sendirisendirimaupun bersamasama untuk dan atas nama pemberi kuasa,untuk selanjutnya disebutSCD AGA .......eceeeeceesceeceeccesecetecseeesecceeee ceeceesceaecsaecaeeeneeeeeeseeaecsaeeneeeseeesPENGGUGAT/PEMBANDING ;KETUA LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), berkedudukan di Jalan M.T.Haryono, Kav 4748, Jakarta12770, dalam hal ini memberiKUASA K@Pada ene neon enn n nen ene en neem
Putus : 15-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1336 K/Pdt/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 — SIHOL PANGARIBUAN VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIAU LESTARI, DK
53 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
SIHOL PANGARIBUAN VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIAU LESTARI, DK
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIAULESTARI, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, KomplekSentral Niaga Nomor 11, Lantai Il, RT 01 RW 03, KelurahanAir Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;2.
ZAINAL EFENDI , bertindak untuk diri sendiri maupunselaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) RiauLestari, beralamat di Jalan Kampung Baru No mor 28, RT003 RW 017 , Kel urahan Rejosari , Kec amatan TenayanRaya, Kota Pekanbaru;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugatsekarang Para Termohon
Strata Satu (S1)dengan Nomor Seri ljazah 353/UGMM/2002 tertanggal 16 Desember 2002serta dikuatkan dengan Surat Keterangan Badan Hukum PendidikanYayasan Universitas Generasi Muda tertanggal 9 Juli 2015 dan SuratPernyataan Nomor 125/R/BHPUGMM/VII/2015 dari Yayasan UniversitasGenerasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan tertanggal 9 Juli 2015serta Surat Keterangan Alumni Nomor 52/R/BHPUGMM/VIII/2015 dariBadan Hukum Pendidikan Universitas Generasi Muda Medan tertanggal 20Agustus 2015;Bahwa Tergugat adalah Lembaga
Register : 03-06-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Cbi Tanggal 26 September 2022 — Penggugat:
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
Lina Kwerianta
58 — 22
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
Lina Kwerianta
58 — 22
Penggugat:
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
Lina Kwerianta