tempat tinggal sejak bulanMei 2016 yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidakpernah bersatu kembali dan dikaitkan dengan Tergugat tidak mengajukan alatbukti untuk mendukung dalil bantahannya meskipun telah diberi waktu yangcukup, di samping itu berdasarkan keterangan Saksi pertama Penggugat yangmerupakan kakak kandung Penggugat, yang biasanya sangat menginginkanrumah tangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnyasetelah memperhatikan secara seksama kualitas polemik

tersebut diatas yang kami uraikan dalam point 1 (satu)diatas, maka sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menuntutpada Pasal 112 ayat (2) UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Begitupula dengan Majelis Hakim tingkat pertama juga telah lalai dan kelirudalam memutuskan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU RI no. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Hal 14 dari 18 hal.Put.No.53/Pid.sus/2015/PT.MksKarena sesungguhnya, Pasal 112 ayat (1) maupun ayat (2), adalah pasal karetyang sudah lama menjadi polemik

Dengan sengaja;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorievantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengansengaja atau kesengajaan, sehingga dimasa lalu kita hanya berpedoman dari adanyaperbedaan antara dolus dan culpa di mana pada delikdelik culpa perbuatan dilakukankarena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah

huruf(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon danTermohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dariMajelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohonuntuk tetap bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyetujui dengankeputusan Pemohon, keadaan mana mengindikasikan bahwa polemik

34 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Smnwaktu sosialisasi ditempat saksi, Saksi Samsi Warjono dan Tugjiyo tidak hadir; Bahwa Truk yang keluar masuk lewat Dusun Gondoarum tiap hari ada sekitar+ 20 (dua puluh) truk, dari Jam 07.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib; Bahwa yang pertama menemui saksi waktu akan ada sosialisasi yaitu PakLurah dan sosialisasi perintah nya pak Lurah secara lisan, karena kata pakLurah yang akan melakukan penambangan dari pihak Karton; Bahwa waktu sosialisasi belum muncul polemik

, setelah sosialisasi barumuncul polemik; Bahwa waktu sosialisasi Terdakwa Budi Sadana menyampaikan bahwaapabila nanti terjadi kerusakan jalan akibat dilalui Truk keluar masuk makaTerdakwa Budi Sadana) bersedia memperbaiki; Bahwa sosialisasi dilakukan 2 (dua) kali di rumah saya 1 (satu) kali diKelurahan 1 (Satu) kali; Bahwa Setyo Prayitno adalah anggota BPD, tetapi di penambangan tersebutsebagai kapasitas pribadi; Bahwa waktu sosialisasi ada kesepakatan : Jalan rusak harus kembali diperbaiki, paska

Bahwa, puncak pertengkaran tetajadi pada akhirakhir ini disebabkanhal yang selalu menjadi polemik rumah tangga Penggugat dan Tergugatlalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anakanak dikediamanbersama dan pulang kerumah orang tuanya sudah beberapa bulan tidakada menjenguk atau mendatangi Penggugat dan anakanaknya sertatidak ada memberikan biaya belanja hidup Penggugat dan anakanaknya.

Kasus yang demikian ini akan menjadikan persoalan baru danmenimbulkan polemik hukum yang tidak sehat;Bahwa berdasar fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata judexfacti (Pengadilan Tinggi), telah melakukan kesalahan yang nyata, yakni telahtidak menerapkan Hukum Acara sebagaimana mestinya, menerapkan hukumacara secara tidak benar, dan karena itu masalah yang demikian ini tundukpada pemeriksaan tingkat kasasi;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ilpada pokoknya sebagai

rumahtangga mereka telah pecah;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugatdan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasehatdari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugatuntuk tetap bercerai dengan Tergugat, terlebin pihak keluarga di persidangantelah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugatdan Tergugat, hal itu mengindikasikan bahwa polemik

Bahwa tidak benar ada krisis atau polemik dalam rumah tangga dankami baikbaik saja;9. Tergugat merasa keberatan bahwa Penggugat mengatakan sering terjadipercekcokan karena berbeda prinsip dan itu bagi Tergugat adalah hal yangbiasa dalam rumah tangga dan menginginkan rumah tangganya akan lebihbaik;Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohondengan hormat kiranya Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memberiputusan :Primatr :1. Menerima duplik Tergugat untuk keseluruhan;2.

justru secara tidak langsung membenarkantelah terjadi konflik/dualisme kepemimpinan dituobuh DPP IWAPI ;Bahwa adanya pernyataan Tergugat Il Intervensi/ Pembanding, telahterjadi MUNASLUB (walaupun menurutnya itu illegal) secara tidaklangsung Tergugat Il Intervensi/ Pembanding membenarkan telahterjadi konflik/dualisme kepengurusandi tubuh IWAPI Permasalahandalam tubuh WAPI sudah terjadi jauh sebelum adanya MUNASLUB ,justtu MUNASLUB tertanggal 8 April 2010 di adakan untukmenyelesaikan permasalahan dan polemik

Bahwa almarhum Syarwani sengaja diam jika ada yangmempermasalahkan mengenai tanah persawahan tersebut, karenainginmenghindari polemik dengan Penggugat dengan keponakannya.Tetapi keinginan untuk menguasai tanah persawahan tersebut terusberlanjut. Sikap ini terjadi karena sikap istri dan anakanaknya, artinyasengaja merahasiakan pesan yang sebenarnya ketika penyerahan 4 segelyang disengketakan. Maka dengan hal tersebut Penggugat dan Tergugat Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.

Nomor 26 P/HUM2010(2) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdapat diselesaikan, KPU Provinsi melakukan konsultasi denganKPU ;Fakta hukumnya sehubungan dengan ketentuan pasal di atasmenyikapi polemik yang terjadi antara KPU Provinsi dengan Pemohonberkaitan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 2Tahun 2009 (Bukti T3) telah melakukan berbagai upaya baikkoordinasi maupun konsultasi ke KPU, selain itu KPU pun telahmelakukan supervisi langsung ke KPU Provinsi Bengkulu

tanggal 27 April 2010 perihalpenguatan pemilukada serentak Provinsi Bengkulu tahun 2010merupakan bentuk legalitas dan payung hukum bagi KPU ProvinsiBengkulu untuk tetap melanjutkan tahapan pemilukada sesuai denganSurat Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2009 (Bukti T3) ;Setelah melakukan berbagai upaya, koordinasi, konsultasi danmasukan berbagai pihak baik dari Pemerintah Daerah, unsur Muspida,DPRD, Panwaslu, KPU Kabupaten/Kota seProvinsi Bengkulu sertakelompok masyarakat yang berkepentingan terhadap polemik

Tanggal 22 Agustus 2007 tersebut, maka MajelisHakim tersebut dengan sengaja telah menimbulkan kekacauanhukum dan polemik/persoalan hukum;19.Bahwa kekacauan hukum dan polemik/persoalan hukum yangdengan sengaja ditimbulkan oleh Majelis Hakim dalam Peradilanyang dimohonkan peninjauan kembali dalam perkara inimenimbulkan pertanyaan hukum, putusan peradilan manakah yangdiberlakukan, apakah putusan peradilan yang sebelumnya atauputusan peradilan yang belakangan ini?

;20.Bahwa kekacauan hukum dan polemik/persoalan hukum tersebutharuslah diakhiri, tidak dapat dibiarkan berlarutlarut lagi yakni,putusan peradilan yang belakangan yaitu, putusan MahkamahAgung Nomor 340 K/Pdt/2013 Jo putusan Pengadilan TinggiSamarinda Nomor 70/ Pdt/2012/PT. KT. Smda. dan putusanPengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/ Pdt.G/2011/PN.

Tanggal 27September 2006 tersebut, maka Majelis Hakim tersebut dengansengaja telah menimbulkan kekacauan hukum danpolemik/persoalan hukum;13.Bahwa kekacauan hukum dan polemik/persoalan hukum yangdengan sengaja ditimbulkan oleh Majelis Hakim dalam peradilanyang dimohonkan Peninjauan Kembali dalam perkara inimenimbulkan pertanyaan hukum, putusan peradilan manakah yangdiberlakukan, apakah putusan peradilan yang sebelumnya atauputusan peradilan yang belakangan ini?

;14.Bahwa kekacauan hukum dan polemik/persoalan hukum tersebutharuslah diakhiri, tidak dapat dibiarkan berlarutlarut lagi yakni,putusan peradilan yang belakangan yaitu, putusan MahkamahAgung Nomor 340 K/Pdt/2013 jo putusan Pengadilan TinggiSamarinda Nomor 70/ Pdt/2012/PT. KT. Smda. dan putusanPengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/ Pdt.G/2011/PN. Trk.haruslah dibatalkan oleh karena bertentangan dengan putusanHal. 58 dari 90 Hal.

pemilikannya,Sehingga Para penggugat menyatakan surat tersebut salah alamat dankeliru;Bahwa dengan mengetahui hal tersebut Para Penggugat langsungmemperotes surat pengosongan tanah yang diklaim oleh PemerintahKabupaten Lombok Barat /Sekretaris Daerah, sementara Kepala DinasPengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lombok Barat, sebagaipejabat terdepan dan lebih mengetahui tentang Asset Daerah danpemegang datadata yang akurat telah mengeluarkan 3 buah surat, gunauntuk klarifikasi dan membantah polemik

bahwa antara Penggugat denganTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat denganTergugat telah berpisah sekurangkurangnya sejak tahun 2010 yang lalu dan sejaksaat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, dan disampingitu berdasarkan keterangan keluarga Penggugat, yang merupakan ayah kandungPenggugat yang biasanya sangat menginginkan rumah tangganya tetap harmonis,telah pula mengemukakan pendapatnya setelah memperhatikan secara seksamakualitas polemik

Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akanmendapatkan keharmonisan yang diharapkan, sehingga pemohon berketetapanhati untuk keluar dari polemik rumah tangga dengan mengajukan permohonancerai talak di Pengadilan Agama Kelas I A Kendari.Berdasarkan halhal tersebut, Pemohon memohon kiranya yang Mulia Majelis HakimPengadilan Agama Kelas I.

Aspek HistorisTerbitnya SKB 3 Menteri merupakan respon dari Pemerintah atasadanya polemik di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitaskehidupan berbangsa dan bernegara, polemik tersebut timbul akibatadanya peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2Kota Padang Sumatera Barat yang mewajibkan seluruh siswamengenakan jiloab, baik yang muslim maupun nonmuslim sebagaibentuk kearifan lokal.Peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 KotaPadang Sumatera Barat tersebut, tidak mencerminkan

untukmemakai kesempatan itu;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiapperbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat syarat yang ditentukan;Bahwa tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehinggaperbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturanperundang undangan atau hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

Hal ini yang menjadi polemik ;4. Bahwa sanggahan kuasa Penggugat sebagaimana didalikan pada point 4ketidakfahaman dalam mencerna jawaban yang disampaikan Tergugatsehingga jawaban menjadi kabur tanopa makna dan yang disampaikanadalah asumsi pribadi yang ingin melakukan pembelaan secara empirissehingga argumentasi yang disampaikan melalui sanggahandisampaikan dengan cara emosional ;5.

bahwa antara Penggugat denganTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat denganTergugat telah berpisah sekurangkurangnya sejak bulan Februari 2013 yang lalu dansejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dandisamping itu berdasarkan keterangan keluarga Penggugat, yang merupakan adikPenggugat, yang biasanya sangat menginginkan rumah tangganya tetap harmonis,telah pula mengemukakan pendapatnya setelah memperhatikan secara seksamakualitas polemik