tanggal O07 September 2015 tentang Belanja BantuanKeuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahap 40% (Dana DesaAPBN)2015 sejumlah Rp.1.709.338.000,00.Dikembalikan kepada Saudara Aang Wardiman, AK.CA1 (Satu) buah buku notulen rapat Kantor Kecamatan Sangkub;1 (satu) lembar surat dari Kantor Kecamatan Sangkub nomor:54/C.01/SKB/ III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Sosialisasi PerbupADD Alokasi Dana Desa (ADD);1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten BolaangMongondow Utara Nomor : 670/178/SETDAKAB

/III/2014 tanggal 07Maret 2014 tentang Sosialisasi Perbup ADD;1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten BolaangMongondow Utara Nomor: 090/965/SETDAKAB/XI/2011 tanggal 20November 2014 tentang Evaluasi Pelaksanaan ADD 100% Tahun 2014;1 (satu) Iembar surat dari Kantor Kecamatan Sangkub nomor :209/C.01/ SKB/XI/2014 tanggal 21 November 2014 tentang EvaluasiPelaksanaan ADD 100% Tahun 2014;1 (Satu) lembar surat dari Kantor Kecamatan Sangkub nomor: 182/C.01/SKB/IX/2014 tanggal 17 September

(non eselon) tanggal 09 Januari 2014.Penggugat merasa keberatan atas tindakan pemberhentian jabatan yang dilakukanoleh Tergugat tersebut.Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari jabatan AsistenPemerintahan Umum Eselon II.b Setdakab Tapanuli Selatan menjadi Staf pada StafAhli Bupati Bidang Administrasi Umum dan SDM Kabupaten Tapanuli SelatanEselon ...

Drs.Aswad Daulay,SH,MHdirencanakan akan diusulkan pada jabatan lain, maka diusulkanlah :Hamdan Zen, SH, NIP 196605011994031005, Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tingkat I (V/b), Jabatan Kepala BagianHukum dan Organisasi Setdakab Tapanuli Selatan;Solihuddin Harahap, NIP 196302171985111001, Pangkat/Gol. Ruang Pembina (IV/a), Jabatan kepala BagianKemasyarakatan, Unit Kerja Sekretariat Daerah KabupatenTapanuli Selatan; danM.Yani, ST, NIP 196509301986021001, Pangkat/Gol.

KabupatenTapanuli Selatan;5 Mekanisme Penghentian Penggugat dari jabatannya danPengangkatan Calon Pejabat Eselon II.b Asisten PemerintahanUmum Setdakab Tapanuli Selatan telah dilaksanakan TergugatsesuaiPeraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 2003tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dalil Penggugat atau alasan gugatanPenggugat yang menyatakan Penggugat telah menjalankan tugas dengan baiksebagai Asisten Pemerintahan Umum

Setdakab Tapanuli Selatan, adalah kelirudan tidak benar, oleh karenanya harus ditolak;b Terhadap dalil Penggugat angka 2 halaman 3, yang menyatakan keberatanPenggugat atas Keputusan TUN Bupati Tapanuli Selatan objek gugatanaquo, karena diterbitkan tanpa ada kesalahan Penggugat adalah kelirudan tidak benar, karena:1 Sesuai hasil telaah dan kesimpulan Baperjakat PemerintahKabupaten Tapanuli Selatan pada butir 4 huruf a jelas bahwaPenggugat Sdr.Drs.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berasaldari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam koordinasi AsistenPemerintahan Umum Setdakab Tapanuli Selatan tersebut diatas, telahdiintruksikan/diteruskan kepada Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Tapanuli Selatan untuk dijadikan bahan pembahasandalam rapatrapat selanjutnya, dievaluasi dan disarankan kepadaBapak Bupati agar Job Asisten Pemerintahan Umum Setdakab TapanuliSelatan (Drs.Aswad Daulay, SH, MH)CCT PIS sa eceescece erase ceemaecnevansemenmtinmcemamesmettans

CHANDRA B.TAMBUNAN,SH (Kasubbag Penyuluhandan Bantuan Hukum Setdakab Toba Samosir);3. PANAHATAN HUTAJULU,SH (Advokad PemerintahKabupaten Toba Samosir sesuai Surat PerjanjianNomor: 180/02/Hk/2013 dan No.01/PNH/1I/2013tanggal 07 Januari 2013; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September2013; Selanjutnya disebut: TERGUGAT/TERBANDING;1.

LUKMAN JANTI SIAGIAN, S.H, S.H, Kepala BagianHukum Setdakab Toba Samosir;2. TETTY MASRINA PANJAITAN, S.H, Kassubag BantuanHukum Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir ;3. SARTO TAMBUNAN, S.H., M.Si, Kassubag Perundangundangan Hukum Setdakab Toba Samosrir ;4. HAMRES BUTARBUTAR, S.H, Kassubag Penyuluhandan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab TobaSamosir ;5. ALEX DARWIS TAMBUN, S.H, Staf Bagian HukumSetdakab Toba Samosir ;6. MARIPA DOLI TAMBA, S.H, Staf Bagian HukumSetdakab Toba Samosir ;7.

PANAHATAN HUTAJULU, S.H, Advokat PemerintahKabupaten Toba Samosir ;Masingmasing Berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Advokat PadaKantor Setdakab.

., M.Si;Jabatan : Kepala Pemerintahan Setdakab AcehBarat ;4. Nama: MARLINDAWATI, S.H.;Jabatan : Ksb. Bantuan Hukum dan PembinaanPPNS Setdakab Aceh Barat ;5. Nama : AGUS HERLIZA, S.H;Pekerjaan : Advokat/Pengacara;6. Nama : ISHAK, S.H.;Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUNMDN.

RANTODONGORAN, SH, Kasubbag Bantuan Hukumdan HAM, Setdakab Tapanuli Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.486/Ksb.1I1/Kumdang/2009 tanggal 19Agustus2009 danjuga diwakili oleh Kuasanya 1.BERNANTUA NADAPDAP, SH 2.BONI FSIANIPAR, SH, M.Hum 3.

Aristareka Wahyu Hidayatulloh selaku TeamLeader dan disetujui oleh Terdakwa NADHIF, S.STP selaku PejabatPembuat Komitmen bagian umum Setdakab Aceh Timur.Foto Kemajuan Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan InfrastrukturPemerintahan Kabupaten Aceh Timur telah mencapai 100%Berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) nomor :46/ PANPHO/Umum/XIl/2011 tanggal 22 Desember 2011, beserta lampiran berita acarapenilai hasil pekerjaan No. 46/ PANPHO/Umum/XII/2011. yang padapokoknya bahwa pekerjaan tersebut

HAKA UTAMA.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten AcehTimur yang di tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan khusus atasPembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun20092011 pada Bagian Umum Setdakab Aceh Timur Nomor: 029/ITKAB/2012, Tanggal 04 Oktober 2012, diketahui bahwa masih terdapatpekerjaan yang belum diselesaikan (tidak termasuk PPN setelah dikurangimaterial on site) sebesar Rp. 1.377.260.989,11 ( satu milyar tigaratus tujuhpuluih tujuh juta

Aristareka Wahyu Hidayatulloh selaku TeamLeader dan disetujui oleh Terdakwa NADHIF, S.STP selaku PejabatPembuat Komitmen bagian umum Setdakab Aceh Timur.Foto Kemajuan Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan InfrastrukturPemerintahan Kabupaten Aceh Timur telah mencapai 100%Berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) nomor :46/ PANPHO/Umum/XIl/2011 tanggal 22 Desember 2011, beserta lampiran berita acarapenilai hasil pekerjaan No. 46/ PANPHO/Umum/XIl/2011. yang padapokoknya bahwa pekerjaan tersebut

WAHYU, dansaksi MURSAL selaku Bendaharawan Setdakab Aceh Timur.Bahwa oleh karena tahun anggaran akan berakhir dan anggaran atasPekerjaan Pembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten AcehTimur tahun 2009 sampai dengan 2011 tersebut akan mati sementaraprogres pekerjaan belum mencapai 100% sebagaimana hasilpemeriksaan yang kami lakukan, maka saksi SAIFANNUR, SH., M.M.

IKHSAN AHYAT, S.STP,M.AP, jabatan Kepala Bagian Umum Setdakab Aceh Timur selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. T. ISKANDAR selaku DirekturCabang PT. HAKA UTAMA.Bahwa Sepengetahuan saksi sumber anggaran untuk PekerjaanPembangunan Infrastruktur Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur tersebutadalah APBN Tahun Anggaran 2009.Bahwa Nilai kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur PemerintahanKabupaten Aceh Timur yang dikerjakan oleh PT.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2013memberi kuasa kepada : Jabatan: Kepala Bagian Hukum Setdakab AcehBarat; Jabatan: Ka. Subbag Bantuan Hukum = danPembinaan PPNS pada Bagian HukumSetdakab Aceh Barat; Jabatan: Staf pada Bagian Hukum Setdakab AcehBarat; Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah KabupatenAceh Barat, alamat jalan Gajah Mada No.

., Jabatan KepalaBagian Hukum Setdakab Toba Samosir;2. TETTY MASRINA PANJAITAN, S.H., JabatanKasubbag Bantuan Hukum Bagian HukumSetdakab Toba Samosir;3. SARTO TAMBUNAN, S.H., M.Si., JabatanKasubbag PerundangUndangan BagianHukum Setdakab Toba Samosir;4. HAMRES BUTARBUTAR, S.H., JabatanKasubbag Penyuluran dan DokumentasiHukum Bagian Hukum Setdakab TobaSamosir;5. ALEX DARWIS HERWANTO, S.H., JabatanStaf Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir;6.

., Jabatan StafBagian Hukum Setdakab Toba Samosir;7. PANAHATAN HUTAJULU, S.H., JabatanAdvokat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;Semuanya adalah Warganegara Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilin alamatpada Kantor Bupati Toba Samosir, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 180/33/SKK/2019 tanggal25 Februari 2019, selanjutnya disebutSCDAGAL i reeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeereeeeeeeeeeeeeeeeeeetenteteneaneees.

Umum Setdakab. Bireuen Tahun 2011);

Bolaang MongondowPutusan No. 79/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 2 dari 73NIP : 19800308 200902 1 = OOI1Pangkat/GolonganJabatan : Kasubag Perundangundanganpada Bagian Hukum & HAM SetdaKab. BolaangMongondow $;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor61/Setdakab/03/X/2016 tertanggal 17 Oktober2016 ;Selanjutnya disebut SebagaiTERGUGAT $Pengadilan Tata Usaha NegaraManado :1.

,M.M.Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tenggara.3. Nama : Darmawati,S.H,M.H.Jabatan : Kasubag PerundangUndangan Setdakab Aceh Tenggara.4. Nama : Nelva Della Anggraini, S.H..Jabatan : Advokat pada Kantor Hukum Nelva Della Anggraini,S.H.&Rekan.5. Nama: Weriyus Haston Marbun, S.H,.M.H..Jabatan : Advokat pada Kantor Hukum Nelva Della Anggraini,S.H.

., Bin Ismail, selaku Kabag Umum SekdakabAceh Barat diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor:Peg.821/5648/2007 tanggal 20 Agustus 2007, pada Bulan Nopember 2007 sampai denganbulan Maret 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampaidengan tahun 2010, bertempat di Kantor Setdakab Aceh Barat atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulabohyang berwenang mengadili perkara ini, yang dengan tujuan menguntungkan dirisendiri

Dan tugastugas lain yang diberikan oleh Sekretariat daerah melalui AsistenAdministrasi sesuai dengan bidang tugasnya ;Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut di atas selakuKabag Umum Setdakab Aceh Barat dalam Tahun Anggaran 2007 melaksanakan sewarumah/bangunan Mess Pemkab Aceh Barat bertempat di Jakarta JIn. BacangNo. C 310 Kelurahan Rawasari Rt 08 Rw 07 Kec.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;AtauKedua :Bahwa Terdakwa Meurah Ali, S.Sos Bin Ismail selaku Pegawai Negeriberdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.1321279 Tanggal 27 Mei1992 dan selaku Kabag Umum Sekdakab Aceh Barat berdasarkan Keputusan BupatiAceh Barat Nomor : Peg.821/5648/2007 tanggal 20 Agustus 2007, Bulan Nopember 2007sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2007 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Setdakab

ABBEROR,NIP : 197601312007011012;Jabatan : Staf Bagian Setdakab LampungUtara ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,berkedudukan di Jalan Mawar Indah No. 29 A KelurahanLabuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng, BandarLampung, selanjutnya disebut: TERGUGAT/TERBANDING; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantersebut; nae Telah membaca : aaPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:64/B/2012/PT.TUNMDN tanggal 29 Mei 2012 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus

MUHRIYANTO, SH. 5Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setdakab. Magetan 53. ARIEF RACHMAN, SH.

;Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi danInformasi pada Bagian Hukum Setdakab Magetan ;Kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jl.Basuki Rahmat Timur Nomor 1, berdasarkan SuratKuasa Khusus, Nomor :183.1/417/403.000/ 2021,Tanggal 9 Maret 2021; Selanjutnya disebut sebagaiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor199

,M.Si, Jabatan : Kepala BagianPemerintahan Setdakab Aceh Barat ;4. MARLINDAWATI,S.H.,Jabatan Ksb.Bantuan Hukumdan Pembinaan PPNS Setdakab Aceh Barat ;5. AGUS HERLIZA, S.H., Pekerjaan : Advokat /P@NQacala j 222 nn nnn nn nnn nn nee6.

., Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang,alamat Jl. Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru dan AFWADI, S.H.,Kasubbag Bantuan Hukum dan Adm. PPNS berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 18 Juli 2013 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kualasimpang dengan nomor registerNo.W1.014/37/HK.10/VII/2013.PNKSP tanggal 22 Juli 2013,bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIKINDONESIA cq.

Selanjutnya disebut Bukti PII;Foto copy Daftar Penerimaan Gaji Bersih Eselon II Setdakab SerdangBedagai Bulan Mei 2016 dan Tunjangan Kelancaran Tugas Pejabat EselonII Setdakab Serdang Bedagai. yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dandicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya.

IV berupa Foto copy Daftar Penerimaan GajiBersih Eselon II Setdakab Serdang Bedagai Bulan Mei 2016 dan Tunjangan KelancaranTugas Pejabat Eselon I Setdakab Serdang Bedagai. Berdasarkan alat bukti ini dapatdiketahui bahwa penghasilan Pemohon Konvensi perbulannya adalah Rp. 17. 442.783,(tujuh belas juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tigarupiah);Menimbang, bahwa alat bukti P. V dan P.

Tahun Anggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Setdakab Bapeda KPL/WKL Kec.

2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Setdakab TahunAnggaran 2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Setdakab TahunAnggaran 2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas P dan K UntukBiaya Rutin dan Gaji Tahun Anggaran 2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas KimpraswilTahun Anggaran 2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Setdakab TahunAnggaran 2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Kimpraswil TahunAnggaran 2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya

Kepala Sub BagianPerbendaharaan dan verifikasi pada bagian Keuangan Setdakab Bireuendan Pj.

Asli SP2D dan SPMnya Dinas Perkebunan untukBiaya Rutin Tahun Anggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Setdakab untuk Biaya RutinTahun Anggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Setdakab Bapeda KPL/WKL Kec.

Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas Perkebunan untukBiaya Rutin Tahun Anggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Setdakab untuk BiayaRutin Tahun Anggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Setdakab Bapeda KPL/WKL Kec.

Amir Hamzah No. 1, Stabat,Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MajaWijaya, S.H (Kepala Bagian Hukum Setdakab Langkat), SulaimanGinting, S.H (Konsultan Hukum), Bambang Santoso, S.H, M.H(Advocat), selaku kuasa hukum Pemerintah Kab.