./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

Secara yuridis dipahami oleh semua ahli hukum(mungkin juga tidak semuanya) bahwa dengan adanya mandat tidakberarti terjadi penyerahan atau pelimpahan wewenang dari PemberiMandat kepada Penerima Mandat.

Yang terjadi dengan adanya mandatyaitu Penerima Mandat untuk sementara hanya melaksanakanwewenang Pemberi Mandat, sementara wewenang itu sendiri tetapmelekat pada jabatan Pemberi Mandat (in casu Tergugat dalam perkaraini) tidak memikul tanggung gugat atas akibat hukum yang timbuldalam pelaksanaan wewenang Pemberi Mandat.

Mandat yang diterima11 Perkara No. 70/2007/P.TUN.Mks12Tergugat untuk menerbitkan obyek gugatan dapat dilihat secara jelasdan tegas dalam Pasal 96 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003 (UUSUSDUK), jo. Pasal 16 PerMendagri No. 13 Tahun 2000 tentangPergantian Antar Waktu Anggota DPRD. Penggunaan istilah atas nama(Alineo nomine = Latin), bermakna yuridis sebagai mandat (HukumHTN/HAN) atau kuasa (istilah dalam hukum Perdata).

Atas alasan inimaka tepat menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidakdapat diterima;Berdasarkan uraian angka 3 di atas, maka dengan demikian berartitanggung gugat terletak dipundak Pejabat Pemberi Mandat yaituPresiden selaku Kepala Negara.

Alasannya sangat sederhana, bahwa penerbitanKeputusan dimaksud sifatnya adalah perintah / suruhan (mandat) dariPresiden selaku Kepala Negara untuk dilaksanakan.

Schilder, pada Mandat tidak terdapat suatupemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikankewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan ataumengambil suatu tindakan atas namanya, Mandat terjadi jika organpemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atasnamanya.

Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkantanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat, oleh karena mandatmerupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan inibermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusanatas nama (a.n.) pejabat tata usaha negara yang memberi mandat.Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yangmemberi mandat.

Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugattetap pada pemberi mandat 5 2 no ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn nnn nnn noe nee ene ne ne(3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepadaBupati/Walikota. j 222 enon nnn eon(4) Bupatimalikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajianyang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksudGAIAM GAL (8). pa nnn nnn nnn nnn nnn nnn(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksuddalam

SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Hal 13 Putusan No. 267/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa apakah kewenangan

pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium) ; "Menimbang

Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas3Menimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri knasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danaMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidakterjadi pelimpahan wewenang didalamnya.

Robby Iswanto Sebagai PerangkatDesa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean, Kecamatan Demak,Kabupaten Derrrak (touletii 1211) jemssese cece nen nnce tte ee raeeneeermnenneadalah Bupati Demak, oleh karena wewenang yang dimiliki oleh Kepala DesaCabean adalah wewenang mandat dari Bupati Demak berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

AgamatersebuttelahmembacadanmempelajariberkasperkarainidantelahmendengarparaPemohondanparasaksi di persidangan;BahwaparaPemohondalamsuratpermohonannya, tanggali3 Agustus 2014,yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Nunukan, dengan registerNomor734/Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 13 Agustus 2014,padapokoknyamengakudanmenyatakanbahwaPemohon danPemohon Il,padatanggal 05 Desember 1991, telahmenikahmenuruttatacara agama Islam diDesaPancang, KecamatanSebatik, KabupatenNunukan, denganwalinikahadalahAyah kandungPemohon Il bernamaRaji memberikan mandat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2, sertaketerangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalildalilpermohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapatmenemukan faktafakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Pemohon Il, pada Tanggal 05 Desember 1991, telah melangsungkanpernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Pancang, KecamatanSebatik, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung PemohonIl yang bernama Raji memberikan mandat

Bapak Mujais, mempunyai (hakdan kewenangan) konstitusional tertinggi (absolute) ataspenyelenggaraan (Pemerintahan Negara Republik Indonesia dankekuasaan kehakiman) sejak 17 Agustus 1945 c.g. untuk memeriksa,mengadili, memutus dan menetapkan suatu sengketa/ perkara dalamruang lingkup sengketa pelaksanaan mandat/ kehendak/hakkedaulatan rakyat sengketa antara rakyat yang melakukan tindakanhukum register dengan rakyat yang tidak melakukan tindakan hukumregister. atas dasar menurut/ berdasarkan Peraturan

Joko Widodo, Tidak Sah dan Batal DemiHukum dalam jabatan Presiden Republik Indonesia atas dasar cacathukum, tidak sah dan batal demi hukum sejak Calon PresidenRepublik Indonesia jo (Putusan Mahkamah Konstitusi RI No:1/PHPU.PRESXI1/2014 tentang Presiden RI jo Rapat Paripurna MPRRI tanggal 20 Oktober 2014) cacat hukum, tidak sah dan batal demihukum jo belum/ tidak menerima mandat/kehendak/hak kedaulatanatas nama Yth, Bapak Mujais (Negara berdasar atas Ketuhanan YangMaha Esa/ rakyat dan sistem Pemerintahan

Menetapbkan PERKARA a quo TELAH INKRAH dan apabiladisengketakan merupakan sengketa ruang lingkup mandat kedaulatanrakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan BUKAN KEWENANGANPengadilan Negeri Wonosari.c. Menetapkan Terlawan dapat (mempunyai hak) untuk melakukantindakan hukum register.d. Menyatakan Para TERLAWAN c.g.

Mahkamah Negara RI No: 1001.01/4872.01/TAP.11.16/NKRI tgl. 24 November 2016dan Gelar Perkara No:1001.02/4872. 01.Pdt/01.17/NKRI tanggal 17 Januari 2017 jo Surat UPTNegara RI No: 1001.02/1111/ 01.17/NKRI tgl. 18/1/2017 yang telahINKRAH memenuhi rasa keadilan sebagaimana irahirah : Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ dengan MekanismeMUSYAWARAH MUFAKAT (sesuai Pasal 2 UU No. 48/2009 tentangKekuasaan Kehakiman) dan apabila disengketakan maka merupakansengketa ruang lingkup pelaksanaan mandat

Amethterhadap Proses Pencalonan Raja Negeri Ameth atas nama saudaraWempy Dirk Parinussa, Saniri Negeri Ameth tidak membentuk PanitiaPemilinan, tetapi diambil alin sepenuhnya oleh Saniri Negeri Ameth, makasecara hukum prosedur/mekanisme Pencalonan Raja Negeri Ameth telahcacat hukum atau bertentangan dengan Peraturan Perundangundanganyang berlaku;Bahwa Saniri Negeri Ameth yang adalah Pejabat Tata Usaha Negara, telahmelakukan proses Pencalonan Raja Negeri Ameth pada bulan September2014, yang dibuktikan dengan Mandat

/Rekomendasi dari Mata RumahParenta tanggal 12 September 2014 yang mencalonkan Saudara WempyDirk Parinussa sebagai Raja Negeri Ameth;Bahwa terhadap Mandat/Rekomendasi tersebut, Para Penggugat telahmenyampaikan protes/keberatan dengan menyurati Saniri Negeri Amethsebagai Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan Demokrasi yangberfungsi sebagai Legislatif dalam mempersiapkan Proses Pencalonan RajaNegeri Ameth dengan Surat tanggal 17 September 2014, Surat tanggal 24September 2014 dan Surat tanggal 26

September 2014, yang tembusannyakepada Yonatan Berhitu dkk., kakak kandung dari Penggugatl danPenggugatll dari Mata Rumah Parenta, Camat Nusalaut sebagai KetuaPanitia Pengawas di kecamatan dan Tergugat sendiri;Bahwa keberatan terhadap Mandat/Rekomendasi tanggal 12 September2014 karena Mandat/Rekomendasi tersebut dibuat oleh oknumoknum yangmengatasnamakan Mata Rumah Parenta untuk mencalonkan SaudaraWempy Dirk Parinussa sebagai Raja Negeri Ameth adalah cacat hukum danatau tidak sah.

darimatarumah/keturunan yang berhak mencalonkan Kepala Pemerintah Negeritanggal 12 September 2014;Bahwa mandat sebagaimana Bukti T6 = Bukti T.II Intv 10 telah dilakukandengan cara musyawarah dan ditetapkan oleh pihak yang berhak danmerupakan penduduk di Negeri Ameth;Bahwa didalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Negeri Ameth tidakmenjelaskan tentang produk akhir dari Penentuan Calon Kepala PemerintahNegeri apakah dengan diterbitkannya suatu Surat Keputusan, Berita AcaraRekomendasi ataukah mandat

Halhal sebagaimana tersebut, lazimnyatelah dipergunakan dalam proses pencalonan Kepala Pemerintah Negerisecara adat di Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan 3 (tiga) cara,yakni membuat berita acara musyawarah atau membuat rekomendasi ataumembuat mandat;Bahwa pertimbangan Judex Facti halaman 84 yang mengutip Pasal 4Peraturan Negeri Ameth Nomor 1 Tahun 2007 berbunyi: untuk menetapkancalon Kepala Pemerintah Negeri dari Matarumah/Keturunan sebagaimanatersebut pada Pasal 2, maka wajib dilaksanakan

Oleh karena mandat merupakan suatupelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksudmemberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n.pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itumerupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang memberimandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetappada pemberi mandat.

Hadjon menyatakan Delegasi diartikan sebagaipenyerahan wewenang (untuk membuat besluit) oleh pejabat46pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain danwewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut ;Bahwa Mandat menurut Philipus M. Hadjon kewenangan membuatkeputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi ataudelegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahanwewenang kepada bawahan.

Pelimpahan ini bermaksud memberiwewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. pejabatTata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itu merupakankeputusan pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap padapemberi mandat.

Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturanperundang undangan yang melandasinya karena mandat merupakanhal rutin dalam hubungan intim hirarkis organisasi pemerintahan ;Untuk memperjelas kriteria delegasi yang dimaksud, Ten Bergemenyatakan bahwa syarat syarat delegasi antara lain a Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagimenggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkanitu ; b Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan

adalah pelimpahan wewenangkhusus terjadi antara atasan dengan bawahan ; Bahwa jelas berdasarkan ketentuan tersebut di atas Surat KeputusanBupati Tanjung Jabung Barat atas nama Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 16/PAD/BH/VI.9/2011 tanggal 21 November 2011 tentang PengesahanPerubahan Anggaran Dasar Koperasi Tani Hutan Binjai GroupNomor : 16/BH/KDK.52/IV/2000 tanggal 12 April 2000 adalahbersifat delegasi bukan mandat karena ciri mandat adalah antaraatasan

I1V/b, Ketua Bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran UniversitasSam Ratulangi, sebelum masa jabatan selesai (2012 2016)vide P.1 = T.1) ; 22 nn nn nn enn nn nnn nnn nen Bahwa Surat Keputusan objek sengketa tersebut adalah SuratKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatanganioleh Rektor Universitas Sam Ratulangi atas nama Menteri (vide P.1 =T.1) artinya Rektor mendapat mandat untuk menandatangani SuratKeputusan Menteri tersebut ; Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pejabat penerima kuasa menandatangani keputusankepegawaian ataS nama Menteri Pendidikan danKebudayaan...dsSt ... ; Bahwa kewenangan Rektor untuk menandatangani KeputusanKepegawaian tersebut bersumber dari mandat yang diberikan olehMenteri Pendidikan dan Kebudayaan ; Bahwa dalam objek sengketa in litis tetap menggunakan Kop SuratMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, artinyakewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat administrasitertentu merupakan kewenangan Menteri Pendidikan

dan KebudayaanRepublik Indonesia ; Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 53 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untukmenguji objek sengketa antara lain dari segi kewenangan; apakah PejabatTata Usaha Negara itu berwenang menerbitkan Surat Keputusan yangdisengketakan tersebut dan apakah kewenangan tersebut bersifat delegasiatau Mandat ; $= = nnn ne an nnn nnn nnn n nn enn en ennMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dimuka,Rektor Universitas Sam

Ratulangi/Tergugat menandatangani Surat Keputusanobjek sengketa berdasarkan mandat dari Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia dengan demikian yang harus bertanggungjawab terhadap Surat Keputusan objek sengketa tersebut tetap ada padaMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa oleh karena yang seharusnya didudukkan sebagaiTergugat dalam perkara ini adalah Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, maka Pengadilan TataUsaha

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namtuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

Yudinantir, M.Si) dengan saudara Dugan, S.Pi,dan saudara Dugan, S.Pi bertindak menjual tanah berdasarkan SURATPERNYATAAN KUASA/MANDAT dari para ahli waris dari almarhum IRIS IMAN danalmarhumah TINE DULIN, tanggal 5 September 2005,dan dalam surat kuasatersebut disebutkan bahwa tanah yang dijual oleh Dugan dan para ahli waris adalahtanah yang terletak di Km. 16/17 Jalan Tjilik Riwut dengan ukuran 60 meter x 400Meter = 24.000 Meter Kuadrat berdasarkan bukti kepemilikan tanah yaituVerklaringdiatas segel

Yudinantir, M.si yang diakuioleh Atue Nelson dan dalam Keputusan Damang Kepala Adat tersebut diatasdikatakan bahwa MENGAKUI tanah milik DUGAN,S.Pi berdasarkan SuratPernyataan Kuasa/Mandat Ahli Waris tanggal 5 September 2005 berdasarkanbukti kepemilikan tanah yaitu Verklaring diatas Segel Tahun 1962 Nomor : 45/KP/1962, Tanggal 19 Pebruari 1962 dengan Surat Pernyataan PenyerahanSebidang Tanah berdasarkan Surat Verklaring Nomor : 49/KP/1962 Tanggal19 Februari 1962 Dengan Ganti Rugi tanggal 20 Desember

Dugan.S.Pi tanggal 5 September 2005, sesuai denganaslinya, diberi tanda (P2a);Perbaikan ketikan nomor Verklaring terketik No.45/KP/1962 dalam Surat Pernyataan Kuasa/Mandat, PotoCopy dariPotocopy, diberi tanda (P2b);Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari sdr.

Surat Pernyataan Kuasa/Mandat, tanggal 5 September 2005 an. Dugan,S.Pi, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda(T.l.dan T.Il1);2. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari saudara Dugan S.Pi kepada saudara Drs. Yudinantir M.Si,tanggal 20 Desember 2007, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda (T.I dan T.II 2);3. Surat Keterangan Ahli Waris Sintan Asie, tanggal 24 September 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.I danT.ll 3);4.

(bukti surat diperlihatkan dipersidangan); Bahwa ya benar, ada surat kuasa mandat bukti surat (T1) tanda tangan saya;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, kedua belah pihak akan menanggapi dalamkesimpulannya ;4.

TM No.009/TM/XI/01 tanggal 01November 2001 dan selaku Advisor JS, Negosiator dan dokumentasikomersial berdasarkan Surat Mandat Tertanggal 18 Maret 2003, baik secarasendirisendiri maupun bersamasama antara lain dengan Drs.

dan ABDI BUCHARY danFREDDY SUALANG setuju, kemudian setelah disetujui FREDDYSUALANG Adendum Surat Mandat tersebut ditandatangani J SARUANdan JHONNY ISHAK ;Hal. 21 dari 47 hal.

Fotocopy Surat Nomor : 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 PerihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutangPT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;2. Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18Maret 2003 tertanggal 20 Maret 2003 ;3. Asli surat Pengangkatan dari Direktur PT.TRIBRATA MITRA Nomor :009/TM/01 tanggal 1 November 2001 atas nama AMRIL BUDIMANMUCHTAR ;4.

Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh:c) Yang diajukan oleh penuntut umum berupa:1.Fotocopy Surat Nomor : 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003Perihal Surat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaianhutang PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18Maret 2003 tertanggal 20 Maret 2003 ;Asli surat Pengangkatan dari Direktur PT.

Foto copy Surat Nomor : 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 PerihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT.Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;. Foto copy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18Maret 2003 tertanggal 20 Maret 2003 ;. Asli surat Pengangkatan dari Direktur PT.TRIBRATA MITRA Nomor :009/TM/01 tanggal 1 November 2001 atas nama AMRIL BUDIMANMUCHTAR ;.

Fungsional umum golongan ruang Ill/d ke bawah dilingkungannya untuk = jenis = hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf cdan ayat (4) huruf a, huruf d. dan huruf e;Menimbang, bahwa selanjutnya, di dalam hukum administrasi mengenal tigasumber wewenang pemerintah, yaitu melalui Atribusi, Delegasi dan Mandat yangakan dijelaskan sebagai berikut :a. Atribusi;Halaman 29 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN. JKTH.D.

Mandat;Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapatdimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yangmemperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. H.D. van Wijkmenjelaskan arti mandat yaitu een bestuurorgaan laat zijn bevoegdheidnamens hem uitoefenen door een ander (suatu. organ pemerintahmengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).;Sedangkan pendapat F.A.M.

Stronik dan J.G Steenbek dikutif oleh RidwanHR dalam bukunya Hukum administrasi Negara hal 102109 yang padaintinya : atribusi berkKenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkandelegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada kepada organlain sedangkan dalam mandat mengemukakan sebagai berikut :pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pulapelimpahan wewenang.

menentukan sebagai berikut :(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dapat memberikan Mandat kepadaBadan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecualiditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan;(4) Badan dan/ata Pejabat Pemerintah yang menerima mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan mandat;Halaman 30 dari 38 Halaman.

sebagaimana yang telah diuraikan di atas denganadanya frase kata atas nama menunjukan bahwa Sekretaris Jenderal KementerianLuar Negeri dalam menandatangani surat keputusan yang menjadi objek sengketaberdasarkan pada kewenangan mandat in casu sebagai penerima mandat(Mandataris) yang artinya tanggung gugat dan tanggung jawab pada pemberimandat yaitu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebagai pemberi mandat(mandans), namun secara normative telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2), ayat(3), ayat

Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah paman Pemohon II yang bernamaPAMAN PEMOHON II setelah mendapat mandat dari ayah kandung Pemohon II.Saksi nikahnya masingmasing bernama :a. SAKSI NIKAH 1, umur tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat kediaman di KotaPasuruan.b.

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai paman Pemohon I ;Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2006 secara Agama Islamdi rumah USTADZ YANG MENGAKAD NIKAH, dengan wali paman Pemohon II yangbernama PAMAN PEMOHON II setelah mendapat mandat dari ayah kandung Pemohon IIdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan disaksikanoleh 2 orang saksi;Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan dan antarakeduanya tidak ada

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohonb.Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2006 secara Agama Islamdi rumah USTADZ YANG MENGAKAD NIKAH, dengan wali paman Pemohon II yangbernama PAMAN PEMOHON II setelah mendapat mandat dari ayah kandung Pemohon IIdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan disaksikanoleh 2 orang saksi;Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan dan antarakeduanya tidak

Bahwa pada mulanya Para Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 24 Maret2006 di rumah ustadz YANG MENGAKAD NIKAH, dengan wali nikah paman Pemohon IIyang bernama PAMAN PEMOHON II setelah mendapat mandat dari ayah kandung PemohonII di hadapan 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;2. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai satu orang anak lakilaki yang diberi nama ANAK 13.

Tojo Unauna dan melaporkan keberadaannya pada Kepala Desasetempat dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada terdakwa Ilselaku ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) padaTPS 1 degan cara menyerahkan mandat sebagai saksi partai Demokrat danFormat/ model A5 KPU, dan juga pada hari Selasa tanggal 08 April 2014sekitar pukul 12.00 wita saksi FIRDAUS Alias DAUS juga menemuiterdakwa Ill selaku ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) pada TPS 2 dan menyerahkan surat mandat sebagai

Morowali;Bahwa saksi pergi ke Kabupaten Tojo UnaUna pada tanggal 24 Maret2014 dan sampai di Desa Uematopa pada tanggal 08 April 2014;Bahwa saksi pada waktu sampai di desa Uematopa bertemu denganKepala Desa dan menyerahkan Formilir A5 dan mandat sebagai saksiPartai Demokrat dan Kepala Desa menyarankan kepada saksi agar ketemudengan Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Uematopa yakni terdakwa YarisBuheli dan saksi menyerahkan formulir A5 dan Mandat sebagai saksiPartai Demokrat tersebut dan terdakwa Yaris Buheli

menerima formulir A5dan Mandat sebagai saksi Partai Demokrat;Bahwa saksi mengurus formulir A5 sebelum berangkat ke Kabupaten TojoUnauna namun formulir A5 nanti menyusul dan bersamaan dikirim denganmilik sdr.

Morowali.Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar pukul 12.00 witasaksi FIRDAUS Alias DAUS menemui terdakwa III selaku ketua KelompokPenyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 2 dan menyerahkansurat mandat sebagai saksi partai Demokrat dan Format A5 KPU sebagaipemberitahuan akan mencoblos di TPS 2 di Desa Uematopa Kec.Ulubongka Kab.

Tojo Unauna, sedangkan saksi SAMSUDIN DATU ADAMmenemui terdakwa II selaku ketua Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara (KPPS) pada TPS 1 dan juga menyerahkan mandat sebagai saksipartai Demokrat dan Format/ model A5 KPU kepada Terdakwa II sebagaipemberitahuan akan mencoblos di TPS 1 di Desa Uematopa Kec.Ulubongka Kab.

HalmaheraBarat ; Bahwa Daniel Markus sudah tinggal dengan Pemohon sejaktahun 2017 sampai sekarang ; Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan bertanggungjawabdan juga pemohon sudah dapat mandat dari orang tuaDANIEL MARKUS tersebut untuk jadi wali; Bahwa DANIEL MARKUS, lulusan SMA dan berkeinginanmengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNIAL Tahun2021 di Manado ; Bahwa maksud pemohon untuk mengajukan permohonanwali untuk DANIEL MARKUS tersebut yang hendak mengikutiSeleksi Penerimaan Calon Prajurit TNIAL

Halmahera Barat telah memberikan mandat kepadapemohon untuk mewakili kKedudukan mereka selaku orangtua/wali dalam mengikuti penerimaan seleksi calon Prajurit TNIAL; Bahwa benar, DANIEL MARKUS berdomisili di Manado danbertempat tinggal di rumah Pemohon; Bahwa benar DANIEL MARKUS telah mendaftarkan dirinya untukmengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNIAL Tahun 2021di Manado, dan dalam persyaratan administrasi diperlukanadanya Penetapan Wali, sehingga Permohonan ini diajukan; Bahwa Pemohon memiliki

Bahwa pada tanggal 04 Juli 2008 Pemohon dan Pemohon II telahmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Ohoi Wirin,Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2017/PA.TI Halaman 1 dari 10 hal.Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Imam Masjid OhoiWirin setelah mendapat mandat dari Ayah kandung Pemohon Il, dengansaksi nikah masingmasing bernama Selamat Fernatubun dan Abu KasimFernatubun, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000, (Lima riburupiah

40 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggalOhoi Wirin Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, dandibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :% Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suamiistri yangmenikah sejak tanggal 04 Juli 2008 dan Saksi menghadiri pernikahantersebut;eo Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebutadalah Bapak Imam Masjid Ohoi Wirin setelah mendapat mandat

Fernatubun, umur 35 tahun, agamaIslam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal diOhoi Wirin, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :% Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suamiistri yangmenikah sejak tanggal 04 Juli 2008 dan Saksi menghadiri pernikahantersebut; Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebutadalah Bapak Imam Masjid Ohoi Wirin setelah mendapat mandat

keterangan SaksiSaksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg;Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2017/PA.TI Halaman 5 dari 10 hal.Menimbang, berdasarkan bukti 2 (dua) orang Saksi Pemohon danPemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut : Bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah sejak tanggal 04 Juli2008 di Ohoi Wirin, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara; Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalahBapak Imam Masjid Ohoi Wirin setelah mendapat mandat

dalildalilpermohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :i:Bahwa pada tanggal 05 Agustus Tahun 1988, Pemohon dan Pemohon Il telahmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Lipang,Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ImamMasjid Ajid Bawowel mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000, (Sepuluhribu rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masingmasingbernama : bapak Zaitun Bawowel dan bapak Anwar Mandat

pada pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ilyang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 1988 di Desa Lipang,Kecamatan Kendahe;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka berumur 20 tahunsedangkan Pemohon Il berstatus perawan berumur 18 tahun;Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon Il adalah ayahkandung Pemohon Il bernama Makator Manambing dan yangmenikahkan adalah Ajid Bawowel sebagai imam setempat;Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Pemohon Il yaituBapak Zaitun Bawowel dan bapak Anwar Mandat

pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ilyang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 1988 di kampung LipangKecamatan Kendahe;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka berumur 20 tahunsedangkan Pemohon Il berstatus perawan berumur 18 tahun;Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon Il adalah ayahkandung Pemohon Il bernama Makator Manambing dan yangmenikahkan adalah Ajid Bawowel sebagai imam setempat;Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Pemohon Il yaituBapak Zaitun Bawowel dan bapak Anwar Mandat

masingmasingbernama Abdul Majid bin Adnan Tahumil dan Alrina Bawimbang binti AgustinusBawimbang yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaianbahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menikah secara Islam pada tanggal 05Agustus 1988 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il yang bernama MakatorManambing dan yang menikahkan adalah Ajid Bawowel (imam setempat) denganmas kawin sejumlah Rp 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua)Orang saksi bernama Bapak Zaitun Bawowel dan bapak Anwar Mandat

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon Il yangbernama Makator Manambing dan yang menikahkan adalah Ajid Bawowel(Imam setempat) dengan mas kawin sejumlah Rp 10.000, (Ssepuluh riburupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bapak ZaitunBawowel dan bapak Anwar Mandat dan telah terjadi ijab kabul;3.

Tarnbak Langon No 10 Surabaya atau setidak tidaknya ditempat lain yangtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ataubarang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : = Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari para terdakwayang mendapat mandat tugas dari Drs KI Soedjatmiko, SE selakupemegang kuasa umurn dari dan untuk H.

Abdullah sebagai ahli waris B.Gimah dengan mandat tugas untuk terdakwa selaku team hukum, gunamengawal memberi nasehat serta hal lain terkait aspek aspek hukumterhadap pekerjaan yang dijalankan oleh pemegang kuasa umum gunameralisasi hak hak peninggalan Alm B.Gimali sebagaimana yangditerangkan dalam bunyi putusan Mahkamah Agung No 73 K/Pid /2003serta bukti bukti lain sedangkan mandat tugas untuk terdakwa Il yaituselaku Koordinator lapangan yang bertugas untuk mengawal mengawasihal hal yang bersifat

datang ke lokasi pada saat pembongkaran pagar ; Bahwa pembongkaran tersebut berdasarkan putusan MahkamahAgung, tapi di dalam putusan tidak ada perintah untuk membongkar ; Bahwa Terdakwa mengaku bersalah ; FAUZI, SE BIN MANSUR SYARIF : Bahwa Terdakwa pada saat itu sebagai koordinator lapangan ; Bahwa Terdakwa ikut mengawasi pembongkaran pagar ; Bahwa Terdakwa mengaku bersalah ; "Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan mengajukan buktidokumen berupa fotocopy sebagai berikut : 20 22020=Surat Mandat

,tertanggal 9 Maret 2011 ; 2n nnn nnn nnn nen nnnneSurat Mandat Tugas dari DRS. KI SOEDJATMIKO, SE kepada FAUZIALFA, Telanggal 3 Wianet ZOU 1 5 n