Ditemukan 308 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 540/Pid.B/LH/2018/PN Byw Tanggal 25 September 2018 — Penuntut Umum:
1.GATOT HARYONO, SH
2.IDA HARYANI . SH
Terdakwa:
SUGIYANTO
337 — 8
1.GATOT HARYONO, SH
2.IDA HARYANI . SH
Terdakwa:
SUGIYANTO
337 — 8
Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teon ini akibat tertentumerupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku.
Register : 24-11-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN SENGKANG Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Skg Tanggal 10 Nopember 2016 — WOKKONG alias ARI Bin DAHLAN
64 — 11
64 — 11
PUTUSANNomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Skg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :TeoN eo PF eS PfNama lengkap : WOKKONG alias ARI Bin DAHLANTempat lahir : TancungUmur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Juli 1990Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : JlPekuburan Kel.Siwa Kec.Pitumpanua Kab.WajoAgama > IslamPekerjaan
Register : 19-07-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN SELONG Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Sel Tanggal 20 Juli 2016 — - KAMILUDIN, dkk
melawan
- AMAQ NAS,dkk
59 — 19
59 — 19
., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalambukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teon dan Praktek(hal. 3), sebagai berikut:bahvea dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yangmerasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasamelanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depanhakim.
Register : 02-11-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN MAJENE Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn Tanggal 21 Desember 2016 — 1. M. Daud Bin Saleh
2. Syahril Alias Ariel Bin Alm. Taral
67 — 24
67 — 24
Barang siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah mengacupada teon pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjekhukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secarayuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkanTerdakwa M.
Register : 13-06-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN MAJENE Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn Tanggal 31 Agustus 2016 — 1. Ahmad Jambar Bin Jambar
2. Mawaddah Alias Dorce Binti Salama
64 — 32
64 — 32
Barang siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah mengacupada teon pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjekhukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secarayuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkanTerdakwa AHMAD JAMBAR BN JAMBAR dan Terdakwa Il MAWADDAH ALIASDORCE BNTI SALAMA yang masingmasing telah mengakui
Register : 15-03-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan PN MAJENE Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Mjn Tanggal 29 Maret 2017 — ABDUL HAMID ALIAS HAMID BIN (Alm) HAKIM
105 — 31
105 — 31
(seratusnbu rupiah ;Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Mjn 1 (satu) rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Jumain, Abd.Hamiddan Haris ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amarputusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa dari beberapa teon tujuan penjatuhan pidana maka terhadapTerdakwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai balas dendam ataumemberikan penderitaan, namun bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar iadapat mengintropeksi
Register : 07-06-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 544/Pid.B/2017/PN Blb Tanggal 26 Juli 2017 — Deden bin Ade Atim
21 — 4
21 — 4
Dengan senqaia dengan maksud untuk menquntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukumMenimbang bahwa sesuai teon ilmu hukum pidana dimana sengaja (dolus) adadikategorikan dalam tiga bentuk yakni:1. Sengaia sebagai maksud atau tujuan, dimana terdakwa mengetahui danmenyadari akan perbuatannya serta akibatnya selaku yang dikehendakinya;Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 544/Pid.B/2017/PN Blb2.
Register : 26-05-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN MAJENE Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Mjn Tanggal 11 Juli 2017 — Terdakwa I Abd. Kadir Bin Dg. Jarre
Terdakwa II Harmin Bin M. Nadir
79 — 41
79 — 41
Pol DC 8560 AB dikembalikan kepadapemiliknya atas nama Parman;Menimbang, bahwa dari beberapa teon tuuan penjatunan pidana makaternadap Para Terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertuiuan sebagaibalas dendam atau memberikan penderitaan, namun bertuuan sebagai saranapembinaan bagi Para Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaikisikap, tingkah laku dan perouatannya dikemudian hari sehingga setelah menialanipidana diharapkan tidak mengulangi perouatannya dan mampu kembaili
Register : 09-09-2016 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN AMBON Nomor 186/Pdt.G/2016/PN.Amb Tanggal 1 Nopember 2017 — 1. SEMUEL LOPPIES, Pekerjaan Pensiunan, Alamat RT /RW 001/002, Negeri Seilale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Pengggugat I ;
2. FELNY I. LOPPIES, Pekerjaan Belum ada, Alamat : RT / RW 001/002 Negeri Seilale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat II ;
Lawan:
1. GEORGE ROBERT KAILOLA, Pekerjaan Pensiunan, Alamat : RT / RW 002/001, Negeri Seilale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I ;
2. BADAN SANIRI NEGERI SEILALE, beralamat di Negeri Seilale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, elanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. PEJABAT RAJA NEGERI SEILALE, beralamat di Negeri Seilale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. WALIKOTA AMBON, beralamat di Jalan Sultan Hairun Nomor 2, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
146 — 45
146 — 45
ada kesempakatan antara marga Kailola danmarga Lopppies dalam Soa Patti bahwa apabila Marga Loppies jadiRaja maka Sekretaris Negeri adalah marga Kailola dan juga sebaliknya;Bahwa selama ini di Negeri Seilale prosesi adat tidak dijalankan lagihanya dijalankan terkait perkawinan saja olleh Saniri Negeri; Bahwa menurut data yang ada pada Negeri Seilale sejak tahun 1617Marga Loppies telah menjadi Raja di Negeri Seilale; Bahwa saksi tidak tahu sejk kapan Negeri Seilale itu ada ;Bahwa saksi tidak tahu Teon
Negeri Seilale ; Bahwa saksi tidak tahu Teon dari marga Loppies ;Bahwa saksi tidak tahu bahwa di Negeri Seilale ada pembagiankekuasaan antara margamarga yang ada di Negeri Seilale ; Bahwa saksi tidak tahu setelah mata rumah parentah menetapkanseseorang sebagai raja, apa proses selanjutnya ;Bahwa dalam Soa Patti di Negeri Seilale ada berapa 3 (tiga) marga yaitu : Kailola Loppies dan Musila ;Bahwa saksi tahu terkait dengan Pelantikan GEORGE ROBERTKAILOLA sebagai Raja Negeri Seilale oleh Walikota Ambon
Register : 06-08-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Jbg Tanggal 31 Maret 2016 — Penggugat:
1.SULTON
2.AMINAH juga disebut Ny. AMINAH MACHMUD
3.NIZAR AZAM FANSURY
4.IRMA WIDYA KHOLITA
MELAWAN
Tergugat:
1.Cq. PT. BANK RAKYAR INDONESIA (PERSERO)Tbk.
2.PEMERINTAH RI. Cq. Departemen Keuangan, Cq. DirektoratnJendral Kekayaan Negara , Cq Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang (KPKNL)
81 — 12
81 — 12
WirjonoProdjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982 : 72) ;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalambukunya Hukum Acara Perdata hal. 137 menyatakan bahwa eksepsi adalahjawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara,pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, dkk,dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teon dan Praktek hal. 38 danDarwan Prinst, dalam bukunya Strategi Menyusun dan Menangani GugatanPerdata hal. 149
Register : 19-01-2018 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 22-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG Tanggal 20 Februari 2018 — -. FRANSISKA FLORIANA WEA
99 — 55
99 — 55
pemidanaan dalam perkara TindakPidana Korupsi.Putusan No. 2/Pid.SusTPK/2018/PT.KPG. halaman 37 dari 45 halamanBahwa pemidanaan merupakan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, didalam KUHP tidak merumuskan tentang tujuan dari pemidanaan, untuk itu gunamengetahui tujuan dari pemidanaan kita harus melihat teoriteori yangdikemukakan oleh para Ahli tentang tujuan pemidanaan;Bahwa di dalam hukum pidana dikenal teori tentang tujuaan pemidanaan adalahsebaai berikut :1) Teori Absolut/Teori Pembalasanmenurut teon
Teori Relatif atau Tujuanmenurut teori didasarkan pada pemikiran bahve pidana merupakan alatyang digunakan untuk menjaga tertip hukum didalam masyarakat, sehinggapidana yang dijatuhkan harus mempunyai tujuan tertentu yakni agar pelakutidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak melakukan perbuatanyang sama dengan pelaku, agar tertip hukum didalam masyarakat dapattetap terjaga atau dapat dikatakan pemidanaan dilakukan agar orang janganmelakukan kejahatan;3) Teori Gabungan/Teori Modernmenurut teon
Register : 17-01-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 09-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/PDT/ARB/2014/PN.JKT.PST Tanggal 11 Agustus 2014 — PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk >< HANDYTANKERS K/S OF COPENHAGEN
463 — 216
463 — 216
., dalam bukunya Prinsip Eksekusi Putusan ArbitraseInternasional di Indonesia (Teon dan Praktek yang Berkembang),ketentuan Pasal 70 s/d Pasal 72 UndangUndang Nomor 30 Tahun1999 hanya terbatas pada putusan Arbitrase Nasional. Sedangkanpembatalan putusan Arbitrase Internasional tidak diatur dalam undangundang Arbitrase.
Putus : 16-01-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 132/Pdt.G/2016/PN.Mks Tanggal 16 Januari 2017 —
49 — 21
49 — 21
Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukandan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principle).Pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalambukunya Hukum Acara Perdata dalam Teon dan Praktek) dan pendapat R.Soeparmono (dalam bukunya Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi) yangmenyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsungmengenai pokok perkara.
Putus : 27-01-2015 — Upload : 10-06-2017
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sidrap Tanggal 27 Januari 2015 — - Hj. SALEHA BINTI H. DEMMANG sebagai PENGGUGAT
M E L A W A N
- I TAHIRA ALIAS ILA sebagai TERGUGAT I ;
- LACINRA sebagai TERGUGAT II
68 — 6
68 — 6
Nohati (pemilik obyeksengketa) ;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalambukunya Hukum Acara Perdata hal. 137 menyatakan eksepsi adalah jawabanTergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara,pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, dkk,dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teon dan Praktek hal. 38 danDarwan Prinst, dalam bukunya Startegi Menyusun dan Menangani GugatanPerdata hal. 149 ;Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian
Register : 29-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 232/Pdt.G/2021/PN Ckr Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat:
Mr. CHOI JAI HO.
Tergugat:
PT. YEON TECHNOLOGY
152 — 62
Mr. CHOI JAI HO.
Tergugat:
PT. YEON TECHNOLOGY
152 — 62
Teon Technology pernah dibuatkan AktaKesepakatan Pernyataan Bersama yang tertuang dalam Akta KesepakatanPernyataan Bersama tertanggal 01 Januari 2020, yang disepakati danditandatangani bersama oleh Penggugat dalam kedudukannya selaku prribadimaupun berdasarkaan kekuasan dan jabatannya selaku pemegang sahamdan komisaris di PT.Yeon Technology dengan Lee Chel Ju berdasarkankekuasaan dan jabatannya juga sebagai pemegang saham dan PresidenDirektur di PT Yeon Tecnology, serta diketahui dan disetujui oleh
Register : 30-06-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN MAJENE Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn Tanggal 6 September 2016 — SARMIN BIN MUJU
95 — 62
95 — 62
Barang siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah mengacupada teon pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjekhukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secarayuridis dapat dimintakan pertanggungiawabannya atas suatu perouatan yargdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkanseorang Terdakwa ke persidangan bemama SARMN BN MUJU yang telahmengakui kebenaran identtas dirinya sebagaimana
Register : 11-04-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BOYOLALI Nomor -20/Pid.B/2017/PN Byl Tanggal 16 Maret 2017 — -RUWIK TRIYANTO alias RUWIK Bin (Alm) SUYATMAN
38 — 3
38 — 3
atau hapusnya kesalahan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal203 KUHAP, oleh karena terdakwa telah teroukti bersalan melakukan tindakpidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yangHalaman 16 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Byl.adil dan setimpal dengan perouatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkandalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlahmerupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teon
Register : 02-08-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN SINJAI Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Snj Tanggal 16 Agustus 2017 — Bakri Alias Lebu Bin H. Sompe
53 — 11
53 — 11
., dalam Makalah yang dipreseniasikan untuk penelitiantentang, Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas,Teon, Norma dan Prakik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan; yangdiselenggarakan oleh Badan Litobang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah AgungRepublik Indonesia yang diselenggarakan di wlayah Pengadilan Tinggi Jakarta (79Maret 2012), Pengadilan Tinggi Surabaya (1416 Maret 2012) dan Pengadilan TinggiDenpasar (2022 Maret 2012);Menimbang, bahwa argumentasi yang serupa diungkapkan
Register : 06-01-2022 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PA BANJARBARU Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bjb Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 7
18 — 7
mengambil nilainilai filosofis perlindungan hukumperempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mutah secara tersurat tidak dimuat dalamposita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitumsubsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada MajelisHakim untuk menjatuhkan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono), makadengan memperhatikan aturan perundangundangan diatas dan nilainilai teon
Register : 07-06-2017 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN GRESIK Nomor 61/Pdt.G/2015/PN.Gsk. Tanggal 14 Maret 2016 —
33 — 13
33 — 13
yang dimohonkan oleh Penggugat dalamperkara ini, juga tida dicantumkan dengan jelas tanggal, bulan dan tahundikeluarkannya akta perkawinan yang menjadi pokok dalam perkara iniMenimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalambukunya Hukum Acara Perdata hal. 137 menyatakan bahwa eksepsi adalahjawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokokperkara, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh RetnowulanSutantio, dkk, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teon