Ditemukan 125689 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendidikan penidikan penyediaan penyarikan pendididkan
Penelusuran terkait : Penghentian penyidikan Mengahalangi penyidikan Teknik penyidikan tppu Sah atau tidaknya penyidikan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 07-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 18/Pid.Pra/2020/PN Pbr
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pemohon:
DAMSUARNI
Termohon:
KEPALA SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
120 — 58
  • Apabila Termohonmeningkatkan perkara ke tahap penyidikan berarti sudah ada bukti yang cukup,2.
    atau karena tertangkap tangan, pertamatama dilakukanpenyelidikan sesual dengan maksud dari Peraturan Kapolri No 6 tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dasarnya untuk mencari tahuapakah ada peristiwa pidana jika ada peristiwa pidana maka dilanjutkandengan penyidikan, tetapi jika bukan peristiwa pidana maka perkaradihentikan atau mungkin saja bukan kewenangan penyidik Polri;Bahwa jika penyidikan dilakukan, sesuai dengan Peraturan Kapolri No 6tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maka
    Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan dengan gelar perkara,dimana tujuan penghentian penyidikan adalah untuk kepastian hukum dankeadilan;Bahwa dasar hukum penghentian penyidikan adalan Pasal 109 (2)KUHAP, yaitu 1.
    Penyidikan dihentikan demihukum;Halaman 18 dari 36 halaman putusan nomor 18/Pid.Pra/2020/PN PbrBahwa penyidikan dilakukan dengan mengeluarkan SPDP gunamengetahui telah adanya penyidikan sedangkan untuk Terlapor agar dapatmempersiapkan tangkisannya;Bahwa dalam hal penyidikan dihentikan maka Penuntut Umum harusdiberitahu, hal tersebut diatur dalam Pasal 109 (3) KUHAP;Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya asas Ultimum Remediumyaitu upaya pidana itu sebagai upaya terakhir dan sebagai senjatapamungkas
    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-03-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Pbr
Tanggal 10 Mei 2021 — Pemohon:
1.Dr Muhammad Nurul Huda SH MH
2.Heri Kurnia SE
Termohon:
1.POLDA RIAU
2.Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Negara Kesatuan RepublikIndonesi
87 — 23
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 29-12-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 20/Pid.Pra/2020/PN Skt
Tanggal 25 Januari 2021 — Pemohon:
CHODIJAH
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
83 — 32
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Khusus
Register : 28-03-2022 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 21-11-2022
Putusan PN KEBUMEN Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kbm
Tanggal 25 April 2022 — Pemohon:
SAEFU ROKHMAN BIN BASRODIN
Termohon:
SATRESKRIM POLRES KEBUMEN
101 — 10
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 25-06-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 42/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 18 Agustus 2020 — Pemohon:
MULYADI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
3.KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
4.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
5.KANIT PIDUM POLRESTABES. MEDAN
6.KANIT TIPITER POLRESTABES MEDAN CQ. PENYIDIK PEMBANTU UNIT PIDUM ATAS NAMA BRIPKA ERWIN MANULLANG,SH
93 — 21
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-09-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Pra/2021/PN Sby
Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
CHRISTIANA, SE
Termohon:
Kepala Keplosisan Daerah Jawa Timur
56 — 14
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-01-2023 — Putus : 20-02-2023 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Mdn
Tanggal 20 Februari 2023 — Pemohon:
ESTHER SITORUS, M.Th
Termohon:
PEMERINTAH RI CQ. KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR KOTA MEDAN
7 — 4
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 13-05-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Plg
Tanggal 16 Juni 2022 — Pemohon:
Muhammad Irawan
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan C.q Dir. Reskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
68 — 4
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-09-2019 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17/Pid.Pra/2019/PN Plg
Tanggal 4 Oktober 2019 — Pemohon:
AMIN
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolda Sumsel Cq Direktur Reserse Polda Sumsel
89 — 23
  • Sehingga oleh karenanyapenghentian penyidikan kepada tersangka An Joki Halim olehTermohon adalah keliru dan tidak tepat karena tidak pernah adapembayaran ataupun pengembalian dalam bentuk apapun kepadaPemohon;PEMOHON TIDAK PERNAH DIBERIKAN SALINAN SURATPEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP);1. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)merupakan hak bagi pelapor.
    Bahwa pemohon sejak membuat laporan polisi Nomor:LPB/854/X/2018/SPKT tanggal 28 Oktober 2018 belum pernahmenerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP);6. Dengan demikian jelas' tindakan temohon dengan tidakmemberikan / menembuskan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) merupakan tindakan yang tidak sah. Sertapenghentian penyidikan dengan nomor SP.
    Akan tetapi harus diingat,penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah darifungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang takterpisah dari fungsi penyidikan.
    Dimana pada tanggal 03 Mei 2019 Pemohon mendapatkan suratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 17-05-2023 — Putus : 26-06-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Pra/2023/PN Pbr
Tanggal 26 Juni 2023 — Pemohon:
1.Dr Muhammad Nurul Huda SH MH
2.Heri Kurnia SE
Termohon:
1.Pemerintah Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala KepolisianDaerah Riau
2.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGI RIAU
3.Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Negara Kesatuan Republik Indonesia
46 — 19
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Pidana Khusus
Register : 06-04-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Mdl
Tanggal 20 April 2020 — Pemohon:
SUPANGAT
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR MANDAILING NATAL
12 — 5
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 04-01-2023 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Amb
Tanggal 31 Januari 2023 — Pemohon:
NANCY MAYA PATTY
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq.KAPOLDA MALUKU cq DIRKRIMUM POLDA MALUKU
44 — 15
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
YUTINDARA MULYADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
157 — 42
  • penyidikan perkara atas nama Sadr.
    Penyelidikanmerupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, fungsi penyelidikadalah menemukan apakah atas suatu peristiwa (yang diduga sebagai tindak pidana)bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh oleh penyidik, karena itulah diperlukanproses penyidikan guna mengumpulkan bukti yang membuat terang suatu tindakpidana.
    BuktiT 28 LP/863/IV/2018/JBR/POLRESTABES, tanggal 23 April 2018 atas namaPelapor YUTINDARA MULYADI tentang Penghentian Penyidikan, tanggal21 Maret 2019;99. BukiT29 Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SpSidik /417.a / Ill / 2019 / Reskrim, tanggal 29 Maret 2019;30. BuktiT 30 Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S. Tap / 295.b/ l / 2019 / Reskrim, tanggal 29 Maret 2019;Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B /31.
    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b.
    Menimbang, bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan NomorSP.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 27-11-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 16/Pid.Pra/2020/PN Skt
Tanggal 30 Desember 2020 — Pemohon:
LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
2.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
135 — 81
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 30-12-2021 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN SURAKARTA Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Skt
Tanggal 31 Januari 2022 — Pemohon:
Hanif
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
79 — 40
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Rap
Tanggal 6 Agustus 2021 — Pemohon:
ERWIN SYAHPUTRA MATONDANG
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHAN BATU
3.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU
78 — 21
  • Nomor: SPSidik/906/IX/2018/Reskrim, tanggal 05 September 2018 dan SuratPerintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SPSidik/906.a/IX/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 11 September 2019, menerbitkan danmengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP/977/IX/2018/Reskrim, tanggal 12 September 2018 dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan NomorSPDP/977.a/IX/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 17 September 2019 keKajari Labuhanbatu.
    penyidikan atas laporan dimaksud adalahsebagai berikut:a.
    ASUR kepada Termohon Ill guna dilakukan penelitiandikarenakan waktu penyidikan tambahan selama 14 (empat belas) harisudah habis namun Termohon Il tidak juga menyampaikan perkembanganproses penyidikan Atas Nama Tersangka HUSIN NOOR ASUR Als.
    negeri dengan menyebutkan alasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Hakimberpendapat bahwa apa yang dimintakan oleh Pemohon mengenai tidaksahnya penghentian Penyidikan merupakan materi dari Praperadilan;Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke1 dan ke2 KOHAP merumuskanpengertian Penyidik dan penyidikan yang menyatakan bahwa Penyidikadalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberiwewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan Penyidikan,Halaman 26 Putusan Nomor
    Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak Pidana;Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapatapa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatanpelanggaran dan kejahatan, maka dalam hal ini penyidik berwenangmenghentikan penyidikan;3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 10-02-2023 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 20-03-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 12/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 20 Maret 2023 — Pemohon:
DR. IKE FARIDA, S.H., LL.M
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
97 — 23
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 19-08-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 27 September 2022 — Pemohon:
Silo Solo Hamonangan Siagian
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
2.Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota
51 — 14
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-04-2022 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 09-05-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Mks
Tanggal 26 April 2022 — Pemohon:
GUSNAH NINGSIH
Termohon:
PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR
51 — 28
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-01-2021 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mks
Tanggal 25 Januari 2021 — Pemohon:
PT. PELABUHAN INDONESIA IV Persero
Termohon:
1.KAPOLDA SULSEL Cq. DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
2.KAJATI SULSEL Cq. ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
149 — 66

  • MENGADILI:

    1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
    2. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3) No.Pol : S.Tap/A.302/69/VI/2015/Dit Reskrimum tanggal 8 Juni 2015 atas nama para Tersangka Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati sah menurut hukum ;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil ;