Ditemukan 136454 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelaksaan pelaksanaan pemaksaan
Penelusuran terkait : Keputusan tim seleksi akhir lsm pelaksana program pidra Pelaksana tugas bupati biak numfor vs dr. eddy leunardus rumbarar; Muhammad sholeh S.h vs kepala bnpb selaku ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid-19; “kepala desa ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu “; Rosa sabina j. aliandoe Dkk vs kepala unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kota administrasi jakarta utara; 1. mangatas togi butarbutar. 2. bevin butarbutar. 3. mangadar butarbutar vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten toba samosir. 2. badan pelaksana otorita toba; Pt. mitra pembangunan sultra vs kelompok kerja (pokja) b.3.5 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah sulawesi tenggara tahun anggaran 2022;; Samsudiredja sunadim vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten bandung selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. Ii. ppk pengadaan tanah jalan tol cileunyi - sumedang - dawuan i dan soreang - pasir koja; Wawan moch. anwar Dkk. Pt. pln (persero) transmisi jawa bagian tengah dahulu pt. pln persero penyalur dan pusat pengatur beban (p3b) jawa-bali area pelaksana pemeliharaan bandung vs ny. eucharia dan kepala kantor pertanahan kota bandung;
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN KIP
Register : 23-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 47/G/KI/2016/PTUN-PLG
Tanggal 24 Nopember 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PUBLIC CONTROL PENGAWAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN VS KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN METROPOLITAN
123 — 36
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PUBLIC CONTROL PENGAWAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN VS KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN METROPOLITAN
    DESRI, jabatan: Bendahara;Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat LembagaSwadaya Masyarakat Public Control Pengawas PembangunanProvinsi Sumatera Selatan Nomor 29 tanggal 17 Desember 2012;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;MelawanKEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN METROPOLITAN, berkedudukan diJalan Bukit Kenten No. 31 B Palembang;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: HK.02.02/SATKERPJMP/XI/4047 tertanggal 14 Nopember 2016, memberikan kuasaK@Pada: 222 22 non nnn now non nnn nnn nnn nnn eon
    Bahwa beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus antaralairl @GalaN: ~ =~ n2ne ann mr nnn nnn nemo nnn nem nnn nnnnan manana nnn can mmnnnmnnnann on Termohon tidak memiliki /egal standing sebagai termohon dalam perkara a quooleh karena atasan PPID Daerah di lingkungan Satker Pelaksana JalanMetropolitan Palembang berada di Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, yang notabene merupakan lembaga tingkat pusat yang tidaktermasuk kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera
    dahulu Pemohon Informasi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara(Cl EIN nn nnn nn IMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalankepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Pemohon Keberatan/dahuluPemohon Informasi adalah Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi SumateraSelatan Nomor: 018/PTS/KIProv.SumselPS/VIIV2016 tanggal 8 September 2016,antara LSM Pengawasan Pembangunan Publik Control Provinsi Sumsel sebagaiPemohon Informasi melawan Kepala Satuan Kerja Pelaksana
    UndangUndang Nomor14 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 2011, oleh karena itu secara formal permohonan keberatan itudinyatakan dapat diterima;2 222 non nnn anne nnn eeeHalaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor: 47/G/KI/2016/PTUNPLG;Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan dari PemohonKeberatan/dahulu Pemohon Informasi ini, Majelis Hakim memandang perlu untukmemanggil pihak Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi (Kepala SatuanKerja Pelaksana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3562 K/Pdt/2018
Tanggal 21 Desember 2018 — LUCIA PARTOWIDJOJO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKAS, dk
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LUCIA PARTOWIDJOJO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASISEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAHKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKAS, dk
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASISEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAHKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4,Kode Pos 17550;Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan ;2. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. PPTJALAN TOL CIMANGGISCIBITUNG, yang diwakili oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan TolCimanggisCibitung Il Kementerian Pekerjaan Umum RepublikIndonesia Ir.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 25-04-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 19-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 78/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 6 Juni 2017 — Pembanding/Tergugat : Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Diwakili Oleh : Mahfudhah, SH.,MH.
Terbanding/Penggugat : Tuan Drs. Rayendra
67 — 5
  • Pembanding/Tergugat : Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Diwakili Oleh : Mahfudhah, SH.,MH.
    Terbanding/Penggugat : Tuan Drs. Rayendra
Pengadilan PN JANTHO Perdata Permohonan
Register : 08-09-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 25/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth
Tanggal 16 September 2021 — Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Mr. XXX IV, Tidak Diketahui
244 — 98
  • Pemohon:
    PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
    Termohon:
    Mr. XXX IV, Tidak Diketahui
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 26-01-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 K/Pdt.Sus-BPSK/2022
Tanggal 26 Januari 2022 — PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI, diwakili oleh Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Padang, Jeffri Husni, VS ARSIL SAAD
421 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI tersebut;
    PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI, diwakili oleh Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Padang, Jeffri Husni, VS ARSIL SAAD
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 18-02-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN BITUNG Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Bit
Tanggal 3 Juli 2019 — YACOBA GOLIOT lawan TONNY FERDINAN SAMBUAGA LURAH KELURAHAN PATETEN SATU PIMPINAN PPK PELAKSANA PENGADAAN JALAN TOL MANADO BITUNG
135 — 50
  • YACOBA GOLIOTlawanTONNY FERDINAN SAMBUAGALURAH KELURAHAN PATETEN SATUPIMPINAN PPK PELAKSANA PENGADAAN JALAN TOL MANADO BITUNG
    ., berdasarkan surat kuasaKhusus tanggal iO April 2019 yang terdaftar padaKepaniteraan Pengadilan Negen Bitung Tanggal iO April2019, dengan register Nomor 109/SK/2019/PNBitselanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;PIMPINAN PPK PELAKSANA PENGADAAN JALAN TOL MANADO BITUNG,beralamat Kelurahan Manembo Nembo TengahKecamatan Matuari Kota Bitung, dalam hal ini diwakilioleh Kuasanya yang bernama SINTIA DEWI PANGAU,SE., MAP.
    Pengadaan Jalan Toi Manado Bitung MenundaPembayaran dimaksud sampai terjadi kesepakatan antara Penggugat danTergugat tapi sampai saat ini tidak ada respon yang Positif dari Panitia /Pimpinan PPK Pelaksana Pengadaan Jalan Toi Manado Bitung.Bahwa Lurah pada Pemerintahan Kelurahan Pateten Satu KecamatanAertembaga Kota Bitung dan Panitia / Pimpinan PPK Pelaksana PengadaanJalan Toi Manado Bitung,sangatlah beralasan apabila Penggugat tarik dalamperkara ini sebagai TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 2karenamempunyai
    Memerintahkan kepada pihak Pimpinan PPK Pelaksana PengadaanJalan Toi Manado Bitung untuk menunda pembayaran kepada Tergugatsampai ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat.5. Memerintahkan kepada pihak Pimpinan PPK Pelaksana PengadaanJalanToi Manado Bitung untuk tunduk dan patuh terhadap putusanini6.
    Pengadaan Jalan Toi Manado Bitung MenundaPembayaran dimaksud sampai terjadi kesepakatan antara Penggugat danTergugat tapi sampai saat ini tidak ada respon yang Positif dari Panitia /Pimpinan PPK Pelaksana Pengadaan Jalan Toi Manado Bitung..
    Bahwa Lurah pada Pemerintahan Kelurahan Pateten Satu KecamatanAertembaga Kota Bitung dan Panitia / Pimpinan PPK Pelaksana PengadaanJalan Toi Manado Bitung, sangatlah beralasan apabila Penggugattarik dalamperkara ini sebagai TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 2karena mempunyai Hubungan Hukum dengan Perkara di maksud..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 14-05-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/Pdt.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2013 — SATUAN KERJA SEMENTARA PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SK MIGAS); terhadap PT. TRANS PACIFIC PETROCHEMICAL
157 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit: SATUAN KERJA SEMENTARA PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SK MIGAS) tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Desember 2012 No. No.47/PKPU/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst Jo. No.60/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst. dalam perkara tersebut;
    SATUAN KERJA SEMENTARA PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SK MIGAS); terhadap PT. TRANS PACIFIC PETROCHEMICAL
    Jkt.Pst. tertanggal 25 April 2013 dari SATUAN KERJASEMENTARA PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GASBUMI (SK MIGAS) yang memberi kuasa kepada ANTON DEDIHERMANTO,SH, DKK, Para Advokat yang berkantor di Jalan Bungur BesarRaya No.46 Q, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19April 2013, selaku Pemohon Kasasi yang isinya, Pemohon Kasasi mohon untukmencabut kembali permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 02Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi
    No.60/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Nomor 80 K/Pdt.Sus/2013 dalam perkara antara:SATUAN KERJA SEMENTARA PELAKSANA...sebagai Pemohon Kasasi;KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GASBUMI (SK MIGAS);terhadapPT.
    tersebutdiajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung,maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan kasasi;Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) UndangUndang No.14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 tahun2004 dan perubahan kedua dengan Undangundang No.3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKANMengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit: SATUANKERJA SEMENTARA PELAKSANA
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 24-06-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BREBES Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bbs
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
TUTI SETYANINGSIH
Tergugat:
SUPARJO
Turut Tergugat:
Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa
53 — 12
  • Penggugat:
    TUTI SETYANINGSIH
    Tergugat:
    SUPARJO
    Turut Tergugat:
    Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-01-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor N0.2/PDT.G/2015/PN Pms
Tanggal 5 Januari 2016 — CV TRI JAYA sebagai PENGGUGAT LAWAN Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematang Siantar. dkk sebagia PARA TERGUGAT
101 — 21
  • CV TRI JAYA sebagai PENGGUGATLAWANKepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematang Siantar. dkk sebagia PARA TERGUGAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1766 K/Pdt/2018
Tanggal 24 Juli 2018 — SENTOSO HERMAWAN VS KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING, DK
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SENTOSO HERMAWANVSKEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATENBEKASI selaku KETUA PELAKSANA PENGADAANTANAH JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING, DK
    KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATENBEKASI selaku KETUA PELAKSANA PENGADAANTANAH JALAN TOL CIBITUNGCILINCING, yangdiwakili oleh diwakili Deni Santo, S.T., M.Sc.,berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang Blok B4 JalanDaha, CibatuCikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dindin Saripudin,S.H., dan kawankawan, Kepala Seksi PenangananMasalah dan Pengendalian Pertanahan, berkantor diJalan Daha Blok B4, Lippo Cikarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;2.
Pengadilan PN JANTHO Perdata Permohonan
Register : 08-09-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 22/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth
Tanggal 16 September 2021 — Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Mr. XXX I Tidak Diketahui
187 — 4
  • Pemohon:
    PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
    Termohon:
    Mr. XXX I Tidak Diketahui
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-05-2022 — Upload : 09-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 818 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 25 Mei 2022 — KETUA YAYASAN/BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA, DK
66 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA YAYASAN/BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA, DK
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 29-04-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 40/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 2 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BPN PROV SUMSEL SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN JALAN TOL PALINDRA
Terbanding/Penggugat : ILHAM HAYATI
36 — 39
  • Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BPN PROV SUMSEL SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN JALAN TOL PALINDRA
    Terbanding/Penggugat : ILHAM HAYATI
    PUTUSANNomor 40/PDT/2019/PT.PLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :Kepala Kantor BPN Provinsi Sumsel Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan JalanTol Palindra, beralamat di JL.
    lainyang menjadi pihak dalam perkara ini, karena Putusan Pengadilannegeri Kayuagung dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang sudahInkracht atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkanputusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 4 bulan 5 Tahun 2017 No.24/Pdt.G/2016/PN Kag dan dikuatkan putusan Pengadilan TinggiPalembang tanggal 30/10/2017 No.71/Pdt/2017 PT Palembang, sehinggapersoalan sekarang untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor WilayahPertanahan Propinsi Sumatera Selatan selaku Ketua Pelaksana
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-09-2021 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 23-08-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 777/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 31 Mei 2022 — Penggugat:
SYAMSURI,S.PdI bertindak sebagai Ketua Lembaga Pelaksana Pendidikan Dan Manajemen (LP2M)
Tergugat:
1.. MARZUKI; Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Jakarta
2.Asikin Seketaris Lembaga Pelaksana Pendidikan dan Manajemen (LP2M) dan Manager Program Kerjasama
73 — 4
  • Penggugat:
    SYAMSURI,S.PdI bertindak sebagai Ketua Lembaga Pelaksana Pendidikan Dan Manajemen (LP2M)
    Tergugat:
    1.. MARZUKI; Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Jakarta
    2.Asikin Seketaris Lembaga Pelaksana Pendidikan dan Manajemen (LP2M) dan Manager Program Kerjasama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 11-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/PDT.SUS/2010
(Ketua BPPM NU Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ilama 'Walisongo' Sidoarjo); SRI WIDODO, S.Pd. DKK.
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Ketua BPPM NU Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ilama 'Walisongo' Sidoarjo); SRI WIDODO, S.Pd. DKK.
    PUTUSANNo. 296 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :BPPM NU (Badan Pelaksana Pendidikan MaarifNandhatul Ulama) Walisongo" Sidoarjo,berkedudukan di Jalan Raden Patah No. 78 Sidoarjo,dalam hal ini memberi kuasa kepada : Hari Poernomo,SH., Advokat, berkantor di Bronggalan Sawah VI A/43Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17Nopember
    sebagai pendidik dan tenaga kependidikan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat danbenar.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : BPPM NU (Badan Pelaksana
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 18-12-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 135/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
AYYUB ABSRO
Tergugat:
PELAKSANA TUGAS (PLT.) DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR
130 — 63
  • Penggugat:
    AYYUB ABSRO
    Tergugat:
    PELAKSANA TUGAS (PLT.) DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 25-07-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kag
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
ILHAM HAYATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR BPN PROV SUMSEL SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN JALAN TOL PALINDRA
68 — 9
  • Penggugat:
    ILHAM HAYATI
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR BPN PROV SUMSEL SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN JALAN TOL PALINDRA
    pembayaran ganti rugi tanah daftarnominatif persil 370 seluas 6.040 M2 sebesar Rp. 314.080.000, (tiga ratus empatbelas juta delapan puluh ribu rupiah) dan daftar nominatif 371 seluas 7.948 M2sebesar Rp. 413.296.000, (empat ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluhenam ribu rupiah) terhadap tanah milik Penggugat yang terkena proyekpembangunan jalan tol palembang indralaya yang terletak di desa TalangPengeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan llir .Menimbang, bahwa Tergugat selaku Ketua Pelaksana
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Register : 11-10-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Sim
Tanggal 4 Desember 2019 — Pemohon:
HERMAN
Termohon:
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV SUMUT SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
114 — 68
  • Pemohon:
    HERMAN
    Termohon:
    KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV SUMUT SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
    Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang,berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 29 September 2019 untuk selanjutnya disebutSEAL ss one come sens ave ones sees see one ae eens aoe Pemohon Keberatan;LawanKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSISUMATERA UTARA SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH,berkedudukan dan beralamat Kantor di Jalan Brigjend Katamso No. 45,Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, selanjutnya disebutSCD AGA ..........0ecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeaaeenseeeeetseeees
    Mahkamah AgungNomor: 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan danPenitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 Angka 7 yangberbunyi Termohon Keberatan adalah lembaga pertanahan sebagailembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan yang terdiri atas Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai denganhierarkinya yang secara nyata menjadi ketua pelaksana
    Akantetap keberatan Pemohon Keberatan telah melampaui rentang waktu 14(empat belas) hari kerja setelah Musyawarah Penetapan Bentuk GantiKerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kisaran TebingTinggi Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi sebagaimana yang telahdiamanatkan oleh Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Bahwa Termohon Keberatan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahselanjutnya mendapatkan Relaas Panggilan Sidang tertanggal 24 Oktober2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Medan atas perintah
    Untuk melihat besarnya nilaikerugian yang akan ditetapbkan maka Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahakan mengacu pada hasil penilaian dari jasa penilai atau penilai publik danbiaya nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) dalam kasus ini sudah memenuhi ganti kerugian yang wajardan adil;Dari uraian diatas, Termohon Il mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambilkeputusan sebagai berikut :Halaman 14 dari
    kegiatan (BPN) berdasarkan oleh hasilpenilai/penilaian public, dan apabila ada perintah undangundang yangdilampaui oleh pelaksana maka pelaksana dapat dikatakan melampauikewenangannya dan perlu saya terangkan bahwa penilai public iniadalah fenomena baru didalam UU No 2 Tahun 2012 dimana sebelumnyabesaran ganti rugi didasarkan NJOP namun karena ada masalah dalamimplementasinya maka dibentuk lah lembaga penilai public yangindependent;Bahwa secara substantive pemberitahuan dapat dilakukan denganpengumunan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 11-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 42/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 9 September 2020 — Batara Guru Grub)
Tergugat:
1.KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
2.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTB
318 — 189
  • Batara Guru Grub)
    Tergugat:
    1.KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
    2.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTB
    Asahan No. 4 Perumnas Tanjung Karang Permai KecamatanSekarbela Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Domisili elektronik (email): adv.kusnaini@gmail.com;Selanjutnya disebut sebagai ............... 0... cee cee seeeeeeeeees/ PENGGUGAT; MELAWAN :KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK)Wilayah Nusa Tenggara Barat, Berkedudukan di Jalan PejanggikNomor 110, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan
    ,;Sub Koordinator Pelaksana Tugas Kepatuhan Interndan Manajemen Resiko;Anjar Pramularsih, S.T.,M.T.,;Sub Koordinator Pelaksana Tugas KepatuhanIntern dan Manajemen Resiko;Aprilia Gayatri, S.H.,;Sub Koordinator Pelaksana Tugas Hukum;Agus Pramono, S.H., MSi.,;Sub Koordinator Pelaksana Tugas AdvokasiHukum Bina Marga dan Pembiayaan Infrastruktur;Fauzan Tri Handono S.H.,;Sub Koordinator Pelaksana Tugas AdvokasiHukum Bina Konstruksi Sumber Daya Air danInspektorat Jendral ;Ni Nyoman Suarning, S.
    ;Penelaah Pengadaan Barang Jasa (Tim Pelaksana)Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi WilayahNTB ;: Aisya Zakia Najmiati, S.H., ;Penelaah Pengadaan Barang Jasa (Tim Pelaksana)Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konsitruksi WilayahHalaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor:42/G/2020/PTUN.MtrNTB ;12. Nama : Michael Ario S.H., M.H..,;Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Sekretariat DirektoratJendral Bina Konstruksi ;13. Nama : Angelina Ana Marcelina Butar Butar, S.H.
    TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 7 Agustus 2020, telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secaraelektronik, tanggal 11 Agustus 2020, dan telah dicatat dengan Register PerkaraNomor : 42/G/2020/PTUN.Mtr;Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan pada pokoknyameminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah disertaidengan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-07-2022 — Putus : 11-08-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 83/G/2022/PTUN.MKS
Tanggal 11 Agustus 2022 — AZRILVA KARYA UTAMA
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022
135 — 43
  • AZRILVA KARYA UTAMA
    Tergugat:
    Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022