Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, judex facti PengadilanTinggi seharusnya bukan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutanPenuntut Umum (vrijspraak) akan tetapi seharusnya melepaskan Terdakwa darisegala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) karena hubunganhukum yang terjadi antara Terdakwa yang bertindak sebagai kuasa dari DirekturUtama PT Arini sebagai penjual dan PT Nusapati Nusantara sebagai pembelidalam jual beli batubara sebanyak 500.000 metrik ton adalah hubungankeperdataan

Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum(ontslag van alle rechtsvervoiging);3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya;4.

Menyatakan TerdakwaANDI ABDUL AZIS YAHYA Alias AZIS Bin YAHYA telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (ontslag van alle rechtsvervolging); 2. Melepaskan Terdakwa ANDI ABDUL AZIS YAHYA Alias AZIS Bin YAHYAtersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum; 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4.

bukanlelang eksekusi melainkan lelang sukarela; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dandihubungkan dengan fakta hukum diatas, maka menurut Hemat Majelis Hakimdalam perkara ini haruslah diselesaikan dengan gugatan perdataoleh karenatelahmemasuki wilayah hukum keperdataaan maka Majelis Hakim menyatakan bahwaterdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukanlahmerupakan suatu tindak pidana (ontslag

van alle rechtsvervolging); Menimbang bahwa dikarenakan Dakwaan Penuntut Umum telah terbuktinamun dikarenakan perbuatan terdakwa bukanlah tindak Pidana melainkantermasuk ranah Hukum Perdata maka Majelis Hakim berpendapat terdakwaharuslepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging); Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dinyatakan lepas dari segalatuntutan (ontslag van alle rechtsvervolging) makaharuslahmemulihkan hakhakterdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

diajukan dipersidanganberupa 1 (satu) rangkap fotocopy risalah lelang nomor 222/2013 tanggal 31Oktober 2013, 2 (dua) rangkap fotocopy Sertifikat dengan Nomor SHM: 1772 danSHM : 02292, 3 (tiga) lembar fotocopy surat teguran, 1 (satu) lembar fotocopypemberitahuan lelang, 1 (satu) lembar fotocopy penyampaian hasil lelang dan 3(tiga) lembar fotocopy surat teguran, karena merupakan fotocopy maka harus tetapterlampir dalam berkas perkara; Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwalepas dari segala tuntutan hukum(ontslag

Menyatakan TerdakwaANDI ABDUL AZIS YAHYA Alias AZIS Bin YAHYA telahterbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umumnamun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (ontslag van allerechtsvervolging); 27722922022 n nnn2. Melepaskan Terdakwa ANDI ABDUL AZIS YAHYA Alias AZIS BinYAHYAtersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum;3. Memulihkan hakhak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatsertamartabatnya; 4.

Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Putusan Nomor 378/Pid.B/2013/PN.P.Bun tanggal 3 Februari 2014 yang membebaskan TerdakwaWAKIRAN alias PAK KUMIS bin DARKUP seharusnya bukanlah putusan bebasmurni karena sebagaimana dalam pertimbangan Hakim dalam putusannya padahalaman 21 sampai dengan halaman 24 dimana perbuatan Terdakwa diuraikansebagaimana dalam Surat dakwaan sehingga seharusnya putusan terhadapperkara ini adalah Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segalaTuntutan hukum (Ontslag

pengadilan bawahannyayang membebaskan Terdakwa guna menentukan sudah tepat dan adilkahputusan pengadilan bawahannya itu.Sesuai dengan Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusanpengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni,maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP permohonan Kasasi tidak dapatditerima, namun dalam perkara ini pembebasan tersebut bukanlah pembebasanmurni tetapi Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalamdakwaan tetapi bukan merupakan tindak pidana (Ontslag

berhak ;Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.1.000, (seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 197/Pid.B/2011/PN.UNH tanggal 08 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa RUDIN LATUNGGALA alias RUDIN bin MBAEterbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanyaakan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;Melepaskan Terdakwa RUDIN LATUNGGALA alias RUDIN bin MBAE darisemua tuntutan hukum (ontslag

2013alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut UndangUndang ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Keberatan Menenai Penerapan Hukum ;Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Unaaha menyatakan terbuktimelakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapiperbuatan bukan merupakan suatu tundak pidana dan Melepaskan TerdakwaRUDIN LATUNGGALA alias RUDIN bin MBAE dari semua tuntutan hukum(ontslag

Menyatakan Terdakwa TONY HENDRAWAN TANJUNG alias TIMOTIUSTONNY HR alias APENG terbukti melakukan perbuatan sebagaimanadalam dakwaan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukanmerupakan suatu tindak pidana (ontslag van rechtsvervolging);2. Melepaskan Terdakwa TONY HENDRAWAN TANJUNG alias TIMOTIUSTONNY HR alias APENG dari segala tuntutan hukum;3. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya;4.

No.541 K/Pid/2018dengan Chandra Hermanto terdapat hubungan hukum perdata berupaPerjanjian Perikatan Jual Beli, dengan demikian penguasaan Terdakwaterhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 102 Kelurahan Manang seluas 1535meter persegi terbukti merupakan perbuatan bukan tindak pidana melainkanmerupakan domain hukum perdata, dengan demikian perselisinannya harusdiselesaikan secara hukum perdata, sehingga Judex Facti melepaskanTerdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);Bahwa lagi

Oleh karena itu putusan Judex Facti beralasan hukumdiperbaiki dengan menyatakan Terdakwa harus dilepaskan dari segalatuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);Bahwa selain itu) alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umumberkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang sesuatu kenyataan.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor66/PID.SUS/2018/PT PLK tanggal 11 Oktober 2018 yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Spt tanggal2 Agustus 2018, mengenai amar putusan yang dijatuhkan kepadaTerdakwa menjadi: Menyatakan Terdakwa NANANG J alias ANANG bin JUHRI terbuktimelakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akantetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana; Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum(ontslag

., tanggal 2 Juni 2021,yang dimintakan banding tersebut;

suatu hubungankeperdataan yangseharusnya diselesaikan dalam Hukum Perdata, olehkarenanya Soccer ec ee cee eee eee eee Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yangdilakukan terdakwa tersebutmenurut Majelis Hakim bukanlah merupakan tindak pidana, makasesuai dengan ketentuanPasal 191 ayat 2 KUHAP yang berbunyi : Jika Pengadilanberpendapat bahwa perbuatanyang dilakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itutidak merupakan suatutindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutanhukum (Ontslag

dipertimbangkanuntuk diputus lepas dari segala tuntutan hukum (OntslagVanalle rechtsvervolging), makadengan mempedomani ketentuan pasal 97 KUHAP jo pasal 14 ayat(1) PP Nomor : D7Tahun 1983, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untukmemberikan rehabilitasi kepadaterdakwa tersebut dengan Memulihkan Hak Terdakwa DalamKemampuan, Kedudukan,15Harkat serta Martabatnya Seperti Sedia Kala sebagaimana dimuatdalam amar putusanini Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diputus lepasdari segala tuntutan hukum(Ontslag

berkas perkara ;Oleh karena barang bukti tersebut berupa foto copy maka cukupalasan bagi Majelis Hakimuntuk menetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara,yang untuk selengkapnyamasing masing barang bukti di atas akan dimuat dalam amarputusan di bawah ini ; Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaanperkara ini telah dilakukanpenahanan yang sah terhadap terdakwa, dan terdakwamasih berada dalam tahananRUTAN, sedangkan dalam putusan ini terdakwa dinyatakanlepas dari segala tuntutanhukum (Ontslag

Sehingga dengan demikian pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengakibatkan kerugian negarayang bukan merupakan Obyek dalam perkara a quo adalah keliru, Olehkarenanya Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging);Il KETERANGAN SAKSI DAN BARANG BUKTI SURAT BANYAKYANG DIKESAMPINGKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILANNEGERI BENGKULU DAN MAJELIS HAKIM BANDINGPENGADILAN TINGGI BENGKULUa) Terhadap Keterangan SaksiSaksi yang terungkap di persidangan:Keterangan

Berdasarkan hal tersebut di atasmenunjukkan tidak ada urgensinya mengajukan tuntutan perkara ini (tidakmemenuhi Pasal 137, Jis. 1389, 140 ayat (1) KUHAP, maka sudah seharusnyaperkara ini tidak diajukan/dituntut ke muka pengadilan untuk diperiksa dandiadili, karena sudah cukup jelas alasan menghapus penuntutan pidananya;sehingga jika dipaksakan diajukan penuntutannya di pengadilan, makaputusannya Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum atau di "ontslag";Selanjutnya karena unsur kerugian negara

Sesuai denganGrand Yurisprudensi MARI tersebut, telah jelas bahwa tindakanTerdakwa bukanlah perbuatan pidana melainkan melaksanakanperintah atasan langsung Walikota Bengkulu, sedangkan Terdakwatidak mendapat untung sama sekali, maka sifat melawan hukummateriel dalam perbuatan Terdakwa sudah hapus atau tidak ada lagisehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum(Ontslag van alle rechtsvervolging);V. KESIMPULAN:.

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas merupakan perintahjabatan/atasan langsung yaitu Walikota Bengkulu Chalik Efendie Sesuaiketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHAP, oleh karenanya Terdakwa harusdilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag van allerechtsvervolging);.

UUNo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah BAB LX Pasal 195berbunyi "Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerahdapat melakukan kerjasama dengan pihak lain denganpertimbangan, dst" Jo PP 105 Tahun 2000 Pasal 19 Ayat 2 berbunyiPemerintah Daerah dapat mencari sumbersumber pembiayaan lainnyadengan pihak lain melalui kerjasama dengan opprinsip salingmenguntungkan, dan adanya MOU antara Walikota Bengkulu denganPihak rekanan. oleh karena Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutanhukum (Ontslag

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Japanal Simamora, Terdakwa Arbidin Simamora, dan Terdakwa Kepler Simamora telah terbukti melakukan perbuatannya sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Ontslag Van Rechtvervolging);
2. Melepaskan Terdakwa Terdakwa Japanal Simamora

M E N G A D I L I :- Menyatakan Terdakwa ASRI alias LALLI bin LA BALLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun terhadap diri Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana;- Melepaskan Terdakwa ASRI alias LALLI bi LA BALLA dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging);- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan; - Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan

negara;Mengingat Ketentuan Pasal 114 ayat (2) dan UURI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, Pasal 191 ayat (2) KUHAP serta Pasalpasal lain dari PeraturanPerundangundangan yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menyatakan Terdakwa ASRI alias LALLI bin LA BALLA telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,namun terhadap diri Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana; Melepaskan Terdakwa ASRI alias LALLI bi LA BALLA dari segala tuntutanhukum (ontslag

Meringankan HADI SUPRAPTO Bin SUBAGYO (Alm) dari segaladakwaan ( Vrijspraak ) atau setidak tidaknya menyatakan Terdakwalepas dari segala tuntutan hukum ( ontslag van alle rechtsvelvolging )3.

Putusan tersebut adalah merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum(ontslag van recht vervolging) ;Sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimanatersebut diatas, bahwa putusan lepas dari tuntutan hukum adalahmerupakan putusan pembebasan tidak murni, untuk itu dapat diajukankasasi ;Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dalam amar putusannyaMenyatakan Terdakwa H.M.

Untuk itu jelas putusantersebut merupakan ontslag van recht vervolging yang merupakanputusan bebas tidak murni sehingga bisa diajukan kasasi ;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana diuraikan diatas, telah dibuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksadan mengadili perkara Tindak Pidana atas nama H.M. Daud Salam danSapri Salam yang menyatakan Terdakwa H.M.

Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum(ONTSLAG VAN ALLE RECHTS VER VOLGING) ;3. Memulihnkan Hak Para Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan danHarkat serta Martabatnya ;4.

Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukun(Ontslag Van Allerechts Ver Vorging)..

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, seharusnya Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap paraTerdakwa, bukan menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan suatutindak pidana dan tidak akan menyatakan Ontslag Van Allerechts VerVolging.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalampertimbangan Putusannya antara lain menyatakan :Hal. 10 dari 16 hal. Put.

Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 111 / Pid.2006 /PT.BKL. tanggal 02 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;e Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 13 Juni 2006,No. 60 / Pid.B / 2006 / PN.AM;MENGADILI SENDIRIe Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan yang didakwakankepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakpidana, maka Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag

sepatutnyalah PutusanPengadilan Tinggi Bengkulu dibatalkan;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebuttidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, putusanJudex Facti (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan Judex Facti (PengadilanNegeri) dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan melepaskan Terdakwa darisegala dakwaan (ontslag

Melepaskan Terdakwa I MADE SUECA ANTARA, ST. oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Ontslag recht vervolging) ;--------------------------------------4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;--------------------------------------------------------------------------------------5. Mengembalikan berkas perkara dan semua barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini kepada Penuntut Umum ;----------------------------------------------6.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwaDARIUS BERKIPASdan TerdakwaSERNI MAMATOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (Ontslag Van Rechtsvervolging) ;
2. Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak para terdakwa

Majelis berpendapat bahwadalam perkara ini terdapat unsure keperdataan oleh karenanya haruslah dibuktikanterlebih dahulu melalui sidang perdata terhadap hak kepemilikan oleh karenanyadalam perkara ini merupakan ranah hukum perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas benar para terdakwamenempati tanah kebun sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umumnamun perbuatan para terdakwa bukanlah suatu tindak pidana maka para terdakwaharuslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag

Menyatakan terdakwa DARIUS BERKIPAS dan Terdakwa SERNIMAMATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatansebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut akan tetapi perbuatanitu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (Ontslag Van Rechtsvervolging) ;Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat danNgmartabatnya dalam keadaan seperti semula;4.

berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 September2015 Nomor : 158/Pid.B/2015/PN.Sda, yang dimintakan banding tersebutdan selanjutnya ;MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, SE telahterbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapiperbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutanhukum (ontslag

tidaksebagaimana mestinya sesuai pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan aquo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :e Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yangmenyatakan Terdakwa ANTON KUNARTO alias GO GENG AN, SE telahterbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapiperbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan selanjutnyamelepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum(ontslag

alasan ini terkualifikasi sebagai hal yang dapatmenyebabkan dakwaan tidak dapat diterima.Peraturan yang menjadi landasan hukum dakwaan Penuntut Umumkepada Terdakwa sudah tidak ada lagi.Putusan MA No. 1158 K/PID/2007, Putusan MA No. 19 PK/Pid.Sus/2008, Putusan MA No. 20 PK/Pid.Sus/2008, bahwa dengandibatalkannya Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 makalandasan hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwasudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segalatuntutan hukum (ontslag

NURDINA,SH dan terhadap putusan yang menyatakan Terdakwa ANTON KUNARTOalias GO GENG AN, SE telah terbukti melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakansuatu tindak pidana dan selanjutnya melepaskan Terdakwa tersebut olehkarena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) adalahtidak tepat dan telah keliru dalam penerapan hukum atau tidak menerapkanhukum sebagaimana mestinya dan untuk selanjutnya Mahkamah Agung RImohon kiranya memeriksa

PUTUSAN HAKIM SEHARUSNYA BUKANLAH BEBASMURNI TETAPI BEBAS TIDAK MURNISetelah mencermati isi dari putusan terutama pada fakta yuridis danpertimbanganpertimbangan hukum dari Judex Facti maka apabila kitamenelaah sesuai alur pemikiran dan pemahaman Judex Facti akandiperoleh suatu kesimpulan bahwa Judex Facti telah melakukankesalahan dan kekeliruan dengan menyatakan putusannya adalahbersifat bebas murni (niet verkapte vrijspraak) karena putusan yangpaling tepat adalah ontslag van alle rechtsvervolging

Terdakwatidak punya ijin untuk membeli atau menghisap rokok ganja danTerdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat;Dengan kesimpulan tersebut, maka sudah tidak dapat dipungkiri danmenjadi tidak terbantahkan bahwa dalam perkara ini sebenarnya telahterjadi suatu tindak pidana, sehingga kalaupun Judex Factie tetap padapendiriannya untuk membebaskan Terdakwa maka putusan yang palingtepat adalah putusan yang menyatakan' ontslag van allerechtsvervolging atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutanhukum

No. 1090 K/Pid.Sus/2012Ad.2.ontslag van alle rechtsvervolging sehingga berdasarkan ketentuanHukum Acara Pidana maka Jaksa Penuntut umum berhak mengajukankasasi serta mengemukakan alasanalasannya.ALASAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM.Bahwa Penuntut Umum memberikan Alasan Kasasi sebagai berikut:Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini TelahMelakukan Kekeliruan Yaitu Tidak Menerapkan Atau MenerapkanPeraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya;Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan caramengesampingkan

Melepaskan Terdakwa MUSLIH bin HUSEN oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ; 3. Memulihkan hak Terdakwa MUSLIH bin HUSEN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; 4.

Kutabumisekarang Desa/Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, KabupatenTangerang, di atas persil 231 D III, Girik C No. 1346 sebagaimanadidakwakan dalam kasus a quo terbukti, namun perbuatan yangdinyatakan terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,makasesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP) Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutanhukum (ontslag

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan NegeriTangerang tanggal 19 November 2013 Nomor : 861/Pid.B/2013/PN.TNG.yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi danharus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiriperkara ini dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebutdi bawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MUSLIH bin HUSENdinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag

Melepaskan Terdakwa MUSLIH bin HUSEN oleh karena itu darisegala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ; 3. Memulihnkan hak Terdakwa MUSLIH bin HUSEN dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; 4.