Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang Tanah Lahan Desa Binawara2. 1 (satu) bundel Asli Notulen Rapat Bersama Perencaan Penggunaan Dana Konvensasi Lahan oleh PT.KAM sebesar Rp. 393.000.000 tanggal 5 Agustus 20153. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Berita Acara Rapat Perihal Tindak Lanjut Persoalan Surat Pemberitahuan BPD Nomor :03/BPD/DBNWR/2015 Tanggal 13 April 20154. 1 (satu) bundel fotocopy Notulensi Rapat PT.Kodeco

Menetapkan barang bukti berupa :1.10.11.12.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidangTanah Lahan Desa Binawara1(satu) bundel Asli Notulen Rapat Bersama Perencaan PenggunaanDana Konvensasi Lahan oleh PT.KAM sebesar Rp. 393.000.000tanggal 5 Agustus 20151(satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Berita Acara Rapat PerihalTindak Lanjut Persoalan Surat Pemberitahuan BPD Nomor:03/BPD/DBNWR/2015 Tanggal 13 April 20151(satu) bundel fotocopy Notulensi Rapat PT.Kodeco Agrojaya Mandiri

Menyatakan barang bukti berupa ;1.10.11.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidangTanah Lahan Desa Binawara1 (satu) bundel Asli Notulen Rapat Bersama Perencaan PenggunaanDana Konvensasi Lahan oleh PT.KAM sebesar Rp. 393.000.000tanggal 5 Agustus 20151 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Berita Acara Rapat PerihalTindak Lanjut Persoalan Surat Pemberitahuan BPD Nomor:03/BPD/DBNWR/2015 Tanggal 13 April 20151 (satu) bundel fotocopy Notulensi Rapat PT.Kodeco Agrojaya Mandiri

BinABDUL KADIR agar tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidangTanah Lahan Desa Binawara2. 1 (satu) bundel Asli Notulen Rapat Bersama Perencaan PenggunaanDana Konvensasi Lahan oleh PT.KAM sebesar Rp. 393.000.000 tanggal5 Agustus 20153. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Berita Acara Rapat PerihalTindak Lanjut Persoalan Surat Pemberitahuan BPD Nomor:03/BPD/DBNWR/2015 Tanggal 13 April 20154. 1 (satu) bundel fotocopy Notulensi

menjelaskanpeta lokasi yang diperlihatkan kepada Para Penggugat dan wargamasyarakat; 3) Tahapan perencanaan pengadaan tanah; 4) Perkiraanjangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah; 5) Perkiraan jangka waktupelaksanaan pembangunan; dan 6) informasi lainnya yang dianggap perlu;Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2015 warga mengirimkan surat kepadakelurahan yang isinya meminta diadakannya konsultasi publik mengenaisosialisasi tanggal 28 Agustus 2015 karena warga masih belum jelas danpada saat penutupan tidak dibacakan notulensi

Baru RTI 02 Rw 010 KelurahanKembangan Utara tidak berjalan dengan baik, banyak pertanyaanpertanyaan warga yang tidak mendapatkan jawaban dari petugas sehinggapertemuan sosialisasi dihentikan karena hari sudah sore, petugas yangmemberikan penyuluhan tidak membacakan notulensi rapat, acarasosialisasi hanya di tutup dengan doa;Bahwa dalam sosialisasi seharusnya Para Penggugat dan wargamasyarakat yang terkena proyek jalan akses hutan kota diberikan informasiyang sejelasjelasnya mengenai maksud dan tujuan

laporan hasil penelitian tanah lembaga pemasyarakatan klas ii a pontianak tanggal 18 juni 2008.46. foto copy 1 (satu) lembar surat keputusan kepala badan kepegawaian negara nomor : 001/kep/89.6100/iv/2000/05 tanggal 31 maret 2000 tentang pemindahtugasan drs. sholikhin ke lapas klas ii a pontianak.47. foto copy 1 (satu) lembar surat lembaga pemasyarakatan klas ii a pontianak nomor : 11 tahun 2001 tanggal 17 januari 2001 tentang daftar riwayat pekerjaan drs. sholikhin.48. foto copy 2 (dua) lembar notulensi

82. foto copy 2 (dua) lembar nota dinas dari kepala biro perlengkapan kepada sekretarias jenderal departemen hukum dan ham ri nomor : sek-4.pl.05.01-211 tanggal 22 juni 2009 perihal sengketa tanah lapas klas ii a pontianak.83. foto copy 1 (satu) lembar surat dari sekretaris jenderal departemen hukum dan ham ri kepada kepala kanwil departemen hukum dan ham prop. kalbar nomor : sek.pl.04.01-06 tanggal 10 februari 2009 perihal sengketa tanah lapas klas ii a pontianak.84. foto copy 3 (tiga) lembar notulensi

pertemuan antara pihak kementerian hukum dan ham ri dengan pihak bpn terhadap tanah milik hj. nursiah binti h. said yang dikuasai oleh lembaga pemasyarakatan klas ii a pontianak pada hari kamis tanggal 18 nopember 2010 pukul 10.00 wib di ruang rapat kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham kalimantan barat.85. foto copy 3 (tiga) lembar notulensi pertemuan antara pihak kementerian hukum dan ham ri dengan pihak bpn terhadap tanah milik hj. nursiah binti h. said yang dikuasai oleh lembaga pemasyarakatan

Kalbar Nomor :SEK.PL.04.0106 tanggal 10 Februari 2009 perihal Sengketa Tanah LAPAS Klas IT APontianak.Foto copy 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum danHAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H.

Nursiah atas tanah LP.Klas IIA Pontianak;Bahwa saksi tahu Hak Pakai tidak diterbitkan karena laporan dari bawahan saksidan saksi tidak tahu apakah Kemenkum Ham keberatan atas tidak terbitnya HakPakai tersebut;Bahwa mengenai Notulensi Pertemuan antara pihak Kementrian Hukum danHAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj.

Kalbar Nomor :SEK.PL.04.0106 tanggal 10 Februari 2009 perihal Sengketa Tanah LAPAS Klas I APontianak.Foto copy 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum danHAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H.

Kalbar Nomor:SEK.PL.04.0106 tanggal 10 Februari 2009 perihal Sengketa Tanah LAPAS Klas II APontianak.84 Foto copy 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum danHAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H.

Sholikhin.Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak KementerianHukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAHBinti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II APontianak tanggal 18 November 2010Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj.NURSIAH Binti H.

rumah SHM No. 2568 Desa Pangauban Kecamatan Ketapang Kabupaten Bandung, yang dikenal dengan Komplek Perumahan Taman Kopo Katapang Blok M nomor 29, seluas 126 M2 atas nama Iwan Jimmy Donald Nadapdap dan Relina Manik berdasarkan Akta jual Beli No. 492/ 2011 tanggal 28 Desember 2011 yang dibuat oleh Hilda Anas, SH. selaku PPAT yang telah diletakkan Sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 27 September 2018, dinyatakan sah dan berharga ;
- Menyatakan Notulensi

Oleh Karena itusebelum ada penetapan sesuai peraturan perundangan,agar perusahaan dan buruh tetap menjalankan hak dankewajiban masingmasing atau perusahaan bisamenskorsing buruh dengan tetap memberikan upahnya.11.Bahwa Meskipun Notulensi Rapat Dengar Pendapat DPRD Kab.

Kutai12.Timur tanggal 25 maret 2019 telah disampaikan oleh pihak DPRD Kab.Kutai Timur kepada Tergugat, namun Tergugat tidak juga melaksanakanKesimpulan yang dituangkan dalam Noteulensi Rapat Dengar Pendapat(RDP) DPRD Kabupaten Kutai Timur, khususnya Point ke 8 (Delapan)Kesimpulan pada Notulensi RDP DPRD Kabupaten Kutai Timur.

Gorga Duma Sari di DesaHariara Pintu Nomor 072/006/KPA BLHPP/III/2014;42) Saran/Masukan Tim Teknis KAANDAL;43)Hasil Notulensi/Arahan Rapat Komisi Penilai AMDAL KabupatenSamosir Pembahasan KAANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT. GorgaDuma Sari;44)Surat GDS Nomor 21/SK/PT. GDS/IV/2014 perihal PenyerahanPerbaikan KAANDAL;Hal. 11 dari 17 hal. Put.

tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Samsat pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua tanggal 22 April 2021;

Wiraswasta Manunggal atastanah dan bangunan kepunyaan Penggugat adalah berdasarkankesepakatan bersama sebagaimana hasil notulensi MusyawarahPenggantian harga Atas Pelepasan Tanah Kepada Pemilik Kaplingatau Enduser Lingkungan Industri Kecil Maguwoharjo padatanggal 4 Desember 2012 bertempat di Kelapa Gading Resto Jl.Magelang Km.6,3 No.A 4 Sleman antara PT.

Sleman guna pemecahan sertifikat, namunkarena memakan waktu akhirnya disepakati bersama antara PT.Wiraswasta Manunggal dengan pemilik tanah termasuk jugaPenggugat agar tanah tersebut dijual, yang kemudian setelahbeberapa waktu akhirnya tercapai kesepakatan sebagaimanadituangkan dalam notulensi pertemuan pada tanggal 4Desember 2012 bertempat di Kelapa Gading Resto Jl. MagelangKm.6,3 No.A 4 Sleman antara PT.

Bukti T.lllntervensi , Il, Ill dan IV 3 : Surat Notulensi RUPS LB ke2PT. DCG Indonesia, tanggal 29 April 2016 (fotokopi sesuai denganaslinya).4. Bukti T.lLlntervensi , Il, Ill, dan IV 4 : Daftar Hadir RUPS LB Ke2 PT.DCG Indonesia, tanggal 29 April 2016 (fotokopi sesuai denganaslinya).5. Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan IV 5 : Surat Pengunduran Diri dariJabatan Direktur an. Lim Joohnyeong, tanggal 29 April 2016(fotokopi dari fotokopi).6.

Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan'16 +: Surat Notulensi Risalah RapatRUPS LB PT. DCG Indonesia, tanggal 19 April 2016 (fotokopisesuai dengan aslinya).17. Bukti T.lllntervensi , Il, Ill danlV17 : Daftar Hadir RUPS LB PT. DCGIndonesia, tanggal 19 April 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya).18. Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan'18 : Surat tertanggal 30 Maret 2016,permintaan dilakukan RUPS LB PT. DCG Indonesia oleh Yannie(fotokopi sesuai dengan aslinya).19.

Putusan Nomor : 194/G/2016/PTUNJKT31.32.33.34.35.36.37.38.Bukti T.llIntervensi , Il, Ill daniV31 +: Surat Notulensi Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. DCG Indonesia pada 10Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan!'V32 : Daftar Hadir Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. DCG Indonesia pada 10Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya).Bukti T.ll.Intervensi , Il, Ill dan!'V33 : Fotofoto legalitas identitaspeserta RUPS LB PT.

DCG Indonesia pada 10Desember 2015 (fotokopi dari fotokopi).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan WV 35 : Surat Notulensi Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. DCG Indonesia pada 8Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill danIV36 : Daftar Hadir Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. DCG Indonesia pada 8Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya).Bukti T.ll.Intervensi , Il, Ill dan!'V37 : Fotofoto legalitas identitaspeserta RUPS LB PT.

Putusan Nomor : 194/G/2016/PTUNJKT47.48.49.50.51.Se.53.54.Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan WV 47 : Surat Notulensi Rapat UmumPemegang Saham PT. DCG Indonesia pada 24 November 2015(fotokopi sesuai dengan aslinya).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan 48 : Daftar Hadir Rapat UmumPemegang Saham PT. DCG Indonesia pada 24 November 2015(fotokopi sesuai dengan aslinya).Bukti T.ll.Intervensi , Il, Ill dan!'V49 : Fotofoto legalitas identitaspeserta RUPS PT.

adalahpelanggaran hukum, bukan atas kesepakatan dan tindakan tersebut telahmenimbulkanperselisihan 5 222222 o ene ne ee6.Bahwa UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 116 ayat (1)secara tegas mengatur bahwa para pihak dalam perundingan haruslahinstitusi yang terdaftar padapemerintan 57.Bahwa Tergugat 2 secara sepihak telah melibatkan perunding dari unsurenon anggota serikat pekerja adalah tidak sah karena bukan institusi yangterdaftar padapemerintan j 22 ono nen nn nnn nen nn nen n enn nne8.Bahwa notulensi

untuk selanjutnya bisadilakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama sesuai aturan yang9.Bahwa melalui surat Nomor : 06/SPMHSS/XI/2013 tertanggal 27Nopember 2013 tentang Dispensasi Waktu dan Tempat, Penggugatmeminta Tergugat 2 untuk menyediakan waktu dan tempat gunamembahas draf hasil perundingannya antara Tergugat 1, Tergugat 2 danunsur non serikatDEKE a jn2 nnn nnn nn nnn nnn nnn nce ncn ncn cnn ncaa10.Bahwa Tergugat 2 melalui surat tertanggal 28 Nopember 2013 menolakperundingan dan mengabaikan notulensi

2 (dua) lembar fotokopi NOTULENSI AUDIENSI BERSAMA FORKOMPINCAM TAYAN HULU ANTARA PIHAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (PT.KGP), Hari / Tanggal : Selasa,21 Februari 2018, waktu : 09.30 wib s/d 11.30 wib, Tempat : GPU Kec. Tayan Hulu Sosok.

KGP (Kebun Ganda Prima) melaluisaksi AWI HERDISON MUNTHE. 2 (dua) lembar fotokopi Notulensi Audiensi BersamaForkompincam Tayan Hulu Antara Pihak Penggugat Dan TergugatHalaman 2 dari 42 Halaman.. Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Sag(PT.Kgp), Hari / Tanggal : Selasa,21 Februari 2018, waktu : 09.30wib s/d 11.30 wib, Tempat : GPU Kec.

Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Rp.100, SeratusRupiah / Kg.Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukanbarang bukti sebagai berikut:1 (Satu) unit dump Truck Merk Mitsubishi no.pol : KB 9878 DQ WarnaKuning No.Ka : MHMFE75P6EK032145, No.Sin : 4D34TK5304240831103617, Beserta STNK;1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Modekl TA 1034 CODE :O59ZOWO IMEI : 3560336086544396;Tandan Buah Kelapa Sawit sebanyak Kurang Lebih 8 (delapan) ton;3 (tiga) batang potongan Pelepah Sawit;2 (dua) lembar fotokopi Notulensi

HERDISON MUNTHE.2 (dua) lembar fotokopi NOTULENSI AUDIENSI BERSAMAFORKOMPINCAM TAYAN HULU ANTARA PIHAK PENGGUGATDAN TERGUGAT (PT.KGP), Hari / Tanggal : Selasa,21 Februari2018, waktu : 09.30 wib s/d 11.30 wib, Tempat : GPU Kec. TayanHulu Sosok.3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Hadir Hari : Rabu, Tanggal : 21Februari 2018, Waktu : 09.00 wiba, Tempat : Gedung SerbagunaKantor Kecamatan Tayan Hulu, Perihal : Permohonan FasilitasPertemuan Masyarakat Adat Pandan Sembuat dengan PT.

Nomor 109/Pdt.SusPHI/2018/PN Sby10.11.12.13.14.25Fotocopy, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi, Pengaduan Pengakhiran Hubungan Kerja, yangselanjutnya diberi tanda P2;Fotocopy, Daftar Hadir Bipartit, yang selanjutnya diberi tanda P3;Fotocopy, Notulensi Bipartit, yang selanjutnya diberi tanda P4;Fotocopy, Notulen Bipartit, yang selanjutnya diberi tanda P5;Fotocopy, Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No.035/SKP/HRDBU6/10, yang selanjutnya diberi tanda P6;Fotocopy

Nomor 109/Pdt.SusPHI/2018/PN Sby10.11.12.26Fotocopy, Surat Pernyataan Nihayatul Maulidya M, yang selanjutnyadiberi tanda T5;Fotocopy, Surat Skorsing, yang selanjutnya diberi tanda T6;Fotocopy, Notulensi Bipartit tanggal 31 Mei 2018, yang selanjutnya diberitanda T7;Fotocopy, Surat PHK No. 001/HCBUJATIMBNT/V/2018, yangselanjutnya diberi tanda T8;Fotocopy, Peraturan Perusahaan, yang selanjutnya diberi tanda T9;Fotocopy, Surat Pernyataan Jimmy Wahyudi tanggal 03 Mei 2018, yangselanjutnya diberi tanda

Rapat tanggal 19 April 2022

49. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 30 Maret 2022

50. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat Evaluasi Bulanan Kinerja Pegawai UPTD PPD Kelapa Dua tanggal 16 April tahun 2022

51. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 25 Maret 2022

52. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 27 Februari 2022

53. 1 (satu) set copy legalisir

Notulensi Rapat tanggal 02 Februari 2022

54. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 03 Februari 2022

55. 1 (satu) set copy legalisir Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kegiatan UPTD PPD Kelapa Dua tahun 2021

56. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 02 Oktober 2021

57. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 16 Desember 2021

58. 1 (satu) set copy

legalisir Notulensi Rapat tanggal 18 November 2021

59. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 17 September 2021

60. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 14 Agustus 2021

61. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 15 Mei 2021

62. 1 (satu) bundel copy SKPD-KB sebanyak 58 (lima puluh delapan) tanggal 30-03-2022, tanggal 01-04-2022, tanggal 04-04-2022, tanggal 05-04-2022, tanggal

06-04-2022

63. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 27 Maret 2021

64. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 15 Februari 2021

65. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 01 Oktober 2021

66. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 07 Januari 2021

67. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 14 Desember 2020

68.

1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 04 November 2020

69. 1 (satu) set copy petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/Kep.99-BKD/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 29 September 2020.

Bukti T 18Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat danMakanan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil (Fotokopi Sesuai dengan fotokopi);Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 tentangPedoman Pemberian Pertimbangan Teknis PensiunPegawai Negeri Sipil Dan Pensiun Janda /DudaPegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai denganfotokopi);Notulensi

Hasil pertemuantersebut juga dituangkan dalam bentuk Notulensi. Pada hari yang sama,sorenya kami langsung mengajukan usul pensiun kedalam SAPK (SistemAplikasi Pelayanan Kepegawaian). Tanggal 18 Maret 2019 kamimenyerahkan hard copy usulan pensiun tersebut ke BKN dan tanggal 26Maret 2019 turun Pertimbangan Teknis pensiunnya dari BKN. Dari situ kamibuatkan SK Pemberhentiannya selanjutnya kami serahkan ke pimpinanuntuk di tanda tangani.

Bahwa saksi menyatakan telah menyampaikan keBKN perihal penggugat mengajukan gugatan ke PTUN dan BKN tidakmemberikan statement apapun soal gugatan penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta tersebutdengan mencermati bukti T16 berupa Notulensi Konsultasi PemberhentianPNS karena mencapai Batas Usia Pensiun, Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam rapat konsultasi antara Tergugat dengan BKN tidak terdapatpembahasan mengenai proses persidangan yang diajukan Penggugat atasHalaman 70 dari

Bahwa, meskipun nyatanyata di dalam Notulensi Rapat tertanggal 25 Juli2013 yang dibuat oleh Sekretaris Dinas Tata Ruang Pemerintah KabupatenTangerang tersebut, telah diperintahkan penghentian sementarapembangunan dan/atau pendirian net/jaring golf, akan tetapi kenyataannyadi lapangan justru sebaliknya, kegiatan pembangunan dan/atau pendiriannet/jaring golf tersebut sesuai fakta justru dikebut pelaksanaannya, danbahkan sesuai fakta pula pada saat diajukannya gugatan ini, baik tiangdengan diameter

Rapattersebut telah dibuat notulensi yang ditandatangani oleh parapeserta rapat;2). Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Percepatan PembangunanGKN Manokwari tanggal 16 November 2013, dilaksanakan di AulaKPPN Manokwari, yang dihadiri oleh PPK GKN Manokwari,Konsultan Manajemen Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, danNarasumber Pembangunan GKN Manokwari.

Notulensi Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan PercepatanPembangunan GKN Manokwari tanggal 16 November 2013 yangMembuktikan bahwa PPK meminta kepada Manajemen Konstruksidiantaranya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian waktu sertaprogress di lapangan, serta kembali menegaskan bahwa akhir masakontrak pada tanggal 14 Desember 2013, mengenai keterlambatanpenyelesaian pekerjaan hanya sampai dengan tanggal 31 Desember2013, dan atas keterlambatan tersebut akan dikenakan denda sesuaidengan ketentuan

,Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 296/PDT/2020/PT.BDGM.Kn. harus memberikan jawaban tertulis terkait dcngan halhalsebagaimana disebutkan di bawah ini :Apakah PARA TERGUGAT hadir dan/atau mcnandatangani AktaJual Beli (AJB) No. 188/2018 berikut Notulensi Akta Jual Belitersebut.

,Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T), di Bandung,tanggal 01 Maret 2018, dengan dasar sebagai berikut :Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSI tidak pemah membuatdan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) maupun Notulensi AktaJual Beli (AJB) No. 188/2018.Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSI tidak pemah sepakatadanya jual beli tanah dan bangunan dengan hargaRp.885.000.000,00Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah menerimapembayaran sebesar Rp. 285.000.000,00 munculnya nilaiRp.285.000.000,00 dari

Bahwa selanjutnya Notulensi Rapat Bersamatanggal 9 September 2007, kemudian telahdituangkan ke dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat Yayasan AlMaruf Nomor 2, tanggal 9November 2007, dihadapan Notaris Syaeful Huda,SH., M.Kn. (Akta Nomor 02);28. Bahwa setelah terbitnya Akta Nomor 02,Penggugat telah menyampaikan copy Akta Nomor02 kepada seluruh Anggota Badan Pendiri danBadan Pengurus, termasuk kepada Tergugat;29.

pada pelaksanaan RapatBersama pada tanggal 9 September 2007, Para AnggotaBadan Pendiri dan Badan Pengurus yang hadir, termasuk ParaPenggugat bersepakat untuk terlebin dahulu membuat suatukeputusan yang bersifat transisi yang bertujuan untukmemudahkan persiapan dan jalan bagi Yayasan AlMarufmelakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan AlMarufdengan ketentuan undangundang yayasan dan peraturanpelaksana di bawahnya;23.Bahwa hasil keputusan Rapat Bersama yang bersifat transisitersebut, tertuang dalam Notulensi

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007, dalam surat pernyataanyang dibuat Tergugat tertanggal tersebut, Tergugatmenyatakan menolak hasil kKeputusan Rapat Bersama yangdilaksanakan oleh Para Penggugat dan Para Anggota BadanPengurus lainnya, dalam kurun waktu Maret 2007 sampaidengan September 2007;25.Bahwa selanjutnya Notulensi Rapat Bersama tanggal 9September 2007, kemudian telah dituangkan ke dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat Yayasan AlMaruf?

Nomor 2625 K/PDT/2013dituangkan dalam Notulensi Rapat Badan Pendiri dan Pengurus, yang padapokoknya adalah:d. Merubah susunan organisasi...;e. Merubah anggaran Dasar...;f.

Bukti T4B : Foto copy sesuai dengan aslinya terjemahan dari KesepakatanYang tercapai/Notulensi hasil rapat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal7 Oktober 2011 yang tercatat di bawah Purchse Order Nomor: PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.O dengan ditanda tangani olen Penggugat dan tergugat;Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugatmengajukan kesimpulan masingmasing tertanggal 13 Maret 201 3;Menimbang bahwa oleh karena tidak ada yang akan disampaikan lagi olehPenggugat dan Tergugat

Siti Nurjanah, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 13 Januari 2017, selanjutnya diberitandabukti P.2;Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 13 Januari 2017, selanjutnya diberi tandabukti P.3;Surat Pernyataan Hutang tertanggal 13 November 2018, selanjutnya diberi tandabukti P.4;Surat Somasi Pertama tertanggal 09 Desember 2019 yang telah diterima olehTermohon Pailit, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;Notulensi Rapattertanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberi