• Keabsahan Kepengurusan DPC PARTAI HANURAKABUPATEN PANIAI Nomor : BA/004/DPDHanura/PAPUA/V/2013; 13.

  Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HanuraPerihal : DCS Anggota DPRD Kabupaten Paniai Nomor : A/182/DPPHANURA/VII/2013 ;14.

  kontribusi kepada Partai, sehinggan tidak ditetapkan sebagaipengurus oleh DPD ;; Bahwa walaupun ada putusan Pengadilan Negeri Jayapura tentangSengketa Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai, tetapiyang harus dipedomani oleh KPUD Provinsi Papua untuk menerimaDaftar Calon Legislatif Partai Hanura Kabupaten Paniai adalah formalmenurut Undangundang sesuai Surat Keputusan yang ditetapkan olehDPD Partai Hanura Provinsi Papua ; Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Papua tidak pernah menerimaPutusan

  Hasil Musyawarah Cabang DPC Partai HanuraProvinsi Papua, 2. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dan 3.

  Jayapura, yangdipertegas dengan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HanuraNomor:B/044/SPPHANURA /V/ 2013 yang di tandatangani oleh KetuaUmum DPP Partai HANURA yang di tujukan kepada KPUD kabupatenPaniai telah memberikan Legalitas Kepengurusan Partai Hanura Pimpinansdr. YanceTebai dan sdr.

• dengan isi didalam kotak sebagai berikut:

Surat suara sebanyak 237 (dua ratus tiga tujuh) lembar dengan rincian 11 (sebelas) lembar surat suara yang tidak terpakai / tidak di gunakan, termasuk sisa surat suara cadangan dan 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar sudah tepakai / digunakan, terdiri dari:

1. 213 (dua ratus tiga belas) lembar surat suara yang SAH untuk PDI-Perjuangan dengan rincian:

1. 9 (Sembilan) lembar tercoblos untuk suara Partai

   1. 3 (tiga) lembar surat suara yang SAH untuk Partai Nasdem dengan rincian:

1. 1 (satu) lembar surat suara tercoblos atas nama caleg Ir.

   I GDE SUDIARTHA;

2. 2 (dua) lembar surat suara tercoblos atas nama caleg I WAYAN SUTARMA, SE;
   1. 10 (sepuluh) lembar surat suara yang TIDAK SAH dengan rincian:

1. 3 (Tiga) Lembar surat suara tidak tercoblos;
2. 2 (dua) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan Partai Gerindra);
3. 2 (dua) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan PKS);
4. 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai

   PDI P dan PSI);

5. 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 2X yaitu (Partai PDI P dan Nasdem);
6. 1 (satu) Lembar surat suara tercoblos 3X yaitu (Partai PDI P, Partai Nasdem dan PKS;

4. 1 (satu) Set Model C1 Plano DPRD Kabupaten / Kota berhologram TPS 29 Desa / Kelurahan Delod Peken, Kec.

Tab.Caleg Nomor 2 Partai Nasdem atas nama Ir.

,M.H;. 1 (Satu) lembar surat suara yang tercoblos pada partai Nasdem dantercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama Gede Putu Desta Kumara,S.H.,M.H;. 1 (satu) lembar surat Suara yang tercoblos pada Partai PKS dantercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama Gede Putu Desta Kumara,S.H.

NINYOMAN DEWI biasa dipanggil MAK ADIT sebagai petugas tintaSelain KPPS ada juga para saksi dari Partai yaitu:1. Saksi untuk PILPRES tidak ketaui namanya ;2. Saksi dari Partai Golkar an. KADEK DWI;3. Saksi dari Partai Perindo an. ADITANA DHARMA;4. Saksi dari Partai Nasdem an. KETUT YUDHA;Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019./PN. Tab.5. Saksi dari Partai PDIP an.

,M.H;1 (satu) Iembar surat suara yang tercoblos pada partai Nasdem dantercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama GedePutu Desta Kumara,S.H.,M.H;1 (satu) lembar surat suara yang tercoblos pada Partai PKS dantercoblos Caleg Nomor urut 8 Partai PDI Perjuangan atas nama GedePutu Desta Kumara,S.H.

• Putusan Nomor 250 K/TUN/2017Bahwa secara internal partai, Penggugat tidak pernah melanggaranggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai ataupun ketentuanketentuan yang ada di partai;Bahwa objek sengketa a quo jelas merupakan suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan olehDPP PDI Perjuangan sesual Surat Keputusan Nomor120/KPTS/DPP/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 karena tidak mengindahkaninstruksi DPP PDI Perjuangan terkait Rekomendasi Calon Bupati dan WakilBupati Badung pada Pilkada serentak Tahun 2015, dan mendukung calonBupati dan Wakil Bupati dari partai lain, adalah nyatanyata merupakanpermasalahan internal partai, sudah seharusnya Penggugat menyelesaikanterlebin dahulu di internal partai, bukan malah menggugat KeputusanTergugat

  yang dikeluarkan telah sesuai dengan peraturan perundangundangan;Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, diatur sebagai berikut:(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain

  Perubaan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, ditegaskan sebagai berikut:Halaman 8 dari 28 halaman.

  Putusan Nomor 250 K/TUN/2017Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diatur sebagai berikut:(3) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART(4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Kemudian

• Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang menyatakan:(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnyadan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejakpendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota;(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarikcalonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yangmencalonkan tidak dapat

  partai politik lainnya.

  Keputusan Pimpinan Partai Politik didasari Pasal 27UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yangmenegaskan bahwa Pengambilan keputusan Partai Politik di setiaptingkatan dilakukan secara demokratis.

  dan Dalamhal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarikHalaman 64 dari 78 halaman.

  calon yangdiusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi;(6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon WakilGubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon WakilBupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani olehpara ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politikdi tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan parasekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertaiSurat Keputusan masingmasing Pengurus Partai

• Bahwa Tergugat/Pembanding tidak melakukan Verifikasi Factual dalambentuk klarifikasi Pengurus Partai pada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalke 8 Partai tetapi serta merta menyatakan ke 8 partai tersebut tidakmemenuhi syarat (TMS).

  ;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan bahwaberdasarkan hasil penelitian kelengkapan pasangan Bakal Calon Bupati dan WakilBupati Kabupaten Jeneponto tahun 2013 ditemukan fakta bahwa dari 14 partaiPengusung terdapat 8 partai pengusung yang tidak memenuhi syaratyaitu;Partai Nasional Republik (Partai) Serikat Indonesia PNUI ) bukti T7, KetuaSekretaris DPC Partai Nahdatul Ummah(PNUI) tidak bertandatangan dalam suratpencalonan Model B.KWK.KPU.

  syarat (Bukti T12);Partai Merdeka, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena DPP PartaiMerdeka hanya mengakui kepengurusan DPC Partai Merdeka dengan NomorSurat Keputusan KEP/23/DPNPM/V/2013 tertanggal 21 Mei2013 yang di KetuaiSyahdan dan Sekretaris an.Amir sebagai pengurus DPC Partai MerdekaKabupaten Jeneponto yang sah.Dewan Penasehat Nasional Partai Merdekaditujukan kepada Calon pasangan Bupati/Wakil Bupati Drs.H.Nurdin Faisal danDrs Burhanuddin,BT bukan kepada para Penggugat Bukti T13, T14

  BahwaPergantian Pengurus Partai Pengusung juga diikuti pergantian Bakalcalon Bupati/Wakil Bupati partai Pengusung.

  (Bukti T10,T12,T13,T14,T17,T18T35,T36,T42,T43);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar memperhatikan secara cermat bukti P6,T19 berdasarkan hasilverifikasi yang dlakukan Tergugat/Pembanding, bahwa dari 15 Partai PengusungPara Penggugat terbukti 8 dukungan partai tidak memenuhi syaratyaitu;13Partai Nasional Republik (Partai) Serikat Indonesia PNUI ) bukti T7, KetuaSekretaris DPC Partai Nahdatul Ummah(PNUI) tidak bertandatangan dalamsurat pencalonan Model B.KWK.KPU

• DPC Partai Demokrat KabupatenNagan Raya (Vide: Lampiran 1 Memori Kasasi);Bahwa terhadap hal tersebut, dapat pula dilihat secara nyata pada sejumlahCalon Anggota DPRK Nagan Raya yang telah ditetaokan dalam DCT, dansebelumnya merupakan anggota partai politik tertentu kemudian padapemilu 2014 dicalonkan oleh partai politik lain yang berbeda, namun merekasemuanya tidak melampirkan form MODEL BB5 (yang berisikanpengunduran diri dari keanggotaan partai politik asol) dan tidakmenyertakan surat pemberhentian

  Sebab, Pasal 19huruf i angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 mengatur tentangrangkap keanggotaan antara partai politik. Sedangkan PEMOHON KASASIbukanlah merupakan anggota partai politik, tetapi hanyalah anggota partaipolitik lokal;Apakah perbedaan antara partai politik dan partai politik lokal?Pasti keduanya memiliki perbedaan, sekurangkurangnya dapat disebutkanperbedaan itu sebagai berikut:3.1.

  Tentang Dasar Hukum: Partai politik didirikan atas dasar UU Nomor 2 Tahun 2008sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011Tentang Partai Politik; Partai politik lokal didirikan atas dasar UU Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh;3.2. Tentang Definisi: Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentukHalaman 10 dari 14 halaman.

  Tentang Keanggotaan: Keanggotaan partai politik lokal dapat merangkap keanggotaansalah satu partai politik (Vide: UU Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 83ayat 3);Bahwa secara hukum, tidak merupakan keharusan bagi PEMOHONKASASI untuk mengundurkan diri dari Partai SIRA karena ia adalah partaipolitik lokal yang memiliki ketentuan khusus (lex specialis derogat lexgeneralis).

  anggotalebin dari satu partai politik.

• melakukan pelanggaran mekanisme Partai, yaitu:a.

  UU No.2 Tahun 2011 teiah diatur secara tegas bahwa :(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh Internal PartaiPolitik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.

  para anggota Partai Golongan Karya.

  dikembalikankepada partai.

  (Wakil Ketua DPD Tingkat Partai GOLKAR Provinsi NusaTenggara Barat masa bakti 2004 2009) Termohon Kasasisehubungan dengan pemberhentian Termohon Kasasi sebagaiAnggota dan Pengurus DPD Partai GOLKAR Nusa Tenggara Barat,dengan amar Putusan menyatakan : Mengabufkan permohonan Kasasi dari:1. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Lombok Barathasil MUSDA VIII.2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar NusaTenggara Barat.3, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

• RUMAJAR yangmengalami masalah hukum ; Bahwa partai pengusung Walikota dan Wakil Walikota Tomohon periodesebelumnya adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra ; Bahwa sejak bulan Mei 2011 sampai dengan selesai masa jabatan JIMMYF.

  EMAN ; Bahwa partai pengusung Walikota Tomohon periode 2010 s/d 2015 adalahPartai Golkar dan partai lainya ; Bahwa selama JIMMY F.

  EMAN menjabat sebagai Walikota Tomohon sisaperode 2010 s/d 2015 tidak ada yang menjabat sebagai Wakil WalikotaTomohon ; Bahwa Partai Golkar sebagai partai pengusung belum mengajukan namakepada Walikota Tomohon untuk dipilih sebagai Wakil Walikota Tomohonbegitu juga Partai Gerindra ; Bahwa Partai Golkar belum mengusulkan nama calon Wakil Walikotakarena pada saat itu Partai Golkar Kota Tomohon pecah antara kubuJEFERSON S.M. RUMAJAR dan kubu JIMMY F.

  EMAN dilantik menjadi Walikota Tomohon pada tanggal7 Januari 2011 yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra ; Bahwa setelah JIMMY F.

  MOTULO, saksi LEONARD EDUARD RAMPENGAN, saksi JOHNNYORAH, saksi NOVI ALEXANDER HENDRIK POLITON, saksi OCTAVIANUSDONALD STANLEY MANDAGI, saksi FRETS HERDI KELES yang salingbersesuaian bahwa partai pengusung pemenang Walikota dan Wakil WalikotaTomohon periode 2010 2015 adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra ;Menimbang, bahvea selanjutnya akan dipertimbangkan apakah partaipengusung Walikota dan Wakil Walikota Tomohon periode 2010 2015 dalamhal ini adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra telah mengajukan

• DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGU-NAN (DPP-PPP) dalam hal ini diwakili KETUA UMUM SURYADHARMA ALI, DAN SEKRETARIS JENDERAL H.M. ROMAHURMUZIY, DKK

  Ali Jabbar Napitupulu;Bahwa selama menjadi anggota dan pengurus partai Penggugat dengan dedikasiyang tinggi telah berbakti kepada partai dan selalu berperan aktif pada setiap kegiatanyang dilaksanakan Partai Persatuan Pembangunan khususnya untuk wilayah Langkat;Bahwa Penggugat juga berperan aktif untuk membesarkan partai di kalanganmasyarakat maupun konstituen partai, dengan banyak mensosialisasikan kebijakankebijakan partai maupun kegiatan kegiatan partai untuk kepentingan masyarakatkhususnya masyarakat

  dandengan sepenuh hati mensosialisasikan kebijakankebijakan partai baik di Dewan itusendiri maupun di masyarakat luas;Hal. 2 dari 36 hal.

  :Ayat (1) : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, danAyat (2) : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik;Bahwa di dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditegaskanmengenai kewenangan Mahkamah Partai DPP, yaitu antara lain:1 Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP (Pasal

  Abdul Gani dari Jabatannya SebagaiWakil Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Langkat dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;Bahwa di dalam gugatan a quo, tidak satu pun dalil Penggugat yangmenerangkan bahwa keberatan tersebut telah diselesaikan terlebih dahulu melaluiMahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun2011.

  Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011.Dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pokokgugatannya telah diselesaikan melalui mekanisme internal partai padahal pokok gugatandalam perkara a quo adalah perselisihan partai politik in casu gugatan pelanggaranterhadap hak anggota partai politik (Penggugat) oleh partai politik (DPD Partai AmanatNasional Cabang Trenggalek) sehingga gugatan Penggugat adalah termasuk yang belumsaatnya (premature) diajukan ke pengadilan

• Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Neon Box, Plank Kantor DPD,Tiang Kayu Baleho, Tiang Bendera milik Partai Nasdem tersebut sehingga dapatdipergunakan lagi.e Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa secara bersama merusak Neon Box,Plank Kantor DPD, Tiang Kayu Baleho, Tiang Bendera milik Partai Nasdemtersebut sehingga dapat dipergunakan lagi.

  plank Kantor DPD Partai Nasdem Bengkalisdengan menggunakan tangan hingga tiang plank DPD Partai NasdemBengkalis tersebut patah dan terjatuh ke tanah serta mencoret neon boxdengan menggunakan cat filox kaleng warna merah;Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Partai Nasdem Kabupaten Bengkalismengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.800.000, (enam juta delapanratus ribu rupiah);Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkansemua keterangan saks1;2 KASRIADI Bin ABU KASIM

  sebagaiyang menhentakhentakkan plank Kantor DPD Partai Nasdem Bengkalisdengan menggunakan tangan hingga tiang plank DPD Partai NasdemBengkalis tersebut patah dan terjatuh ke tanah serta mencoret neon boxdengan menggunakan cat filox kaleng warna merah;e Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa Partai Nasdem KabupatenBengkalis mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.800.000, (enamjuta delapan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan

  Nasdemyang sudah dalam keadaan rusak; (satu) buah tiang kayu baleho yang sudah dalamkeadaan rusak; 2 (dua) buah tiang bendera yang sudah dalam keadaan rusak; 2 (dua)helai bendera Partai Nasdem yang sudah dalam keadaan rusak oleh karena terbukti dipersidangan adalah milik dari DPD Partai Nasdem Bengkalis maka sudah sepatutnyaterhadap barangbarang bukti ini dikembalikan kepada DPD Partai Nasdem Bengkalismelalui saksi Syarifuddin, SH Bin M.

  (dua) buah tiang bendera yang sudah dalam keadaan rusak.e 2 (dua) helai bendera Partai Nasdem yang sudah dalam keadaan rusak.

• Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan yangaktif sejak tahun 1973 dan tidak pernah pindah partai dari PartaiPersatuan Pembangunan kepada Partai Gerindra karenanya Penggugattentu tidak memiliki kartu Anggota Partai Gerindra tersebut;. Bahwa Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat , Tergugat II danTergugat IIl bahwa Penggugat membatalkan pencalonan sebagai CalonAnggota Legislatif dari Partai GERINDRA, Kab. Bandung Barat Periode2014 2019;.

  telah mengajukan permohonan pemberhentian Penggugat sebagaianggota Partai Persatuan Pembangunan kepada DPP Partai PersatuanPembangunan dengan alasan yang tidak benar bahwa Penggugat telahberpindah partai dan menjadi anggota partai Gerakan Indonesia RayaHal. 2 dari 20 hal Put. Nomor 430 K/Pdt.SusParpol/2014(Partai Gerindra) sebagaimana surat DPC PPP Kabupaten BandungBarat No. 008/IN/DPCPPP/V1/2013 tanggal 13 Juni 2013;9.

  Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunanyang salah satu konsideransnya menyatakan bahwa "Sdr Ahmad Noor Hselaku anggota Partai Persatuan Pembangunan dan anggota DPRDKabupaten Bandung Barat dari Partai Persatuan Pembangunan telahpindah / menjadi anggota Partai Politik lain, maka perlu diambil tindakanadministratif Partai berupa pemberhentiannya dari keanggotaan PartaiPersatuan Pembangunan";11.Bahwa kemudian Tergugat mengumumkan mengenai PemberhentianPenggugat Dari Juli 2013 , Surat DPW, PPP,

  Menjadi anggota Partai Politik Nasional lain;d.

  Nomor 430 K/Pdt.SusParpol/2014Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaankewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatanterhadap Keputusan Partai Politik;Bahwa jika ketentuan pasal di atas dikaitkan pokok gugatan makaperselisihan antara Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa partai politik;Bahwa oleh karena merupakan perselisihnan partai politik maka sesuaiPasal 32 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011dimana Perselisihan Partai

• sesuaitingkatnya, maka secara otomatis yang bersangkutan diberhentikan secaratetap atau permanen ;Ayat (11): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai yang bukandipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yangtelah diberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaandiri dalam rapat pleno Dewan Pengurus Partai, maka Personalia DewanPengurus Partai yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusanpemberhentiannya ;e Ayat (12): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai

  yang dipilihsecara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yang telahdiberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaan diridalam forum permusyawaratan tertinggi Partai luar biasa atau forumpermusyawaratan tertinggi khusus Partai sesuai dengan tingkatannya, makaPersonalia Dewan Pengurus Partai yang bersangkutan dianggap telahmenerima keputusan pemberhentiannya ;6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2013 Kantor DPRD Kota Kedirimendapatkan demo dari Partai PDIP serta beberapa

  satu persyaratan bakal calonAnggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yangmengharuskan menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu dengandibuktikan oleh kartu tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu tersebut.Partai Politik Peserta Pemilu yang dimaksud UU No. 8 Tahun 2012tersebut adalah tentunya Partai Politik yang masuk verivikasi PemiluPeriode 2014 2019 Sedangkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU) bukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimanadimaksud oleh Undangundang

  Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra(ke dua Partai Politik tersebut adalah sebagai Partai Politik PesertaPemilu), malahan Pen Caleg an Para Penggugat/Para Pemohon PK justrumelaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf n dan ayat (2) huruf i UUNo. 8 Tahun 2012.Judex Facti kilaf atau tidak melihat bahwasanya Partai KebangkitanNasional Ulama (PKNU) tidak masuk ferivikasi Pemilu 2014 sehinggaPKNU bukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana yangdimaksud dan dikehendaki oleh UU

  Perbedaaan yang sangat krusial adalah PKNUhanya berstatus sebagai Partai Politik periode Tahun 2009 2014 (tidakmasuk cakupan UU No.8 Tahun 2012) namun sebaliknya Partai Politikyang mencalonkan Para Penggugat/Para Pemohon PK sebagai calonlegislatif (PPP dan Partai Gerindra) adalah berstatus Partai Politik PesertaPemilu (sebagai Partai Politik periode Tahun 2014 2019) (berdasarkanverifikasi Pemilu 2014/cakupan UU No.8 Tahun 2012).Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Para Penggugat/ PemohonPK

• DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN BERAU, H. AMIN SUHADI SEKRETARIS DEWAN TAHFIDZ DPC PKB KAB. BERAU KETUA DEWAN SYURA DPC PKB KAB. BERAU KETUA DEWAN SYURA DPC PKB KAB. BERAU SEKRETARIS DEWAN SYURA DPC PKB KAB. BERAU; HASIM KHAMSYAH

  Bahwa dalam kedudukan Partai Politik di Negara demokratis seperti IndonesiaNegara memberikan kepada Partai Politik hak dan tanggung jawab untukmengelola dan mengatur Partai Politik secara mandiri hal ini sesuai denganUndangUndang RI. Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 12;3. Bahwa berdasarkan UndangUndang RI.

  Berau, adalah menyalahi aturan partai karena dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan BangsaPasal 23 menyebutkan tata aturan partai :1. Mabda Siyasi;. Angaran Dasar;. Anggaran Rumah Tangga;.

  Keputusan Partai;Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Pasal 4point c menyebutkan : Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga, dan platform Partai;Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Pasal 7tentang Kewajiban Anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan Pasal 9 point 3menyebutkan : Anggota atau Kepengurusan partai harus tunduk kepadapimpinan struktur organisasi partai yang lebih tinggi di dalam halhal yangtidak bertentangan dengan Anggaran

  Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dandisiplin partai lainnya yang diatur dalam peraturan partai;4.

  Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD ART.2.

• No. 61 K/Pid/2005menerima surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai PersatuanPembangunan Jambi yang dalam suratnya menyatakan bahwa DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kerinci mendapatbantuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan diJakarta sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) untuk danaKampanye Pemilu 1999 dan dana tersebut dapat diambil di DPW PartaiPersatuan Pembangunan Jambi, lalu Terdakwa mengatakan kepadaPengurus Partai Persatuan Pembangunan Kerinci

  bahwa ia akan mengecekkebenaran bantuan tersebut ke DPW Partai Persatuan Pembangunan Jambidan sepulang dari Jambi Terdakwa mengatakan bahwa uang bantuan DPPPartai Persatuan Pembangunan Jakarta tersebut telah dikembalikan lagi keDPP Partai Persatuan Pembangunan Jakarta oleh DPW Partai PersatuanPembangunan Jambi dan Terdakwa mengatakan akan langsung mengurusdana tersebut ke DPP Partai Persatuan Pembangunan Jakarta dan sepulangdari Jakarta Terdakwa mengatakan bahwa uang bantuan tersebut tidakdapat

  No. 61 K/Pid/2005Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas dengan suratkeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor:0103/SK.DPP/C/IV/1999 tanggal 4 April 1999 Terdakwa selaku Ketua PartaiPersatuan Pembangunan Kabupaten Kerinci periode 1999 s/d 2003menerima surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai PersatuanPembangunan Jambi yang dalam suratnya menyatakan bahwa DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kerinci mendapatbantuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan

  Pembangunan Jakarta oleh DPW Partai PersatuanPembangunan Jambi dan Terdakwa mengatakan akan langsung mengurusdana tersebut ke DPP Partai Persatuan Pembangunan Jakarta dan sepulangdari Jakarta Terdakwa mengatakan bahwa uang bantuan tersebut tidakdapat diambil karena DPP Partai Persatuan Pembangunan Jakarta sedangsibuk mengurus daftar calon legislatif, padahal uang bantuan dari DPP PartaiPersatuan Pembangunan Jakarta tersebut telah Terdakwa terima dari KetuaDPW Partai Persatuan Pembangunan Jambi saksi

• Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telahmendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarikdukungannya sejak pendaftaran.(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarikdukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau BakalPasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atauGabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukungBakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapatmengusulkan bakal calon

  atau Bakal Pasangan Calonpengganti.Pasal 56 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapatmemindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calonlain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partaihalaman 6 dari 30 halaman.

  Partai Politik atau = gabungan Partai Politikhanya mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon; dan,Pasal 6 huruf h. dokumen persyaratan pasangan calon yangdiserahkan sah dan benar secara hukum..

  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telahmendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapatmenarik dukungannya sejak pendaftaran.(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarikdukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau BakalPasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atauGabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukungBakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapatmengusulkan bakal calon

  atau Bakal Pasangan Calonpenggantii.Pasal 56 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapatmemindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calonlain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratanpencalonan dan/atau syarat Calon.c.

• Demokrat ke Partai Sira dan selaintulisan tersebut telah di edit poto Saksi Mahfud sedang menggunakanbaju Partai Sira dan bersama dengan Ketua Partai Sira;Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari selasa tanggal 13November 2018 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Payaundan Kec.

  ke Partai Sira.

  Sahrul untukmengedit foto Saksi Mahfud untuk di edit dengan foto partai Sira lalu Sdr.Mahfud meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto Partai Sira dan Foto SaksiMahfud untuk diedit oleh Sdr, Sahrul lalu Terdakwa mengetik di googlemenggukanan handphone milik Terdakwa kata Partai Sira dan setelah keluargambarnya lalu Terdakwa memilih Sdr. muhammad Nazar (Ketua Partai SiraProvinsi) yang sedang berdiri berdampingan dengan Sekjen Partai Sira laluTerdakwa download foto tersebut lalu Terdakwa kirim ke Sdr

• Pencalonan, huruf h sebagaiyang dimaksud pada angka III.2, maka pada tanggal 11 Januari 2013, yangmerupakan jadwal waktu selesainya tahapan pendaftaran bakal pasangancalon yang diajukan oleh partai Politik atau gabungan partai politik, telahdidaftarkan dan/atau diajukan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Sinjai oleh Gabungan Partai Politik, masingmasing :No. Nama Partai1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Des Partai Bulan Bintang (PBB)3. Partai Kedaulatan (PK)4.

  Nama Partai Perolehan Jumlahsuara Kursi1. Partai Hati Nurani Rakyat 8950 3(NAHURA)2. Partai Bulan Bintang (PBB) 2156 1ie Partai Kedaulatan (PK) 4172 14.

  Pengurus DPD Partai HANURA Propinsi SulawesiSelatan waktu itu; Bahwa...39 Bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon yang menjadi perhatian dan fokusutama penilaian adalah adanya suatu Surat Pencalonan dari Partai Politik atauGabungan Partai Politik yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau parapimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politikatau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung.Sebagaimana ketentuan ini ditegaskan

  dalam Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3)Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012, tersebut sebagai berikut : Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangancalon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model BKWKKPU PARTAIPOLITIK) beserta lampirannya yang ditandalangani oleh pimpinan partai politikatau para pimpinan partai politik yang bergabung; Pimpinan partai politik sebagaimana dimakud pada ayat (1) terdirr dari Ketuadan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan

  Sinjai sebagai pasangancalon dengan mendasarkan pada SURAT PENCALONAN Gabungan Partai Politik,yaitu Partai GOLKAR yang ditandatangani oleh masingmasing Ketua danSekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sinjai serta Partai HANURA yangditandatangani oleh unsur pimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai yangmenjabat saat itu, yaitu Sdr. MUH. IDRIS, SE. (selaku Ketua DPC) dan Sdr.IRWAN, S.Pd.

• Pasangan calon Gabriel Assem, SE, MM dan Yohanis Yembra, S.Sos.Dengan partai pengusung adalah : Partai Golkar. Partai Kedaulatan.Memenuhi syarat 15 % yakni : 10/20 x 100% = 50%.b. Pasangan calon Drs. Manase Paa, M.Si dan Paskalis Barru, Spd.Dengan partai pengusung adalah : PKB, PKODI, PPI, PPP, Partai Barnas.Memenuhi syarat 15% yakni : 3/20 x 100% = 15%.c.

  Politik tentang surat pencalonan Drs.MENASE PAA, M.Si. dan PASKALIS BARU, S.Pd., 3 (tiga) lembarModel BKWK.KPU Partai Politik tentang Surat PernyataanKesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu DalamPencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah dan 3 (tiga) lembar Model B2KWK.KPU Partai Politik tentangSurat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politiktidak akan menarik Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah yang ditetapkan di Sausapor tanggal 02

  Politik yaitu PartaiBuruh, Partai Kedaulatan dan Partai Demokrasi Pembaruan maka cukupjelas bahwa Partai Pemuda Indonesia sejak awal pendaftaran sampaiditutup tanggal 11 Februari 2011 tidak pernah mengusung pasanganPetrus Yembra Drs.

  Di dalamFormulir tersebut Partai Pengusung ada 3 (tiga) yaitu : PartaiDemokrasi Pembaruan, Partai Buruh dan Partai Kedaulatan. Bukti T3 yaitu Asli Formulir Model B, B1 dan B2 diberi Nomor :02/GAB.P/TAM/II02011) Di dalam Formulir tersebut Partai Pengusungada 4 (empat) yaitu : Partai Pemuda Indonesia, Partai DemokrasiPembaruan, Partai Buruh dan Partai Kedaulatan. Bukti T3.A yaitu Bukti Tanda Terima Berkas Pencalonan PasanganPetrus Yembra Erick Mayor tertanggal 11 Februari 2011.

  ErickMayor, M.Si tidak menggunakan Partai Pemuda Indonesia sebagaimanatercantum dalam Buku Pendaftaran (Bukti T1) dan Formulir Model B, B.1dan B.2 pasangan Petrus Pyembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si (Bukti T2)dengan Gabungan Partai Pengusung pasangan Petrus P. YembradanDrs. Erick Mayor, M.Si pada saat pendaftaran ke KPU KabupatenTambrauw adalah Partai Buruh, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) danPartai Kedaulatan.

• yang akan duduk sebagai anggota dewantersebut saudara SARJONO ternyata bermasalah sehingga diberhentikan darianggota dan kepengurusan partai dan tidak bisa duduk sebagai anggota dewandari perwakilan partai PKPI.Bahwa saudara SARJONO yang memperoleh suara urutan pertama terbanyakdan saudara B.

  Penggugat tanpa bukti yaitu memfitnah Penggugat pada awal Mel2014 kepada Ketua Partai PKPI DPD tingkat provinsi dan menurut fitnahTergugat tersebut, Penggugat ada menjual suara ke partai lain, sehinggaPenggugat oleh pengurus DPD Partai PKPI tingkat provinsi melaporkan ketingkat pusat di Jakarta dan kemudian oleh pimpinan partai tingkat pusatPenggugat diberhentikan pada tanggal 21 Mei 2014 dari kepengurusan partaldan juga dari keanggotaan partai.Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G

  dari perwakilan partai PKPI daerah pemilinan Landak IIkarena Penggugat sesuai dengan aturan partai dan KPU yang manaPenggugat memperoleh suara dengan urutan ketiga yang terbanyaksedangkan urutan yang pertama, kedua bermasalan dan seharusnyaPenggugat lah untuk jatah yang satu orang yang berhak untuk duduk sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat perwakilan Partai PKPI dari daerahpemilinan Landak Il Kab.

  oleh Tergugat sesama anggota partai yang suaranya dibawahPenggugat; Bahwa Penggugat diFitnah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwaPenggugat menjual suara kepada Caleg partai lain; Bahwa Tergugat memfitnah Penggugat menjual suara kepada partai lainsaksi diberi tahu oleh penggugat; Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahan antara Penggugat danTergugat: Bahwa saksi tidak tahu kejadian sebenarnya dan kerugian yang dialamiPenggugat sampai Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan; Bahwa saksi tidak

  menjadi anggota Dewan disebabkan Penggugat diFitnah oleh Tergugat sesama anggota partai yang suaranya dibawahPenggugat; Bahwa penggugat difitnah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwaPenggugat menjual suara kepada Caleg partai lain; Bahwa Penggugat difitnan oleh Tergugat dengan mengatakan bahwaPenggugat menjual suara kepada Caleg partai lain; Bahwa saksi sebagai pengawas pemilu Desa maka saksi tahu Penggugatsebagai Caleg dari partai PKPI; Bahwa saksi juga sebagai pengurus Adat saat Penggugat melaporkan

• , bersama dengan bendahara bertanggungjawab atas seluruhpembiayaan operasional organisasi dan kegiatan partai;e Bahwa sumber dana yang didapat sesuai AD/ART partai adalah berasal dariiuran anggota partai, sumbangan yang tidak mengikat dari donator partai,bantuan parpol, subsidi dari DPD atau DPP yang bersifat incidental / sesuaidengan kepentingannya;e Bahwa dalam pelaksanaan keuangan partai ternyata terdapat penyimpanganyang dilakukan terdakwa antara lain pertama : adanya bingkisan hari Rayabantuan

  ;Bahwa mekanisme keuangan di partai, semua kegiatan keluar masuknyakeuangan melalui bendahara, tetapi penggunaan keuangan terserah pada ketua,yang penting ketua bertanggung lawab ;Bahwa kerugian partai dengan adanya indikasi penyelewengan tersebut adalahsebesar Rp. 37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa yang harus bertanggung jawab tentang keuangan partai sesuai denganAD / ART partai, adalah ketua bertanggung jawab penuh tentang penggunaankeuangan partai ;Bahwa benar saksi

  dan bertanggungjawab dalam mengelolasystem keuangan dan perbendaharaan partai " ;Bahwa dari bunyi AD / ART partai tersebut, berarti ketua partai yangbertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan partai;Bahwa ada upaya klarifikasi terhadap laporan keuangan tersebut kepadaketuanya bahkan terakhir pada tanggal 5 April 2009, dan ketua menjawab "ya"terhadap klarifikasi tersebut ;Bahwa dengan "ya" nya tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan partai ;Bahwa Ketua

  setiap ada pemasukan / pengeluaran uang selalu saksi catat dalamharian ;Bahwa terdakwa tanda tangan di kuitansi karena kapasitasnya sebagai ketuafraksi ;Bahwa mekanisme partai terhadap penerimaan sumbangan termasuk sumberdana, seharusnya melalui bendahara partai ;Bahwa setiap ada kegiatan partai yang membentuk panitia adalah penguruspartai dengan terlebih dulu di rapatkan ;Bahwa benar setiap ada kegiatan partai, kegiatan keuangan harus melaluibendahara partai ;Bahwa laporan keuangan / neraca yang

  Toni ;Bahwa sebelum Joko Supriyanto, yang jadi ketua partai Sdr.