Fotokopi Surat Keterangan Nonaktif Mengajar Nomor: 28/TKNKP/2020,tanggal 30 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah TK NurKhazanah KIDS, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen,kemudian diberi kode bukti (T.3) dan paraf Hakim Ketua Majelis;4.

Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKLdan menarik Pemohon sebagai tenaga pengajar di Universitas Bengkulu.Bukti P8. 272722222 22222 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Pemohon menyampaikan KonfirmasiLolos Butuh Termohon Bukti P9.2000020Bahwa oleh karena pada saat itu, Pemohon masih berstatus sebagaipejabat negara (Anggota Komisi Yudisial Periode 20102015) Bukti P10,sehingga Pemohon masih nonaktif fungsional karena dibebaskansementara dari tugastugas jabatan akademik/fungsional melaluiKeputusan Menteri Pendidikan

DPRD DKI Cibubur, BlokH. 5, RT.011/RT.07, Cioubur, Jakarta Timur,PekerjaanDosen Fisipol nonaktif/Tenaga Pendidik (Dosen)Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dalam hal inimemberi Kuasa kepada :1. Happy SP Sihombing, S.H., M.H.;2. V. Harlen Sinaga, S.H., M.H.;3. Rosnita Tobing, S.H.;4. Saor Sandi Tikana Sihombing, S.H.;5. Patuan Bonardo Silitonga, S.H., M.H.

Bahwa, Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentangpedoman teknis tata cara pencalonan Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 33huruf g : Apabila perubahan komposisi dukungandan/atau = perubahan kepengurusan' pimpinan partaipolitik dilakukan setelah dukungan dimaksud telahmemenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidakberpengaruh terhadap persyaratan pencalonan ;Faktanya, Tergugat menggunakan dasar Keputusan NonAktif dari DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Timurterhadap Pebdi Arisdiawan

Terdakwa masuk ke server lalu mengupload scriptuntuk mengakses dan mendownload data base yang berisi data anggotamember investasi online di Speedline, lalu mengedit data member yang nonaktif untuk diaktifkan kembali dan nilai balance dari member, lalu masuk keHal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013website Speedline dengan memasukkan username dan password dan adajumlah profit.

PerseroanTerbatas, yang secara tegas mengatur sebagai berikut:Ayat (1): Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:eg permohonan Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisarisberdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.Bahwa dalam penjelasan Pasal 146 Ayat (1) Huruf c : UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan secara tegas bahwa :"Yang dimaksud dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan",antara lain:a Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif

MeNon Aktifkan Penggugat dari JobJob Kepersonaliaan :Terhitung bulan Nopember 2013 Penggugat mulai di Nonaktif dari JobjobKepersonaliaan, Penon aktifan ini dilakukan tanpa ada alasan yang jelasdan dasar yang kuat.Tanpa ada melalui Pemberitahuan /Surat Peringatanlebih dahulu dan dilakukan dengan tibatiba saja;Perubahan ini Penggugat rasakan sejak terjadinya perselisiohan pendapatdengan atasan Penggugat yang bernama Andi Susilo dengan jabatansebagai seorang Asistant HRD di Perusahaan PT.Flora Wahana

PT.TSUM sejak Tanggal 1 Oktober 2009 yang lalu, berada dalamkeadaan Non Aktif, karena PT.TSUM tersebut hingga sampai sekarang initernyata tidak memiliki Direktur yang baru setelah dipecatnya TurutTergugat oleh Tergugatl; dan atau karena AKTA PT.TSUM tidakdiperpanjang dan atau diperbaharui oleh Turut TergugatVill, sesuaidengan UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Dengan demikian posisi Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugatllsebagai Dewan Komisaris PT.TSUM adalah juga dalam keadaan NonAktif

Bukti T910.Bukti T 1011.Bukti T 11Maret 2015 tentang Laporan Pegawai NonAktif, (fotokopi dari fotokopi);Surat Inspektorat Pemerintah Provinsi SulawesiTenggara Nomor: 800/24/INSP/2016 tanggal 21Januari 2016 tentang Daftar namanama PNSlingkup Pemprov Sultra yang melanggar aturandisiplin PNS berdasarkan Pengawasan RegulerTahun 2014 dan Tahun 2015, (fotokopilegalisir);Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 97Tahun 2009 tanggal 19 Februari 2009 tentangPenunjukan Pegawai Negeri Sipil SebagaiMahasiswa

untukmemberikan keterangan dan/atau hak jawab secara lisan atautertulis, termasuk melakukan Upaya pembelaan diri, yangtelah diatur dalam Pasal 16 ayat 1 AD Parrtai Golkar danPasal 3 huruf d ART Partai Golkar, termasuk Pasal 18 s.dPasal 24 PO Nomor 13/2011;e Perlu dicatat, bahwa Pengugat telah beritikad baik untukmengundurkan diri dari Jabatan Struktural Partai Golkar(Jabatan Ketua DPP Partai Golkar), berdasarkan SuratPenggugat Nomor Istimewa tertanggal 30 Mei 2014 perihalPermohonan Berhenti dan NonAktif

ibu tersebutmengangkat dan menekan tombol lospeker dengan maksud agarTergugat juga mendengarkan percakapan. kemudian di dalampercakapan itu Tergugat juga mendengar Penggugat berkata bahwa,jangan naik di kantor ketemu paitua eh, tetapi kemari katong dua ketemusecara pribadi di sini beta tunggu ose di terminal Mardika depan RumahMakan Ayah. lalu ibu tersebut berkata seng beta sudah naik di kantordan sekarang beta sudah ketemu ose pung paitua dia juga ada dengarbegitu tibatiba saja Hp ibu tersebut nonaktif

Kerugian Materiil sebesar total Rp.78.627.989.400, (tujuh puluh delapanmilyar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilanribu empat ratus rupiah)1) Kerugian materiil Kelompok sebesar Rp. 57.600.000.000 (limapuluh tujunh milyar enam ratus juta rupiah)yang dibayarkan secaraHalaman 15 dari 117 Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2018/PN.JKT.PSTmerata kepada masingmasing anggota kelompok yang totalberjumlah4000orang yang status BPJS Kesehatannya nonaktif;2) Kerugian materiil Kelompok

sembilan ratus delapan puluhsembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian :a.Kerugian Materiil sebesar total Rp. 78.627.989.400 (tujuh puluh delapan milyar enamratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratusrupiah) dengan rincian :Halaman 19 dari 117 Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST1).Kerugian Materiil Kelompok sebesar Rp 57.600.000.000 (lima puluh tujuh milyarenam ratus juta rupiah) dengan perhitungan 4000 (empat ribu) orang yang statusBPJS Kesehatan nonaktif

Kerugian Materiil Kelompok sebesar Rp 57.600.000.000 (limapuluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dengan perhitungan4000 (empat ribu) orang yang status BPJS Kesehatan nonaktif.2). Kerugian kelompok II sebesar Rp.21.027.989.400, (dua puluhsatu milyar dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluhsembilan ribu empat ratus rupiah) yang dibayarkan secara meratakepada masing masing anggota kelompok yang total berjumlah12 (dua belas) orang meninggal dunia dan atau ahli warisnya.b.

Bahwa Penggugat yang menggugurkan salah satu Bakal CalonKeuchik Gampong Keude Jeunieb dengan pertimbangan karena salah satuBakal Calon Keuchik yang mendaftarkan diri tidak melampirkan suratcuti/NonAktif maupun surat pernyataan akan mengundurkan diri dari pejabattesebut apabila terpilin dan karena masih aktif sebagai Pengurus PartaiPolitik dengan tidak melengkapi surat pernyataan akan mengundurkan diridari Pengurus Partai Politik tesebut, juga telan berkesuaian denganperaturan perundangundangan, di

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;tidak pernah melakukan perbuatan tercela,berzina,berjudi,minumkhamar dan berkhalwat;. memahami adat istiadat setempat;Halaman 38 dari 98 HalamanPutusan Nomor 1/G/2020/PTUN.BNAbagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawanberbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yangberwenang;bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchikmaka harus terlebin dahulu nonaktif

Tuha Peut, Nomor : 02 Tahun 2009, tanggal 21 Oktober 2019, tentangPembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), Gampong Keude Jeunieb,Kemukiman Jeunieb, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;Bahwa alasan Penggugat telah menggugurkan salah satu Bakal CalonKeuchik, karena yang bersangkutan tidak melampirkan Surat Cuti/NonAktif maupun surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan politikapabila terpilin menjadi Keuchik, merupakan rekayasa Penggugat semata.Tergugat dan Muspika Kecamatan Jeunieb telah

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3(tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuanyang disampaikan kepada instansi pajak ;b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS ;c.

Jaksa nonaktif Kejaksaan Negeri Cibonong yangmenjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung,Sistoyo, dibacok saat di ruang sidang pada bagian keningnya oleh seorangpengunjung sidang;Menimbang bahwa, tindakantindakan pelecehan terhadap peradilan inisebenarnya bukanlah hal baru. Namun berbagai tindakan tersebut makin seringterjadi sejak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas.

Bahwa Tergugat sejakberdirinya tahun 1992 hingga sekarang tidak pernah beroperasional (nonaktif) dikarenakan alasan sebagaimana diterangkan pada point 4 tersebutdiatas;Bahwa terkait dengan adanya somasi Kuasa Hukum Penggugatsebagaimana posita gugatan point C.11 pada halaman 8, menurut Tergugat hal itu adalah hak sepenuhnya Tergugat II untuk menjawab atau tidakmenjawab.

in kandang atau padaakhir pemeliharaan kandang tapi juga mencakup halhal yang menurut penggurus/Anggota Koperasi ketika adanya ketimpanganketidak benaran dalam mengelolausaha koperasi tersebut;Menimbang, bahwa demikian pula dalil Tergugat Rekonvensi bahwa la tidakmempertanggungjawabkan temuan yang dilakukan oleh auditor Wartono karenakerugian tersebut adalah kerugian saat panen karena manejemen kandang tidakbagus dan murni kerugian koperasi dan audit dilaksanakan setelah TergugatRekonvensi telah nonaktif

sebagai manejer koperasi; yang menurut Majelis HakimBanding alas an penolakan audit yang dilakukan oleh auditor Wartono tersebuttidak punya nilai pembenar karena murni kerugian koperasi atau kerugian saatpanen atapun audit dilakukan setelan Tergugat Rekonvensi nonaktif sebagaiManejer Koperasi tidak dapat menjadikan alas an baginya untuk menolakdilakukan audit;Menimbang, bahwa oleh karena itu diperoleh fakta yang tidak terbantahkanbahwa Tergugata Rekonvensi tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan

Wijiastuti (Penggugat)tercatat sebagai istri;Menimbang, bahwa meskipun bukti TR.1 bukan merupakan bukti adanyapernikahan dan telah dibantah oleh Penggugat dengan dikatakan sebagai buktipalsu, serta menurut bukti TR.5 berlakunya Kartu Keluarga tersebut sudah nonaktif, namun bila dihubungkan dengan bukti TR.4 dan keterangan saksiTergugat yang bernama XXX bin Tasripin, maka ternyata Penggugat setidaktidaknya pernah hidup serumah dengan seorang lakilaki bernama XXX. selama2 tahun;Menimbang, bahwa dari

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPendidikan Tinggi;Konkret, hal yang diputuskan dalam objek sengketa tidak abstraktetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu secara khususmengubah status Para Penggugatdari mahasiswa aktif menjadimahasiswa nonaktif maupun pemberhentian (drop out) masingmasing sebagai berikut:i.

Saksi tidak pernah dipanggil atau dilakukan tegoran terlebih dahulu,tahutahu sanksi nonaktif dijatuhkanBahwa saksi tahu saksi ke DPP PDIP di Jakarta melaporkan Penggugat, 3 harisetelah saksi melaporkan Penggugat menjadi Dewan Pembina INDONESIABISA Kab. Banyuwangi untuk pemenangan SbyBudiono untuk klarifikasiBahwa saksi tidak mengetahui apakan Penggugat aktif dalam INDONESIA BISAtetapi saksi tahu dalam SK, Penggugat sebagai anggota Dewan PembinaINDONESIA BISA Kab. Banyuwangi.