Ditemukan 169 data
19 — 3
maka keterangan saksitersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil bantahannyadengan mengajukan bukti T.1, T.2 dan 1.3 serta bukti 2 orang saksi yaitu :SAKSI Ill dan SAKSIIV;Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan buktibukti Termohon sebagai berikut;Menimbang bahwa bukti T.3 adalah bukti tentang sertifikat hak miliknomor XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tulungagung,bukti ini adalah irrelevan dengan perkaea
81 — 22
Layu, terdakwa sempat ditelpon oleh temannya yangbernama Jusman (terdakwa dalam perkaea lain) kirakira pukul 22.00 Wita,yang mana ketika itu saksi Dg Layu sendiri yang mengangkat telponnya, ketikaitu Jusman mengatakan untuk menyuruh terdakwa datang untuk ceritaceritapenting dengannya, kemudian setelah itu saksi Dg.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RENINOVITA, SH
37 — 48
Surat Dakwaan Penuntut Umum telah melanggar dan tidak lagimempedomani ketentuan pasal 184 KUHAP karena terhadap kejadianpenyalahgunaan narkotika golongan pada hari Minggu tanggal 23 September2018 sekitar pukul 09.00 wib sebagai mana yang dipermasalahkan PenuntutUmum incasu dalam perkaea aquo belum melewati batas minimumHalaman 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 94.
86 — 30
Batas sepadan tanah yang dijadikan objek perkaea oleh parapenggugat tersebut tidak jelas dasarnya, apakah batas sepadan yangdibuat di atas disegel tanggal 20 september 1964 atau batas sepadanmenurut rekaan para penggugat saja.selain itu batas sepadan yangdidalilkan para penggugat tidak sama dengan batas sepadan yangpara tergugat nyatakan dalam gugatan ini;4.
26 — 9
untuk memeriksa dan mengadili gugatan ParaPenggugat yang diajukan dalam perkara aquo ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karenaEksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolakdan perkara pokok yang diajukan oleh Para Penggugat dilanjutkan pemeriksaannya ; Menimbang, bahwa meskipun secara absolut Pengadilan Negeri Surabaya yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat dalam perkaea
1.ROSANDI, SH
2.HARYONO, SH
3.AGUNG SETIAWAN, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
5.AJI YODASKORO, SH.
Terdakwa:
AHMAD SIHABUDIN als IHAP bin MOCH. ABDUL FATAH
31 — 23
Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkaea a quo menolak tuntutanJaksa Penuntut Umum;4. Bahwa dalam persidangan terungkap Terdakwa telah mengirimkan suratpermohonan maaf yang diajukan kepada Muad Halim sebagai saksipelapor;5. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;6. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangiperbuatannya;7.
Bahwa fakta persidangan menurut ahli yang dihadirkan Penuntut Umummolotov tidak tergolong dalam bahan peledak, dan dalam kasus ini olehkarena molotov hanya mengenai tembok maka tidak mungkin menyebabkankebakaran, sehingga berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka unsurmenimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir tidak mampu terpenuhi.Oleh karena itu sangatlan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkaea a quo menolak tuntutan Jaksa PenuntutUmum;Akan Majelis pertimbangkan
34 — 5
untuk memeriksa dan mengadili gugatan ParaPenggugat yang diajukan dalam perkara aquo ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karenaEksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolakdan perkara pokok yang diajukan oleh Para Penggugat dilanjutkan pemeriksaannya ; Menimbang, bahwa meskipun secara absolut Pengadilan Negeri Surabaya yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat dalam perkaea
87 — 36
Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa laindalam perkaea sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khususmengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahuluoleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;2.
47 — 24
Putusan Nomor: 199/G/2016/PTUN.JKTCc.Menghukum Penggugat untuk membayar selurun biaya perkara yangtimbul sebagai akibat adanya gugatan ini;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihakTergugat Il telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Oktober 2016 yangisinya sebagai berikut :Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkaea a quo adalah :a.Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan KepegawaianNegara No. 0295/KR.V.25/IlV2016, tertanggal 1 Maret 2016 perihalusulan proses pemberkasan
79 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas nama Muhadjar Bin Haji Djapartertanggal 2 Juli 2013 (Surat Permohonan BPN Jakarta Selatan);Bahwa dalam hal ini seharusnya TERMOHON KASASI menarik serta KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta dalam dalamperkara aquo, karena sesungguhnya pihak Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta memiliki hubungan yang sangat ertadengan objek Gugatan dlam perkaea aquo, dimana dasar utamadikeluarkannya Keputusan No.88 adalah karena adanya permohonan dariKantor Pertanahan
1.ROSANDI, SH
2.HARYONO, SH
3.AGUNG SETIAWAN, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
5.AJI YODASKORO, SH.
Terdakwa:
MUSPAWINDRA als MUS bin CIKOSI
36 — 28
Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkaea a quo menolak tuntutanJaksa Penuntut Umum;4. Bahwa dalam persidangan terungkap Terdakwa telah mengirimkan suratpermohonan maaf yang diajukan kepada Muad Halim sebagai saksipelapor;5. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;6. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangiperbuatannya;7.
Bahwa fakta persidangan menurut ahli yang dihadirkan Penuntut Umummolotov tidak tergolong dalam bahan peledak, dan dalam kasus ini olehkarena molotov hanya mengenai tembok maka tidak mungkin menyebabkankebakaran, sehingga berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka unsurmenimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir tidak mampu terpenuhi.Oleh karena itu sangatlan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkaea a quo menolak tuntutan Jaksa PenuntutUmum;Akan Majelis pertimbangkan
85 — 10
Dan pantas saja ParaPenggugat sekarang tidak mengajukan Surat Gugatan tidak diajukan olehMamak Kepala Waris dalam kaumnya dan juga Kepala Kaumnya (Penghulukaum/niniak mamak dalam kaum) karena hal ini adalah keinginan dari yangmenjadi Para Penggugat sekarang ini saja ;14.Bahwa perbuatan dan tindakan kami di atas objek perkaea adalahmerupakan perbuatan yang bukan merupakan perbuatan yang melawanhukum dan adalah syah secara hukum dari dulu dari niniakniniak ParaTergugat dan sampai sekarang diperkirakan
Terbanding/Penggugat : MARIA SIBURIAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Cq. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Cq. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Tebing Tinggi
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi
Turut Terbanding/Tergugat II : MANGINAR WATI TAMBUNAN
Turut Terbanding/Tergugat III : JANNUS TAMBUNAN, SE
Turut Terbanding/Tergugat IV : NURMAIDA TAMBUNAN
Turut Terbanding/Tergugat V : LINDA BR.TAMBUNAN
Turut Terbanding/Tergugat VI : Dra.LISBETTY H TAMBUNAN
Turut Terbanding/Tergugat VII : NURLIAH KHAROLINA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : DELIANA TAMBUNAN
75 — 22
yangmendapat hak darinya untuk membongkar bangunan gubuk/rumahsederhana yang berada diatas tanah objek perkara seluas 10 M X 20 M =20 M2 (dua ratus meter persegi) milik Para Penggugat dalam rekonvensi;Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi dan/atau siapapun yangmendapat hak dari Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom)sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejakgugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggisampai diserahkannya kembali tanah objek perkaea
82 — 34
sama sekali hubugannya denganwarisan, dimana dalam undang undang yang dijadikan dasar gugatanpenggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan warisan, sehinggajika tergugat keberatan akan terbitnya merek dagang atas namatergugat tersebut, maka seharusnya penggugat tidak melalui ranahPengadilan Agama tetapi Peradilan Niaga atau Pengadilan Negeri,sehingga berdasarkan hal tersebut, para Tergugat mohon Kepada YthKetua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda intik menyatakantidak berwenang mengadili perkaea
1.RADEN MAS BUDIONO RUKMINTO bin MULYONO
2.ANNA ROGAYANTI binti MULYONO
3.ANNA MULYANI binti MULYONO
4.AGUS RUKMINTO bin MULYONO
Tergugat:
1.ELY PUJIYANTI
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Blora
3.PT Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Blora
78 — 17
DALAM PROVISIBahwaBahwaMAKAHakekat dari tuntutan provisi adalah tindakan sementarasebelum pokok perkara diputus oleh karenanya tuntutan provisitersebut tidak boleh memasuki pokok perkara;Namun demikian apabila dicermati, tuntutan dalam provisi yangdiajukan Para Penggugat dalam perkaea aquo justru telahmenyangkut pada pokok perkara, sehingga tidak sesuai denganhakekat tuntutan provisi;Terhadap tuntutan provisi Para Penggugat yang mengandungcacat formil yang demikian sudah seharusnya ditolak atausetidaktidaknya
87 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara a quodan dihubungkan dengan bukti PK J, II dan I maka perkara a quo merupakanperkara yang NE BIS IN IDEM yaitu orang tidak dapat dihukum dua kali karenasatu perbuatan, perkara yang telah diputuskan mutlak tidak dapat dituntut untuk kalike duanya (E.Utreeht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana IJ, Univerisitas,Bandung, 1965, Hal 207)Bahwa berdasarkan bukti PK I, II dan II maka Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat didakwa dan dituntut dalam perkaea
Terbanding/Penggugat : SUDARMAN
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq CAMAT BALIKPAPAN UTARA
Terbanding/Turut Tergugat II : ALUS
Terbanding/Turut Tergugat III : MISRAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KAMALUDDIN
Terbanding/Turut Tergugat V : SAINAH
Terbanding/Turut Tergugat VI : SUKRAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : JULIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat VIII : JULKIFLI
Terbanding/Turut Tergugat IX : AGUS SALIM
Terbanding/Turut Tergugat X : DJUHANI
Turut Terbanding/Tergugat I : LA BOLOSI
50 — 31
Bahwa pihak Intervensi baru mengetahui adanya gugatan perdata Nomor :85/Pdt.G/2017/PN.Bpp pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 antaraSudarman melawan La Bolosi dkkBerdasarkan halhal tersebut diatas dengan ini pihak Intervensi memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaea perdata Nomor :85/Pdt.G/2017/PN.Bpp untuk mengabulkan permohonan pihak Intervensi;Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi tersebut Penggugat danpara Tergugat asal (para Tergugat Intervensi) telah mengajukan
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR, DKK (PARA TERLAWAN)
73 — 9
pihak yang dirugikantidak secara difinitif tertulis yang dalam hal ini menimbulkan tanda tanya dankebingungan bagi Terlawan I ;Bahwa atas dasar hal tersebut, gugatan yang dmikian harus dengan tegas ditolak atausetidaktdaknya tidak dapat diterima, karena pihak Pelawan tidak berkapasitassebagai pihak yang mengajukan gugatan perlawanan ;DALAM POKOK PERKARA :1 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalildalil Penggugat, kecuali yang diakuisecara tegas kebenarannya ;2 Bahwa untuk memperjelas kasus posisi perkaea
Terbanding/Tergugat I : PT BANK CENTRAL ASIA TBK PUSAT c.q. PT BANK CENTRAL ASIA CABANG PALEMBANG c.q. PT BANK CENTRAL ASIA KCU LUBUK LINGGAU
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat
Terbanding/Tergugat III : MERY
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor ATR/BPN Kota :Lubuk Linggau
120 — 48
ilusoir dan agar TergugatRekonpensi benarbenar melaksanakan isi putusan dalam perkara ini,Mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untukmembayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000,(lima ratusribu rupiah) perhari kepada Penggugat Rekonpensi atas kelalaian danatau keterlambatan Tergugat Rekonpensi melaksanakan isi putusandalam perkara ini;Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan pada buktibuktiotentik yang kuat dan akurat menurut hukum, maka sudah sepatutnyajika putusan dalam perkaea
96 — 66
Dalam perkaea ini siapa yang mempunyai hak milik tersebutHalaman 58 dari 68 halaman, Putusan Nomor 78/Pdv/2019/PT SMGadalah Saksi korban ( KOENTJAHYONO TANTO / TERGUGAT II )selaku pemilik sah dari barang berupa 755 buah perhiasan emas yang diambil oleh terdakwatanpa seijin pemiliknya tersebut.. Sedangkan posisiPegadaian dalam hal ini adalah hanya sebagai Beziter ( yang menguasaibarang ) itupun karena adanya hubungan keperdataan antara Terdakwadan Pihak Pegadaian Tergugat !