Nama Irmansyah Teguh, SH ;Nomor Kontrak :33/16.71UP/I/2020 ;Jabatan Staf Subseksi PenangananSengketa, Konflik dan Perkara ;5. Nama Cahya Hamzah Putra, SH ;, SH ;Nomor Kontrak :12/16.71UP.02/1/2020 ;Hal 2 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2020/ PTUNPLGJabatan : Staf Subseksi Penyelesaian Masalahdan Pengendalian ;6.

Petrochina International Jabung Ltd dengan ABDUL WAHAB Bin ABDUL RAHMAN; - Berita acara serah terima uang tanggal 26 Agustus 2011 yang diterima oleh ABDUL WAHAB diserahkan oleh INDRA ARMENDARIS, SH dan ADRI, SH disaksikan oleh SATTARI SAMIT dan IRMANSYAH; Tetap terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Riama Roska Sihombing 20.000 m*12 534 24 Sept 2002 Irmansyah Riama Roska Sihombing 20.000 m*13 557 24 Sept 2002 Arifin H. Riama Roska Sihombing 20.000 m*14 563 24 Sept 2002 Ansori Riama Roska Sihombing 20.000 m*15 565 24 Sept 2002 Rusili Z. Riama Roska Sihombing 20.000 m*16 581 24 Sept 2002 Amra Riama Roska Sihombing 20.000 m*17 539 24 Sept 2002 Sapilin Riama Roska Sihombing 20.000 m*18 574 24 Sept 2002 A.

;Jabatan : Analis Permohonan Hak Tanah dan PendaftaranTanah ;5.Nama : IRMANSYAH TEGUH, S.H.;Jabatan : Staf Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik danHalaman 2 dari 86 halaman Putusan No.2/G/2020/PTUN.PLGPerkara ;6. Nama :CAHYA HAMZAH PUTRA, S.H.;Jabatan :Staf Subseksi Penanganan Masalah danPengendalian ;7.Nama =: EMEILDA UMMI DANIATI, S.E.

Indonesia antara Tergugat 1 dan pengugat Ztertanggal 8 Agustus 2005 yang Waarmerking dihadapanNotaris Pengganti Irmansyah, SH, yang telah diberimaterai secukupnya serta sesuai dengan aslinya dengandiberi tanda T.I/6b. Fotokopi surat bukti kontrak perjanjianpendistribusian tunggal dalam Bahasa Inggris yangWaarmerking dihadapan notaries Indra Jaya,SHtertanggal 18 November 2005, yang telah diberi materaisecukupnya serta sesuai dengan aslinya dengan diberitanda T.I/7a10.

. ;19940920 201801 2 001 ;Analis Hukum Pertanahan ;Irmansyah Teguh, SH. ;33/16.71UP.02/1/2021 ;Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan sengketa;Cahya Hamzah Putra, S.H ;12/16.71UP.02/1/2021 ;Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;Emeilda Ummi Daniati, S.E ;19/16.71UP.02/1/2021 ;Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;Lovita Try Khairani, A.Md ;38/16.71UP.02/1/2021 ;Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;Halaman 3 Putusan Nomor 60/G/2021/PTUN.PLGSemuanya warga negara Indonesia

Irmansyah Macc, CPA untukmelakukan pemeriksaan aspek keuangan PT. INDOTRUBATENGAH periode buku yang berakhir 30 Juni 2009, 30 Juni2010... dst.7) Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo. 601/ Pdt.P/2012/PN.JKT.SEL tanggal 11 Desember2012 yang menetapkan antara lain:Memberikan izin kepada PEMOHON (PT.

Irmansyah Macc, CPA untukmelakukan pemeriksaan aspek keuangan PT. INDOTRUBATENGAH periode buku yang berakhir 30 Juni 2009, 30 Juni2010... dst.. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 601/Pdt.P/2012/PN.JKT.SEL tanggal 11 Desember 2012 yang menetapkanantara lain:Memberikan izin kepada PEMOHON (PT. MULIA ARGOPERSADA) untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLBPerseroan... dst .

;Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;4.Nama : IRMANSYAH TEGUH, S.H.;Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan PenangananSengketa;5.Nama :CAHYA HAMZAH PUTRA, S.H.;Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan PenangananSengketa;6.Nama =: EMEILDA UMMI DANIATI, S.E.;Hal. 2 Putusan Nomor: 19/G. TUN/2021/PTUN.PLGJabatan : Staf Seksi Pengendalian dan PenangananSengketa;7.Nama : LOVITA TRY KHAIRANI, A.Md.;Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan PenangananSengketa;Kesemuanya Warga Negara Indonesia.

Irmansyah Teguh, S.H jabatan Staf Subsi Penanganan Sengketa,Halaman 1 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLGKonflik dan Perkara Pertanahanan;6. Cahya Hamzah Putra, S.H jabatan Staf Subseksi PenyelesaianMasalah dan Pengendalian7.

SOs;Indonesia;19770511 200804 2 001;Kasubsi PengendalianPertanahan;PUTRI SEPTI LIA, S.H;Indonesia;19940920 201801 2 001;: Analis Permohonan Hak Tanahdan Pendaftaran Tanah;IRMANSYAH TEGUH, S.H;Indonesia;33/16.71UP/I/2020;Staf Subseksi PenangananSengketa, Konflik dan Perkara;CAHAYA HAMZAH PUTRA, S.H;Indonesia:12/16.71UP.02/1/2020;Halaman 2 dari 93 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.PLGWARTA,Pekerjaan : Staf Subseksi PenyelesaianMasalah dan Pengendalian;Nama : EMEILDA UMMI DANIATI, S.E;Kewarganegaraan

IRMANSYAH Ak., MACC., CA., CPA., AP memberikanpendapatnya sebagai berikut bahwa jika yang dipersoalkanadalah adanya kickback kepada end user makasebagaimana metode investigasi yang benar dan objektifmaka pemeriksaannya harus sampai pada penerima akhirbarang (end user). Sehingga kebocoran ada pada APBN (anggaran belanjaKEMHAN/TNI AU TNI AD TNI AL, POLUD, BNPT,BASARNAS, KEMENSESNEG), bukan kebocoran padaKeuangan PT.

Bahwa Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 686menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "merugikan keuanganNegara secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan negara;Bahwa definisi tersebut menyamakan seluruh unsur dalam keuangannegara seperti kKementerian atau lembaga pemerintahan yang menurutAhli Akuntansi dan Auditor, Irmansyah, MAcc., CA, CPA, AAP berbedaantara unsur "kekayaan negara yang tidak dipisahkan dengan"kekayaan negara yang dipisahkan;Bahwa

Dalampertimbangannya, Judex Facti mengabaikan pendapat Ahli Akuntansidan Audit, Irmansyah, MAcc., CA, CPA, AAP yang menyatakan bahwakekayaan negara yang dipisahkan diatur dengan peraturan yangterpisah yaitu UU 19/2003 dan UU Perseroan Terbatas untuk yangberstatus perseroan.

Sawang; Barat: Tabrani, Irmansyah, dimana tanah tersebut merupakangarapan sendiri sejak tahun 1982 dan dipelinara terus menerus Sampai sekarangdan tidak tumpang tindih/bermasalah dengan siapapun, lalu berdasarkan SuratPernyataan Tanah tertanggal 10 Maret 2009, telah dibagi menjadi 5 (lima) persil,yaitu 2 (dua) persil atas nama Rusidah, dan 3 (tiga) persil atas nama Syamsudin;2.Berdasarkan bukti T12, T23, T34, T44, dan T56, berupa surat pernyataanpelepasan/penyerahan hak atas sebidang tanah Nomor

Rahmat Irmansyah;Anggota : 1. Syafarudin, S.Sos;2. Kodir Pohan;3. Ampera Simamora;4. Saliman Manurung, S.H.Setelah dibentuk Komposisi dan Personalia kemudian dibentuk lagi SusunanManagemen Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) denganSurat Keputusan Ketua Umum Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan(PS.Sidimpuan) Nomor SKEP002 / PS.SIDIMPUAN / Ill / 2008 tanggal 10Maret 2008 sebagai berikut:I. Manager >: H. SARMADAN HASIBUAN, S.H, MM.;Il. Wakil Manager : 1. HADI AS HARI, S.Sos, MM.;2.

Rahmat Irmansyah;Anggota : 1. Syafarudin, S.Sos;2. Kodir Pohan;3. Ampera Simamora;4. Saliman Manurung, S.H.Setelah dibentuk Komposisi dan Personalia kemudian dibentuk lagiSusunan Managemen Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan)dengan Surat Keputusan Ketua Umum Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan(PS.Sidimpuan) Nomor SKEP002 / PS.SIDIMPUAN / Ill / 2008 tanggal 10Maret 2008 sebagai berikut:I. Manager >: H. SARMADAN HASIBUAN, S.H, MM.;Il. Wakil Manager : 1. HADI AS HARI, S.Sos, MM.;2.

FEBRY IRMANSYAH, S.H.kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor TENRIE MOEIS & PARTNERSberalamat kantor di Jalan Lombok Nomor 33, Pondok Cabe,Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 Oktober 2020.

;Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;4.Nama : IRMANSYAH TEGUH, S.H.;Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan PenangananSengketa;5.Nama :CAHYA HAMZAH PUTRA, S.H.;Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan PenangananSengketa;6.Nama =: EMEILDA UMMI DANIATI, S.E.;Hal. 2 Putusan Nomor: 19/G. TUN/2021/PTUN.PLGJabatan : Staf Seksi Pengendalian dan PenangananSengketa;7.Nama : LOVITA TRY KHAIRANI, A.Md.;Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan PenangananSengketa;Kesemuanya Warga Negara Indonesia.

Saksi AGUS IRMANSYAH SAPUTRA Bin ADE IRAN SUDIRMANBahwa saksi bekerja sebagai Honorer Satker Raskin di Gudang Bulog Garutsejak tahun 2009 s/d sekarang.Bahwa saksi diangkat sebagai Satker Raskin oleh Pak Zulkarnain selaku SatkerRaskin Kabupaten Garut.Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Satker Raskin adalah:1 Melakukan pengecekan dengan teliti laporan hasil penerimaan bukti setorHPB yang telah disesuaikan dengan penyalurannya untuk dibuatkanpermohonan DO Raskin ke Kantor Sub Divre Ciamis.2

Rusmiati,tertanggal 1 Juli 2005;Fotokopi sesuai salinan Surat Perintah Kerja Nomor:814/168/PEG dari Irmansyah,S.Sos (Camat Babulu) kepadaNurana, tertanggal 03 Januari 2005;Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Badan Kepegawaian NagaraNomor: K.2630/V.423/99 perihal: Alasan tidak memenuhikriteria (TMK) tenaga honorer K1 hasil Q.a BPKP tanggal 22Februari 2013;Fotokopi sesuai aslinya berita Balikpapan Pos hari Jumattanggal 28 Februari 2014, berjudul Dewan PPU LakukanHearing terkait hasil tes Honorer K2;Fotokopi

IRMANSYAH Ak., MACC., CA., CPA., AP memberikanpendapatnya sebagai berikut bahwa jika yang dipersoalkanadalah adanya kickback kepada end user makasebagaimana metode investigasi yang benar dan objektifmaka pemeriksaannya harus sampai pada penerima akhirbarang (end user). Sehingga kebocoran ada pada APBN (anggaran belanjaKEMHAN/TNI AU TNI AD TNI AL, POLUD, BNPT,BASARNAS, KEMENSESNEG), bukan kebocoran padaKeuangan PT.

Bahwa Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 686menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "merugikan keuanganNegara secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan negara;Bahwa definisi tersebut menyamakan seluruh unsur dalam keuangannegara seperti kKementerian atau lembaga pemerintahan yang menurutAhli Akuntansi dan Auditor, Irmansyah, MAcc., CA, CPA, AAP berbedaantara unsur "kekayaan negara yang tidak dipisahkan dengan"kekayaan negara yang dipisahkan;Bahwa

Dalampertimbangannya, Judex Facti mengabaikan pendapat Ahli Akuntansidan Audit, Irmansyah, MAcc., CA, CPA, AAP yang menyatakan bahwakekayaan negara yang dipisahkan diatur dengan peraturan yangterpisah yaitu UU 19/2003 dan UU Perseroan Terbatas untuk yangberstatus perseroan.

IRMANSYAH Ak., MACC., CA., CPA., AP memberikanpendapatnya sebagai berikut bahwa jika yang dipersoalkanadalah adanya kickback kepada end user makasebagaimana metode investigasi yang benar dan objektifmaka pemeriksaannya harus sampai pada penerima akhirbarang (end user). Sehingga kebocoran ada pada APBN (anggaran belanjaKEMHAN/TNI AU TNI AD TNI AL, POLUD, BNPT,BASARNAS, KEMENSESNEG), bukan kebocoran padaKeuangan PT.

Bahwa Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 686menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "merugikan keuanganNegara secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan negara;Bahwa definisi tersebut menyamakan seluruh unsur dalam keuangannegara seperti kKementerian atau lembaga pemerintahan yang menurutAhli Akuntansi dan Auditor, Irmansyah, MAcc., CA, CPA, AAP berbedaantara unsur "kekayaan negara yang tidak dipisahkan dengan"kekayaan negara yang dipisahkan;Bahwa

Dalampertimbangannya, Judex Facti mengabaikan pendapat Ahli Akuntansidan Audit, Irmansyah, MAcc., CA, CPA, AAP yang menyatakan bahwakekayaan negara yang dipisahkan diatur dengan peraturan yangterpisah yaitu UU 19/2003 dan UU Perseroan Terbatas untuk yangberstatus perseroan.

IRMANSYAH Ak., MACC., CA., CPA., AP memberikanpendapatnya sebagai berikut bahwa jika yang dipersoalkanadalah adanya kickback kepada end user makasebagaimana metode investigasi yang benar dan objektifmaka pemeriksaannya harus sampai pada penerima akhirbarang (end user). Sehingga kebocoran ada pada APBN (anggaran belanjaKEMHAN/TNI AU TNI AD TNI AL, POLUD, BNPT,BASARNAS, KEMENSESNEG), bukan kebocoran padaKeuangan PT.

Bahwa Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 686menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "merugikan keuanganNegara secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan negara;Bahwa definisi tersebut menyamakan seluruh unsur dalam keuangannegara seperti kKementerian atau lembaga pemerintahan yang menurutAhli Akuntansi dan Auditor, Irmansyah, MAcc., CA, CPA, AAP berbedaantara unsur "kekayaan negara yang tidak dipisahkan dengan"kekayaan negara yang dipisahkan;Bahwa

Dalampertimbangannya, Judex Facti mengabaikan pendapat Ahli Akuntansidan Audit, Irmansyah, MAcc., CA, CPA, AAP yang menyatakan bahwakekayaan negara yang dipisahkan diatur dengan peraturan yangterpisah yaitu UU 19/2003 dan UU Perseroan Terbatas untuk yangberstatus perseroan.