Harinal Gucino selaku Anggota PTP FPB PT UnipackAdapun alasan TERGUGAT adalah PKB Pasal 71 Pelanggaran Berat/Fatal dengan sangsi Pemutusan Hubungan Kerja ;Angka 20 melakukan unjuk rasa dan atau mogok kerja tidak sesuaiprosedur atau tidak sah yang telah diatur dalam Perjanjian KerjaBersama ini atau perundangundangan yang berlaku ;Jelas pengaturan dalam PKB ini terdapat suatu pengaturan yang tidakkonsisten dan bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 karenaakibat dari mogok kerja tidak sah yaitu didalam

Upaya tindakan pemberangusanserikat buruh juga pernah dilakukan pihak management PT UnipackIndosystems pada waktu awal pembentukan serikat, denganmemberikan sangsi Surat Peringatan Ill (SP Ill) kepada seluruhanggota Serikat buruh PTP. FPBJ PT.UI PT Unipack Indosystems yangmelakukan aksi spontan saat awal pembentukan serikat. Akibat usahapenolakan managemen terhadap hadirnya serikat buruh PT UnipackIndosystems ;Hal. 12 dari 22 hal. Put.

Bahwa isi anjuran tersebut jelas tidak dikeluarkanberdasarkan sebuah kajian yang teliti dan sungguhsungguh, karenamediator tidak melihat tindakan mogok spontan yang dilakukan olehPARA PENGGUGAT dan dua ratusan pekerja lainnya diakibatkan olehpelanggaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan secara cerobohmediator membenarkan penggunaan Pasal 71 pada PKB sebagaidasar untuk sangsi terhadap hal tersebut sudah diatur pada UU No.13Tahun 2003 Pasal 42 jo KEPMEN 232 Tahun 2003 Pasal 6, dan posisiUU dan

ketentuan dalamperaturan perundangundangan ;PasalPasal dalam PKB yang bertentangan adalah sebagai berikut :Perjanjian Kerja Bersama :Pasal 71PelanggaranPelanggaran Berat/Fatal yang mengakibatkanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah :Angka 20 melakukan unjuk rasa dan atau mogok kerja tidaksesuai prosedur atau tidak sah yang telah diatur dalam PerjanjianKerja Bersama ini atau perundangundangan yang berlaku ;Pekerja/ouruh yang melakukan pelanggaran berat/fatal sepertiPasal 71 di atas, akan dikenakan sangsi

UnipackIndosystems sebanyak + 250 orang (keterangan saksi 1 dan saksi2), akan tetapi senyatanya yang diberikan sangsi PHK hanyalahpara Pemohon Kasasi yang mayoritas merupakan pengurusserikat ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai alasanalasan ad. 1 s/d ad. 4:Hal. 27 dari 22 hal. Put.

PtkPemohon merasa sakit hati dengan lakilakin tersebut yang telahmengganggu keharmonisan rumah tangga pemohon dan Termohon,menyebabkan Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar hukumdan Pemohon dikenakan sangsi hukuman selama 8 (delapan) tahunpenjara;Bahwa, Pemohon dan Termohon' sudah berpisah tempat tinggal darisejak Pemohon menjadi tahanan, namun Termohon masih sering datangmengunjungi Pemohon di rumah tahanan tersebut;Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak

masingmasing bernama ANAK 1, umur 23 tahun,ANAK 2, umur 22 tahun dan ANAK 3, umur 15 tahun;Bahwa, rumah Pemohon dan Termohon yang pada awalnya kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon baikbaik saja namun sejaktahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Termohon menjalinhubungan dengan lakilaki lain yang tinggal di rumah kost sampaiakhirnya menyebabkan Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadaplakilaki tersebut dan Pemohon dikenakan sangsi

memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : Putusan Majelis Hakim apabila ditinjau dari segi edukatif, korektif, prefentifmaupun represif tidak / belum memadai mengingat Terdakwa adalahseorang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mempunyai pengaruhsangat kuat dilingkungannya, oleh karenanya selain dikenakan hukumanpenjara bagi Terdakwa juga harus dibebani membayar denda ; Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : e Tujuan dari pemberian sangsi

pidana bukan merupakan balas dendamnamun lebih kepada memberi pembelajaran (efek jera) kepadaTerdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya ; e Atas nama keadilan dan kemanusiaan tentunya sangat berlebihan jikaTerdakwa dikenakan sangsi hukuman badan karena Terdakwa adalahtokoh masyarakat masih diperlukan pikiran dan tenaganya untukjamaahnya : e Proses Pengadilan terhadap Tindak Pidana KK / KTP lebih dari satu /ganda baru satusatunya di Indonesia maka hukuman denda yangtinggi dan proses hukum telah

kepada Penggugat dan anaknya ;Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 pukul 12.00 WIB telah terjadipuncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah kepadaanak, lalu anak dipukul dengan menggunakan sendok besi hingga sendok tersebutpatah kemudian Penggugat marah kepada Tergugat setelah itu Tergugat jugamenganiaya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat akhirnyaPenggugat melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib dan Terggugatdikenai sangsi

Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohontidak hadir di persidangan;Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehatiPemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai danPemohon menjawab, bahwa Pemohon bermaksud untuk mencabutpermohonannya terlebin dahulu, karena Termohon sebagai PNS belummendapatkan surat keterangan dari atasannya untuk bercera;Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannyadengan alasan kasihan kepada Termohon nanti kalau kena sangsi

dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kenalOrangtua Pemohon karena dia ayah kandung ; Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lakilaki bernama Calon SuamiPemohon, tetapi ayah kandung yang bernama Orangtua Pemohon tidak menyetujuidan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon ; Bahwa Orangtua Pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikahbagi Pemohon dengan alasan disebabkan dendam dengan ibu Pemohon telahmengajukan perceraian yang berakibat wali dikenakan sangsi

satuatau lebih kewajiban/ketentuan dst pasal 3 ayat (1) yaitu cerai tanpa izin dstpasal 14 yaitu hidup bersama dapat dijatuhi salah satu alternatif hukumandisiplin berat berdasarkan pasal 6 ayat 4 huruf a yaitu penurunan pangkatsetingkat lebih rendah selama 1 tahun bukan hukuman disiplinpemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendirisebagaimana putusan penguatan Tergugat Nomor : 192/KPTS/BAPEK/2006tanggal 19 Oktober 2010, dengan demikian putusan tersebut tidak tepatdalam penerapan sangsi

No.70 K/TUN/201 1Tinggi Tata Usaha Negara tidak langsung menguatkan Putusan TergugatNomor ; 192/KPTS/BAPEK/2006, namun hal ini tetap dilakukan tanpamempertimbangkan dengan rasa keadilan mengingat selama menjadi PNSPemohon kasasi belum pernah dijatuhi hukuman disiplin baik ringan,sedang, apalagi berat, sehingga terhadap sangsi hukuman terhadapPemohon Kasasi tidak dilakukan proses pembinaan terlebih dahulu ;4.

sebagaimana Penggugat tuangkandalam gugatan a quo merupakan pelanggaran disiplin beratyang sangsinya adalah pemutusan hubungan kerja sesuaidengan ketentuan SK Direksi No.KEP/DIR/029/2001 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5ayat (4) jo Pasal 52 ayat (1) butir 2 Perjanjian KerjaBersama PI Bank Mandiri (Persero), Tok periode 2006 2008 ;Bahwa karena Tergugat dalam pemeriksaan telah mengakuitelah melakukan berapa pelanggaran serta dituangkan dalampernyataan, maka Tergugat diberikan sangsi

di atas,Tergugat dengan surat tanggal 13 Desember 2006 (bukti P15)merasa keberatan dan menyatakan sudah tobat tidak akanmengulangi perbuatannya lagi dan Tergugat mengajukanpermohonan diberikan kesempatan untuk tetap bekerja sertabersedia melakukan tugas apapun yang diberikan oleh Bankakan dikerjakan secara tulus hati sebagai pengabdian kepadaBank ;Bahwa sambil menunggu proses permohonan Tergugat butir15 di atas, maka terhitung tanggal 19 Februari 2007 kepadaTergugat dikenakan pembebas tugasan (sangsi

scorsing)sesuai surat Bank Mandir i Cabang KlatenNo.7.Sp.KLN/818/2007 tanggal 19 Februari 2007 (bukti P16) ;Bahwa terhadap permohonan Tergugat butir 15 di atas,mengingat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugattermasuk dalam kriteria pelanggaran jenis berat dan tidakterdapat bukti baru. yang menjadi pertimbangan = untukmempengaruhi keputusan sangsi, maka permohonan Tergugattidak dapat dipertimbangkan tetap dikenakan sangsipemberhentian/ Pemutusan Hubungan Kerja sesuai surat KantorPusat No.CHC.HMC

untuk menyelesaikan persyaratan yang menjadi kewajibannyatersebut selama enam bulan, namun sampai waktu yang telah ditentukan ternyataPemohon belum memperoleh izin bercerai (sesuai denga Surat Edaran MahkamahAgung Nomor:5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983).Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim telah mengingatkan kepadaPemohon apakah akan mencabut permohonan perceraian ini atau tetap akanmeneruskan perkara perceraian dengan Termohon dengan segala sangsi

No. 93/Pdt.G/2012/PTA.Bdgmenanggung resiko segala akibat dari perceraiannya jika dikemudian hari harusmenerima segala sangsi/hukuman apapun.Menimbang, bahwa dari surat (bukti P3) tersebut diketahui bahwasebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohon cerai talak ke PangadilanAgama Tasikmalaya tanggal 14 Januari 2010 terdaftar register Nomor : 158/Pdt.G/2010/PA.Tsm, namun telah dicabut, dan didaftarkan kembali perkara yangsama tanggal 18 Oktober 2010 dengan register Nomor : 2801/Pdt.G/2010/PA.Tsmyang

Penggugat dengan Tergugatputus terhitung sejak tanggal 1 Juli 2011 karena Penggugatdidiskualifikasikan mengundurkan diri ; Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah sebesar 2(dua) bulanupah yaitu 2 x Rp. 1.351.160, = Rp. 2.351.160. ( Dua Juta Tujuh RatusDua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)Hal. 5 dari 10 hal.Put.Nomor 487 K/Pdt.SusPHV/2013Penggugat didiskualifikasikan mengundurkan diri", jelas terungkap dalamfakta persidangan secara tegas perusahaan menyatakan bahwa mutasitersebut merupakan sangsi

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan halaman 22 alenia ke 4baris 3 dan baris 4 " sekalipun telah beberapa kali dilakukan pemanggilan "terungkap dalam persidangan tidak ada pemanggilan terhadap PemohonKasasi semula Penggugat akan tetapi sangsi yang di berikan olehTermohon Kasasi semula Tergugat berupa Surat Peringatan 1, 2, 3; (P 03,P 04,P 05).

rumah tangga, namun tidak berhasil ;Bahwa, saksi tidak tidak bersedia merukunkan Penggugat danTergugat ;halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/MS.Lsk Bahwa, tidak ada hal lain yang sampaikan ;Menimbang, bahwa terhdap keterangan para saksi tersebut,Penggugat tidak menyatakan keberatan dan tidak mengajukan pertanyaantambahan ;Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telahmenyampaikan surat pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugatbersedia menerima resiko atau sangsi

, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi danpatut, sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, lagi pula majelis telah memberikesempatan kepada Tergugat untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal149 R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugattersebut harus diperiksa secara verstek ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan pernyataan secaratertulis yang bahwa apabila Penggugat mengalami sangsi

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak cermat dan tanpa kehatihatiansehingga terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukumantara lain:PUTUSAN TERGUGAT CACAT PROSEDUR DAN CACAT BENTUKFORMAL PENERBITAN SUATU PUTUSAN KARENA TIDAK MENYEBUTKAN PASAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG MENJADIDASAR HUKUM SANGSI/PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN:16.1.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin;Bahwa dengan tidak menyebutkan Pasal 7 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 sebagai dasar hukum dari Sangsi/ PenjatuhanHukuman Disiplin terhadap Penggugat maka Putusan Tergugatterbukti cacat prosedur dan cacat dari segi bentuk formal penerbitansebuah putusan;Bahwa perihal yang sama juga terjadi pada Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014tanggal, 12 Desember 2014 yang menjadi dasar banding olehPenggugat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas baik PutusanTergugat maupun Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 616/KMK.01/UP.92/2014, tanggal 12 Desember 2014 yangmenjadi dasar Putusan Tergugat, nyatanyata terbukti melanggarUAPB khususnya Asas Kepastian Hukum karena dibuat tidakberdasarkan kepatutan, keajegan dan keadilan sehingga sudahsepatutnya dibatalkan;TERJADI DISKRIMINASI DALAM PENJATUHAN SANGSI/HUKUMANDISIPLIN TERHADAP PENGGUGAT;Halaman 11 dari 30 halaman.

Terjadi Diskriminasi dalam penjatuhan sangsi/hukuman disiplin terhadapPemohon Kasasi/Penggugat;TENTANG CACAT PROSEDUR DAN CACAT BENTUK FORMAL;2.3.Berdasarkan fakta hukum berupa Bukti P6 dan P7 jo Bukti Tergugat T. 1dan T. 5 Terbukti bahwa Putusan Termohon Kasasi/Tergugat CacatProsedur dan cacat bentuk formal penerbitan suatu putusan karena tidakmenyebutkan Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 sebagai dasar penjatuhanhukuman disiplin;Padahal ...Yang menjadi acuan dan dasar Putusan Tergugat dan Putusan MenteriKeuangan

Putusan Nomor 393 K/TUN/2016hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugatsetimpal dengan kesalahannya;TENTANG TERJADI DISKRIMINAS DALAM PENJATUHAN SANGSI/HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEMOHON KASASI/PENGGUGAT,18.

Sangsi bagi masingmasing yang mengingkari kesepakatan di denda Rp.1.000.000.000, (satu milyard rupiah) sejak ada Putusan Majelis HakimPemeriksa Perkara No 115/Pdt G/2019 PN Skh.Demikian Surat kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani bersamadengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapatdipertanggungjawabkan sebagaimana mestinyaSetelah isi Kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara tertulis tertanggal 13Desember 2019 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masingmasingmenerangkan

Termohon selalu menaruh curiga kepada Pemohon ketika Pemohon bertugas sebagaianggota POLRI, sehingga selalu berakibat pertengkaran antara Pemohon danTermohon; b. sekitar bulan Nopember 2010, Pemohon tersandung masalah tindak kekerasan, yangberkaitan dengan orang tua Termohon dengan pihak ke 3, sehingga Pemohon diprosespidana dengan kurungan 6 bulan; c. bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Pemohon dijatuhi sangsi pemecatan sebagaianggota kepolisian, namun orang tua Termohon tidak sama sekali membantupermasalahan

Termohon selalu menaruh curiga kepada Pemohon ketika Pemohon bertugas sebagaianggota POLRI, sehingga selalu berakibat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;b. sekitar bulan Nopember 2010, Pemohon tersandung masalah tindak kekerasan, yangberkaitan dengan orang tua Termohon dengan pihak ke 3, sehingga Pemohon diproses pidana dengan kurungan 6 bulan;c. bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Pemohon dijatuhi sangsi pemecatan sebagai anggotakepolisian, namun orang tua Termohon tidak sama sekali membantu

Keberpihakan Oknum Wakil ketua panitia pemilihan dan ketua BPD, dalampenanganan kasus, pengambilan kartu undangan salah satu keluarga, olehpihak calon nomor 3, dengan memberikan putusan tanpa sangsi. Yangkemudian diambil alin oleh ketua Pilwu dan mengenakan sangsi padaDEIAKUNYA j2n nn nn nn nn nnn nn nen ne nnn ence ence ne nnn nnn nn enna nn nneannnenenane.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas beralasan bagi Penggugat untukmengajukan pembatalan nikah karena perkawinan tersebut dilaksanakandengan paksaan, walaupun sangsi, tapi Penggugat ingin bertanggung jawabjika anak tersebut benar anak hasil perobuatan Penggugat;.

melaporkan Penggugat kepolisi;Bahwa Tergugat telah mengaku bahwa anak tersebut bukan anakPenggugat tapi anak dari orang lain yang bernama *****;Bahwa memang Penggugat dan Tergugat telah berpacaran dari tanggal26 Agustus 2014 sampai akhir Desember 2014, dan selama berpacarantersebut Penggugat pernah melakukan hubungan sex dengan Tergugat,namun ternyata ketika itu Tergugat tidak perawan lagi;Bahwa Penggugat mengajukan pembatalan nikah karena perkawinantersebut dilaksanakan dengan paksaan, walaupun sangsi

di persidangan didampinguasa Hukumnya, sedangkan Tergugattidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus oranglain sebagai wakil atau kuasanya;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil, MajelisHakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memprosesSurat ijin dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi surat ijin tersebut belumkeluar, untuk itu Penggugat telah membuat surat pernyataan tanggal 24 Mei2018 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia menerima sangsi

terusmenerus yang disebabkan karena Tergugat Berselingkuh dengan Perempuanlain, akhirnya sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tidur;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil, majelishakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memprosesSurat ijin dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi surat ijin tersebut belumkeluar, untuk itu Penggugat telah membuat surat pernyataan tanggal 24 Mei2018 yang menyatakanbahwa Penggugat bersedia menerima sangsi

Bahwa didalam Surat Perjanjian Pembayaran Pinjaman tertanggal3 januari 2018, pada poin 9 didalam isi perjanjian tersebut menyatakanbahwa, Apabila sampai tanggal 04 Agustus 2018 Pihak Pertama (paraTergugat) belum bisa melunasi sisa hutangnya kepada Pihak Kedua(Penggugat), maka Pihak Pertama (para Tergugat) bersedia membayardenda dan sangsi sebesar 0,5% perhari dari sisa pinjaman ;19.

Bahwa atas pebuatan wan prestasi yang dilakukan oleh paraTergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara materialyaitu :Kerugian Material:Sisa Hutang/pinjaman yang belum bayarkan oleh para tergugatkepada penggugat sebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyardua ratus dua puluh empat juta rupiah );Denda/sangsi sebesar 0,5% perhari keterlambatan terhitung daritanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan kePengadilan Negeri Batam yaitu 0,5% x Rp. 2.224.000.000, x 240hari = Rp. 2.668.800.000

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam/ MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskansebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukanpenggugat dalam perkara ini;3.4.Menyatakan sah menurut hukum hak hak penggugat yaitu :Sisa Hutang/pinjaman yang belum dibayar kan oleh para tergugatkepada penggugat sebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyardua ratus dua puluh empat juta rupiah )Denda/sangsi

Tergugat) melakukan perbuatan WanPrestasi;5.Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI (para Tergugat) untuk membayar hak hakpenggugat secara tunai, sekaligus dan seketika dengan tanggungrenteng kepada Penggugat yaitu :Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pat.G/2019/PN BtmKerugian Material:Sisa Hutang/pinjaman yang belum dibayarkan oleh para tergugatsebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyar dua ratus dua puluhempat juta rupiah );Denda/sangsi

Saksi mengakui bahwa Penggugattelah meminta maaf kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali.Permintaan maaf di ruang HRD dan pada saat kejadian saksimengingat tidak ada permohonan maaf dari PemohonKasasi/Penggugat.Saksi tidak mengetahui jika ada sangsi di dalam PeraturanPerusahaan.Saksi mengetahui bahwa sudah adanya perdamaian dan saksitidak mengetahui jika Penggugat pada saat itu di skorsing olehperusahaan.Saksi dengan sadar yang membuat surat perdamaian tersebutsebelum ditanda tangani oleh para pihak

Bahwa di dalam Peraturan Perusahaan sudah sangat jelas, peraturanperusahaan berlaku antar pekerja di perusahaan tersebut sedangkanpermasalahan antara Pemohon kasasi/Penggugat tidak mendasar atautidak ada aturan sebagai dasar hukum untuk menghukum Penggugatkarena Dede Fahrul Rozi adalah karyawan dari luar perusahaansehingga sangsi yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat kepadaPemohon Kasasi/Penggugat haruslah batal demi hukum.Hal. 11 dari 18 hal.Put.Nomor 336 K/Pdt.SusPHI/20149.

mendasar karena:e Bahwa Pemutusan hubungan kerja tidak melalui upaya terlebihdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU KetenagakerjaanNomor 13 tahun 2003.16.Bahwa sudah sangat jelas alasan Tergugat yang memutuskanpemutusan kerja kepada Penggugat sangatlah tidak mendasar karena:e Bahwa pemutusan hubungan kerja tidak melalui upaya terlebihdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU KetenagakerjaanNomor 13 tahun 2003 dan sudah sepatutnya harus batal demihukum.e Bahwa tidak bisa memberikan dua sangsi

Menjatuhkan sangsi pidana apabila Tergugat ingkar terhadapgugatan Penggugat ;C. Memberikan batas waktu' tiga hari kepada Tergugat untukmelaksanakan semua gugatan Pengugat ;d.