Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten TelukWondama Di Provinsi Papua;3. Bahwa sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2002 tersebut,Penggugat Kabupaten Sorong Selatan sebelumnya adalah salah satuKecamatan atau Distrik dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Sorong,selaku Kabupaten Induk;Halaman 3 dari 24 halaman putusan Nomor 20/PDT/2019/PT JAP4.

Bahwa setelah diundangkannya UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan KabupatenSarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten RajaAmpat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana,Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat,Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama Di ProvinsiPapua, maka Objek Sengketa" secara mutatismutandis diperuntukansebagai rumah jabatan Bupati Sorong

Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;30. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;31. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;32. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;33. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;34. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;35. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;36.

Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;3/7. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;38. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;39. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;40. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Nduga Papua;41. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Nduga Papua;42. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Paniai Papua;43.

Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan

untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Nduga Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Nduga Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Paniai Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Paniai Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Paniai PapuaKoordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Nduga Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Nabire Papua

Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan

untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Nduga Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Nduga Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Paniai Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Paniai Papua;Hal. 331 dari 456 hal.

Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;30. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;31. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;32. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;33. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;34. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;35. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;36.

Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;37. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;38. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;39. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;40. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Nduga Papua;41. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Nduga Papua;42. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Paniai Papua;43.

Tiro.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, maka majelis hakim memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepadaKantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan PegawaiKantor Urusan Agama Kecamatan Tarubaga, Kabupaten Tolikara, Propinsi Papuapaling Lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.Menimbang

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suamiistri dengan bertempat di rumah kontrakan di KelurahanTolikara, Kecamatan Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan Tengahselama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah hidupbersama layaknya suami isteri namun belum dikaruniai Seorang anak.4.

ontvankelijk verklaard);Dalam Rekonvensi:1.Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi dan di dalam PokokPerkara Konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan Pokok Perkara Rekonvensi;Bahwa Penggugat MRekonvensi/Tergugat Konvensi adalah badanpemerintahan yang didirikan berdasarkan Undangundang Nomor 26 Tahun2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, KabupatenPegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara

, KabupatenWaropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoelo, KabupatenMappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten TelukWondama di Provinsi Papua, dijelaskan mengenai kKewenangan daerah danPemerintahan daerah Kabupaten Sorong Selatan sebagai berikut:Pasal 21 Undang Undang Nomor 26/2002:....Kewenangan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten SorongSelatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang,Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, KabupatenKaimana

;Pasal 23 Undang Undang Nomor 26/2002;Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sermi,Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,Hal. 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 3112 K/Pdt/2013Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, danKabupaten Teluk Wondama dipilin dan disahkan seorang Bupati dan WakilBupati sesuai dengan

Ash surat Keputusan Pemberian izin perceraian Nomor: ..... yang dikeluarkanoleh Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Tolikara tertanggalsain , lalu Ketua Majelis memberi kode (P.3);4. Ash surat keterangan gaib dari kepala Distrik Sentam Timur, KabupatenJayapura Nomor: ..... tertanggal ..... , selanjutnya oleh Ketua Majelis memberiKode (P.4).S Hal 3 dari 11 halaman, Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuamiistri bertempat tinggal dikediaman orang tua Tergugat selama kurangHalaman II dari 11 Hal Putusan Nomor 0259/Pdt.G/2018/PA.Rhlebih 3 Tahun, selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kontrakan di JalanIrian, Kelurahan Karubaga, Kecamatan Tolikara, Provinsi Papua, sebagaitempat kediaman bersama terakhir;. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniaianak;.

Jawasang selama2 (dua) tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Tolikara selama 3 tahun kemudiankembali ke Wamena dan menyewa rumah di Jalan Gang Nirwana;. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anakbernama :1. ANAK 1, Lakilaki umur 5 tahun;2. ANAK 2, Perempuan umur 3 tahun;3. ANAK 3, Perempuan umur 1 tahun 6 bulan;4.

keliling dengan jumlahyang banyak kepelosokpelosok Papua bahkan keperbatasanIndonesia dan papua Nugini yang paling timur dengan memakaitransportasi pesawat kecil jenis Pilatus dan Caravan;Bahwa, pada sekitar bulan Maret 2018 dilakukan pemeriksaankepada Penggugat dan dilanjutkan Pemeriksaan kedua pada bulanApril 2018 dengan tuduhan rekayasa biaya sewa kendaraan yangtidak sesuai dengan biaya yang sebenarnya dalam pelaksanaan Kaskeliling luar kota antara lain di Lanny jaya pada bulan Agustus 2016,di Tolikara

tanggal 19 Oktober 2018 Tentangpemberhentian Pegawail, yang berbunyi :Memutuskan:Menetapkan : Mengenakan sanksi berat kepada : Sdr RikopotanGultom NIP. 13329 berupa pemberhentian tidak Dengan Hormatkarena telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, yaitumelakukan rekayasa biaya sewa kendaraan yang tidak sesualHalaman 14 dari 127 Halaman Putusan Perkara Nomor : 120/G/2019/PTUNJKTdengan biaya yang sebenarnya dalam pelaksanaan kas Keliling Luarkota (KKLK) di: Lanny jaya pada bulan Agustus 2016; Tolikara

Tolikara tanggal 57 September2016 sebesar Rp2.000.000,00c. NabirePaniai tanggal 28Oktober 2016 sebesarRp5.600.000,00sehingga mengakibatkan kerugianBI sekurangkurangnya sebesarRp9.600.000,00.

Tolikara pada bulan September 2016;iii.

Selain itu, pada pelaksanaan KKLK diLanny Jaya tanggal 8 12 Agustus 2016, Tolikara tanggal 5 7 September2016, NabirePaniai tanggal 2 8 Oktober 2016, Penggugat melakukanpembebanan biaya sewa kendaraan yang tidak sesuai dengan biayasebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian BI sekurangkurangnyaHalaman 115 dari 127 Halaman Putusan Perkara Nomor : 120/G/2019/PTUNJKTsebesar Rp9.600.000, Selanjutnya Departemen Sumber Daya Manusia(DSDM) menerima laporan hasil pemeriksaan dari DAI dan DSDMmelakukan review

Nomor 632 PK/Pdt/2015Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten PegununganBintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoelo, Kabupaten Mappi,Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten TelukWondama di Provinsi Papua, dijelaskan mengenai kewenangan daerah danPemerintahan daerah kabupaten Sorong Selatan sebagai berikut:Pasal 21 UndangUndang Nomor 26/2002:a Kewenangan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten SorongSelatan

, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang,Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, KabupatenKaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat,Kabupaten Teluk Bintuni, D38n Kabupaten Teluk Wondama mencukupseluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturanperundangundangan.....

;Pasal 23 UndangUndang Nomor 26/2002:Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sermi,Kabupaten Keorom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, danKabupaten Teluk Wondama dipilih dan disahkan seorang Bupati dan WakilBupati sesuai dengan peraturan perundangundangan, paling lambat 6(enam) bulan

B/2011/PN.WmnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkaraperkara pidana pada pengadilantingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : LANDI WENDATempat Lahir : TiomUmur / Tanggal Lahir : 19 tahun/19 Mei 1992Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaaan : IndonesiaTempat Tinggal : Kompleks Misi Tolikara Wamena Kab.JayawijayaAgama : Kristen ProtestanPekerjaan : taniPendidikan : SMP (tidak Berijazah)Terdakwa

Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Hal. 234 dari 495 hal.

Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;38. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;39. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;40. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Nduga Papua;41. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Nduga Papua;42. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Paniai Papua;43. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Paniai Papua;44. Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Paniai Papua45.

Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Hal. 330 dari 495 hal.

Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tolikara Papua;Koordinator lapangan

Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi dan di dalam pokok perkarakonvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganpokok perkara rekonvensi;2.Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah badanpemerintahan yang didirikan berdasarkan UndangUndang Nomor 26 Tahun2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten PegununganBintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,Kabupaten Kaimana

, Kabupaten Boven Digoelo, Kabupaten Mappi,Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondamadi Provinsi Papua, dijelaskan mengenai kewenangan daerah danPemerintahan daerah Kabupaten Sorong Selatan sebagai berikut:Pasal 21 UndangUndang Nomor 26/2002:Kewenangan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten SorongSelatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang,Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, KabupatenKaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten

Mappi, Kabupaten Asmat,Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama mencukup seluruhkewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundangundangan;Pemerintah Daerah;Pasal 23 UndangUndang Nomor 26/2002;Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sarmi,Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,Kabupaten Mappi, Kabupaten

Nomor : 0000/Pdt.G/2012/PA W, pada tanggal yang sama, yang padapokoknya mengemukakan sebagai berikut :1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah di Wamena padatanggal 29 Mei 2008 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanWamena sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 52/06/V/2008,tanggal 29 Mei 2008;2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumahorang tua penggugat di Jalan SD Percobaan selama tiga bulan, kemudianpenggugat dan tergugat pindah ke Tolikara

yang diberikan berdasarkan ketentuan undang undangMenimbang, bahwa yang utama dalam unsur ini perbuatan yangdilakukan terdakwa harus di tujukan kepada penguasa sehingga sebelummempertimbangkan perbuatan pelaku terlebih dahulu akan dipertimbangkanapakah benar pelaku melakukan tindak pidana ditujukan pada penguasa ;Menimbang, bahwa bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pidanadalam perkara A Quo adalah Yohanes Bernad Jek dan Agustinus Sepriano yangmana korban merupakan anggota polisi dari polres Tolikara

Bahwadalam berita acara pemeriksaan penyidik ternyata identitas korban adalah benaranggota kepolisian pada polres Tolikara sehingga dengan pertimbangan diatasjelas terlihat korban merupakan seorang penguasa yang dalam hal ini sebagaianggota polis!

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semulaberjalan rukun dan harmonis, sekitar bulan Juli 2015 Pemohonberangkat ke Tolikara untuk menjalankan tugas kesatuan sebagaianggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun pada tanggal 23Halaman 2 dari 18Putusan 0129/Pdt.G/2016/PA.NbrNovember 2015 Termohon menyampaikan kepada Pemohon denganKata cerai melalui pesan singkat dan pesan itu sering disampaikankepada Pemohon tanpa alasan yang jelas..

NamaTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPendidikan: Jalan: MINIR TABUNI: Tolikara;: 18 April 1990;: Lakilaki: Indonesia;Homhom Perumahan Pemda WamenaKabupaten Jayawijaya;> Kristen ProteStan; 2020222 2oe: YUPENUS WENDA.:= LANNY Jaya;nn nen e neem nnn nn ene cence: 43 Tahun/ Tahun 1975;= Lealkis elke jaeeeeeeeeeee reece eee~ Indonesia;+++ 522: Jalan Homhom Wamena Kabupaten Jayawijaya;: Kristen Protestan;: SD (Tidak Berijasah).Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan

.100.000,(seratus ribu rupiah) perhari dengan keuntungan terbesar Rp.400.000, (empatratus ribu rupiah) yang para terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga sehariPerbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1)fees, KIWIB TP e222 eee 3 ese ee eeere eree mer eeSUBSIDIAIRBahwa terdakwa WELISON JIKWA alias WELEM JIKWA pada hari Rabutanggal 01 November 2017 sekira pukul 15.20 Wit atau setidaktidaknya padasuatu waktu di bulan November tahun 2017 bertempat di Jalan SumateraKompleks Tolikara

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : Aldi : Tgl Lahir: Polmas 20-02-1980, sesuai yang tercatat pada Kartu Keluarga nomor: 9114012103180007 tertanggal 10.11.2022 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9114012002800001 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tolikara Provinsi

tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN JapMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan denganperkara penganiayaan ;Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi berawa pada hari Selasa, tanggal 21januari 2020, sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Jalan kampong SangriaArso Distrik Arso Kabupaten Keerom, Terdakwa bersama beberapa orangmasyarakat Tolikara