Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danHalaman 21 dari 39 halaman.

Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya dan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang PPN, seharusnyaTermohon Peninjauan Kembali mempunyai beban pembuktian untukmenyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkankoreksinya.

Kiranya diperlukan keberanian, kejujuran, dan self respect Tergugatuntuk merealisasikan Hasil Rapat tanggal 20 Maret 2015, yang padabutir 3 dinyatakan bahwa Obyek Sengketa akan ditinjau kembali:Dengan demikian, menunjukkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkanobyek sengketa jelas bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan dari AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) ;Asas Proporsionalitas dan Profesionalitas.Tergugat juga tidak mempedulikan Asas Proporsionalitas danProfesionalitas

Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Cukai yangditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentuberdasarkan undangundang ini.Pasal 16 UndangUndang Kepabeanan dan Penjelasan Umum Pasal16 menentukan pada pokoknya antara lain:Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi : Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barangimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalamwaktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.Penjelasan Umum Pasal 16 Penetapan tarif dan Nilai Pabean atas pemberitahuan pabeansecara self

Adanya nilainilai filosofi, ide yang mendasarihukum tidak tertulis patut dipertimbangkan bagi perkembanganmasyarakat;Eugene Ehrlich mengatakan: The center of gravity of legaldevelopment lies not in legislation, nor in juristic science, nor inJudicial decision, but in society it self.

Adapun Surat Dukungan tersebut kurang lebihHalaman 20 Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT.DKI 39.menyatakan bahwa TERGUGAT adalah Distributor Resmi dari produkproduktersebut, serta TERGUGAT mendukung dan memberikanjaminan tentang: (i) Pernyataan layanan purna jual selama 1 (satu)tahun; (il) Kesanggupan melaksanakan Uji Fungsi; (iil) Ketersediaansuku cadang atau spare part selama 1 (Satu) tahun; (iv) Garansi sparepart; (v) Kondisi barang yang 100% baru dan asli; serta (vi)Pemeliharaan self aftersale service

Self. Sisa Hutang Pokok yang belum dipenuhi sebesar Rp. 1.608.450.172 (Satumilyar enamratus delapan juta empat ratus lima puluh seratus tujuh puluhdua Rupiah);g. Tunggakan Bunga sebesar Rp. 305.542.398, (Tiga ratus lima juta limaratus empat puluh dua tiga ratus Sembilan puluh delapan Rupiah).h. Tunggakan Denda sebesar Rp. 238.278.708, (Dua ratus tiga puluhdelapan juta dua ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus delapan Rupiah)I.

Pasal 10 ayat (1)bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHK).Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHkK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan sebagaimanadiatur Permenhut Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan alam sebagai berikut :a) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self

Herrysebagi Debitur tunggal didasarkan atas asas kebebasan berkontrak(freedom of contract and self regulation).

Bahwa Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin.

Padahal Pollycarpusmemberikan kesaksian dalam kedudukannya sebagai terpidana atasdasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehinggaseharusnya tidak lagi memiliki Kepentingan untuk melindungi dirinyadari self Incrimination.Halaman 17 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKT12.Bahwa tidak adanya kontribusi Pollycarpus sebagai pelaku lapanganPembunuhan Munir telah menjadi salah satu) penyebabdibebaskannya Muchdi PR pada pengadilan tingkat pertama dankasasi dan hingga sampai saat ini tidak

Padahal Pollycarpus memberikan kesaksian dalamHalaman 58 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKTXXIV.XXV.kedudukannya sebagai terpidanan atas dasar putusan yang telahberkekuatan hukum tetap sehingga seharusnya tidak lagi memilikikepentingan untuk melindungi dirinya dari Self IncriminationBahwa terkait kesaksian Tergugat II Intervensi dalam persidanganMuchdi PR tersebut di atas, perlu disampaikan bahwa tetap sajaTergugat Il Intervensi diposisikan sebagai saksi mahkota dalampersidangan tersebut

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(NO/Niet Ontvankelijke Verklaara);Bahwa perihal putusan serta merta yang diajukan Penggugat tidakberdasar, Tergugat memohon kepada Hakim Majelis agarmempertimbangkan pada asas semua manusia sama kedudukannya didepan hukum/persamaan memperoleh perlindungan hukum ( The rule ofLaw); Hakim Majelis haruslah mendengarkan para pihak secaraseimbang sebelum memutuskan putusannya (Audit et Atteram),Pemeriksaan yang tidak berpihak dan memberatkan salah satu pihak(Fair Rial/Self

Divisi Self EmployedMass Market dan Sdr. Eko Aryadi Prasetyoaji, Asset Liquidation UnitManager, berkedudukan di Ruko Dinoyo Permai Kav. A6 Jalan MT. Haryono,Kota Malang, sesuai Surat Permohonan Lelang No.

PadahalPollycarpus memberikan kesaksian dalam kedudukannya sebagaiterpidana atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetapsehingga seharusnya tidak lagi memiliki kKepentingan untuk melindungidirinya dari self Incrimination;Bahwa tidak adanya konitribusi Pollycarpus sebagai pelaku lapanganPembunuhan Munir telah menjadi salah satu penyebab dibebaskannyaMuchdi PR pada pengadilan tingkat pertama dan kasasi dan hinggasampai saat ini tidak lagi terlihat adanya upaya konkrit untuk mengusutpelaku

life), tapi juga menjamin pelaksanaan penegakan hukum yangtak merenggut hak tersebut, negara harus menjamin hak setiap oranguntuk hidup tanpa merenggutnya dalam penegakan hukum pidana;b. dalam prinsip hakhak asasi manusia, hak untuk hidup adalah hak yang takterenggutkan (non derogable right), tak boleh dicabut dalam keadaanapapun, pencabutan hak ini tidak diperkenankan bukan saja dalamkeadaan perang, apalagi dalam keadaan damai;c. hak untuk hidup adalah hak yang melekat di dalam diri (right in it self

untuk kejadian atau fakta yang terjadi dalam tahunpajak 2009 maka UU KUP yang berlaku adalah Undangundang Nomor 6 tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahHal. 147 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby.diubah dengan UU No 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku sejak 01 Januari 2008s.d 24 Maret 2009 dan UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UU No 16 Tahun 2009sejak 25 Maret 2009 ;Bahwa sesuai dengan sistem Self

Tata caraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2009 SetiapWajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, danjelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab,satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya keDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atautempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ; Bahwa Ahli menjelaskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hubungannyadengan sistem Self

Assesment dapat dijelaskan sebagai berikut :Sesuai pasal 1 angka 5 UU KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atauidentitas Wajid Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya ;Berdasarkan sistem Self Assesment semua Wajib Pajak wajibmendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatatsebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor

PokokWajib Pajak (NPWP) ; Bahwa Ahli menjelaskan Surat Pemberitahuan (SPT) hubungannya dengansistem Self Assesment dapat dijelaskan sebagai berikut :Sesuai pasal 1 angka 10 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalahsurat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungandanatau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajakdan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan ;Hal. 165 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby.

Dalam kaitannya dengan sistem Self Assesment, SPT adalah saranabagi Wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkanpenghitungan jumlah pajak dan pembayarannya ; Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semua informasi yangsecara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada kantor DirektoratJenderal Pajak ditempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan ; Sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak dalam melaporkankebenaran isi SPT (formal dan materil), maka setiap SPT dilengkapidengan

Maksimal penarikan adalah 80% dari nilai kontrak ;Telah menyerahkan Standing Inctruction yang diketahui Pertamina/ bouwheerbahwa segala pembayaran yang merupakan penerimaan PBS akan disalurkanke rekening yang telah ditentukan di PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk ;Telah menyetor secara tunai dana share pembiayaan sendiri (self financing)atau dapat menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalamproyek yang dibiayai yang dapat diyakini dan dapat diterima oleh Bank, selffinancing tersebut

Maksimalpenarikan adalah 80% dari nilai kontrak ;Telah menyerahkan bukti setor secara tunai sebagai share pembiayaan sendiri(self financing) atau menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanamdalam proyek untuk investasi drilling dan workover sesuai TAC yang dapatdiyakini dan diterima oleh bank ;Penarikan dilakukan dengan cara pemindah bukuan langsung kepada rekeningsupplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip document againstpayment atau melalui sistem transfer ;Telah menyerahkan

laporan pengawas yang independen tentang penggunaandana dan self financing ;eBahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam SPPKNo.CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 dan selanjutnyaditindaklanjuti serta dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) seluruhnyaharus dipenuhi dan diserahkan kepada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk CBCJakarta Thamrin oleh debitur cq.

Bank Mandiri (Persero) Tbk ;Telah menyetor secara tunai dana share pembiayaan sendiri (self financing)atau dapat menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalamproyek yang dibiayai yang dapat diyakini dan dapat diterima oleh Bank, selffinancing tersebut harus dituangkan dalam neraca sebagai equity ;Penarikan dilakukan dengan cara pemindah bukuan langsung kepada rekeningsupplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip documents againstpayment atau melalui sistem transfer ;Telah

laporan pengawas yang independen tentang penggunaandana dan self financing ;eBahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam SPPK No.CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 dan selanjutnyaditindaklanjuti serta dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) seluruhnyaharus dipenuhi dan diserahkan kepada PT.

RAMLIE WOENTORO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ;Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saatpemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalamberita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksisendiri ;Bahwa saksi menjabat di Bank Danamon sebagai RBPH (RegionalBusiness Partner Head Self Employee Mass Market) ;Bahwa saksi bertugas untuk wilayah timur dan kantornya di Semarang

Bahwa berdasarkan Memo Internal Nomor : B.0260/MM/012010 tanggal19 Januari 2010 yang dibuat oleh Self Employed Mass Market KantorPusat PT.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramlie Woentoro, SEyang menjabat sebagai Regional Business Partner Head Self Employee MassMarket (RBPH SEMM) Wilayah Timur menyatakan bahwa dalam dokumenyang ada di PT.

Bahwa berdasarkan Memo Internal Nomor : B.0260/MM/012010tanggal 19 Januari 2010 yang dibuat oleh Self Employed MassMarket Kantor Pusat PT.

sebanyak 7 (tujuh) debitur, Unit Nongkojajar sebanyak 2(dua) debitur, Unit Kebonagung sebanyak 2 (dua) debitur dan UnitKejapanan sebanyak 1 (satu) debitur ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendirian antara lain sebagai berikut :226Terdakwa sebagai Cluster Credit Officer (CCO) Bank Danamon ClusterPasuruan telah tidak mengindahkan job description sebagaimanadiuraikan dalam Memo Internal Nomor : B.0260/MM/012010 tanggal 19Januari 2010 yang dibuat oleh Self

budidaya yangberasal dari hutan hak Pasal 1 ayat 4, pengertian nota angkutan adalahdokumen angkutan kayu budidaya yang berfungsi sebagai suratketerangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidayayang berasal dari hutan hak dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayuhasil budidaya yang berasal dari hutan hak di seluruh Indonesia.Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh HENDRA Bin RAHIMINadalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB)yang diterbitkan secara online dan self