M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian ;
2. Menetapkan Anak/ Bayi yang ditemukan pada tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 03.00 Wita, Jalan Ratu Zaleha Gg.Fajar Sidik No.35 RT.21 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut sebagai anak terlantar

No. 1558 K/PID/2013dengan cara berdiri di tempat yang lebih tinggi di depan massa tersebutsambil mengajak dan mengatakan "saudarasaudara kita kuasai lahan PT.Agri Andalas yang kita ketahui tidak memiliki sertifikat HGU dan katagorilahan terlantar sesuai dengan surat dari Kades Anyar dan Camat PondokKubang kemudian Terdakwa Il berorasi dengan mengatakan "saya maumengajak warga Desa Dusun Anyar dan Desa Pondok Kubanginginmembuka lahan HGU PT.

Agri Andalasdalam keadaan terlantar dan ternyata Desa Pondok Kubang dan DesaDusun Anyar tidak termasuk ke dalam HGU PT.

Agri Andalas mendapat teguran dari Camat Pondok Kelapa di tahun2008 karena lahan terlantar sementara warga Desa Pondok Kubang danDesa Anyar masyarakatnya miskinmiskin dari itu warga jangan mau dijajahHal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1558 K/PID/2013oleh orangorang kaya, kalau memang PT.

Agri Andalas mendapat teguran dari Camat Pondok Kelapa di tahun2008 karena lahan terlantar sementara warga Desa Pondok Kubang danDesa Anyar masyarakatnya miskinmiskin dari itu warga jangan mau dijajaholeh orangorang kaya, kalau memang PT. Agri Andalas sudah memilikisertifikat HGU tolong bawa kemari dan tunjukkan kepada kita semuakemudian dijawab oleh Camat Pondok Kubang "hari ini adalah hari MingguHal. 12 dari 21 hal. Put.

atas, antara penggugat dantergugat sudah pisah dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suamiistri sampai sekarang kurang lebih satu tahun 2 tahun ;4 Bahwa pada bulan Pebruari 2008 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatmencapai puncaknya yang ahirmnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yangsampai seksarang dan tidak berhubungan lagi sebagaiam layaknya suami istrikurang lebih 14 bulan dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernahmemberi/ mengirim nafkah, sehingga Penggugat menjadi terlantar

;e Selama 29 tahun berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 3 orang anak ;e Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisandan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi/ mengirimnafkah, sehingga Penggugat menjadi terlantar dan untuk menutupikebutuhan rumah tangga seharihari Penggugat harus berusaha sendiri ;Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikannya. ;2

;e Selama 29 tahun berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belumdikaruniai 3 orang anak ;e Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisandan sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang Tergugat tidakpemah datang dan tidak pernah memberi/ mengirim nafkah, sehinggaPenggugat menjadi terlantar dan untuk menutupi kebutuhan rumah tanggaseharihari Penggugat harus berusaha sendiri ;;e Saksi telah berusaha mencari dialamat tersebut tetapi tidak ada keluargadan tetangganya juga tidak

;e Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai 3orang anak ;e Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda ketidakharmonisan penyebabnya Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi/mengirim nafkah, sehingga Penggugat menjadi terlantar dan untuk menutupikebutuhan rumah tangga seharihari Penggugat harus berusaha sendiri ;e Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 14 bualn.

;nn Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil yang telah dikemukakan Penggugatdan dikuatkan keterangan saksisaksi, , maka harus dinyatakan terbukti rumah tanggaantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadiperselisihan terus menerus yang mengakibatkan retaknya rumah tangga Penggugatdengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi/mengirim nafkah, sehingga Penggugat menjadi terlantar dan untuk menutupikebutuhan rumah tangga seharihari Penggugat

Apabila selama 6(enam) bulan berturutturut lahan dibiarkan terlantar dan tanpa ada tanaman hortikulturalain, maka atas kesepakatan bersama penguasaan lahan dapat dicabut untuk selanjutnyadialihkan kepada warga masyarakat lain;Menimbang, bahwa adanya kesepakatan bersama untuk menentukan tanahyang telah dikuasai masyarakat sebagai tanah terlantar yang kemudian dapat dicabuthaknya serta dialihkan penguasaannya kepada warga masyarakan lain sebagaimana yangdimaksud kedua bukti surat tersebut sudah tentu

dengan memperhatikan ketentuan tentang tanah terlantarsebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang kemudian telah digantidengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban danPendayagunaan Tanah Terlantar (disingkat PP 11/2010) yang pada pokoknyamenentukan sebagai berikut :e Bahwa terhadap (a) tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara, berupa Hak Milik,Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan

Hak Pengelolaan, maupunHalaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Bir(b) tanah yang belum diberikan hak oleh Negara, namun sudah memiliki dasarpenguasaan atas tanahnya, apabila tidak diusahakan, tidak dipergunakan, ataudimanfaatkan sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasarpenguasaannya, maka dapat ditetapkan statusnya menjadi tanah terlantar (Pasal 2PP 11/2010);Bahwa untuk dapat menyatakan suatu bidang tanah sebagai tanah terlantar, terlebihdahulu harus

Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagaitanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan dasar penguasaan, penetapan tanahterlantar memuat juga pemutusan hubungan hukum serta penegasan sebagai tanahyang dikuasai langsung oleh Negara (Pasal 9 PP 11/2010);e Bahwa untuk selanjutnya peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, danpemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar tersebut dilaksanakan oleh KepalaBPN (Pasal 15 PP 11/2010);Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan suatu bidang

ditentukan, serta ada penetapan yang dikeluarkan oleh instansiyang berwenang di bidang pertanahan yang secara tegas menyatakan tanah yangdimaksud sebagai tanah terlantar, barulah kemudian dapat ditentukan kepada siapa tanahterlantar tersebut akan diperuntukkan;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuanketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan PendayagunaanTanah Terlantar tersebut, Majelis Hakim menilai kedua bukti surat yang telah diajukanpihak Tergugat

Melakukan pengamanan fisik dengan memasang papan pengumumanmengenai penetapan menjadi tanah yang lansung dikuasai Negara dilokasi tanah terlantar bekas HGU No. 17 /selindung a.n. PT. KaryaRinjani Utama dan tanah terlantar bekas HGU No. 1/Air Itam a.n.

PT.Krama Yudha Sapta sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2011 tentangTata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar (copylOrlAM PIN). +2 wn nnn nnn nnn nnn nnn ren nn nnn nnn nnn nnn non nn nee tee nec enn4.

Bahwa memperhatikan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 848/1619500/VII/2012 tanggal 29 Agustus 2012, Perihal : Langkahlangkah yangHalaman 171.5.telah dilaksanakan atas Tanah Terlantar bekas HGU No.1/Selindung azn.PT. Karya Rinjani Utama dan Bekas HGU No. 1/Air lttam a.n. PT.

KramaYudha Sapta kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :14/PTTHGU/BPNRV/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar AtasTanah Hak Guna Usaha Nomor 1 Atas Nama PT.

Krama YudhaSapta kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,telah diumumkan melalui media Bangka Pos tanggal 12 Maret 2012, danatas tanah yang ditetapkan tanah terlantar tersebut telah dilakukanpengamanan fisik dengan memasang papan pengumuman, namun dalamkenyataannya yang berjuang mempertahankan hak atas diterbitkan SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:14/PTTHGU/BPN RV2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang PenetapanTanah Terlantar Atas Tanah Hak

Bahwa adapun isi dari Surat Peringatan III menyatakan objek Bidang Tanahmilik Penggugat Terindikasi sebagai Tanah Terlantar yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang PenertibanPendayagunaan Tanah Terlantar (untuk selanjutnya PP/11/2010) joHalaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 197 K/TUN/2013Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar untuk selanjutnyadisebut Perkaban No. 4/2010);6.

Bahwa akibat hukum dari Surat Peringatan III dari Tergugat menyatakanBidang Tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Hak Guna BangunanNomor 09/Tondo, Surat Hak Guna Bangunan Nomor 10/Tondo, ditetapkansebagai tanah terlantar sehingga Bidang Tanah tersebut status quosehingga Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum diatas BidangTanah tersebut;8.

Bahwa Surat Peringatan Ill yang dikeluarkan Tergugat tanpa adapertimbangan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam PP/11/2010 joPerkaban No. 4/2010 Pasal 7 jo Pasal 3 yang seharusnya Tergugatmelakukan; a) inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanahyang terindikasi terlantar; b) identifikasi dan penelitian tanah terindikasiterlantar; c) peringatan terhadap pemegang hak; d) penetapan tanahterlantar;9.

yang sewenangwenang memberi SuratPeringatan Ill kepada Penggugat tanpa ada melakukan identifikasi danpenelitian Objek Bidang Tanah serta meminta keterangan dari PemegangHak sesuai dengan prosedur dalam Pasal 7 jo Pasal 3 PP/11/2010 joPerkaban No. 4/2010;10.Bahwa dengan diterbitkannya Surat Peringatan Ill dari Tergugat akanberakibat hukum yakni akan diterbitkan Surat Keputusan dari Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menetapkan Objek BidangTanah milik Penggugat sebagai Tanah Terlantar

Putusan Nomor 197 K/TUN/2013Penggugat), yang antara lain adalah menyebabkan perijinan terkait rencanapembangunan dan pengembangan perumahan di lokasi tanah HGB milikPemohon Kasasi tidak dapat diterbitkan oleh instansi pemerintah daerahsetempat (dalam hal ini Pemerintah Kota Palu) dikarenakan status tanahdalam Peringatan III terkait penertiban tanah terlantar;14.Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa anak terlantar ini bernamaMelani Putri Renataseorang anak Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, 10 Maret 2022 adalah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1tahun ;Bahwa selama ini dari orang tua Pemohon beserta keluarga dan orang tuacalon suami beserta keluarga telah sama sama mengetahui hubungan cintakasin antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, dan bahkancalon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun Ayah Pemohonsebagai wali nikah telah menolak dan menyatakan tidak setuju pernikahanPemohon dengan calon suami dengan alasan ayah Pemohon takut anakPemohon dari pernikahan sebelumnya akan terlantar

menghadirkan saksisaksi sebagai berikut :1. saksiBahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Saudara sepupuPemohon;Bahwa Pemohon adalah anak dari Wali pemohon ;Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan wali adholkarena wali Pemohon menolak menjadi wali pernikahan Pemohon dengancalon suaminya;Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon bernama Imam Wahyudibin Rusian ;Bahwa wali Pemohon keberatan menjadi wali karena wali Pemohon takutanak Pemohon dari pernikahan sebelumnya akan terlantar

tahun 2000Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai buktibukti tersebut baik formalmaupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;Menimbang bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi masingmasingbernama dan telah menerangkan dibawah sumpahnya pada intinya bahwaPemohon mengajukan permohonan Wali Adhol karena wali Pemohon menolakmenjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama , denganalasan karena wali Pemohon takut anak Pemohon dari pernikahan sebelumnyaakan terlantar

hal.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suamiPemohon serta keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon telah ditemukanfaktafakta sebagai berikut :Bahwa Pemohon berkeinginan menikah dengan calon suaminya () akan tetapiwali Pemohon bernama Wali pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahPemohon;Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon kepada WaliPemohon, akan tetapi wali Pemohon menolak dengan alasan karena waliPemohon takut anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya akan terlantar

Nomor 0687/Pat.P/2019/PA.Sby.hal. 8 dari 12 hal.dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhol dan hak wali nikah pindah kepadaWali Hakim, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka telah terbuktibahwa calon suami ( ) adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan waliPemohon (Wali pemohon) yang menolak menjadi wali tidak dapat dibenarkansecara hukum, karena wali Pemohon takut anak Pemohon dari pernikahansebelumnya akan terlantar

Apabila selama 6 (enam) bulan berturutturut lahandibiarkan terlantar dan tanpa ada tanaman hortikultura lain, maka atas kesepakatanbersama penguasaan lahan dapat dicabut untuk selanjutnya dialihkan kepada wargamasyarakat lain;Menimbang, bahwa adanya kesepakatan bersama untuk menentukan tanahyang telah dikuasai masyarakat sebagai tanah terlantar yang kemudian dapat dicabuthaknya serta dialihkan penguasaannya kepada warga masyarakan lain sebagaimana yangdimaksud ketiga bukti surat tersebut sudah tentu

akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan ketentuan tentang tanahterlantar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang kemudian telahdiganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertibandan Pendayagunaan Tanah Terlantar (disingkat PP 11/2010) yang pada pokoknyamenentukan sebagai berikut : Bahwa terhadap (a) tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara, berupa Hak Milik,Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan

, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, maupun(b) tanah yang belum diberikan hak oleh Negara, namun sudah memiliki dasarpenguasaan atas tanahnya, apabila tidak diusahakan, tidak dipergunakan, ataudimanfaatkan sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasarpenguasaannya, maka dapat ditetapkan statusnya menjadi tanah terlantar (Pasal 2PP 11/2010);e Bahwa untuk dapat menyatakan suatu bidang tanah sebagai tanah terlantar, terlebihdahulu harus dilakukan identifikasi dan penelitian tanah yang

Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagaitanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan dasar penguasaan, penetapan tanahterlantar memuat juga pemutusan hubungan hukum serta penegasan sebagai tanahyang dikuasai langsung oleh Negara (Pasal 9 PP 11/2010);Bahwa untuk selanjutnya peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, danpemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar tersebut dilaksanakan oleh KepalaBPN (Pasal 15 PP 11/2010);Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan suatu bidang

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan PendayagunaanTanah Terlantar tersebut, Majelis Hakim menilai ketiga bukti surat yang telah diajukanpihak Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut tidak dapat diterima sebagai dasar hukumuntuk menyatakan tanah perkara sebagai tanah terlantar karena ketiga bukti surattersebut bukanlah merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh instansi pemerintahyang berwenang di bidang pertanahan sebagaimana yang dimaksud dalam PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang

sesuai dengan surat dari Kades Anyar dan CamatPondok Kubang kemudian Terdakwa Il berorasi dengan mengatakan sayamau mengajak warga Desa Dusun Anyar dan Desa Pondok Kubang inginmembuka lahan HGU PT Agri Andalas, karena masyarakat Desa DusunAnyar terlantar, tertinggal dan miskin, oleh sebab itu andai kita berhasilmembuka lahan kita buat jalan Dusun Anyar biar tidak terjadi kemiskinankarena masyarakat Dusun Anyar tidak punya lahan dan massa yangsedang melakukan penebasan dan mendengar orasi dari Terdakwa

masyarakatnya miskinmiskin karena tanah dikuasai olehorang kaya untuk berkebun kelapa sawit dimana kebun mereka sampaiberbatasan dengan dapur kalian oleh karena itu mari warga Desa PondokKubang dan Dusun Anyar bergabung dengan kami dalam kelompok taniyang saat ini tidak mempunyai tanah dan saat ini lahan PT Agri AndalasHal 6 dari62 halaman pid Nomor : 13/pid.2013/PT BkI.dalam keadaan terlantar dan ternyata Desa Pondok Kubang dan DesaDusun Anyar tidak termasuk ke dalam HGU PT Agri Andalas oleh karena

itulahan terlantar tersebut dapat kita manfaatkan untuk meningkatkankesejahteraan kita dan pada saat Terdakwa Il sedang berorasi kemudianCamat Pondok Kelapa yang sebelumnya diberitahukan oleh Kades DesaAnyar mendatangi lokasi dan menemui massa dan Terdakwa Il yangsedang berorasi kemudian orasi Terdakwa Il tersebut dibantah oleh CamatPondok Kubang dengan mengatakan bahwa saya sudah mengecek secaralangsung ke BPN Propinsi Bengkulu dan saya melihat secara langsungbahwa sertifikat HGU PT Agri Andalas

masyarakatnya miskinmiskin karena tanah dikuasai olehorang kaya untuk berkebun kelapa sawit dimana kebun mereka sampaiberbatasan dengan dapur kalian oleh karena itu mari warga Desa PondokKubang dan Dusun Anyar bergabung dengan kami dalam kelompok taniyang saat ini tidak mempunyai tanah dan saat ini lahan PT Agri Andalasdalam keadaan terlantar dan ternyata Desa Pondok Kubang dan DesaDusun Anyar tidak termasuk ke dalam HGU PT Agri Andalas oleh karena itulahan terlantar tersebut dapat kita manfaatkan

di desa Dusun AnyarKecamatan Pondok Kubang dan keesokan harinya pada hari minggu padatanggal 6 Mei 2012 setelah sampai di lokasi tanah yang terlantar kitamelakukan penebasan secara kelompok (dibagi kelompok) ;Bahwa, benar sesampainya Kepala Desa Anyar dan Kepala Desa PondokKubang, saksi MUSLIM D Bin DELI bersama kedua Kepala Desa tersebutmasuk ke lahan HGU tersebut sekitar pukul 14.00 wib, tepatnya di lahan PTAGRI ANDALAS Kec.

Keberatan /dahulu Termohon Informasi) untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi berupa Nama Pemilik HGU dan petanya (hardcopy) di Provinsi Papua dan Papua Barat;

Menyatakan informasi yang dimohon pemohon, yaitu :1) Nama Pemilik HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat ;2) Daftar HGU yang terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat ;Sebagai informasi publik yang bersifat terbuka ;6.3. Menyatakan permohonan informasi berupa Peta dalam HGU danHGU yang terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaiinformasi yang dikecualikan ;6.4.

Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasisebagaimana dimaksud pada paragraf 6.2 angka 1 dan 2 dalambentuk daftar nama pemilik HGU dan daftar HGU yang terlantar diProvinsi Papua dan Papua Barat ;6.6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;2.

Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimanadimaksud pada paragraf 6.2 angka 1 dan 2 dalam bentuk daftar namapemilik HGU dan daftar HGU yang terlantar di Provinsi Papua danPapua Barat.Kami merasa keberatan terhadap amar putusan tersebut, oleh karenanyakami mengajukan permohonan keberatan melalui Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta ;.

Menyatakan informasi yang dimohon pemohon, yaitu :1) Nama Pemilik HGU di Provinsi Papua dan Papua Barat ;2) Daftar HGU yang terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat.Sebagai informasi publik yang bersifat terbuka ;b. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimanadimaksud pada paragraf 6.2 angka 1 dan 2 dalam bentuk daftar namapemilik HGU dan daftar HGU yang terlantar di Provinsi Papua danPapua Barat ;c.

Daftar HGU yang terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat;sebagai informasi publik yang bersifat terbuka; Menyatakan Permohonan Informasi berupa Peta dalam HGU dan HGUyang terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai informasi yangdikecualikan;Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasikeberatan (tidak sependapat) dengan amar putusan Komisi Informasi Pusatdalam Putusan Nomor: 011/IV/KIPPSA/2018, tanggal 14 Oktober 2019, yangpada intinya menyatakan :a.

Bergas Kab.Semarang sehingga keluarga menjadi terlantar dengan tidakmemberikan nafkah untuk isteri dan anakanaknya.3. Bahwa yang menjadi Wali pada saat pernikahan adalah orangtua Saksi1 yang bernama Sdr Sunandar (Almarhum), selain Saksi,kedua orang tua Saksi sekarang sudah meninggal dan masyarakatkampung.4.

MinalyatiTerdakwa sudah tidak pernah memberi nafkah batin (biologis)terhadap Saksi1 tetapi Saksi1 masih memberi nafkah terhadapaSaksi1 dan kedua anak Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya Terdakwatidak memberi nafkah batin dan Terdakwa tidak pernahmenemui/menengok anakanak membuat Saksi1 dan keduaanaknya terlantar.7.

Penelantaran dimaksudberlaku. mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan caramembatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.Yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus BesarBahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar,sedangkan yang dimaksud dengan terlantar yaitu tidak terpelihara,tidak terawat.Menurut Pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2004, yangdimaksud orang dalam lingkup rumah tangga meliputi :1. Suami, istri dan anak.2.

Minalyati Terdakwa sudah tidak pernahmemberi nafkah batin (biologis) terhadap Saksi1 tetapiTerdakwa masih memberi nafkah terhadapa Saksi1 dan keduaanak Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 300.000, (tigaratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya Terdakwa tidakmemberi nafkah batin dan Terdakwa tidak pernahMenimbang16menemui/menengok anakanak membuat Saksi1 dan keduaanaknya terlantar.6.

Minalyati Terdakwa sudah tidak pernahmemberi nafkah batin (biologis) terhadap Saksi1 tetapiTerdakwa masih memberi nafkah terhadapa Saksi1 dan keduaanak Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 300.000, (tigaratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya Terdakwa tidakmemberi nafkah batin dan Terdakwa tidak pernahmenemui/menengok anakanak membuat Saksi1 dan keduaanaknya terlantar.3.

, terlebih lagiprosedur untuk menetapkan obyek sengketa sebagai tanah terlantar tidakdipenuhi oleh Tergugat sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini ;Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi dan Penelitian Tanah(Terindikasi Terlantar) melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf c PeraturanPemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 jo.

;Bahwa definisi tanah terlantar tidak diatur di dalam Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban danPendayagunaan Tanah Terlantar (PP No.11/2010), tetapi diatur didalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Tata Cara PenertibanTanah Terlantar ;Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negaraberupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai danHak Pengelolaan, atau dasar

Kemudian Kepala BPNmenetapkan tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaitanah terlantar. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanahterlantar merupakan tanah hak, penetapan tanah terlantar memuat jugapenetapan hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan hubunganhukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung olehNegara.

1. Menyatakan anak (ABH) FIRMANSYAH BIN SUMAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membawa senjata tajam, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan tindakan kepada anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pembinaan dalam lembaga di UPT Pelayanan sosial Remaja terlantar (PSRT) Pamekasan selama 2 ( Dua ) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) buah senjata

Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon dimana Termohon disuruhberhenti kuliah oleh Pemohon namun Termohon tidak mau dimana jika Termohonkuliah pulang 1 minggu sekali dikarenakan tempat kuliah Termohon di Pamekasandan kos di Pamekasan sehingga anak Pemohon dan Termohon terlantar;b. sekarang Termohon bekerja sebagai penyanyi di hotelhotel tanpa seijin Pemohon ;Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempattinggal selama kurang lebih 1 bulan terhitung sejak

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah oran tua Pemohon, namunsejak bulan Oktober 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihandan pertengkaran, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggaltanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;e bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Termohondisuruh berhenti kuliah oleh Pemohon tidak mau yang berakibat anak Pemohon danTermohon terlantar

dalamperkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menalak Termohon denganalasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalamrumah tangga (broken marriage) disebabkan karena masalah Termohon tidak pernahmendengar nasehat Pemohon dimana Termohon disuruh berhenti kuliah oleh Pemohonnamun Termohon tidak mau dimana jika Termohon kuliah pulang minggu sekalidikarenakan tempat kuliah Termohon di Pamekasan dan kos di Pamekasan sehingga anakPemohon dan Termohon terlantar

nnn nnn nnn nnn nnne bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yangmenikah secara sah pada tanggal 23 Junie bahwa sejak bulan Oktober 2012 Pemohon dan Termohon sering berselisih pahamdan bertengkar di dalam rumah tangga yang berlanjut dengan pisah tempat tinggalserta putus komunikasi sampai saat diputusnya perkara ini telah mencapai 2 (dua)bulan lamanya disebabkan masalah Termohon disuruh berhenti kuliah oleh Pemohontidak mau yang berakibat anak Pemohon dan Termohon terlantar

di BPNPusat dan tanah terindikasi terlantar itu akan tetap melekat padaobyek tanah sampai dengan status tanah terindikasi terlantartersebut dikeluarkan dari target penertiban tanah terindikasiterlantar;5.

di BPN Pusatdan tanah terindikasi terlantar itu akan tetap melekat pada obyektanah sampai dengan status tanah terindikasi terlantar tersebutdikeluarkan dari target penertiban tanah terindikasi terlantar;5.3Bahwa surat dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta No.42/KLF/BPN/YK/2012 tertanggal 14 Agustus 2012, yang dijadikandali PENGGUGAT dalam angka 9 angka 9.2. denganmenyatakan bahwa SHGB No. 75/Ngampilan siap dan sesuaiketentuan yang berlaku dapat dilakukan proses balik namakeatas nama TERGUGAT ..

atas obyek jualtersebut, sehingga menyebabkan TERGUGAT berusahamengurus sendiri karena belum mendapatkan SK atasPencabutan Tanah Terindikasi Terlantar dari database BPN RI;18.

Tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah);Bahwa setelah pengiriman kedua tersebut, pada tanggal 15 April2013 PENGGUGAT ~ Rekonvensi mengajukan permohonanpencabutan tanah terindikasi terlantar ke BPN Pusat dan KanwilHalaman 68 dari 112 Putusan Nomor 55/PDT/2021/PT YYK14.15.16.BPN DIY, namun belum ada jawaban terkaitpencabutan/penghapusan status tanah terindikasi terlantar tersebut;Bahwa meskipun belum ada kejelasan terkait pencabutan tanahterindikasi terlantar

di BPN RI,yang seharusnya dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi dengancara mengajukan permohonan kepada BPN RI untuk mengeluarkantanah tersebut dari daftar database tanah terindikasi terlantar BPNRI.

Xagar ditetapbkan sebagai anak terlantar (Pasal 57 da 58 Undang Undang RINomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak);Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut diatas haruslah dibuktikanoleh Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidanganbahwa telah ditemukan seorang bayi laikilaki yang telah diberi nama M. Mufly diJalan Jendral Sudirman Nomor. 168 RW.09 Kelurahan Ganjar Asri Kec.

Misgianto Bin Mujiono dibawa ke Rumah SakitMuhammadiyah Metro untuk dilakukan perawatan dan selanjutnya pihak RumahHal 6 Penetapan No.53/Pdt.P/2016/PN MetSakit Muhammadiyah Metro meyerahkan bayi lakilaki tersebut kepada KepolisianResot Metro bukti surat bertanda P8;Menimbang, bahwa anak bayi lakilaki yang ditemukan tersebut dititipkanoleh Polisi Polrest Metro kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan PemberdayaanMasyarakat Metro dengan bukti surat P7,P2 dan P1;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak terlantar

Pasal 1 ayat 6Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Anak Terlantaradalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental,spiritual, maupun social;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang Undang RI Nomor 35Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002tentang Perlindungan : Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga

sebagaimana dimaksud dalampasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonanke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang Undang RINomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi : Penetapan penngadilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan,pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan ayat (2)

berdasarkan PeraturanKepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 jelas menyatakan bahwa:tanah terlantar adalah Tanah yang sudah diberikan oleh Negara berupaHak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan HakPengelolaan atau dasar Penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan,tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaanatau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.Bahwa untuk menentukan tanah tersebut apakah dapat dikategorikansebagai tanah terlantar atau tidak

Inventarisasi tanah hak atau tanah dasar penguasaan atas tanahyang terindikasi terlantar;2. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar;3. Peringatan terhadap pemegang hak4. Penetapan tanah terlantar3.

Pengumpulan data mengenai tanah yang terindikasi terlantar, dimanadalam tahap ini kantor wilayah BPN akan mengumpulkan datadatatekstual atas tanah yang diindikasi terlantar yaitu meliputi nama danalamat pemegang hak, tanggal pemberian hak, letak dan luas tanah,penggunaan tanah, luas tanah yang dlindikasikan terlantar sertaberakhirnya sertifikat tanah, selain itu juga akan dikumpulkan data yangbersifat spasial yaitu berupa peta yang dilengkapi koordinat posisibidang tanah yang terindikasi terlantar

Pengelompokan data tanah yang terindikasi terlantar, pada tahap inikepala kantor pertanahan wilayah akan mengelompokkan data tanahyang diindikasi sebagi tanah terlantar yang didapat berdasarkanwilayah dan jenis hak/ dasar;Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT.SMR(3).

Pengadministrasi data hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar,setelah data dikelompokkan maka datdata hasil inventarisasi tanahterindikasi terlantar tersebut akan ditertibkan administrasinya untukpelaporan dan bahan analisa untuk penentuan tindakan selanjutnya;Bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan pertimbangan MejelisHakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan saksi KANUDE jelas tidakmemenuhi unsur untuk menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalahmerupakan tanah terlantar hal itu

Fotokopi Berita Acara penyerahan bayi terlantar oleh Dinas SosialBukittinggi dengan Pemohon dan Pemohon II tanggal 21 Nopember 2017yang telah di nazzegelling dan diberi meteral secukupnya , setelah diperiksadan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kodeP.7;Bahwa selain itu kuasa para Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi di muka persidangan sebagai berikut:1.

di JIl.Abd Manaf, No 23, KelurahanCampago lpuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksiadalah teman dekat Pemohon; Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, dan dalam pernikahannyatersebut belum dikaruniai anak ; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ada mengangkat anak yangdiserahkan melaui Dinas Sosial; Bahwa saksi ketahui bahwa anak tersebut adalah anak terlantar

No. 66/Pdt.P/2019/PA.BktPerdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.6 tersebut bersifat sempurna(Volleding) dan mengikat (binden);Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan Pemohon dan Pemohon IIberupa fotokopi Berita Acara tanggal 21 Nopember 2017 tentang penyerahanbayi terlantar oleh Dinas Sosial Kota Bukittinggi kepada Pemohon danPemohon Il, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) danayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah memperoleh hak atas penyerahananak terlantar dari Dinas Sosial Kota Bukittingg;Menimbang, bahwa berdasarkan faktayang ada dipersidangan baik dariketerangan pihak Pemohon dan juga dari alat bukti yang telah diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 1 Angka(1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakankepentingan kesejahteraan anak, terutama anakanak terlantar;2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, danlain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat,tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;3.