Ditemukan 1760 data
43 — 31
Nomor: 925 Ps.326 D.IV Blok Cioray dan untuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 390 berasal dariLetter C Nomor: 3686 Ps. 326 D.IV Blok Cioray ;3 Bahwa dalam penerbitan kedua Objek Sengketa A quo Tergugat secaraProsedural dan Subtansial telah dilakukan Penyelidikan Riwayat Tanah danpenunjuk batasbatas (dalam hal ini terkait dengan posisi letak tanah) yang manahasil dari penyelidikan riwayat tanah tersebut dituangkan dalam daftar isian yangdicantumkan dalam kedua Sertipikat A quo di dukung dengan adanya warkahmasingmasing
33 — 13
bendanya,karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telahmengajukan bukti surat yang ditandai bukti Pl s.d P3 dan mengajukan dua orangsaksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, semua buktibuktisebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;Menimbang bahwa buktibukti tersebut telah memenuhi syarat formalpengajuan atat bukti, dan buktibukti tersebut saling berhubungan satu dengan yanglainnya dan secara subtansial
17 — 0
Tentang Perkawinan junctopasal 4 Kompilasi HukumMenimbang, bahwa salah satu syarat sahnya perkawinanadalah calon mempelai tidak ada hubungan atau ikatanperkawinan dengan pihak lain sesuai pasal 9 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctopasal 40 huruf (a) Kompilasi HukumMenimbang, oleh karena Pemohon I masih terikatdengan perkawinan isteri yang pertama, maka perkawinanPemohon I dengan Pemohon II dinilai tidak sah dan bataldemiMenimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebutcacat subtansial
89 — 40
suamiisteri dari harta bersama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalilPenggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa pembagian Harta Bersama(Gono Gini) menurut hukum adalah dilakukan setelah putusnya perceraian,bukan dilakukan sebelum putusnya perceraian, tidak berdasarkan alas hukum,oleh karenanya harus ditolak;Menimbang, bahwa memori banding Pembanding selebihnya yang tidakdipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam perkara a quo menurut pendapatMajelis Hakim Tingkat Banding secara subtansial
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
NAHAR,dan saksi BAHAR semuanya tidak ada yang menerangkan Kapan Penguasaantanah kebun oleh Terpidana /Pemohon PK padahal seyogyanya peristiwaKapan Penguasaan tanah kebun oleh Terpidana/Pemohon PK adalah halyang urgen dan subtansial dengan apa yang didakwakan oleh Penyidik selakuKuasa Penuntut Umum demi untuk membuktikan KADALUARSA tidaknyaTuntutan pidana tersebut;Bahwa dengan berdasarkan Bukti baru / keadaan baru yaitu 4 (Empat) orangsaksi dimohonkan oleh Pemohon PK untuk disumpah dan Bukti Surat
68 — 26
KekuasaanKehakiman, maka permohonan banding Pembanding tersebut secaraformil dapat diterima;Menimbang,bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelahmembaca dan menelaah dengan seksama rangkaian prosespemeriksaan perkara ini di tingkat pertama yang berkaitan denganwewenang mengadili, pemanggilan pihakpihak yang berperkara, usahamendamaikan, upaya mediasi, pemberian kuasa masingmasing pihakkepada kuasanya, termasuk pemeriksaan surat gugatan, jawaban, replik,duplik dan kesimpulan masingmasing secara subtansial
10 — 7
(dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugattelah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan atau orang terdekat Penggugat danTergugat;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tersebutdiperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan telahmemberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syaratformal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175R.Bg, sedangkan secara materi (subtansial
Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Sim.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka anak yang bernamaAnak ke Il telah terbukti merupakan anak Penggugat dan Tergugat, dilahirkanpada tanggal 20 Oktober 2015;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tersebutdiperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan telahmemberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syaratformal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175R.Bg, sedangkan secara materi (subtansial
11 — 1
9tahun 1975;Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik maka secaraprocedural dan telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yaknifotokopi kutipan akta nikah telah dibubuhi materai dan dicocokan denganaslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat maka buktitersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini.Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syaratformal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangansecara subtansial
13 — 15
2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugattelah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan atau orang terdekat Penggugat danTergugat;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tersebutdiperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikanketerangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksisesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg,sedangkan secara materil (subtansial
substansinya akandipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka anak yang bernamaAnak ke terobukti merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir padatanggal 05 Juli 2019;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tersebutdiperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikanketerangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksisesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg,sedangkan secara materil (subtansial
17 — 19
2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugattelah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan atau orang terdekat Penggugat danTergugat;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tersebutdiperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikanketerangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksisesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg,sedangkan secara materil (subtansial
substansinya akandipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka anak yang bernamaAnak ke terbukti merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir padatanggal 23 September 2021;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tersebutdiperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikanketerangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksisesuail ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg,sedangkan secara materil (subtansial
67 — 27
Kepolisian Republik Indonesia sehinggaTergugat menerbitkan obyek sengketa a quo,yang dari segi subtansialmateriil dalam penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuaidengan peraturan perudangundangan yang berlaku, dan tidak melanggarasas asas umum pemerintahan yang balk ; e Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terbukti bahwa penerbitankeputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku baik secara kewenangan , secara proseduralformal maupun secara subtansial
20 — 10
Dan atas dasar hukum tersebut, makapermohonan banding pembanding secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca danmenelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusanperkara ini di Tingkat Pertama, Memori banding Pembanding, Kontra memori bandingTerbanding, maka terhadap halhal subtansial putusan Pengadilan Agama Medantersebut telah menerapkan ketentuan hukum acara dan peraturan perundangundanganyang berlaku, sehingga patut diambil
25 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pengadilan Tingkat dan Pengadilan Tinggi, sertaPengadilan Tingkat Kasasi, dinilai telah salah dan keliru dalammemutus perkara aquo, sehingga tidak menilai alat alat buktiyang bersifat Subtansial, baik dalam kekuatan bukti yang bersifatformal maupun bersifat material, yang secara langsung telahmerugikan Penggugat/Pemohon dalam menuntut haknya yangtelah dikorbankan oleh sistem politik model orde baru (ORBA) ;2.
18 — 13
,masingmasing adalah ibu kandung dan sepupu satu kali Pemohon, dengandemikian saksisaksi Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksudketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon tersebuttelah dewasa dan masingmasing telah memberikan keterangan di depansidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhisyarat formal saksi Sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175R.Bg, sedangkan secara materi (Subtansial
saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan saling bersesuaian(mutual confirmity) dalam hal saksisaksi tersebut mengetahui bahwa benarantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagiserta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, dan selamaberpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidakpernah kembali bersama, serta pihak keluarga telan berusaha merukunkanPemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, keterangan mana jugamemiliki relevansi secara subtansial
Putusan No.0184/Pdt.G/2021/PA.PkjTermohon, sehingga saksisaksi tersebut dipandang telah memenuhi maksuddan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Termohon tersebuttelah dewasa dan masingmasing telah memberikan keterangan di depansidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhisyarat formal saksi Sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175R.Bg, sedangkan secara materi (Subtansial) keterangan saksisaksi
176 — 73
., sebagai pihak dalam gugatannya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmempertimbangkannya dan secara subtansial Majelis hakim Tingkat Bandingdapat menyetujuinya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalahmengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugatkonvensi/Terbanding, bukan mengenai Akta Akad Pembiayaan Murabahahyang dibuat oleh kedua notaris tersebut
35 — 14
, karena itupermohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telahmengajukan bukti surat yang ditandai bukti P.1 s.d P.10 dan mengajukan dua orangsaksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, semua buktibuktisebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;Menimbang bahwa buktibukti tersebut telah memenuhi syarat formalpengajuan atat bukti, dan buktibukti tersebut saling berhubungan satu dengan yanglainnya dan secara subtansial
JAFAR ABDULLAH
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Halut
113 — 41
Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tob18.19.Bahwa penolakan terhadap alasan praperadilan karena terlambat mengirimSPDP sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUXII/2015,dapat dilinat melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam PerkaraNomor 71/Pid.Pra/2017/PN JKT SEL dengan alasan dalam Pertimbangan Hakimyang memeriksa permohonan tersebut yakni Apabila tidak didalilkan dalamPermohonan berarti Pemohon menganggap tentang surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan bukan perkara yang subtansial
;Bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 71/Pid.Pra/2017/PN JKT SELtersebut merujuk pada formulasi Permohonan Pemohon yang tidak memuatkeberatan atas keterlambatan penyerahan SPDP kepada terlapor melainkankeberatan keterlambatan SPDP kepada terlapor hanya diajukan dalamkesimpulan, sehingga keterlambatan penyerahan SPDP kepada terlapordianggap bukan perkara yang subtansial;Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Tobelo C.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan
Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tob12.13.Bahwa penolakan terhadap alasan praperadilan karena terlambat mengirimSPDP sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUXII/2015,dapat dilinat melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam PerkaraNomor 71/Pid.Pra/2017/PN JKT SEL dengan alasan dalam Pertimbangan Hakimyang memeriksa permohonan tersebut yakni Apabila tidak didalilkan dalamPermohonan berarti Pemohon menganggap tentang surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan bukan perkara yang subtansial
;Bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 71/Pid.Pra/2017/PN JKT SELtersebut merujuk pada formulasi Permohonan Pemohon yang tidak memuatkeberatan atas keterlambatan penyerahan SPDP kepada terlapor melainkankeberatan keterlambatan SPDP kepada terlapor hanya diajukan dalamkesimpulan, sehingga keterlambatan penyerahan SPDP kepada terlapordianggap bukan perkara yang subtansial;Menimbang, bahwa terhadap dalil dari Kuasa Pemohon tersebut, KuasaTermohon membantah dengan mendalilkan yaitu sebagai berikut
74 — 14
bendanya,karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannyatelah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti P1 s.d P3 dan mengajukandua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah,semua buktibukti sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;Menimbang bahwa buktibukti tersebut telah memenuhi syarat formalpengajuan atat bukti, dan buktibukti tersebut saling berhubungan satudengan yang lainnya dan secara subtansial
66 — 37
Penilaianpembuktian dalam perkara a quo, mestinya dilakukan secarakomprehensif (saling berhubungan) dan bukan secara parsial yanghanya mengacu pada sebagian keterangan saksi yang relevan.Pembuktian seperti itu, cenderung menghasilkan kebenaran dankeadilan prosedural, jauh dari keadilan subtansial. Sebab hakimterpatron cara berpikir legalistik formal, menafsirkan pasal 19 huruf (f)PP No. 9 Tahun 1975 secara tekstual.
BERTUS LR. LASUT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN MINAHASA
Intervensi:
CALVIN SUTEDJA
165 — 40
Bahwa pengalihan Sertifikat Hak Milik Nomor 319/ Pineleng, surat ukurNomor : 1954 Tahun 1984 (objek sengketa), yang sekarang telahdialinkan haknya kepada CALVIN SUTEDJA adalah cacat hukum baiksecara prosedural maupun subtansial serta tidak mempertimbangkankepentingan yang tersangkut yaitu hak prioritas PENGGUGAT selakuahli waris dan pemilik atas tanah sengketa, bahkan Tergugat TIDAKPERNAH MEMBERITAHUKAN kepada PENGGUGAT adanya prosesperalinan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 319/Pineleng tahun 1984juga