JUMADIMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanahdilengkapi dengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyaikekuatan hukum tetap beserta dokumen perencanaan pengadaan tanah,data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah untukpembangunan Bandara Udara Internasional Kulon Progo Yogyakartakepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan SuratNomor

Bahwa usaha tambak yang digarap Pemohon Keberatan diganti rugisebesar Rp 0, (nol rupiah) atas penilaian dari Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan yang diumumkan dalam musyawarah di Balai DesaJangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21Juli 2016, yang dilaksanakan oleh Termohon Keberatan selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartayang dihadiri oleh Pemohon Keberatan, Masyarakat

Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danPulauPulau Kecil Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 20112030yaitu PERDA Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011yang dalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahan pengembangan ZonaPerikanan Budidaya dilakukan dengan Mengembangkan perikananbudidaya air payau di Kecamatan Temon dan Galur Kab.

diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulandan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah).Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata RuangWilayah, Desa Jangkaran, Sindutan dan Palihan diperuntukkan pertanianbukan termasuk zona tambak.Bahwa peraturan Daerah tersebut sudah disosialisasikan sampai tingkatbawah oleh Bagian Hukum Pemda Kulon Progo.Bahwa saksi tahu dengan Perda Nomor 16 tahun 2011 tentang RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulai Kecil Propinsi

SALIKUSYOFAMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

Direktur Utama PT.Angkasa Pura 1 (Persero) Pusat Cq.ProjectManager Proyek PersiapanPembangunan BandaraInternasional Yogyakarta di Wilayah Kecamatan TemonKabupaten Kulon progo,Propinsi D.I Yogyakarta alamatJI.

Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansiBUMN yang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khususdari Menteri BUMN dengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9Desember 2013 (TK21) dan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomor : KP.280 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus kepada PTAngkasa Pura (Persero) dalam Rangka Percepatan ProsesPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015

Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisirdan PulauPulau Kecil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun20112030 yaitu PERDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor16 Tahun 2011 yang dalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahanpengembangan Zona Perikanan Budidaya dilakukan denganMengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Temondan Galur Kab.

yang terletak di DesaJangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.Yogyakarta?Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan bukti suratbertanda P1 s/d P8 dan 2 (dua) orang saksi, yakni MUH HERI danPURWOKO sedangkan Termohon Keberatan mengajukan bukti suratbertanda T.K.I s/d TK.I10 dan 1 (satu) orang saksi, yakni EKO SETYANUGROHO, S.

Kulon Progo Tahun 2012 2032, RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kawasan peruntukkanbudidaya ;Menimbang, bahwa dalam perkara A quo berdasarkan buktibuktisurat dan keterangan saksisaksi Pemohon Keberatan terdapat fakta yangtidak dapat dibantah kebenarannya usaha tambak yang dimiliki olehPemohon yang diusahakan adalah terletak di Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartauntuk usaha budidaya Tambak Udang seluas 1087 m?

-NIKANOR SAGURUK,S.Th,M.Si lawan-GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT

Bandung No. 7 UlakKarang Selatan, Kota Padang, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum padaKantor A & a LAW FIRM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12November 2013;Untuk selanjutnya disebut sebagai .PENGGUGAT;MELAWAN:GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT, Tempat Kedudukan di Jl.Jendsudirman No. 51 Padang. ; Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1.YULITAR, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tempat KedudukanJl. Jend.

Bahwa Surat Keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagaiKepala Daerah Propinsi Sumatera Barat yang merupakan Pejabat atau LembagaPemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku; 3.3.

Nikanor Saguruk,S.Th,M.Si kepada Penggantinya Erol Sondakh, Surat Ketua DPRD KabupatenKepulauan Mentawai Nomor : 171/66/Umum/2013, tanggal 23 September 2013,selanjutnya surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (PDS)Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 004/DPCPDS/MTW/VI1/2013 tanggal 16Juni 2013, dan surat DPP PDS Nomor 018/SK DPP/PDS/VI/2013, tertanggal 11Juni 2013 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenKepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat Dari Nikanor SAguruk,

anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dantembusan surat tersebut juga telah disampaikan kepada Tergugat selaku GubernurProvinsi Sumatera Barat; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 2Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo Pasal 32A Peraturan KPU Nomor : 3 Tahun2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor: 22 Tahun 2010 PedomanTeknis Verivikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi

026/SKDPW.SB.PDS/IV/2013 tentaSumatera Barat Nomorbengangkatan pengurus Dewan Pimpinan cabang partai Damai Sejahtera Kebupaten Kepulinentawai propinsi Sumatera Barat (Foto copy dari foto copy)bto copy Proposal Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2013 atas nama ParSejahtera Kabupaten Kepulauan Mentawai (Foto copy sesuai asli);Hoto copy Pembayaran Dana bantuan keuangan parpol melalui Bank nagari atas nama RekeniPartai Damai Sejahtera Rekening No 2110.0207.000319 (copy dari foto copy) ;

JUNAIDI YUSUF,S.E;GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PDPasar Jaya, beralamat di Jalan Jakarta Timur Dalam D 17Nomor G 7 RT.010 / RW. 010, Kelurahan Bekasi Jaya,Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat,dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Advokat :DR. H. Teguh Samudra, S.H.

.:0:eeeee PENGGUGAT;LA WAN:GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAberkedudukan di Jalan Merdeka Selatan No. 8 9, JakartaPusat, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Knusus Nomor: 637/1.876 tanggal 24 Juni 2015 telah memberi kuasa kepada :Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor: 121/G/2015/PTUNJKT1. SOLAFIDE SIHITE, S.H.,M.H., =2. MOMON MULYANA, S.,H.,M.Si; 3. TAUFIQ MAHENDRA, S.H.,M.Si, 4. ALAN SYIAH, SIH. MHL) aeseacccecnennnerccrnennennnacranenennnes5. MUCHLIS, S.H.

ISMAIL LASAEHE, DKK VS GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA, DKK

GUBERNUR PROPINSI SULAWESI! TENGGARA, berkedudukandi Kendari, diwakili oleh Dr. Nur Alam,SE.,M.Si., selakuGubernur Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasakepada Effendi Kalimuddin, S.H.,M.H., dan kawankawan, ParaPegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretarit DaerahProvinsi Sulawesi Tenggara, beralamat pada Kantor GubernurSulawesi Tenggara Kompleks Bumi Praja Anduonohu KotaKendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016;2.

SALEH SALIM VS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA

vs SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI

., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan KanwilDepartemen Sosial Propinsi Bali,tempat tinggal di Jl.Hayam Wuruk, No. 151, DPS., Br./LingkunganTanjung Bungkak Kelod, Sumerta Kelod, DenpasarTimur, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai :PENGGUGAT ;2. GDE KOYA, SE., Warga Negara Indonesia, PekerjaanPensiunan KanwilDepartemen Sosial Propinsi Bali,tempat tinggal di JI.Hayam Wuruk, No. 151 DPS., Br./LingkunganTanjung Bungkak Kelod, Sumerta Kelod, DenpasarTimur, Propinsi Bali.

GDE OKA BSW., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PensiunanKanwil Departemen Sosial Propinsi Bali,tempattinggal di JI. Hayam Wuruk, No. 151 DPS., Br./Lingkungan Tanjung Bungkak Kelod, SumertaKelod, Denpasar Timur, Propinsi Bali. Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT IIl; 4.DRS.1 MADE DJUETA., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PensiunanKanwil Departemen Sosial Propinsi Bali, tempatHal 1 Putusan No.127/B/2016/PT.TUN.SBYtinggal di JI. Hayam Wuruk, No. 149 DPS.

,GangNagasari Nomor :6, Denpasar Timur, Propinsi Bali;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;5.SUHARTINI.Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu Rumah Tangga ( Jandadari SOEDARMANTO, BSW, Alamarhum, PensiunanKanwil.

Departemen Sosial Povinsi Bali)tempat tinggalDi Kumendaman MJ2/487, RT/RW 022/006 Kel/DesaSuryodiningratan Kec.Suryoningratan Yogyakarta;Selanjutnya disebut PENGGUGAT V;6.Ni KETUT NADRI Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: lou Rumah Tangga,Janda Pensiunan KETUT NADRA AlmarhumPensiunan Kanwil Departemen Sosial Propinsi Balitempat tinggal di Gang Nagasari No. 29, DPS.,Br /Br./ Linkungan Tanjung Bungkak Kelod, SumertaKelod, Denpasar Timur, Propinsi Bali.

B1, Br/Lingkungan Wirasatya, Sidakarya, Denpasar Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 MaretDB gem aa aaselanjiunya PENGGUGATI s/d PENGGUGAT VIHal 2 Putusan No.127/B/2016/PT.TUN.SBYdisebut sebagai PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWAN:SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI, berkedudukan di Jalan BasukiRahmat, Niti Mandala Renon, Denpasar.Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT / TERBANDING;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada; 1.

SUKARJOMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

Angkasa Pura (Persero) dalam Rangka Percepatan ProsesPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untuk Kepentingan Umum diKabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015(TK22);Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapidengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyai kekuatan hukum tetapbeserta dokumen perencanaan pengadaan tanah, data awal pihak yang berhak danobyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Udara Internasional KulonProgo

Yogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Nomor :AP.1.5442/HK.08/2015/PDB, tanggal 28 Oktober 2015 Perihal Pengajuan TahapPelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta;Bahwa lokasi objek pengadaan tanah untuk persiapan pembangunan Bandar UdaraInternasional Kulon Progo Yogyakarta ditetapkan sebagaimana dalam jinPenetapan

menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan kegiatantidak sesuai dengan ketentuan pengendalian, pemanfaatan ruang diancamHalaman 27 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Watpidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyakbanyaknyaRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).Bahwa sebelum dibuat tambak di Desa Jangkaran adalah kawasan pertanianlahan kering.Bahwa saksi mengetahui dengan Perda Nomor 16 tahun 2011 tentang RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (ZWPS3K) Propinsi

dalildalil sangkalannya, TermohonKeberatan Il telah mengajukan bukti tulisan / surat sebagai berikut :1Fotocopy Surat Penugasan pengembangan Bandar Udara dari Menteri BUMNNomor :S729/MBU/2013 tanggal 9 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda (TK.21).Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015tentang Penugasan khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero) dalam rangkapercepatan proses pengadaan tanah bagi pembangunan Bandar udara untukkepentingan umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi

intinyamenggunakan tambak tersebut hanya sekali dan jika tanah tersebut akandipergunakan oleh pemerintah mereka tidak keberatan dan tidak akan menuntutganti rugi.Bahwa sebelum digunakan untuk tambak, di lokasi tersebut ditanami cemaraudang yang tujuannya untuk konservasi namun tanaman tersebut oleh penambakdirusak pada saat membuka lahan untuk tambak udang.Bahwa persayaratan yang harus dipenuhi tentang perizinan usaha tambak adalahdiantaranya adalah bukti kepemilikan lahan.Bahwa terkait dengan Peraturan Daerah Propinsi

SUDIMANMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansiBUMN yang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khususdari Menteri BUMN dengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9Desember 2013 (TK21) dan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomor : KP.280 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus kepada PTAngkasa Pura (Persero) dalam Rangka Percepatan ProsesPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015

Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanahdilengkapi dengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyaikekuatan hukum tetap beserta dokumen perencanaan pengadaantanah, data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanahuntuk pembangunan Bandara Udara Internasional Kulon ProgoYogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta dengan Surat Nomor

Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisirdan PulauPulau Kecil Propinsi Daerah lIstimewa Yogyakarta Tahun20112030 yaitu PERDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor16 Tahun 2011 yang dalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahanpengembangan Zona Perikanan Budidaya dilakukan denganMengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Temondan Galur Kab.

Badan PertanahanNasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/KPTSPPT/XV2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas PelaksanaanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk PengembanganBandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebutTK. 4;Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/KPTSPPT/XV2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas PelaksanaanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk PengembanganBandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta

Apakah Pemohon Keberatan berhak mendapatkan ganti kerugian atasusaha tambak miliknya di atas Tanah seluas 230 m2 yang terletak diDesa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo,Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta,Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya makaPemohon Keberatan mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama MUH HERI dan PURWOKOsedangkan Termohon Keberatan mengajukan bukti surat bertanda T.K.1 sampai dengan TK.l10 dan saksi

Sekretariat Daerah Propinsi Riau Vs Drs. H. Erizal Muluk

Penggugat:
RUSMIATUN
Tergugat:
Gubernur Propinsi Jambi

GUNAWANMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansiBUMN yang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khususdari Menteri BUMN dengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9Desember 2013 (TK21) dan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomor : KP.280 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus kepada PTAngkasa Pura (Persero) dalam Rangka Percepatan ProsesPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015

(TK22) ;Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanahdilengkapi dengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyaikekuatan hukum tetap beserta dokumen perencanaan pengadaantanah, data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanahuntuk pembangunan Bandara Udara Internasional Kulon ProgoYogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta dengan Surat

Bahwa usaha tambak yang digarap Pemohon Keberatan diganti rugisebesar Rp 0, (nol rupiah) didasari hasil musyawarah antara PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan dengan Termohon Keberatan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta dan Masyarakat Desa Jangkaran, KecamatanTemon Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartatermasuk Pemohon Keberatan serta Termohon Keberatan II selakuinstansi

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun20112030 yaitu PERDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor16 Tahun 2011 yang dalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahanpengembangan Zona Perikanan Budidaya dilakukan denganMengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Temondan Galur Kab.

;Bahwa Peraturan Daerah tersebut sudah disosialisasikan sampaitingkat bawah oleh Bagian Hukum Pemda Kulon Progo;Bahwa yang saksi tahu dengan Perda Nomor 16 tahun 2011 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulai Kecil Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Tahun 20112030;Bahwa dalam Perda tersebut secara makro di sebutkan bahwa Zonaperikanan budidaya dilakukan dengan mengembangkan perikananbudidaya air payau di Kecamatan Temon dan Galur Kabupaten kulonProgo.

CARMEN ROBEMA TAMBUNAN VS SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

Naripan Nomor: 89 KotaBandung, sekarang beralamat di Metro Trade Center, MIM Lt. 1Blok A6/18 Jalan Soekarno Hatta Nomor: 560 Bandung.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANDAERAH PROPINSI JAWA BARAT. Berkedudukan di JalanDiponegoro Nomor: 22 Bandung. Dalam hal ini berdasarkan SuratKuasa Nomor: 180/60/Hukham, Tertanggal 2 Oktober 2014memberi kuasa kepada : 1. Yessy Esmiralda, SH.,MH.

SURYONOMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

Angkasa Pura (Persero) dalam Rangka Percepatan ProsesPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untuk Kepentingan Umum diKabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015(TK22);Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapidengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyai kekuatan hukum tetapbeserta dokumen perencanaan pengadaan tanah, data awal pihak yang berhak danobyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Udara Internasional KulonProgo

Yogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Nomor :Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN WatAP.1.5442/HK.08/2015/PDB, tanggal 28 Oktober 2015 Perihal Pengajuan TahapPelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta;.

) menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan kegiatantidak sesuai dengan ketentuan pengendalian, pemanfaatan ruang diancamHalaman 27 dari 50 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN Watpidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyakbanyaknyaRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).Bahwa sebelum dibuat tambak di Desa Jangkaran adalah kawasan pertanianlahan kering.Bahwa saksi mengetahui dengan Perda Nomor 16 tahun 2011 tentang RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (ZWP3K) Propinsi

dalildalil sangkalannya, TermohonKeberatan II telah mengajukan bukti tulisan / surat sebagai berikut :1.Fotocopy Surat Penugasan pengembangan Bandar Udara dari Menteri BUMNNomor :S729/MBU/2013 tanggal 9 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda (TK.21).Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015tentang Penugasan khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero) dalam rangkapercepatan proses pengadaan tanah bagi pembangunan Bandar udara untukkepentingan umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi

intinyamenggunakan tambak tersebut hanya sekali dan jika tanah tersebut akandipergunakan oleh pemerintah mereka tidak keberatan dan tidak akan menuntutganti rugi.Bahwa sebelum digunakan untuk tambak, di lokasi tersebut ditanami cemaraudang yang tujuannya untuk konservasi namun tanaman tersebut oleh penambakdirusak pada saat membuka lahan untuk tambak udang.Bahwa persayaratan yang harus dipenuhi tentang perizinan usaha tambak adalahdiantaranya adalah bukti kepemilikan lahan.Bahwa terkait dengan Peraturan Daerah Propinsi

,M.Sc, dkk vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA (dahulu GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA U. B. KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI SULAWESI TENGGARA ), dkk

., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan A YaniLrng Telkom No. 204 A, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia,Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11Januari 2012:Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/ PenggugatI, Idan Il;melawan:KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA = (dahuluGUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SULAWESITENGGARA U. B.

Menyatakan secara hukum perbuatan Terbanding, semulaPenggugatKonvensi/Tergugat Rekonpensi menguasai sebidang lahan seluas 23.034 M2 yang masuk areal lahan milik Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 43.271 M2 dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai No. 18 Tahun 1981, merupakan perbuatan melawan hukum ;5. Menghukum Terbanding, semulaPenggugatKonvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materi sebesar Rp 850.000.000.00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;6.

- PEMBANDING : GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA- TERBANDING : KIKILA ADI KUSUMA

PUTUSANNomor : 22/PDT/2017/PTSULTRADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa danmemutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di KantorGubernur Sulawesi Tenggara Kompleks Perkantoran Bumi PrajaKelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam halini diwakili oleh kuasanya : EFFENDI KALIMUDDIN, SH, MH,YUSRIANTO, SH

Menyatakan secara hukum perbuatan Terbanding,semulaPenggugatKonvensi/Tergugat Rekonpensi menguasaisebidang lahan seluas 23.034 M2 yang masuk areal lahan milikPemda Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 43.271 M2 dibuktikandengan Sertifikat Hak Pakai No. 18 Tahun 1981, merupakanperbuatan melawan hukum;5. Menghukum Terbanding, semulaPenggugatKonvensi/TergugatRekonpensi untuk membayar ganti rugi materi sebesar Rp850.000.000.00, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;6.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROPINSI JAMBI

Tanjung Permata RT. 33 No. 03Kelurahan Talang Bakung, Kota Jambi, Propinsi Jambi;Selanjutnya disebut sebagai .............. PENGGUGAT;MelawanBUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROPINSI: Jl. Jenderal Soedirman No. 182 Kuala Tungkal, KabupatenTanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi; Halaman dari 44 halaman Putusan Nomor: 02/G/2015/PTUN.JBI.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02/HK/2015 tanggal 19 Januari 2015, memberikan kuasa2. H. SUHARTO, S.H.;3. MUHAMMAD ANSORL, S.H. ;4. INDRA LESMANA, S.H.

PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN CQ. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN CQ. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PEKERJAAN UMUMPEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN CQ.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM ~ PROPINSIKALIMANTAN SELATAN, selaku Pengguna Anggaran KegiatanPembangunan Gedung Sekretariat Daerah/ Gubernur PropinsiKalimantan Selatan di Banjarmasin, beralamat di Jalan Mayjend. D.IPandjaitan No. 8 Banjarmasin, Kalimantan Selatan;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Eddy Sofyan, MAP.,SUGIONO YAJIE, S.H., M.H., RITA ARYANI, S.H., M.H., EDYHARPENDI, S.H., M.H. dan Hj.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dulunya pada saat perkara a quo adalah Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan Pengairan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kepala DinasPekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupangcq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor TengahSelatan yang dulunya pada saat perkara a quo adalah KepalaDinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan PengairanKabupaten Timor Tengah Selatan beralamat di Jln. LaksamanaYos Sudarso Oenali, Kabupaten Timor Tengah Selatan, semulaTergugat I sekarang Terbanding2 Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Pekerjaan UmumRepublik Indonesia, cq.

SUDARNOMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansi BUMN yangmemerlukan tanah yang mendapat penugasan khusus dari Menteri BUMNdengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9 Desember 2013 (TK21) danSurat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015 tentangPenugasan Khusus kepada PTI Angkasa Pura (Persero) dalam RangkaPercepatan Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta tanggal 29 Mei 2015

Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapidengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyai kekuatan hukum tetapbeserta dokumen perencanaan pengadaan tanah, data awal pihak yang berhakdan obyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Udara InternasionalKulon Progo Yogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta denganSurat Nomor

Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY Nomor :144/KEP/24.300/XV2015, tertanggal 2 Nopember 2015 tentang SusunanKeanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukPengembangan Bandara Baru di DIY dan Sekretariat, diberi tanda : TK I3 ;.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonannya mendalilkanbahwa alasan diajukan Permohonan Keberatan antara lain berdasarkan Pasal 56Ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030, serta Pasal 46 Ayat (3)huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032

Selain itupenggarapan tanah dalam bentuk pengelolaan tambak oleh Pemohon Keberatantidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yangberlaku yakni berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa YogyakartaNomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau PulauKecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030, serta PeraturanDaerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 63 Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032