Ditemukan 1732 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuduhanya turunannya turutannya taruhannya tutupannya
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Agama Harta Bersama
Register : 23-12-2015 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 31-01-2017
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1820/Pdt.G/2015/PA.Bdw
Tanggal 9 Januari 2017 —
74 — 6
  • Ketiga,tergugat konpensi/penggugat rekonpensi (pertama)/tergugat rekonpensi Il(kedua) tidak dapat membuktikan tuduhannya tentang perselingkuhanpenggugat konpensi/tergugat rekonpensi (pertama)/penggugat rekonoensi Il(kedua) dengan seorang lakilaki bernama pak Cuk. Keempat, secarapathologi sosial perselingkuhan dan/atau perzinahan,penyalahgunaan/penyimpangan keuangan, perjudian dan perilaku anti sosialHal 144 dari 186 hal. Put.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 14-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 11/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 18 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Andreas sinyo langoday
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Florida Lasakar
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Andrew Chandra
Terbanding/Turut Tergugat I : SONY CHANDRA
Terbanding/Turut Tergugat II : John Adu, STh., MA
Terbanding/Turut Tergugat III : Polce Budiyon Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat IV : Elsi S. Ndaomanu Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat V : SARLOTA SOLFIANA TOMBOY
Terbanding/Turut Tergugat VI : Maria Magdalena Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat VII : Jeremias Leonard Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Sofia Baloe Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat IX : Jusuf Saubaki
Terbanding/Turut Tergugat X : Agustina Sinlae Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat XI : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
91 — 50
  • Namunanehnya, Pembanding tidak dapat membuktikan dengan buktibukti yangsah mengenai tuduhannya tersebut kepada Majelis Hakim TingkatPertama pada Pengadilan Negeri Kupang, sehingga perbuatanPembanding nyatanyata telah menghina lembaga peradilan di Indonesia.Adapun tuduhantuduhan Pembanding dalam Memori Banding a quoyang pada intinya mendalilkan:a) Majelis Hakim mulai merekayasa pertimbangan hukumnya denganmencaricari argumen hukum untuk membenarkan tipuannya dalampertimbangan hukumnya yang penuh dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1032 — 728 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasannya adalah karena FSP kekurangan bukti untukmembuktikan tuduhannya, Presiden FSP Arief Poyuono bahkan mengakuitelah membuat kesalahan.Mr. Arief mengungkapkan kemudian bahwa perubahan tersebutdatang setelah FSP mendapatkan adanya kabar kampanye penekananoleh Altimo. Walaupun dia tidak menegaskan jika ada pihak luar yangmendorong FSP sejak awal mengajukan gugatan. Mr. Arief mengakuibahwa FSP tidak mempunyai keinginan untuk dijadikan alat pihaklain.Dugaan muncul ketika Bok.
    Nyatanyata Putusan Kasasi mengandung kekhilafan atau kekeliruan yangnyata karena tidak terpenuhinya masingmasing unsur Pasal 27 UndangUndang Antimonopoli sebagaimana yang Para Pemohon jelaskan sebagaiberikut :Hal. 718 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/2009Pelaku UsahaDalam membenarkan tuduhannya bahwa Para Pemohon adalah Pelaku Usaha,Majelis Hakim Kasasi telah :a. melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dengan menggunakan teoriyang tidak dikenal yaitu "Entitas Ekonomi Tunggal" sebagai unsur Pasal
    27UndangUndang Antimonopoli;b. melanggar Pasal 3 UUPT;c. mengabaikan definisi Pelaku Usaha sebagaimana yang telah jelas diaturpada Pasal 1 (5) UndangUndang Antimonopoli.Kepemilikan Saham Pad a Lebih Dari Satu Perusahaan Indonesia.Dalam membenarkan tuduhannya bahwa Para Pemohon memenuhi unsur"kepemilikan pada lebih dari satu perusahaan Indonesia, Majelis Hakim Kasasitelah :a.
    Mengabaikan definisi yag telah jelas dari "memiliki saham di beberapa"perusahaan Indonesia Saham Mayoritas.Saham Mayoritas.Dalam membenarkan tuduhannya bahwa Para Pemohon memenuhi unsurmemiliki "saham mayoritas" Majelis Kasasi telah mengabaikan definisi yangjelas tentang "saham mayoritas" menurut hukum.. Peraturan Hukum mewajibkan Para Pemohon untuk menunjukkan adanyakekhilafan atau kekeliruan yang nyata tersebut.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 13-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
LILIANA HIDAYAT
174 — 120
  • dan dijawab saya tidak tahu ; Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 4 (empat) orang yang diperiksatermasuk pak Joko ; Bahwa oleh karena saat itu klien saksi diperiksa dari pagi Ssampai malamakhirnya saksi meminta penjelasan kepada Yusriansyah denganmengatakan pak ini banyak kekeliruan dalam kasus ini karena tidak adajuru. bahasa independen dan harus dijelaskan tuduhannya apa mendengar perkataan saksi tersebut Yusriansyah agak kesal danHalaman55 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtrmengatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
523 — 384 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adalah kewajiban dari pihak Penggugat untukmembuktikan tuduhannya sehubungan dengan buktibukti tertentu yangdiajukan ke pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 1865 sampai 1945 dariB.W. atau Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Bahwa gugatan a quo didasarkan atas adanya Perjanjian /ndenturetertanggal 18 September 1995 ("Perjanjian Indenture") (vide Bukti T101) dan bahkan masih mengutip Perjanjian Indenture sebagai perjanjianyang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat;Berdasarkan Perjanjian Indenture, telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009
Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
345 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adalah kewajiban dari pihak Penggugat untukmembuktikan tuduhannya sehubungan dengan buktibukti tertentu yangdiajukan ke pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 1865 sampai 1945 dariB.W. atau Kitab UndangUndang Hukum Perdata.. Bahwa Gugatan a quo didasarkan atas adanya Perjanjian Indenturetertanggal 18 September 1995 ("Perjanjian Indenture") (vide Bukti T101)dan bahkan masih mengutip Perjanjian Indenture sebagai perjanjian yangdibuat dan ditandatangani oleh Penggugat..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
490 — 988 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adalan kewajiban dari pihak Penggugat untukmembuktikan tuduhannya sehubungan dengan buktibukti tertentuyang diajukan ke pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 1865 sampai1945 dari B. W. atau Kitab UndangUndang Hukum Perdata ;Bahwa Gugatan a quo didasarkan ares adanya Perjanjian Indenturetanggal 29 Juni 1994 ("Perjanjian Indenture") (vide Bukti T1) danbahkan masih mengutip Perjanjian /ndenture sebagai perjanjian yangdimasuki dan ditandatangani oleh Penggugat.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2549 — 4896
  • Bahwa berdasarkan uraianuraiantersebut di atas, terbukti bahwaPEMOHON KEBERATAN tidak pernahmemberikan kemudahan order (kebijakanorder prioritas) bagi Mitra PEMOHONKEBERATAN Il, atau setidaktidaknyaTim Investigator tidak mampumembuktikan tuduhannya yangmenyatakan PEMOHON KEBERATAN memberikan kebijakan order prioritasHal. 236 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Padt.P/2020./PN JKT SELkepada mitta PEMOHON KEBERATANll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
261 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyelidikan tentang apakah seorangdirektur mempunyai kepentingan adalah mendasrkan fakta, mewajibkanPengadilan melihat tuduhannya mengenai direktur yang mempunyaikepentingan kasus demi kasus. Sekali pengadilan memutuskan seorangdirektur mempunyai kepentingan, ia tidak akan selalu membatalkan theself dealing transaction namun ia meneliti transaksi tersebut denganmenyelidikan hukum secra tertutup.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
341 — 181
  • dijawab saya tidak tahu ;Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 4 (empat) orang yangdiperiksa termasuk pak Joko ;Bahwa pada Saat itu saksi sempat komplain tentang pemeriksaannyatetapi karena saat itu belum ada surat kuasa saksi tidak bisa apa apa ;Bahwa oleh karena saat itu Geoff dan Kather diperiksa dari pagisampai malam akhirnya saksi meminta penjelasan kepada saksiYusriansyah dengan mengatakan pak ini banyak kekeliruan dalamkasus ini karena tidak ada juru bahasa independen dan harusdijelaskan tuduhannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-02-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PROF. DR. DARNI M. DAUD, M.A. bin M. DAUD
120 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah salah dan kelirudalam menempatkan tuduhannya kepada Pemohon PeninjauanKembali sehingga tidak terbukti sesuai surat dakwaanJaksa/Penuntut Umum ;3. Dana Hibah/Bantuan Beasiswa Tahun 2009 2010 belumdipertanggungjawabkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali,namun Judex Facti Tingkat Pertama telah menggelapkanterhadap siapa yang telah mendapat keuntungan atau siapayang telah menikmati keuntungan, terhadap penguasaandana/bantuan Beasiswa oleh saksi Prof. Dr. Ir.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
223 — 134
  • Bahwa Pihak yang berkewajiban membuktikan tuduhannya setelahTeam Investigator, bukan Para Terlapor, khususnya Pemohon,Halaman 355 dari 572 him. Putusan Nomor 2/Pdt.SusKPPU/2015/PNJKt. Utrsehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan pedoman untukmenentukan kelemahan Pemohon.. Bahwa membantah bila realisasi CV. Mekar Jaya (Pemohon) padabulan November 2012 dan Desember 2012 adalah Salah, dan telahdibuktikan pada persidangan berlangsung.