Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata Khusus
Register : 26-12-2022 — Putus : 22-02-2023 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 84/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Idm
Tanggal 22 Februari 2023 — Penggugat:
Ruyanto
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Indramayu
2.Dewa Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Jawa Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
4.Mahkamah Partai NasDem
265 — 20
  • Penggugat:
    Ruyanto
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Indramayu
    2.Dewa Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Jawa Barat
    3.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
    4.Mahkamah Partai NasDem
Pengadilan PN SINTANG Perdata Khusus
Register : 27-09-2023 — Putus : 06-11-2023 — Upload : 17-11-2023
Putusan PN SINTANG Nomor 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Stg
Tanggal 6 Nopember 2023 — Penggugat:
Dara Juanti
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Melawi
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Prov. Kalimantan Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
73 — 51
  • Penggugat:
    Dara Juanti
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Melawi
    2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Prov. Kalimantan Barat
    3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
    Turut Tergugat:
    Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
Pengadilan PN TEBO Perdata Khusus
Register : 16-07-2024 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 07-08-2024
Putusan PN TEBO Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mrt
Tanggal 6 Agustus 2024 — Penggugat:
SYAMSU RIZAL, S.E, M.Si
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TEBO
107 — 45
  • Penggugat:
    SYAMSU RIZAL, S.E, M.Si
    Tergugat:
    DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TEBO
Pengadilan PN CALANG Perdata Khusus
Register : 07-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN CALANG Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Cag
Tanggal 18 Oktober 2018 — Syamsuddin Yahya
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh
2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya
275 — 364
  • Syamsuddin Yahya
    Tergugat:
    1.Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh
    2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya
    Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Politik PPP (Partai PersatuanPembangunan) yang kemudian terpilin melalui Pemilinan Legislatif TahunHalaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.SusParpol/2018/PN Cag.2014 dari Daerah pemilihan Dapil 1 (Kecamatan Jaya, Indra Jaya)Kabupaten Aceh Jaya menjadi anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten (DPRK) Aceh Jaya dari Partai PPP (Partai PersatuanPembangunan) Periode 20142019;.
    Bahwa tidak dimasukkannya nama Penggugat kedalam daftar nama bakalcalon DPRK Aceh Jaya dari PPP tidak mempunyai alasan yang jelaspadahal Penggugat semasa menjadi anggota Dewan DPRK Aceh JayaTahun 20092014 selalu aktif dalam kegiatan partai dan tidak pernahmenjelekkan partai atau melangggar AD/ART Partai PPP;.
    Bahwa berdasarkan Undangundang No.2 tahun 2011, tentang PerubahanUndangundang No.2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah mengaturdidalam pasal 32 ayat (1) perselisihan partai politik diselesaikan olehinternal Partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Ayat (2) penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.c.
    dari partai politik apabila :a) Meninggal dunia;b) Mengundurkan diri secara tertulis;c) Menjadi anggota partai politik lain;ataud) Melanggar AD dan ART..
    mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 26-02-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 130/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
215 — 47
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Partai Politik
Register : 25-04-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 10/G/2014/PTUN-KPG
Tanggal 14 Agustus 2014 — HERNIMUS A. RIWU (Penggugat) GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
88 — 0
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus
Register : 31-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 445/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.Sidik Jafar, SE
2.Rudi Arifyanto
Tergugat:
Mahkamah Partai Golongan Karya
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
288 — 0
  • Penggugat:
    1.Sidik Jafar, SE
    2.Rudi Arifyanto
    Tergugat:
    Mahkamah Partai Golongan Karya
    Turut Tergugat:
    Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus Parpol
Register : 23-10-2017 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN SERANG Nomor 83/PdtG/2017/PN.srg.
Tanggal 5 Maret 2018 — MAMAN SUDIRMAN sebagai Penggugat - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten, Dkk. sebagai Para Tergugat
287 — 61
  • DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat III dan Eksepsi Para Turut Tergugat DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017 mengandung cacat hukum; Meyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Akhir Nomor : 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Rekomendasi DPP PPP Nomor : 0938/IN/DPP/II/2017 tanggal
    6 Pebruari 2017; Memerintahkan kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkan kembali Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor : 013/SK/DPW-PPP/027/III/2017 tertanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian Pimpinan Majelis Pertimbangan Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan Majelis Syariah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak masa bakti 2016-2021; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;7.
    MAMAN SUDIRMAN sebagai Penggugat- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten, Dkk. sebagai Para Tergugat
    Menyatakan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 01/PerMPDPPPPP tertanggal 25September 2017 mengandung cacat hukum;3. Meyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Akhir Nomor : 01/PerMPDPPPPP tertanggal 25 September 2017;4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Rekomendasi DPP PPP Nomor :0938/IN/DPP/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017;5.
    Memerintahkan kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkan kembali SuratKeputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor : 013/SK/DPWPPP/027/III/2017tertanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian Pimpinan MajelisPertimbangan Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan Majelis Syarah Dewan PimpinanCabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak masa bakti 20162021;6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;7.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 468/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Februari 2019 — KADIR
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
2.DEWAN PENGURUS DAERAH DPD PARTAI DEMOKRAT ROVINSI PAPUA BARAT
3.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN KAIMANA
163 — 55
  • KADIR
    Tergugat:
    1.DEWAN PENGURUS PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
    2.DEWAN PENGURUS DAERAH DPD PARTAI DEMOKRAT ROVINSI PAPUA BARAT
    3.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN KAIMANA
    Menjadi anggota partai politik lain atau;d. Melanggar AD/ART;Tetapi dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokratNomor 352/SK/DPP.PD/VII/2018 Tentang pergantian Antar Waktu AnggotaFraksi Partai demokrat DPRD Kabupaten Kaimana Provinsi Papua BaratAtas Nama DRS.
    Surat Tergugat Ill Surat DPC Partai Demokrat KabupatenKaimana Nomor 228/DPCPD/KMN/2017 Tanggal 30 September2017 tentang Pengusulan Pemberhentian Anggota DPRDKabupaten Kaimana dari Fraksi Partai Demokrat atas Nama Drs.Adjid Hi.
    Dengan demikian tindakan para tergugatdalam menjalankan tugastugasnya telah mengabaikan ketentuanyang diatur dalam: Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik: Perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur didalamAD dan ART.
    memperkaran diDewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat selain itu penjatuhanSanksi Bagi penggugat memang tidak melalui Dewan KehormatanDaerah padahal sebagaimana anggaran dasar dan anggran rumahtangga Partai mekanisme Pemberian sanksi bagi penggugat yangberada di legislative daerah dilakukan Oleh Dewan KehormatanDaerah Partai Demokrat.g.
    Diberhentikan sebagai Anggota Partai Demokrat;b.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Khusus
Register : 23-01-2024 — Putus : 13-02-2024 — Upload : 16-02-2024
Putusan PN GIANYAR Nomor 26/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Gin
Tanggal 13 Februari 2024 — Penggugat:
I Ketut Jata
Tergugat:
1.Agus Harimurti Yudhoyono
2.Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat
3.I Made Mudarta
4.Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Provinsi Bali
5.Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati
63 — 23
  • Penggugat:
    I Ketut Jata
    Tergugat:
    1.Agus Harimurti Yudhoyono
    2.Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat
    3.I Made Mudarta
    4.Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Provinsi Bali
    5.Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-03-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 77/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 6 Juni 2017 — Pembanding/Penggugat : IRMANTO, S.Pd., MM
Terbanding/Tergugat : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
179 — 27
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata Khusus
Register : 06-06-2022 — Putus : 02-08-2022 — Upload : 03-08-2022
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lsk
Tanggal 2 Agustus 2022 — Penggugat:
Hasanuddin
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Aceh Utara
Turut Tergugat:
1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
2.Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara
3.Bupati Aceh Utara
4.Gubernur Aceh
73 — 26
  • Penggugat:
    Hasanuddin
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
    2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Aceh Utara
    Turut Tergugat:
    1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
    2.Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara
    3.Bupati Aceh Utara
    4.Gubernur Aceh
Pengadilan PT AMBON Perdata Khusus
Register : 06-11-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 28-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 35/PDT/2012/PT AMB
Tanggal 12 Desember 2012 — Pembanding/Penggugat : DRS.M.JAFAR SANI LEWENUSSA Diwakili Oleh : T. JOHAN LEIWAKABESSY, SH
Terbanding/Tergugat : BASRI DAMIS ,SH,MH
Terbanding/Tergugat : SALEH TUAHUNS
223 — 52
  • Kel Namaelo,Kecamatan Kota Masohi,Kabupaten Maluku Tengah,dalam hal ini bertindak untuk danatas nama Dewan PengurusCabang Partai Kebangkitanbangsa (DPC PKB) KabupatenMaluku Tengah, semula sebagaiTergugat II sekarang TerbandingPengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARA.Mengutip serta memperhatikan tentang halhal yang tercantum dan teruraldalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 12 September2012
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 219/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Mdn
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
KIKI HANDOKO SEMBIRING
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH SUMATERA UTARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
55 — 41
  • Penggugat:
    KIKI HANDOKO SEMBIRING
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH SUMATERA UTARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Khusus
Register : 18-08-2023 — Putus : 22-09-2023 — Upload : 26-01-2024
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sml
Tanggal 22 September 2023 — Penggugat:
NIKSON LARTUTUL, SH
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Maluku
4.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
5.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Turut Tergugat:
Bupati Kepulauan Tanimbar
85 — 48
  • Penggugat:
    NIKSON LARTUTUL, SH
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Tanimbar
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
    3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Maluku
    4.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
    5.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
    Turut Tergugat:
    Bupati Kepulauan Tanimbar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1641 — 1116
  • strong>

    DALAM EKSEPSI:

    -Menyatakan eksepsi Tergugat tentang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (Obscuur Libel) tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

    2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai

    Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;

    3. Memerintahkan

    Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/ II/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota
    Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.186.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

    dalam kepengurusan partai politik,secara tegas dinyatakan pada kepengurusan partai politik di tingkatpusat.
    Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatandengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1PARPOL;. Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:1. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;2. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;3. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan4. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;.
    Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatandengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1PARPOL;p. Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:5. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;6. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;Halaman 52 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUNJKT7. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan8. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;q.
    Partai di TingkatKabupaten serta domisili tetap kantor.
    Dalamrekapitulasi tersebut 14 Partai Politik dinyatakan Memenuhi Syaratsedangkan 1 Partai Politik yaitu Penggugat dinyatakan tidak memenuhisyarat.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Khusus
Register : 22-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 18/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Klk
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 31
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 09-12-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 67/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
NIKO HARTONO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
360 — 188
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata Khusus Parpol
Register : 18-03-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 27/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Ktg
Tanggal 1 Juli 2019 — Penggugat:
SUPHAN K HASAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kab Bolaang Mongondow Utara
2.Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3.Ketua DPRD Kab Bolaang Mongondow utara
206 — 34
  • Penggugat:
    SUPHAN K HASAN
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kab Bolaang Mongondow Utara
    2.Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
    3.Ketua DPRD Kab Bolaang Mongondow utara
    Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi, Boroko Kec.Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara, sebagaiTergugat I;2. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten BolaangMongondow Utara, berkedudukan di Jl. TransSulawesi, Boroko Kec. Kaidipang Kab. BolaangMongondow Utara, sebagai Tergugat Il;3.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Khusus
Register : 02-05-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN SIGLI Nomor 11/Pdt.Sus/2016/PN Sgi
Tanggal 21 Nopember 2016 — Penggugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DAMAI ACEH
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI DAMAI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA
Tergugat:
MUSLIM,S.HI
244 — 25
  • Penggugat:
    1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DAMAI ACEH
    2.DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI DAMAI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA
    Tergugat:
    MUSLIM,S.HI