MOH ROESLAN, MM bersalah melakukantindak pidana Korupsi (Menerima Suap Secara Bersamasama),sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Ketigamelanggar Pasal 5 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H.

Kabag Anggaran Oyo Karyo ;Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang yang diterimanya ke Kas Daerahsejumlah Rp. 37.000.000,Bahwa yang dimaksud sudah diatur yaitu aman dan selamat tidak ada masalah ;Bahwa benar uang yang sudah terdakwa terima disarankan oleh Polda untukmengembalikan ;Bahwa penerimaan uang tersebut terdakwa tidak ingat kalau dipotong pajak ;Bahwa terdakwa benar pada tiap bulannya terima anggaran rutin (representative)yaitu gajiBahwa benar selain perkara ini terdakwa pernah kena masalah suap

sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan sematamata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan;Bahwa oleh karenanya, Pemohon PK berpendapat bahwa Judex Facti danJudex Jurisyang mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukumkhususnya tentang besaran Uang Pengganti yang dibebankan kepadaPemohon PK karena uang yang diterima oleh Pemohon PK merupakanpendapatan yang sah dan bukan merupakan uang yang diperoleh dariTindak Pidana Korupsi ataupun Suap

Misalnya pembayaran tanah di Kampung Sawah Ciputat,pembayaran take over Bank UOB Plaza Indonesia Thamrin, penggunaanmodal kerja, pemberian suap kepada Saudara Haerulli Hermawan,Saudara John Lopullisa.Bahwa Putusan Nomor 1015 K yang menyatakan Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlanjutsebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana adalah tidaktepat.

yang menjadikan Terdakwa sebagaipihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah sungguh tidakadil dan tidak berdasar hokum ;Bahwa, mohon juga kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenanmempertimbangkan pihakpihak yang terkait dalam perkara a quo, agardalam memberikan putusan dapat benarbenar menjunjung tinggikeadilan bagi pihakpihak yang terkait ;Bahwa, sebagai perbandingan, berikut tuntutan Jaksa/ Penuntut Umumdan vonis pengadilan terhadap mantan pejabat KPP Bandung Kareesyang menerima suap

., hlm. 86).Menimbang, bahwa kejahatan menerima suap dalam bentuk pemberianatau janji yang dimaksudkan dalam rumusan pasal 418 KUHP itu harus dilandasi :a. oleh pengetahuan atau pun oleh kepatutan dapat menduga dari pegawainegeri yang bersangkuitan, bahwa pemberian atau janji itu) adahubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau sesuatu kewenangan yangia miliki Karena jabatannya ; ataub. oleh anggapan orang yang memberikan pemberian atau janji itu, adahubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang

Andi Hamzah, S.H., pengertianmenerima suap yang dimaksud dalam pasal 418 KUHP adalah menerima suapyang berhubungan dengan jabatannya (in zijn bedizening) tanpa berlawanandengan kewajibannya (in srtijd met zijn plicht). Sering ada yang berpendapatbahwa kalau seorang jaksa atau polisi menerima hadiah asal perkara jalan terustidak menjadi delik. Pendapat ini menunjukkan kurangnya pengertian tentangperbedaan antara pasal 418 dan pasal 419 KUHP itu.

., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ADE SWARA dan Terdakwa IlNURLATIFAH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalamDakwaan Kesatu;Membebaskan Terdakwa ADE SWARA dan Terdakwa ilNURLATIFAH oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu tersebut;Menyatakan Terdakwa ADE SWARA dan Terdakwa ilNURLATIFAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah:e Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamamenerima suap, dancoQOe

bersalah :159160e Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara bersamasama menerimasuap dane Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan kedua ;Menimbang, Bahwa memperhatikan pertimbanga Hukum dankesimpulan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut diatas, ternyataMajelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama menyatakan para terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama menerima suap

cacat hukum, sehinggapemeriksaan atas diri Pemohon Peninjauan Kembali menjadi tidaksah secara hukum dan oleh karenanya pemeriksaan tersebutmenjadi batal demi hukum ;Bahwa dengan adanya putusan atas ketiga Petinggi Mabes Polritersebut, putusan mana baru terjadi setelah putusan atas diriPemohon Peninjauan Kembali dijatunkan, maka hal ini merupakansuatu Novum atau keadaan baru sebagaimana dimaksud Pasal263 ayat (2) KUHAP ;Dengan dihukumnya 3 (tiga) orang Petinggi Mabes Polri, karenatelah menerima suap

Kejati DKI Jakartadilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akhirnyaPengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatunkan Pidana Penjarakepada Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali selama 8(delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,(Tiga Ratus Juta Rupiah), tanoa harus membayar Uang Penggantidan dalam Amar Putusan tersebut Terdakwa IV / PemohonPeninjauan Kembali tidak menikmati Aliran Dana ;Bahwa berkas perkara dalam kasus ini berdasar perintah PejabatPejabat yang menerima suap

2013, saksi mengetahui dari media adanyakejadian penangkapan hakinm SETYABUDI TEJOCAHYONO dalam tindakpidana suap perkara Bansos;Bahwa Sdr.

perkara Bansos di KPK, saksipernah bertemu dengan TOTO HUTAGALUNG pada saat rekonstruksi perkarasuap Bansos bertempat di kantor Pemkot Bandung, pada saat itu TOTO176HUTAGALUNG pernah mengatakan kepada saksi dan memaksa saksi agar saksimengakui telah menyerahkan uang sebesar 100 ribu dollar amerika serikat dariEdi Siswadi kepada TOTO HUTAGALUNG; Bahwa pada akhir bulan Maret 2013, saksi mengetahui dari media adanyakejadian penangkapan hakin SETYABUDI TEJOCAHYONO dalam tindakpidana suap perkara Bansos

Taman Maluku Kota Bandung;Bahwa pada saat itu uang yang diserahkan dibungkus seperti buku dengankertas koran kirakira ketebalannya 15 cm dan dibungkus dengan kresek;Bahwa Saksi Edi Siswadi mengatakan pada saksi bahwa bungkusan tersebutbuku dan mengatakan Sup, tolong antarkan ini ke Pak Toto;Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bungkusan tersebut berisi uang namunsetelah ada perkara suap perkara Bansos akhirnya saksi mengetahui bungkusantersebut berisi uang dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah

Dada Rosadaadalah dibalik perkara suap kepada Majelis Hakim PN maupun PT Bandung;Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Sdr. Toto Hutagalung pada saat acarapernikahan anak Sdr. Setyabudi Tejocahyono di Bali dimana pada pertemuan tersebuthanya sepintas lalu saja dan tidak ada pembicaraan bahwa yang bersangkutan adalahorang dekat walikota Bandung;Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan Sdr. Toto Hutagalung;Bahwa Sdr.

,dibawah sumpah didalampersidanganmemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa KPK keterangan saksi benar ; Bahwa saksi menerangkan masalah suap bansos ; Bahwa saksi diperiksa KPK satu kali ; Bahwa waktu itu saksi terangkan tidak ada keterkaitan dengan suap bansos ; Bahwa yang saksi terangkan di penyidik KPK masalah pinjaman dana yangdipinjam Topan teman saksi ; Bahwa pinjaman saksi dari saksi ke Topan dari Topan ke Edi Nurhayat saksi tidaktahu ; Bahwa Topan

bertugas pada Pemkab Muratara dan saksi menjabat PIt.Kabag Umum Muratara sejak tahun 2014;Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Kasubag Rumah Tanggapada Pemkab Muratara;Bahwa pada bulan Agustus 2014 di Kabupaten Muratara adapenerimaan CPNS dan telah dibentuk tim penerimaan CPNS tetapisaksi tidak termasuk dalam panitia tim penerimaan CPNS tersebut;Bahwa saksi mengetahui adanya penyuapan dalam penerimaan CPNSpada Kabupaten Muratara karena saksi sendiri yang telahmelakukannya yakni yang telah saksi suap

Perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomiannegara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3) ; Pemberian kepada Pegawai Negeri (penyuapan) dan PegawaiNegeri/Hakim yang menerima suap (Pasal 5, 6, 11, 12 a,b,c,d danPasal 13); Penggelapan dalam jabatan ( Pasal 8,9 dan Pasal 10); Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 e,f dan g) ; Berhubungan dengan pemborongan/perbuatan curang (Pasal 7dan 12) ;Gratifikasi (Pasal 12B jo Pasal 12C).16.

Baliperiode 20132018; 10 Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara obyek sengketa, yang berlaku sejak saat pelantikan tersebutpada tanggal 29 Agustus 2013;11 Bahwa pada tanggal 2 oktober 2013, ketua Mahkamah Konstitusi sekaligusKetua Majelis Panel pemeriksa perkara Nomor: 62/PHPU.DXI/2013(perkara aquo) telah ditangkap dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan(OTT) dengan dugaan menerima suap dalam sengketasengketa Pilkadayang ditanganinya di Mahkamah Konstitusi Republik

Bahwa dalam proses fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti dalamproses pembangunan Terminal melakukan persengkokolan,suap/gratifikasi, dan mark up, sehingga apabila ada kesalahan dalamproses pembangunan terminal tersebut hanyalah masalah managementkarena pengadaan barang dan jasa itu induknya/ujungnya adalahmanagement dan domaintnya adalah administrasi dan perdata, hal inisesuai dengan keterangan SAMSUL, S.Sos Ahli bidang pengadaanbarang dan jasa, salah satu saksi yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum

Oleh karena perbuatan yang didakwakan dan dituntut oleh PenuntutUmum terhadap diri Termohon banding tidak terbukti, makaTermohon banding mohon agar dalil dalam memori bandingPenuntut Umum aquo dikesampingkan dan ditolak ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 10 September 2018, yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa Il Khairudin menerimagratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya Rp. 180.546.000.000,dianggap suap

,Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena pidana tersebut, dianggapmasih terlalu ringan dengan alasanalasan sebagaimana diuraikan dibawahini;Menimbang, bahwa disamping pertimbangan halhal yangmemberatkan yang telah dipertimbangkan Hakim pertama tersebut,Pengadilan Tinggi mempertimbangkan halhal memberatkan bagi TerdakwaI Khairudin yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, yaitu Terdakwa II Khairudin Bersamasama dengan Terdakwa RitaWidyasari telah menerima gratifikasi yang dianggap suap

puluh milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah) (videPutusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST halaman 846)terkait dengan proyekproyek pembangunan dilingkungan PemerintahKabupaten Kutal Kertanegara dan penerbitan SKKL dan jjin lingkunganpada Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten KutalKertanegara ; Terdakwa II Khairudin Bersamasama dengan Terdakwa RitaWidyasari telah merusak lingkungan hidup terkait dengan gratifikasiHal . 224 Putusan No.24/PidSusTPK/2018/PT.DKI.yang dianggap suap

Pbruntuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugianpada keuangan negara, perbuatan suap menyuap, perbuatan curangdalam pengadaan barang dan jasa, perobuatan melawan hukum curang danlalai dalam tugas pegawai negeri, perbuatan gratifikasi yang ada hubungandengan tugas dan jabatan, serta perobuatan yang berhubungan dengantindak pidana korupsi; Bahwa Pegawai Negeri artinya setiap warga negara RI yang telahmemenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yangberwenang

13dan urusan pribadi Terdakwa, seharusnya sejak awal Terdakwa sudahmempunyai kepekaan nurani, akan ada perbuatan yang bertentangan denganhukum, namun demikian dari fakta persidangan menunjukkan bahwaTerdakwa tidak berusaha menghindar, atau berupaya mencegah perbuatanHal 119 dari 167 halaman Put.No.39/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgdimaksud, bahkan dari rangkaian peristiwa yang terjadi Terdakwa masihmengikuti serta mengetahui mengenai penentuan tawar menawar besarnyauang yang akan digunakan untuk perbuatan suap

Sebagaicontoh, KPK melakukan OTT suap dalam pemberian izin karenalogika aparat kalau bisa dipersulit kKenapa dipermudah logika inimembuka peluang masyarakat yang harusnya dilayani malahberbalik melayani aparat agar menjadi mudah dan cepatdisuap, halseperti ini berkaitan dengan norma perilaku ahlisependapatperbuatan demikian dapat dipidana.

diri dari dari institusi asal dan ingin menjadi pegawaitetap di KPK, secara prosedur harus ada persetujuan pemberhentianpenuh dari instansi asal;Bahwauntuk Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda dengan OTT, untuk OTTsilahkan saja untuk langsung dipidana karena merupakanpribadi/perilaku. yang didalam organisasi disebut dengan malorganisasi, organisasi juga mengenal norma perilaku dan normajabatan, norma jabatan jangan serta merta ditarik dalam pidana, yangdikarenakan perilaku yang sebaiknya dipidana seperti suap

Fraksi Partai Demokrat DPRRIyang telah menerima fasilitas berupa feefee proyek yang didanai oleh APBNdengan mengurus proyekproyek pemerintah tersebut serta tindak pidanapencucian uang dan uanguang fee proyek APBN, yang sudah dengansendirinya menciderai semangat pemberantasan korupsi yang seharusnyamelekat dalam diri Terdakwa.Di sisi lain perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung upaya pemerintahuntuk menegakkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (good and cleangovernance) sehingga praktik suap

Dalam sejarah pemberantasan korupsi, sudah banyak pelaku korupsi yangberlatar belakang pejabat publik dikenakan sanksi pidana kemudianberstatus terpidana, akan tetapi kembali lagi bangkit dan eksis didunianya(baik jabatan negeri maupun jabatan publik) untuk kembali mendapatkanjabatan/atau kedudukan berstatus tersangka dan terpidana pun masihberusaha eksis menduduki jabatan di eksekutif & penyelenggara negaraseperti diantaranya; Azirwan (terpidana suap terhadap anggota DPRRI AlAmin Nasution yang kemudian

Terdakwa demi mewujudkan ambisinya menjadi Presiden RI padatahap awal meraih jabatan Ketua Umum Partai Demokrat (the ruling partypada masa itu) terlebin dahulu, dimana usaha tadi dalam pembiayaanuntuk pemenangannya dicapai dengan cara memperoleh penerimaandanadana (uang suap) yang bersumber dan uanguang kasbon PT AdhiKarya, PT Duta Sari Citralaras yang berambisi mendapatkan ProyekP3SON Hambalang dan Kemenpora dan proyekproyek yang bersumberdari APBN/APBNP 2010 lainnya (seperti Proyek di Kemendiknas

menyuap, pasalpasal inilah yang kemudian menjadi bahagian akomodir terhadap UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi, yangsecara substansiel mengandung dan meliputi sekaligus AktieveOmkoping atau suap dalam arti aktif dan Passieve Omkoping atausuap dalam arti pasif.Dengan demikian, sebelum Majelis Hakim pada Putusan Judex FactiTk. dan Putusan Judex Facti Tk.

Jur.Andi Hamzah, menyatakan: Kalau kita meninjau pasangan pasif Pasal 209KUHP, ada dua, yaitu Pasal 418 dan 419 KUHP yang dapat dimengertikarena bagi penerima suap ada dua kemungkinan. Pertama menerima suapyang berhubungan dengan jabatannya (in zijn bediening) tanpa berlawanandengan kewajibannya (in strijd met zijn plicht), dan dengan tambahan unsurini, memperberat pidana dari 6 bulan (Pasal 418 KUHP) menjadi lima tahun(Pasal 419 KUHP),Sedangkan Ahli Dr.

Bahwa yang dimaksud dengan pertanggung jawaban adalah siapa yangmembuat perjanjian dia yang mengelola ; Bahwa dana yang tersedia adalah bahwa dana itu ada, ada pasti ada ; Bahwa bahwa Apabila dana belum masuk ke rekening tetapi pekerjaandikerjakan terus itu adalah boleh ; Bahwa dalam pekerjaan swakelola tenaga skill, tukang, pekerja ataumaterial boleh diambil dari luar Tim Swakelola tetapi tidak boleh lebih dari50 %; Bahwa apabila utang sudah dibayar kepada yang berpiutang maka itubukan namanya suap

Pelakunya baru dijatuhi pidana bila terbukti melakukanpelanggaran atau penyalahgunaan wewenang tersebut karena menerima suap ataumelakukan tindak pidana lainnya. Tindakan tersebut baru menjadi tindak pidanakorupsi, apabila pelakunya melanggar perbuatan melawan hukum yang diancamdengan sanksi pidana.